WBN, Kota Langsa, Aceh -Wakil Walikota Langsa , DR.H.Marzuki Hamid, MM berharap kepada Komisi I DPR Aceh dalam pembahasan perubahan Qanun hendaknya tetap merujuk UUPA No 11 tahun 2006.

 

Hal tersebut disampaikan Marzuki Hamid saat memberikan sambutan di acara RDPU terhadap Rancangan Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berlangsung di Aula Cakdon BPKD kota Langsa pada hari ini Selasa. (9/3/2021).

 

Menurutnya , Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu agenda penguatan demokrasi di Indonesia. Penguatan demokrasi ini merupakan cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang (UU)”. Salah satu proses perwujudkan kedaulatan itu adalah melalui mekanisme pemilu, termasuk Pilkada.

“Perlu kita pahami bersama, Pilkada Aceh sejatinya merujuk undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum yang bersifat “lex specialis”, terutama pasal 65 ayat (1) “Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil” papar Marzuki Hamid.

 

Dijelaskannya, lahirnya UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada Nasional serta rencana pemerintah yang akan mengesahkan undang-undang Pemilu yang baru perlu di sikapi dengan cerdas sehingga diperlukan suatu Qanun terbaru tentang Pilkada Aceh untuk normalisasi dan sinkronisasi aturan-aturan tersebut, agar nantinya pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh berjalan dengan baik dan lancar.Mengingat pentingnya arti dari rancangan perubahan atas Qanun Aceh no 12 tahun 2016 ini, Ucap Marzuki.

 

Terakhir Wakil Walikota menyampaikan , Kami atas nama Pemerintah Kota Langsa mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada para tamu undangan yang telah hadir di Kota Langsa. terutama kepada para anggota Komisi I DPR Aceh yang telah memilih Kota Langsa sebagai Kota yang akan menjadi saksi momen lahirnya sebuah peraturan yang akan membawa perubahan besar dalam kancah pemilihan umum di Aceh kelak, tegas Marzuki Hamid.

 

Dalam kesempatan yang sama , Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus M Yusuf, saat membuka kegiatan ini, mengatakan RDPU ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan BAB VI Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tatacara pembentukan qanun, antara lain menyatakan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (

RDPU), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi nantinya.

 

Dirinya menaruh harapan besar kepada semua pihak yang telah memenuhi undangan Komisi I DPRA pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini untuk dapat berpartisipasi penuh guna memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada.

 

Pihak DPRA juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja anggota Komisi I DPR Aceh dan tenaga ahli, yang telah mampu menyelesaikan pembahasan rancangan qanun ini nantinya.

 

“Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim pembahas eksekutif, yang telah dengan instens membahas rancangan qanun ini,” paparnya.

 

Demikian juga, ia menyampaikan terima kasih DPRA kepada unsur Sekretariat DPR Aceh yang telah memperlancar proses pembahasannya.

 

M Yunus menyebutkan, dalam konteks Aceh, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

 

“Pelaksanaan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Aceh juga diatur secara khusus sebagaimana diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 74 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006, khususnya mengenai mekanisme penyelenggaraannya diatur dalam Qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota” jelas M.Yunus

 

Selanjutnya , perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya terkait Pilkada mengalami perkembangan yang dinamis, seiring dengan arah perkembangan sosial politik sehingga Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 perlu dilakukannya penyempurnaan dan harmonisasi, terhadap substansi kekinian yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya.

 

“Untuk mengisi kekosongan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan di Aceh, dengan tetap mempertimbangkan kekhususan Aceh dalam bingkai desentralisasi asimetris” tambahnya

 

Hadir pada acara tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Sekda Aceh, Kabiro Tapem, Kabiro Hukum dan Kaban Kesbangpol, Bupati/Walikota Se- Aceh, Ketua DPRK Se-Aceh, Pimpinan Komisi A DPRK se Aceh, KIP Aceh dan Panwaslih Aceh, KIP Kab/Kota Se-Aceh, Kabag Tapem dan Kabag Hukum Setdakab Se-Aceh, Dekan Fakultas Hukum dan Fisip PTN/PTS Se Aceh, serta para perwakilan LSM dan BEM yang berhadir serta para undangan.(Zainal/ardi).

Bagikan Info ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •