WBN, Jakarta – Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, maka yang korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI, Rabu, 29 April 2020

Firli mengatakan ada empat celah korupsi yang perlu diwaspadai dalam penanganan Covid-19. Celah itu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realisasi anggaran, dan saat pendistribusian bantuan sosial.

“Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, maka yang korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI.

Firli mengatakan ada empat celah korupsi yang perlu diwaspadai dalam penanganan Covid-19. Celah itu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realisasi anggaran, dan saat pendistribusian bantuan sosial.

Di antara celah itu, kata dia, program jejaring sosial dan pengadaan barang/jasa paling berisiko penyimpangan. “Karena itu kami membentuk satgas Covid-19,” kata Firli.

Ia mencontohkan, bisa saja ternyata sumbangannya fiktif. Celah lainnya adalah dengan mengurangi kualitas atau kuantitas bantuan. Pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial menjadi paling rawan terjadi penyimpangan karena juga dipengaruhi oleh momen Pilkada serentak 2020.

Dalam konferensi pers penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka pada. . . Ahad,06 /12 /20) dini hari, Firli mengatakan KPK pun sudah beberapa kali mengingatkan Kementerian Sosial.

Surat pertama mengingatkan soal penggunaan anggaran pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan 2 April 2020. Sementara surat kedua tertanggal 21 April 2020 ihwal penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat.

Tak hanya itu, komisi antirasuar juga membuat aplikasi JAGA Bansos, sehingga masyarakat dapat mengikuti tata kelola penyaluran bantuan. Bahkan, Firli mengatakan Deputi Bidang Pencegahan KPK memberikan pendampingan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah demi mencegah korupsi.

“Hal ini dimaksudkan supaya tata kelola keuangan dan anggaran dilaksanakan transparan dan akuntabel,” kata Firli Bahuri. .(Rusman).

Bagikan Info ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •