Pernyataan Wakil Rakyat Baltasar Sayetua, Ini Cuitan Camat Ditanggapi Juga Praktisi Hukum, Diksi Larang Itu Ngaco

WBN │Menanggapi kilas kabar pengaduan warga Desa Detukeli Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Flores, NTT yang disuarakan melalui perwakilan salah satu tokoh Desa Detukeli, Aurelius Paro (19/12) didampingi sejumlah tokoh lainnya, terhadap lansiran WBN Camat Detukeli Mansoitus Bana melalui kolom Forum Komunikasi Masyarakat Detukeli Untuk Perubahan (19/12) mencuit keterangan penting atas fenomena listrik di Kecamatan Detukeli.

“Intinya kalau mau buat himbauan di depan warga masyarakat, apa yang kita keluarkan perlu pertimbangkan, jangan terjadi salah paham demikian. Dan jujur di akhir berita itu benar ko? Kalau mau ikut aturan, kenapa jaringan saja sampai saat ini belum 80 % tapi sebagian desa nyala dan sebagian tidak? Kan kasihan juga masyarakat? Berbicara tentang pembangunan, satu permintaan saya untuk pindahkan sebuah tiang, tidak bisa kira-kira masalah apa”, urai Camat Mansoitus Bana.

Sebelumnya media ini menurunkan kabar cepat, kilas pengaduan warga Detukeli (19/12) berjudul, warga Detukeli kutuk pernyataan oknum DPRD Ende Dapil III, Listrik Detukeli, Kebesani Saya Tahan. Sebagai kilas aktual, redaksi tidak menurunkan inisial maupun nama anggota dewan yang dituju, karena kesulitan akses mendapatkan kontak person anggota dewan terkait serta sejumlah pertimbangan redaksi kilas aktualita siang, namun langsung disusul dengan seri update berjudul ‘terkait pengaduan warga Detukeli, Anggota Dewan Dapil III Ende Baltasar Sayetua jawab wawancara pers media ini.

Anggota DPRD Kabupaten Ende, Baltasar Sayetua melalui sambungan telepon redaksi media ini (19/12) memberikan jawaban atas catatan kabar pengaduan warga Kecamatan Detukeli atas pernyataan saat reses yang menyebut “listrik ke Desa Detukeli dan Desa Kebesani saya yang larang”.

Sebagaimana dilansir, cuplikan kilas pertama, tokoh masyarakat Kampung Detukeli dan Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi NTT dikutip pengaduan langsung kepada redaksi Pers WBN (19/12) mengutuk keras pernyataan oknum Wakil Rakyat Dapil III Kabupaten Ende yang menyatakan dirinya menahan pihak rekanan mengurus listrik masuk ke wilayah Detukeli dan Desa Kebesani.

“Kami warga Detukeli dan Kebesani mengutuk keras pernyataan seorang Wakil Rakyat asal Dapil III Kabupaten Ende yang dia ungkapkan dihadapan forum orang banyak, saat dia melakukan reses di Desa Maurole Selatan, persisnya di Kampung Wolobalu, lokasi depan Sa’o Ria (red ; rumah adat/besar) pada tanggal 5 Desember 2020. Dalam kata sambutannya, dia bilang Detukeli dan Kebesani saya yang tahan suruh Ride jangan dulu pasang jaringan listrik”, ungkap warga Kecamatan Detukeli Aurel  Paro dan sejumlah tokoh lain menirukan pernyataan oknum Wakil Rakyat Kabupaten Ende.

Dikutip wawancara, berikut kutipan redakasi pers WBN, Anggota DPRD asal Dapil III Kabupaten Ende, Baltasar Sayetua menerangkan kejadian menurutnya saat reses di Desa Maurole Selatan.

“Waktu itu nyala perdana listrik di Desa Maurole Selatan, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Detukeli, bagi yang sudah nyala, berterima kasih kepada pihak PT PLN dan juga Ride dan Telaga yang sudah bekerja di Kecamatan Detukeli. Bagi yang belum, diantaranya Desa Kebesani dan Desa Detukeli, hentikan dulu pemasangan instalasinya karena memang secara aturan PLN bahwa delapan puluh porsen jaringan terpasang, baru boleh melakukan pemasangan instalasi. Ini jaringan saja belum masuk, kabel saja belum ditarik, lalu sudah ramai-ramai melakukan loby-loby”, ungkap Baltasar Sayetua.

