LPK Minta Pemerintah kota Langsa Lindungi Hak Konsumen

 

WBN, Kota Langsa, Aceh l—Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Aneuk Nanggroe Kota Langsa, minta kepada pemerintah melalui instansi terkait untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap keadilan dan kepastian hukum atas kredit atau pinjaman yang dilakukannya, Selasa. (29/12).

 

“Kita melihat, selama ini banyak konsumen tidak mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terutama konsumen kreditur barang atau pinjaman dengan anggunan, mereka cenderung mendapatkan perlakuan tidak adil (sepihak) dari pelaku usaha terhadap keterlambatan angsuran,” demikian dikatakan ketua LPK Aneuk Nanggroe Kota Langsa, Danil Putra Arisandy, M.Kom.I.

 

Dijelaskannya, berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen yang mengalami tunggakan angsuran atas kredit atau pinjaman berhak mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari pelaku usaha secara bertahap, minimum tiga kali.

 

Lanjutnya, bila konsumen belum mampu membayar tunggakan angsuran, maka pelaku usaha yang ingin menggunakan anggunan atau barang kredit konsumen untuk pelunasan hutang konsumen, harus menempuh prosedur UU nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia yaitu mendapatkan putusan pengadilan untuk eksekusi barang.

“Tapi selama ini kita melihat kondisi dilapangan tidak sejalan dengan UU nomor 8 dan UU nomor 42 tahun 1999. Pelaku usaha secara sepihak langsung menarik barang anggunan konsumen dan melelangnya tanpa persetujuan konsumen,” sebut Danil lagi.

 

Menurut Danil, disinilah pemerintah melalui instansi terkait hadir untuk menjamin dan menyelamatkan hak-hak konsumen. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi dan mengawasi para pelaku usaha agar memenuhi hak-hak konsumen. “Bila terjadi pelanggaran dari pelaku usaha, maka pemerintah punya hak untuk mencabut izin usahanya itu kata Danil ,” apa bila dia memaksakan berarti ini suwatu perampasan jelasnya. (Zainal).