Hadirnya Badan Hukum Baru Perseroan Perorangan, Direktur MCI: UU Ciptaker jangan Tersandera Perpres dan PP

Warisanbudayanusantara.com – Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa pihaknya telah memperkenalkan Jenis badan hukum baru di Indonesia yakni dengan tanggungjawab terbatas pada acara diskusi Interaktif Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan yang diselenggarakan di Hotel Best Western Panbil Batam, Kepulauan Riau(Kepri), Selasa 10/11.

 

Menurut Yasonna pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam berusaha,melalui berbagai pengaturan dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja termasuk mengenai perseroan perorangan ini.

 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya menyederhanakan regulasi dan perizinan untuk memperbaiki Indikator Starting a Business dimana Indonesia saat ini berada pada peringkat 140 dari 150 negara.

 

” Konsep perseroan perorangan yang diharapkan dapat membantu pekerja yang dirumahkan karena pandemi covid-19 ini memiliki berbagai keunggulan diantaranya : Tanggung jawab pelaku usaha dibatasi melalui pemisahan harta pribadi dan perseroan, pendirinya tidak memerlukan akta notaris tetapi cukup mengisi form pernyataan secara elektronik, status badan hukum akan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan menerima tanda bukti pendaftaran, disediakannya laporan keuangan sederhana yang dapat digunakan pelaku usaha untuk memantau perkembangan usaha sekaligus dapat digunakan oleh kalangan perbankkan untuk menilai business sustainability dan sistem yang diterapkan adalah one – tier dimana pemegang saham juga merangkap sebagai pengurus perseroan sehingga dapat mengambil keputusan secara mandiri, ” ujarnya.

 

” Keseluruhan proses nantinya akan diselenggarakan secara elektronik dan diaskes melalui sistem AHU Online, ” Pungkas Menkumham Yasonna.

Direktur Murphi Care Institute (MCI) dr. Tengku Murphi Nushmir S.H M.H

Menanggapi Hal itu, Direktur Murphi Care Institute (MCI) dr. Tengku Murphi Nushmir S.H M.H mengatakan bahwa dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Pasal 119 kluster kemudahan berusaha.

 

” UU Cipta kerja jangan tersandera Peraturan Presiden (Perpres) dan aturan Peraturan Pemerintah (PP), maka harus segera dirumuskan supaya tidak mengganggu pelaksanaan UU di masyarakat , ” pungkas Murphi kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11).

 

” Harus ada juga peraturan menteri untuk mendukung kebijakan perseroan perorangan dan menurutnya dalam hal ini adalah peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Permenkumham), ” tambahnya.

 

Murphi juga mengatakan untuk menyusun PP dalam UU ini tergolong tidak mudah, ia menilai PP bukan norma yang bersifat keharusan, tidak harus atau tidak ada sanksinya.Jumlah kluster untuk merumuskan rancangan butuh waktu yang cukup signitifkan,dikarenakan PP sebagai peraturan pelaksana dan dalam rumusannya adalah mengakomodir kepentingan daerah.

 

Urgensinya sama dengan merumuskan UU, tetapi PP ini tidak memiliki keharusan atau sanksi, ” Pungkas Murphy yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Perhimpunan Praktisi Hukum

 

Dari sudut pandang badan hukum perorangan, sambungnya maka sebenarnya sistem hukum secara hirarki terjadi perubahan, baik secara hukum administrasi negara dan tata usaha negara dalam perspektif kepastian hukum.

 

Untuk itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dan hukum materil jangan diabaikan dan bertentangan dengan produk norma (gerun norm) dalam UU No. 11 tahun 2020 tutup Murphi.

Reporter Lismiasih