Masyarakat Minta Tidak Tebang Pilih Tangani Dalam Awasi Hutan Kota Langsa

Kota Langsa ,Aceh – Sejumlah masyarakat Kota Langsa meminta Dinas Kehutanan Aceh melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III dalam menjalankan tugas tidak tembang pilih dalam mengawasi hutan di Kota Langsa

Demikian ungkap, Tokoh masyarakat setempat, Ridwan Laboh kepada wartawan saptu, (21/11/2020).

Menurutnya, terkait adanya pemanggilan dirinya oleh KPH III untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas lahan garapan masyarakat yang di klaim KPH III memamasuki wilayah hutan produksi.

Selanjutnya, Ridwan Laboh mengatakan bahwa pada era tahun 80 han lahan tersebut sudah digarap oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan tambak udang , namun karena Aceh waktu itu dilanda konflik maka lahan dimaksud ditelantarkan oleh pemiliknya.

Baru sekitar tahun 2010 pasca Aceh damai lahan seluas 13 Hektar, kembali di garap masyarakat bersama mantan Kombatan GAM. Ujarnya.

Dan dalam kurun waktu tersebut, ada sebahagian yang mengalihkan hak garapnya kepada orang lain. Sehingga ada sebahagian warga yang telah memiliki surat sporadik dari Geuchik Birem Puntong maupun Akte Jual Beli (AJB) dari Camat. sebut Ridwan lagi.

Sementara itu mantan Geuchik Gampong Birem Puntung Rusli mengatakan bahwa merasa heran terhadap isue yang beredar tentangn status tanah produksi di Gampomg Birem Puntong.

Dimana selama dirinya menjabat dari tahun 2010 sampai 2015, tidak pernah ada sepucuk surat pun dari KPH III atau lembaga lain yang menyatakan bahwa tambak tersebut berada dikawasan produksi

Dan kenapa pada tahun 2020, KPH III baru menyatakan bahwa tambak dimaksud memasuki kawan hutan pruduksi, padahal kantor KPH III dengan Gampong Birem Puntong tidak sampai 3 km.

Sangat aneh kemana mereka selama ini, saat masyarakat sudah garap baru sibuk” ujarnya.

Lebih lanjut Rusli mengatakan kenapa KPH III cuma mempersoalkan tanah yang 13 hektar yang di garap oleh masyarakat dan apakah di Kota Langsa hutan produksi itu saja, kalau mau ditegakkan aturan ayo sama – sama jangan terkesan tembang pilih dan bernuansa politis

Seharusnya kalau lokasi tersebut memasuki areal kawasan hutan produksi maka pihak KPH III harus melakukan pembinaan, bukan malah memperkarakan masyarakat.

Bahkan dalam undang undang pertanahan disebutkan pada pasal 17 ayat 1 yang bahwa penepatan tanda batas wajib dilakukan oleh pemegang hak di atas tanah tersebut dan pada ayat 2 setiap pemilik tanah wajib memberi tanda batas dan mejaganya.

Namun hari ini yang terjadi di areal tersebut tidak tanda apapun dari KPH -III yang menyatakan bahwa kawasan tersebut memasuki hutan produksi kan cukup aneuh , ketika sudah digarap oleh warga sudah dinyatakan hutan produksi

Terakhir sejak dulu di aeral tersebut sudah ada tambak. Bahkan sampai sekarang dieral tersebut masih ada penebangan hutan manggrove secara ilegal dijadikan arang tapi tidak pernah ditangkap dan dipekarakan. Sebaliknya masyarakat buat tambak yang dipersoalkan dan masyarakat ini perlu keadilan dan dari pemerintah jelas. Rusli.(zainal).