Langgar Prokes , 4 Perkantoran Di Wilayah Kecamatan Koja Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

 

WBN l Jakarta Utara – Sejumlah perkantoran di wilayah Kecamatan Koja dikenakan sanksi teguran tertulis karena kedapatan melanggar prosedur tetap (protab) protokol kesehatan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan di wilayah DKI Jakarta sejak 11 hingga 25 Januari 2021.

“Hasil monitoring hari ini, kami menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan pada empat perkantoran yang berlokasi di Jalan Plumpang Semper dan Jalan Alur Laut. Bentuk pelanggarannya seperti tidak membatasi kapasitas jumlah pegawai ataupun pengunjung. Kemudian ada juga yang tidak membentuk tim penanganan COVID-19,” jelas Kasatpol PP Kecamatan Koja, Roslely Tambunan saat memimpin patroli wilayah penegakan dan pengawasan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021, Rabu (13/1).

Atas dasar pelanggaran yang ditemukan, jajaran Satpol PP Kecamatan Koja langsung menindak tegas dengan memberikan sanksi teguran tertulis yang ditempel di pintu masuk kantor. Kemudian dilakukan proses penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh penanggung jawab kantor/tempat usaha, saksi dan Penyidik PNS Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 yang memuat Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

Sesuai aturan PSBB, hanya 25% pegawai yang bisa bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) sedangkan 75% pegawai lainnya diharuskan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Aturan tersebut berlaku untuk perkantoran atau tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD dan instansi pemerintah. “Kami akan tetap memantau lokasi itu apabila melanggar lagi maka akan dikenakan sanksi penutupan sementara,” tegasnya.

Ia menyatakan, semua perkantoran dan tempat usaha wajib memenuhi aturan protokol kesehatan dan harus diterapkan oleh pegawai ataupun pengunjung. “Jika ditemukan pelanggaran maka kami akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku karena dikhawatirkan di tempat itu akan menjadi klaster baru penularan COVID-19,” ujar Roslely. Reporter l Ahmad FG l