Wagub Kandouw Harapkan Permasalahan Transmigrasi di Sulut Dipercepat Penyelesaiannya

Manado, Sulut – Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi salah satu daerah penampung transmigrasi dan memiliki tiga kawasan pemukiman transmigrasi di tiga kabupaten, bahkan ketiga kawasan ini masih dalam tahap binaan selama lima tahun.

Ketiga lokasi transmigrasi di Sulut, yaitu Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan, dimana warga transmigrannya berasal dari Bali, Jawa Tengah dan warga Lokal dengan jumlah 110 KK.

Selain itu, Desa Wioi Kabupaten Minahasa Tenggara, asal transmigran dari NTT, Jawa Timur, dan warga Lokal dengan jumlah 200 KK.

Dan terakhir, Desa Balukud Motongkad, Kabupaten Bolmong Timur, asal transmigran warga Lokal dengan jumlah 56 KK.

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut Ir Erny Tumundo MSi memberi apresiasi atas kegiatan Rakor Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang digelar Biro Kesra Setda Pemprov Sulut.

“Saya memberi apresiasi kepada segenap jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang telah menyelenggarakan kegiatan strategis dan bernilai penting ini dan atas kuatnya tekad dan komitmen untuk terus memberikan karya dan kerja terbaik bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai,” kata Wagub Kandouw seperti dikutip Kadis Nakertrans Tumundo saat membuka kegiatan Rakor Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (29/10) pagi.

Dipahami bahwa, salah satu alasan Biro Kesra Setda Pemprov Sulut menyelenggarakan kegiatan rapat ini, adalah karena masih terdapat permasalahan yang dihadapi terkait pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Utara.

“Maksud dan tujuannya pun dipahami untuk mempercepat dan menyelesaikan permasalahan – permasalahan maupun hambatan dalam upaya pengembangan kawasan transmigrasi di daerah, sehingga tidak berlarut, hingga akhirnya merugikan berbagai pihak di tengah masyarakat, dan menghambat proses penyelenggaraan pembangunan bangsa dan daerah,” ujar Wagub Kandouw.

Dia pun mengajak dan mengimbau kepada seluruh peserta Rakor agar mengikuti kegiatan rapat ini sebaik mungkin dengan memberikan perhatian penuh atas substansi pembahasan yang dibicarakan dalam forum ini, serta memberikan masukan dan informasi secara rinci terhadap berbagai perkembangan permasalahan yang ada di lapangan secara real, agar Iewat rapat ini dapat menghasilkan solusi dan titik terang penyelesaian permasalahan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Utara.

“Harapan saya juga, kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai wahana saling memberi informasi, saling berbagai ide dan gagasan, untuk menghasilkan rekomendasi strategis, guna melengkapi upaya dan langkah-langkah yang telah kita Iakukan,” kutip Tumundo seraya menambahkan, Rakor ini sebagai momentum penyatuan langkah dan memperkokoh komitmen untuk terus bekerja bersama demi kepentingan bersama.

Karena Wagub Kandouw optimis dengan semangat kerja bersama, akan semakin mengoptimalkan setiap program dan kegiatan dalam membangun daerah dan bangsa.

Sementara Karo Kesra Setda Pemprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS mengatakan, dalam mengatasi permasalahan sektor transmigrasi di daerah, tentunya membutuhkan dukungan, peran dan langkah strategis dari pemerintah daerah dengan masyarakat transmigrasi itu sendiri dan masyarakat sekitar kawasan.

“Tentunya dengan mengundang dan mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan, pengembangan dan mencarikan solusi atas permasalahan pada program transmigrasi di daerah,” ucap dr Kartika Devi Tanos.

Menurut Karo Kesra ini, program transmigrasi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan daerah.

“Karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah atau bagian integral dari pembangunan daerah melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi,” terang dr Kartika Devi Tanos.

Diapun berharap, dari solusi mengatasi permasalahan sektor transmigrasi di Sulut, maka pemerintah harus memiliki kepekaan dalam menerima aspirasi masyarakat, membangun partisipasi masyarakat, membuka ruang dialog, memberi jalur informasi yang memadai, dan memberi pendampingan melalui tenaga pendamping untuk kawasan transmigrasi.

Rakor Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Kadis Nakertrans Sulut Ir Erny Tumundo MSi, Karo Kesra Setda Pemprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS, para pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, para Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat serta undangan. 

Penulis : Tevri Ngantung | Red ndra