Anggap Keliru, Tim Hukum Lembaga Adat Kerajaan Tallo Tempuh Jalur Praperadilan

Makassar,WBN– Ketua Lembaga Adat Passereanta Firman Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo, yang juga ketua Dewan Adat Kerajaan Tallo, sekaligus Plt Raja Tallo, Andi Iskandar Esa Dg Pasore tempuh jalur hukum atas laporan dan penetapan yang keliru oleh pihak Polda Sulsel.

Melalui 7 kuasa Hukum Lembaga Adat, akan terus lakukan upaya upaya hukum seperti hari ini telah hadir disidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar pada Senin, (30/11/2020).

Dalam perkara Nomor 24/Pid.Pra/2020/PNMks, selaku Pemohon Ketua Lembaga Adat, Andi Iskandar Esa Dg Pasore melalui 7 Kuasa Hukum Lembaga Adat Kerajaan, Melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Sulsel, Ditreskrimum Polda Sulsel, Cq. Subdit IV Polda Sulsel dalam hal ini sebagai Termohon.

Menurut Andi Iskandar Esa, hal ini ia anggap sangat keliru dalam hal laporan dan juga penetapannya, karena dalam perkara itu adalah perkara perdata yang seharusnya dilalui di Pengadilan Negeri Makassar, dan juga tidak ada unsur pidana, karena lembaga adat memiliki alas Hak atas Lahan Adat di Parangloe Kec.Tamalanrea Kota Makassar.

“Saya keberatan atas hal itu karena Lahan Adat Kerajaan di Lokasi Parangloe adalah Sah milik I Nannu Karaeng Lakiung dengan alas hak yang sangat jelas dan juga surat pernyataan dari penggarap lahan disana, dan kami dilapangan tak pernah lakukan pengancaman dan juga penyerobotan, namun dalam laporan di Polda Sulsel secara pribadi, padahal disana atas nama lembaga adat, ini kan sangat keliru, dan kami dan Tim Hukum terus berupaya secara maksimal untuk tempuh jalur hukum agar bisa mengembalikan kejayaan Kerajaan Tallo”,tegas Andi Iskandar Esa Dg Pasore.

Reporter Herman