WBN│Silang sengketa ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan Waduk Lambo, Program Strategis Nasional di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Provinsi NTT, terus bergejolak dan membutuhkan sentuhan penyelesaian yang benar-benar bijak, pro aktif dari pemerintah dan tepat sasaran, agar pembangunan waduk dapat mengalami peningkatan pelaksanaan lapangan.
Dalam kesempatan kunjungan kerja basis di wilayah Kabupaten Ngada, Pulau Flores (19/7), Anggota DPR RI Komisi X, Dapil Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Hugo Parera menanggapi silang sengketa ganti rugi lahan serta progres pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo.
“Bagaimana respon di daerah, nah ini yang penting. Tidak bisa semua program pusat dilepaskan ke pusat yang harus bertanggungjawab. Daerah harus ikut bertanggungjawab untuk penyiapan lahannya, dan bebeberapa hal lainnya. Saya lihat, sebelumnya terjadi pengabaian, sehingga rakyat tidak mengetahui persis apa yang akan dilakukan, kemudian hak dan kewajibannya disana. Itu yang terjadi ketika kami dialog dengan masyarakat”, ungkap Andreas Hugo Parera.
Andreas Hugo Parera juga mencontohkan pola penanganan persoalan di daerah atas pembangunan waduk di Kabupaten Sikka yang meskipun mengalami begitu banyak kandala namun selalu dapat diselesaikan secara cepat di daerah dan tidak terkesan mengabaikan persoalan, sehingga progres pembangunan waduk di Kabupaten Sikka berjalan sesuai harapan.
Sorotan penanganan masalah pengadaan lahan waduk juga disuarakan oleh salah satu Anggota DPRD Provinsi NTT, Patris Lali Wolo, (19/7).
“Semua aspek yang menjadi catatan penting untuk hak masyarakat harus dipenuhi, sesuai prosedur dan mekanisme serta harus dipenuhi dengan baik, demi tujuan mulia proyek waduk. Waduk sangat penting untuk memajukan suatu daerah, untuk pertumbuhan ekonomi, mendukung pariwisata dan lain-lain. Pemerintah harus penuhi hak-hak masyarakat, sesuai dengan regulasi dan mekanisme”, ungkap Anggota DPRD NTT, Patis Lali Wolo.
Video wawancara Pers Warisan Budaya Nusantara (WBN) :
WBN
