Evans Liouw :Kalau Tidak Ada LPJ  dan Rekom BPK,Kesbangpol Tidak Bisa Cairkan

SULUT,Manado,– Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Pemprov Sulut Evans Steven Liow SSos meminta Partai Politik periode 2014-2019 menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran tahun 2019.

Hal itu dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan pencairan bantuan keuangan Parpol 2019 yang akan berakhir di Desember ini.

Menurut Liow, pihaknya akan meminta komitmen Parpol agar memasukan LPJ penggunaan anggaran selama TA 2019 atau LPJ dari tahun sebelumnya.

“Kalau tidak ada LPJ, bahkan rekomendasi dari BPK, Badan Kesbangpol tidak bisa mencairkan keuangan Parpol,” tandas Liow di Kantor Gubernur, Kamis (12/12/2019).

Liow yang baru saja dilantik Gubernur Olly sebagai Kaban Kesbangpol Daerah Sulut bahkan merasa prihatin, bila dana bantuan ini dicairkan tanpa LPJ ataupun tanpa rekomemdasi BPK.

“Ini berbahaya jika bantuan keuangan Parpol dicairkan tanpa LPJ dan rekomemdasi BPK, baik tahun lalu maupun dua tahun lalu,” ucap Liow

Mantan Kasat Pol PP Provinsi Sulut ini menilai, sistem pengelolaan keuangan saat ini sudah terbuka, transparan dan akuntabel.

“Karena keuangan sudah terbuka, maka kita tidak boleh ada kecolongan terhadap bantuan keuangan Parpol ini, ” ujar Liow.

Untuk itu, Liow berharap para pengurus Parpol dapat mengantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga tidak menunggu Tahun Anggaran akan berakhir (Desember), baru buru-buru memasukan laporan atau bermohon untuk minta dicairkan.

“Kebiasaan seperti ini, justru merugikan kebijakan yang nantinya diambil, bahkan dapat melanggar sistem administrasi keuangan di Badan Kesbangpol dan Pemerintah Provinsi Sulut,” tambah Liow.

Diapun berharap kedepan, pimpinan dan pengurus Parpol tidak mengambil bantuan keuangan Parpol di akhir tahun.

“Sebaiknya, Bantuan Keuangan Parpol sudah mulai dicairkan paling lambat di pertengahan tahun anggaran atau triwulan ketiga, dan program kegiatan dari Parpol sudah dilaksanakan jauh sebelumnya,” terang Liow.

Dia beralasan, bila program kegiatan Parpol dilaksanakan jauh sebelum tahun anggaran berakhir, termasuk LPJ penggunaan dana bantuan pada tahun sebelumnya, maka akan sangat membantu pemerintah daerah saat dilakukan review atau pemeriksaan keuangan baik oleh Inspektorat daerah maupun BPK RI.

“Kalau ini dilakukan terus menerus, justru akan baik dampaknya bagi pemerintah daerah, apalagi dalam meraih opini dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Sampai saat ini, Pemprov Sulut sudah memperoleh opini WTP dari BPK RI, sehingga kita tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan di daerah,” tutup Liow

Penulis : Tevri Ngantung |™red ndra