Kuasa Hukum Warkey Layangkan Somasi Ke Pemda MBD dan Dinas PUPR MBD

Foto: Cornelis Kainama, S.H salah satu Kuasa Hukum Aspenas Warkey

Maluku Barat Daya | WBN – Aspenas Warkey pemilik lahan pada kawasan riperanme wewemna gunung Lerai Desa Lawawang Kecamatan Pulau Marsela melalui Kuasa Hukumnya melayangkan somasi atau teguran hukum kepada Bupati Maluku Barat Daya (red-MBD) dan Dinas PUPR MBD terkait pelaksanaan proyek air baku pada kawasan rawan air Pulau Marsela.

 

Hal ini ditegaskan oleh Cornelis Kainama, S.H salah satu Kuasa Hukum Aspenas Warkey pada media ini melalui sambungan selulernya, Jumat (03/09/2021)

 

Dikatakan pelaksanaan proyek air baku pada kawasan rawan air Pulau Marsela yang disalurkan pemerintah pusat melalui pos anggaran Dana alokasi Khusus ( DAK ) tahun anggaran 2021 dengan nilai hampir 13 Milyar rupiah ini ditenggarai bahwa Pemda MBD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, berupa penyerobotan tanah milik Aspenas Warkey.

 

Menurut Kainama, sesuai dengan kontrak kerja antara Pemda MBD dengan PT. Surya Mas Perkasa Sejati (SMPS) selaku Kontraktor Pelaksana, bahwanya lokasi pelaksaan proyek dimaksud terletak atau berlokasi di Desa Nura bukan pada area lahan milik klien kami. Ucap Kainama.

 

Dengan demikian apapun bentuk kegiatan eksploirasi yang dilakukan Pemda MBD dan PT. Surya Mas Perkasa Sejati (SMPS) pada lahan milik klien kami merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

 

Selain itu lebih lanjut masih menurut Cornelis Kainama, dalam pelaksanaan proyek air baku pada daerah rawan air di Pulau Marsela, Pemda MBD terkesan serampangan dan mengesampingkan aturan main khususnya dalam pengadaan lahan khususnya untuk lokasi pengeboran air, pembangunan bak penampung dan lain sebagainya.

 

Hal mana terlihat bahwa Pemda MBD tidak melaksanakannya sesuai Undang-undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan tanah bagi kepentingan umum, Tuturnya.

 

Ditegaskan oleh Kainama, bahwa klien kami pada prinsipnya sangat mendukung hadirnya proyek air baku di pulau marsela, akan tetapi pada sisi lain Pemda MBD juga harus menghargai hak-hak klien kami dan jangan dengan alasan demi kepentingan umum sehingga mengesampingakan kewajiban hukum dari Pemda MBD.

 

Kainama sangat mengharapakan itekad baik dari Pemda MBD setelah menerima Somasi mereka untuk dapat bertemu dengan pihaknya guna penyelesaian permasalahan yang terjadi antara kliennya dengan. Pemda MBD sehingga proyek air baku pada kawaan rawan air Pulau Marsela dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak, Pungkasnya.

Reporter Geledis

Bagikan Info ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •