Guru dan Pansus DPRD Minta Bupati Sabu Raijua Copot Kadis PKKO Dari Jabatannya 

WBN- Sabu Raijua, NTT – Ratusan Guru mendatangi kantor dinas PKKO untuk menuntut dan meminta kejelasan terkait dengan hak – hak mereka yang belum dibayar.



Aksi tersebut di pimpin langsung oleh ketua PGRI Kabupaten Sabu Raijua Amos Come Rihi yang berlangsung di kantor dinas PKKO kabupaten Sabu Raijua Rabu,( 3/01/2024) .

Beberapa orang guru yang ditemui oleh media ini seusai pertemuan dengan Kepala Dinas PKKO, meminta Bupati Sabu Raijua untuk mencopot Rahel Tallo selaku kepala dinas dari jabatannya.

” Jadi kita meminta kepada bupati Sabu Raijua yang terhormat untuk segera menggantikan Rachel B.Tallo sebagai Kadis PKKO karena dia tidak sanggup lagi untuk memimpin Dinas PKKO, apalagi mengurus nasib orang banyak” ujar seorang guru yang namanya tidak mau disebut

Menurutnya masalah serupa selalu terjadi setiap tahun, sehingga ia menilai bahwa kadis tidak mampu menjadi seorang pemimpin yang memimpin Dinas PKKO .

Dikatakannya , jika kadis terus memaksakan dirinya untuk memimpin Dinas PKKO, maka masalah tidak akan bisa selesaikan , kerena menurutnya faktor SDM lah yang kurang mampu, sehingga persoalan – persoalan ini terjadi.

Hal senada disampaikan oleh seorang pegiat literasi yang namanya juga tidak mau disebutkan.

Menurutnya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Oleh karena itu, jika hak -hak guru tidak dipenuhi maka tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan mereka, kesejahteraan keluarganya dan tentu akan berdampak pada masa depan anak didik yang mereka didik.

Bagimana tidak, karena menurutnya guru sudah menjalankan seluruh kewajibannya maka negara dalam hal ini Pemda melalui Dinas PKKO harus memberikan Hak mereka .

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Oleh karena itu, jika hak -hak guru tidak dipenuhi maka tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan mereka, kesejahteraan keluarganya dan tentu akan berdampak pada masa depan anak didik yang mereka didik.karena guru sudah menjalankan seluruh kewajibannya maka negara dalam hal ini Pemda melalui Dinas PKKO harus memberikan Hak mereka “ujarnya

Dirinya meminta Kepala Dinas PKKO, Rahel Tallo untuk berbesar hati untuk mundur dari jabatannya .

Ia juga meminta agar Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke mencopot Kadis PKKO, Rahel Tallo dari Jabatannya karena Rahel Tallo dianggap gagal mengurus nasib dan hak-hak ratusan guru yang ada di Sabu Raijua.

Jika tidak, maka menurutnya citra pemda Sabu Raijua akan rusak akibat kinerja Kepala Dinas PKKO.

“Kalau tidak mampu urus hak-hak Guru, sebagainya, Itu Kadis mundur saja dari jabatannya. Kita juga minta pak Bupati untuk mencopot Rahel Tallo dari jabatannya sebagai kepala Dinas PKKO Sabu Raijua, karena kita nilai dia tidak mampu memimpin Dinas tersebut” tegasnya

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Sabu Raijua, Leonidas V.C Adoe melalui akun Facebook-nya mengatakan bahwa sudah Berulang kali DPRD Sabu Raijua melalui rapat dengan Pemerintah memberikan catatan dan rekomendasi agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sabu Raijua dan perangkat daerah terkait segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Dinas PKKO.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu,Komisi-komisi Dewan juga beberapa kali membangun komunikasi dengan pihak kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Komunikasi terakhir kami dengan pihak Kementerian Pendidikan, bahkan membawa serta Surat Pengaduan dari PGRI Sabu Raijua dan diserahkan langsung ke Kementerian untuk menegaskan tentang seriusnya persoalan yang terjadi karena menyangkut nasib banyak orang (guru-guru yang hak-hak mereka tertunda).” Tulisnya melalui akun Facebook

Share It.....