Lumajang Salah Satu Target BNPB Penilaian Kabupaten Kota Tangguh Bencana

Membangun daerah Indonesia dalam ketangguhan menghadapi bencana BNPB sosialisasikan penilaian ketangguhan kabupaten atau kota dalam menghadapi bencana di aula PKK Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan menggunakan Perangkat Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berisi 71 Indikator dan perangkat scorecards (10 langkah mendasar).

Kegiatan yang di hadiri 60 peserta undangan baik dari OPD, Non OPD, TNI, Masyarakat, Media, Lembaga Usaha dan Akademisi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dalam menciptakan indeks ketahanan daerah di Lumajang yang solid dan kuat antar instansi yang terlibat.

Kepala Seksi Pengelolaan Risiko Bencana BNPB, Pratomo Cahyo Nugroho menjelaskan, daerah tangguh harus mampu menahan, menyerap, beradaptasi dan memulihkan diri dari dampak bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya. Implementasi Kabupaten atau kota tangguh bencana mulai dilaksanakan di Indonesia sekitar tahun 2012, yang merupakan bagian dari kampanye global making cities resilient (mewujudkan kota tangguh bencana) dan di tahun 2019 ada tiga wilayah kabupaten dan kota di-Indonesia yang di lakukan penilaian oleh BNPB yaitu Kota Ambon, Maluku, Kota Kediri, Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Kegiatan ini memiliki arti penting untuk menilai sejauh mana perkembangan ketangguhan Kabupaten Lumajang menghadapi bencana dimana akan melihat kemampuan sebuah kota untuk memahami risiko-risiko bencana yang mungkin dihadapinya, untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, dan untuk merespon bencana-bencana yang mungkin terjadi sehingga kerugian langsung maupun jangka panjang dapat diminimalisasir”, ucap Pratomo.

Di tegaskan Pratomo, kegiatan ini untuk mengetahui suatu daerah apa sudah siap menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim dengan indikator penilaian yang disertakan dokumennya, dari hasil penilaian yang dianggap masih lemah/kurang akan ada rekomendasi/rencana aksi yang perlu dilakukan pemerintah kedepan untuk membenahi kelemahan itu untuk menjadi lebih meningkat, jika pada saatnya daerah tersebut bencana datang maka daerah yang dilanda bencana telah di siapkan dengan matang penanganan kebencanaan dalam menghadapi kondusi darurat bencana.

“Setelah dilaksanakan penilaian diharapkan Kepala daerah dapat Sign UP Making Cities Resilient UNDRR. Daerah-daerah yang telah Sign Up tersebut ada beberapa kepala daerahnya diundang pada pertemuan regional da global di luar negeri untuk memaparkan praktik baik pengelolaan manajemen risiko bencana di wilayahnya”, pinta Pratomo Cahyo Nugroho.

Pihaknya berharap pemerintah tidak tinggal diam terhadap potensi bencana, agar setiap pembangunan harus melihat akan ancaman bahayanya dan lokasinya, jika lokasinya berada di sear aktif maka perlu dicek kondisi bangunan apakah sudah sesuai dengan standar bangunan. bagaimana juga perlu memperkuat kapasitas kesiapsiagaan masyarakat sampai ketingkat keluarga dan individu dalam mewujudkan Keluarga Tanggu Bencana.

Penulis Efendi. | Red-wbn HS.