36 views

Sidak Oknum Distributor Gula Rafinasi ke Pasar Konsumen

6 / 100 Skor SEO

Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHl) memberikan mengapresiasi kepada Mabes Polri cepat merespon temuan APT2PHI atas penjualan bebas gula rafinasi yang seharusnya dilarang untuk konsumsi langsung masyarakat. Ucapan terimakasih kepada Kapolri serta jajarannya di Polda Jawa Tengah, Daerah Istimewanya Yogyakarta dan wilayah lainnya di Indonesia atas terungkapnya penjualan Gula Kristal Rafinasi (GKR) ilegal pada Minggu 04 Agustus. Karena gula sudah jelas peruntukannya dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi industri makanan dan minuman, dan tidak boleh digunakan langsung ke konsumen.


Ketua Umum APT2PHI Rahman Saboon

Ketua Umum APT2PHI Rahman Saboon Nama mengakatan atas pengungkapan kasus itu, APT2PHI meminta Mabes Polri agar menindak dengan hukuman berat pada pelaku utama yaitu distributor atau pedagang grosir. Janganlah menindak pedagang pasar yang menjualnya, karena mereka sebetulnya tidak paham.

Rahman minta agar Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian jangan jadikan mereka (pedagang di pasar) sebagai tersangka, tetapi sebaiknya jadikan mereka sebagai sumber untuk menggali informasi agar terungkap aktor intelektualnya yaitu importir dan pemberi izin atas impor gula rafinasi berlebihan dari kebutuhan nasional. Berkaca dari kasus yang terus berulang, kalau memang pemerintah serius untuk melindungi kepentingan petani gula, pedagang pangan dan punya komitmen memperkuat daya saing industri gula nasional untuk terwujudnya kedalautan pangan, maka APT2PHI meminta agar seharusnya ada komitmen politik pemerintahan Jokowi yaitu diperlukan adanya kebijakan pengendalian impor gula rafinasi dan rauw sugar.

“Untuk pengendalian impor gula dengan membatasi importir hanya pada importir produsen dan importir terdaftar saja bukan oleh importir umum seperti yg terjadi sekarang. Oleh karena itu presiden harus tegas memberikan peran monopoli Bulog dalam pengendalian ketersedian stok dan harga kebutuhan bahan pokok termasuk gula. Perlu segera benahi lembaga pangan dengan membentuk kementrian pangan dan Bulog”, kata Rahman Saboon, Senin (05/08).

Terkait maraknya penjualan bebas gula rafinasi dipasar umum yang sedang ditangani Bareskrim Polri hari ini, maka menurut laki-laki asal Andonara NTT yang patut diperiksa Bareskrim dimintai pertanggung jawabannya adalah Menteri Perdagangan dan Dirut PTPN atas penyalahgunaan tata niaga gula rafinasi tersebut. Tidak sulit untuk menemukan pelaku utamanya karena bisa diketahui dari kuota ijin impor yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan kepada siapa saja importirnya dan distribusinya kemana saja.

“Gampang kok diketahui asal serius dan profesional penganannya untuk kepentingan negara dan rakyat”, cetus laki-laki warga Andonara NTT

Rahman menuding importir gula ingin kaya mendadak melalui penjualan gula rafinasi dipasar umum, karena harga CIF pelabuhan Indonesia hanya sekitar Rp.5000/kg dan apabila dijual dengan menggunakan kemasan berlabel PTPN dengan harga grosir sekitar Rp.9000/kg dan harga eceran sebesar Rp. 12.000/kg maka dalam waktu sekejap importir meraup keuntungan ratusan milyar rupiah. Akhirnya keuntungan didapat diatas penderitaan petani Indonesia. Karena gula petani hasil industri pabrik gula dalam negeri tidak laku dijual, harganya anjlok hingga Rp. 10.250/kg.(harga grosir pabrik) dari sebelumnya Rp. 10.850/kg.

Dalam pandangan Rahman importir menjadi kaya mendadak dengan mengorbankan rakyat mengkonsumsi barang terlarang yang membahayakan kesehatan manusia. Petani dan pedagang pangan anggota APT2PHI menjadi korban pemiskinan begitu negara dirugikan trilyunan rupiah akibat dari penjualan bebas atas gula rafinasi ilegal.

Reporter Efendi. | RED-WBN HS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *