Diduga Ada Upaya Kriminalisasi Pada Objek Sengketa Tanah Adat di Parang Loe Makassar

WBN, Makassar – Lembaga adat kerajaan tallo yang terbentuk pada tahun 2007 yang lebih dikenal dengan nama lembaga adat pasereanta firman sombali kerajaan islam kembar Gowa tallo LAPFS.

LAPFS Sulsel yang memiliki visi dan misi untuk merawat dan memelihara serta menjaga situs kerajaan tallo dan harta peninggalan kerajaan baik yang bersifat simbol kerajaan maupun berupa tanah adat kerajaan dan tanah adat yang di warisi oleh keturunan raja raja tallo sejak pemangku adat kerajaan tallo Andi Iskandar esa dg pasore yang bergelar karaengta Bonto majannang yang juga adalah pelaksana tugas kerajaan tallo sejak mendiam almarhum Andi Oddang raja tallo yang ke- 18, sesuai hasil keputusan dewan adat kerajaan tallo yang berdasarkan bukti bukti yang ada , maka di tempatkanlah kawasan pengelolaan tanah adat oleh lembaga adat yang salah satunya berada pada kawasan Parang Loe Tamalantra Kota Makassar.

Lokasi yang dibelah jalur lingkar barat yang juga merupakan kawasan pengembangan properti oleh PT Parang Loe yang di mana kawasan tersebut lebih di kenal dengan sebutan Tallasa City. Namun sejak lembaga adat menempatkan papan pengumuman sebagai kawasan tanah adat yang di warisi oleh keturunan raja tallo pada kawasan pengembangan Tallasa city maka sejak itu pula PT Parang Loe mulai melalukan power show.

Menurut Andi Iskandar Esa Selaku Plt Raja Tallo, dengan melibatkan instusi kepolisian dari brimob yang diduga ada ke berpihakan (tidak netral) dalam perlakuan di lapangan terhadap anggota lembaga adat , dan saat ini PT Parang Loe juga telah melakukan pelaporan polisi terhadap anggota lembaga adat baik melalui Polrestabes, maupun melibatkan team resmob Polda Sulsel.”Hal ini menimbulkan ketakutan secara psikis kepada para lembaga adat dan ahli waris turunan raja raja tallo”,jelas Andi Iskandar kepada awak media pada Minggu,(12/04/2020).

Menurut team lawyer lembaga adat kerajaan tallo terdapat ke ganjilan dalam laporan pelapor yang ditindaklanjuti oleh kepolisian terhadap anggota lembaga adat, di mana dalam hal ini Suma Abiyantoro selaku GM PT. Parangloe Indah melaporkan dengan subtansi yang sama di Polrestabes Makassar dan di Resmob Polda Sul sel.

“Terkait dengan laporan tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Polrestabes Makassar dan juga ditindaklanjuti oleh Resmob Polda Sul Sel dengan laporan yang sama dan pada saat dilakukan klarifikasi oleh pihak lembaga adat telah menunjukkan bukti bukti kepemilikan tanah adat terhadap objek yang dilaporkan oleh pihak PT Parangloe. Oleh karena itu lembaga adat kerajaan tallo tetap mengingatkan agar pihak PT. Parangloe Indah dan pihak lain agar kiranya untuk sementara tidak melakukan penimbunan pada objek tanah adat di Parangloe Tallasa city”, jelas Erwin.

Pemangku adat kerajaan tallo Andi Iskandar menyayangkan sikap dan tindakan pihak PT Parang Loe Indah yang tidak menghormati dan menghargai kearifan lokal,”di mana seharusnya mereka duduk bersama dengan pihak pemangku adat dan mengedepankan attudang sipulung untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian secara beradab dan beradat sesuai budaya kita”,tutur ketua dewan adat.