Makassar,WBN-Penolakan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 oleh DPRD Kota Makassar mendapat tanggapan dari sejumlah elemen dan tokoh masyarakat.
Pakar Pemerintahan yang juga mantan Bupati Luwu Utara, Luthfi Andi Mutty yang dimintai tanggapannya menegaskan, anggaran perubahan tidak bersifat mutlak dan wajib ada, oleh karena anggaran pokok sudah merangkum satu tahun pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya untuk anggaran rutin.
“Kalau dewan menolak mengesahkan APBD Perubahan Kota Makassar, maka anggaran yang digunakan Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan cukup anggaran rutin saja,” tegas Luthfi Mutty.
Menurut Luthfi, langkah yang harus ditempuh PJ Walikota saat ini adalah melakukan konsultasi ke pimpinan DPRD Kota Makassar untuk mengeluarkan SK Parsial tentang APBD Perubahan dan melakukan konsultasi ke Mendagri. Selain itu dewan harus memberikan penjelasan secara mendetail alasan yang paling mendasar sehingga APBD Perubahan ditolak. Kalau cuma argumentasi keterlambatan penyampaian KUPA PPAS, serta besar kecilnya nilai mata anggaran tertentu, maka itu bukan merupakan hal yang sangat prinsip untuk tidak menerima dan mengesahkan anggaran Perubahan.
“Harus ada alasan yang sangat prinsip dan mendasar atas penolakan pengesahan tersebut, sehingga tidak terkesan like and dislike, apalagi konflik kepentingan,” tegas Opu Luthfi.
Lebih jauh dijelaskan, seharusnya ditengah pandemi dimana pertumbuhan ekonomi minus, investasi Pemerintah dibidang pembangunan sangat dibutuhkan utamanya disektor penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan juga ekonomi kerakyatan. Investasi pemerintah sangat diperlukan ditengah pandemi saat ini karena investasi swasta sangat tidak dapat diharapkan saat ini karena juga mengalami devisit dalam bisnis dan usaha.
“Kalau dewan menolak mengesahkan anggaran Perubahan, maka akan berdampak pada masyarakat luas karena dalam situasi dan kondisi saat ini, hanya investasi pemerintah yang bisa diharapkan yang sumbernya dari APBD. Jangan sampai masyarakat menganggap dewan tidak berpihak pada rakyat atau konstituennya,” tegas Luthfi Mutty.
(Herman)
