Wujud KSBB, Sekretariat FKDM Kelurahan Pademangan Barat Diresmikan

 

WBN, Jakarta-Utara – Kolaborasi sosial diwujudkan elemen masyarakat, stakeholder dan pemerintah dalam ikhtiar pembangunan kantor sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Pademangan Barat.

 

Tanpa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, kantor semi permanen seluas 4×6 meter persegi ini dibangun melalui hasil swadaya masyarakat dalam waktu kurun waktu 16 hari.

Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Sigit Wijatmoko merasa bangga terhadap konsep kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) dalam menghadirkan pembangunan kantor sekretariat FKDM Kelurahan Pademangan Barat.

 

Masih-masing elemen masyarakat, stakeholder dan pemerintah tergerak untuk bertanggungjawab serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kantor sekretariat FKDM ini.

 

“Hari ini, saya bersama Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara (Ali Maulana Hakim), Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara (Desi Putra) dan jajaran lainnya hadir dalam peresmian Sekretariat FKDM Kelurahan Pademangan Barat. Kami merasa bangga Sekretariat ini terbangun dengan konsep kolaborasi,” kata Sigit saat ditemui di Kantor Sekretariat FKDM Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (4/11).

Yang digaris bawahi, menurutnya yakni inisiasi anggota FKDM dan warga dalam merancang dan membangun kantor sekretariat ini. Terlebih adanya kepeloporan ‘Srikandi’ Ratih (Ketua FKDM Kecamatan Pademangan) yang mampu menggerakkan seluruh potensi pada setiap anggota maupun masyarakat sekitar.

 

“Ini menunjukkan bahwa kewaspadaan dini sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menangkap, memotret, dan menggerakkan potensi yang ada di masyarakat. Tentu ini akan terus dikembangkan di wilayah Jakarta Utara dalam rangka menghadirkan keadilan sosial dan menjaga tingkat kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ketua FKDM Kecamatan Pademangan Ratih mengucap syukur atas terbangunnya kantor Sekretariat FKDM Kelurahan Pademangan ini. Seluruh dana pembangunan berasal dari hasil swadaya dari masyarakat dan stakeholder. Begitu pun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mengizinkan penggunaan pinjam lahan di atas kantor sekretariat tersebut.

“Kalau diceritakan proses pembangunannya sangat unik, hanya membutuhkan waktu sekitar 16 hari. Dana pembangunan semua berasal dari swadaya masyarakat, anggota FKDM, Polsek, Koramil, ketua RW (Rukun Warga), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), dan lain sebagainya. Kami juga berterima kasih kepada Lurah Pademangan Barat (Ruspandi) yang telah mengurus perizinan penggunaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika sewaktu-waktu lahan akan digunakan maka kami siap membongkarnya,” tutupnya. Reporter (Ahmad FG) | redpel ndra