Ditanya redaksi media ini, apakah bisa disebutkan pihak mana saja yang melakukan loby-loby itu, Wakil Rakyat Baltasar Sayetua menjawab dirinya tidak tahu karena itu bukan merupakan tugasnya.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, satu dua keluarga yang melakukan proses itu, maka jangan sampai ditegur oleh pihak PLN, hentikan dulu, pasangkan dulu jaringan. Ini PLN sendiri juga omong, dan pada waktu saya reses di Desa Maurole Selatan. Bukan menghentikan pemasangan jaringan, tetapi selesaikan dulu jaringan baru diinstalasi. Saya sebagai ketua panitia, saya sering turun kesana dan masyarakat meminta kepada PT PLN untuk dipercepat, ya asalkan seperti itu”, ungkap Baltasar Sayetua.

Selainitu, diminta juga kepada masyarakat bahwa untuk lahan, tidak ada yang komplen, karena memang tidak ada ganti rugi dari pihak PT maupun PLN.

Terhdap pertanyaan redaksi terkait pengaduan masyarakat atas pemasangan jaringan belum tuntas, Baltasar Sayetua dalam rekaman wawancara, memberikan himbauan untuk dilakukan percepatan penuntasan kerja jaringan.

“Kalau soal jaringan, kita menghimbau kepada pemenang tender silahkan pasang. Dengan catatan delapan puluh porsen baru dipasang instalasi”, tutup Baltasar Sayetua.

Menanggapi pernyataan wakil rakyat Baltasar Sayetua, salah satu tokoh masyarakat Detukeli, Aurelius Paro yang juga hadir menyaksikan dan mendengar langsung saat reses di Desa Maurole Selatan tanggal 5 Desember 2020, melalui telepon konfirmasi tambahan pers WBN, mengatakan bahwa pada saat itu tidak ada kesan memberi himbau tetapi mengatakan ‘saya tahan’.

“Tidak ada bahasa himbauan waktu itu, hanya ada bahasa saya tahan. Harus disadari bahwa masyarakat pun sudah mengetahui sebelumnya para vendor direkomendasikan oleh PLN tanggal 2 September 2020 di Kantor Camat Detukeli, agar segera lakukan instalasi. Bahkan ada Vendor yang lakukan instalasi dari tahun 2018. Apakah itu tidak melanggar aturan?”, tandas perwakilan pengaduan masyarakat disampaikan oleh Aurelius Paro.

Sampai hari ini, lanjut Aurelius Paro, pemasangan jaringan di wilayah Desa Detukeli belum mencapai 30% atau sangat lamban.

Trending kabar ini menarik perhatian salah satu pemerhati hukum warga Nusa Ttenggara Timur, Lukas Mbulang, SH.

Lukas Mbulang, SH yang juga sebagai salah satu Divisi Hukum struktur Pers WBN Indonesia, Cabang Divisi Hukum Pers WBN NTT (20/12), menyatakan kepeduliannya terhadap nasib warga Detukeli dan Kebesani yang terkesan termarginal nasib dalam hal percepatan jaminan penerangan listrik negara hingga akhir tahun 2020.

“Sikap masyarakat sangat jelas sebab mereka merindukan terang listrik negara yang harus dijawab segera oleh pemerintah. Anggota DPRD harusnya mengetahui betul perasaan terdalam dari masyarakat yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, di wilayah itu sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2020, listrik negara belum dipasok. Maksud saya di sejumlah Desa di wiilayah Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende sesuai data yang kita miliki. Penggunaan diksi di hadapan publik harus lebih terukur, jangan sebut saya larang. Itu multi tafsir dan rakyat berhak melakukan komplen atas pernyataan itu. Sumber dana pengadaan listrik bukan dari APBD II Kabupaten Ende. DPRD pun harusnya, wajib mendukung keluh kesah masyarakat sebagai tuan dari perwakilan. DPRD harus berpihak dan melakukan kontrol tegas terhadap kinerja pemasangan jaringan yang belum tuntas atau berlama-lama. Ini ko jadinya ngaco begini, gagal paham dan merugikan rakyat selaku pemilik sah republik ini”, tandas Lukas Mbulang, SH.

Hal terpisah, Lukas Mbulang, SH juga menyentil, aspirasi Pemerintah Kecamatan Detukeli yang diuraikan oleh Camat Detukeli, Manositus Bana menyangkut atensi penggeseran satu tiang listrik yang terpancang dalam radius dekat zona rumah dan kantor camat setempat, mengapa atensi tersebut susah diindahkan.

“Itu atensi Pa Camat yang disampaikan itu mestinya bisa diakomodir karena itu juga hal urgen. Harus ada good will dengan Pemerintah Kecamatan yang ada. Dewan pun harusnya memilih untuk mendesak tegas penuntasan progres raport jaringan dong’ jangan ngaco menggunakan diksi larang. Terbukti sempurna, diksi larang itu telah melukai hati banyak orang dan masyarkat locus yang disebutkan !”, tegas Lukas Mbulang (20/12).

WBN│redpel aurel – ndra