Pihak Kerajaan Tallo Terus Dilaporkan, Dewan Adat Kerajaan Harap Pihak Perusahaan Harus Sesuai Prosedur Hukum

Makassar,- Kembali kejadian memanas antara pihak perusahaan di Parangloe Tamalanrea Kota Makassar dengan Para dewan adat Kerajaan Tallo di lahan adat kerajaan yang juga berada di area kawasan Parangloe pada Kamis,(26/03/2020).

Kali ini pihak dewan adat diperhadapkan dengan beberapa Oknum Brimob dan juga dari pihak perusahaan serta kuasa hukumnya.

Andi Iskandar Esa Dg.Pasore selaku Plt Raja Tallo yang juga ketua dewan adat Kerajaan merasa di intimidasi secara premanisme di lokasi tanah adat di kawasan Parangloe Tamalanrea Kota Makassar.

“Kami ini bukan ingin mencari masalah ataupun ingin lakukan adu fisik, kami beserta anggota lain serta para turunan kerajaan sesuai silsilah yang benar dan telah diakui oleh pemerintah serta para adat dan gallarrang hanya ingin tanah adat kami tidak ada yang kuasai atau miliki karena ini adalah tanah adat atau tanah karaeng sesuai alas hak kami yaitu rinci, sporadik, serta terdaftar dalam buku C dan memiliki silsilah dan juga pernyataan dari para penggarap, maka kami berada di lokasi kami secara legal, bukan melawan hukum dan jika ada yang akui lahan ini sebagai miliknya silahkan gugat kami bukan dengan cara aksi premanisme seperti ini, karena kami ingin didudukan secara adat bukan secara premanisme”,jelas Andi Iskandar saat di konfirmasi.

Ditempat terpisah juga Kuasa Hukum Kerajaan Tallo menambahkan bahwa mengapa sampai ada oknum brimob yang juga turung ke Lokasi, ini bukan suatu keributan yang mengancam seseorang, ini adalah suatu bentuk Aksi dimana pihak ada berada di atas lahan adat sesuai bukti kepemilikan.

“Kalau kami salah maka kami wajibkan untuk mundur, tetapi sepanjang kami semua berada di dalam koridor hukum sesuai dengan peraturan undang undang, Pasukan kerajaan tallo beserta para ahli waris dan atau bagian dari pada ahli waris Jangan pernah TAKUT apalagi Mundur, karena Raja Tallo saat ini hanya ada 1 di Indonesia : yaitu Plt A.Iskandar Esa Dg. Pasore selaku pemangku adat kerajaan. Serahkan semua pihak kepolisian lanjutkan proses hukum dan sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai kapanpun kerajaan tallo tetap berdiri diatas kaki nya sendiri dan tidak boleh ada campur tangan kerajaan lain kecuali yang mendukung pihak kerajaan Tallo”,terang Erwin.

Erwin juga menambahkan,”intinya ada Oknum bermain politik tertentu untuk mengintimidasi dan ada penekanan agar kami tunduk dengan ancaman mereka dan tidak lagi mau mengusik kegiatan Perusahaan tersebut, yang dimana pihak dewan adat terus dilaporkan dengan berbagai laporan kepolisian di Polrestabes dan juga di Polda Sulsel dengan berbagai laporan seperti, perbuatan yang tidak menyenangkan, penyerobotan, penguasaan dan lain lain. Padahal pihak perusahaan belum pernah gugat kami secara perdata yang artinya tidak ada hukum yang mengikat atas lahan kami”,tegas Erwin

Kuasa hukum kerajaan tallo juga masih mengkaji dan menunggu bukti bukti apa sebenarnya yang dimiliki pihak PT Parangloe Indah.

“Nanti kita lihat sejauh mana mereka bisa buktikan dasar kepemilikan parangloe dan kami pun akan selalu siap jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak parangloe. Hadapi kami secara hukum. Jangan cuman gertak sambal saja, dengan berbagai macam cara sebab kenapa mesti resmob polda lagi yang menangani penyerobotan sedangkan laporan penyerobotan yang ditujukam ke pihak dewan adat kerajaan tallo sudah pernah ditangani oleh Polrestabes Makassar. Seharusnya parangloe lebih gentle dalam proses hukum”,kunci Kuasa Hukum Kerjaan saat di konfirmasi.

Reporter Herman