LAKI P 45 Maros Turut Suport Irwan Ilyas Yang  Harap Pemerintah Pusat Secepatnya Ungkap Mafia Tanah di Lantebung Makassar

Makassar,- Lokasi empang Lantebung, atas nama ahli waris alm. Labbai menerima Pemberian hak milik atas tanah yang berasal dari objek land reform di kampung Lantebung kelurahan Bira, kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang  Sekarang setelah pemekaran masuk wilayah Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea Kota makassar, Sulawesi Selatan, Berdasarkan SK, kepala inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara nomor. 95 /XVlll/ 169/5/ 1965 tanggal 21 Januari 1965.

Berdasarkan SK tersebut, penerima objek land reform adalah sebagai berikut :

A. Sdr. Labbai, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1836;

B. Sdr. Sewa, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1837;

C. Sdr. Tonggo, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1838;

D. Sdr. Reso, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1839

E. Sdr. Njorong, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1840;

F. Sdr. Manje, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1841; dan

G. Sdr. Soloming, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1842.

Para ahli waris tidak pernah atau memindahtangankan tanah tersebut karena penggarap mempunyai kewajiban mengangsur selama 15 tahun semenjak di keluarkannya SK Menteri tertanggal 21 Januari 1965.

Menurut Irwan Ilyas, Kantor pertanahan Kota Makassar Menerbitkan Sertfikat Hak Milik (SHM) di atas lokasi tanah milik ahli waris Labbai. Atas nama sebagai berikut :

1. No. 95, tanggal 3-10-1978, Gambar Situasi No. 741, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Intang”.

2. No. 96, tanggal 3-10-1978, Gambar No. 742, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Haji Kanang”.

3. No. 97, tanggal 3-10-1978, Gambar Situasi No. 743, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Kanang”.

4. No. 98 tanggal 3-10-1978, Gambar situasi No. 744, Tanggal 15-5-1978 atas nama ” Daeng Intang”.

5. No. 99, tanggal 3-10-1978, Gambar Situasi No. 745, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Haji Raija Daeng Kanang”.

“Dibuat bukan semestinya (Tidak benar) atas nama nama diatas identik satu orang (orang yang sama) berdasarkan SK Kepala insekpeksi agraria Sulawesi Selatan dan tenggara nomor. 95/XVlll/169/5/1965 tanggal 21 Januari 1965. Keterangannya lokasi tersebut tidak bisa dijual belikan (dialihkan) selama 15 tahun kedepan”,jelasnya kepada awak media pada Minggu,31/03/2024.

“Dimana diduga salah satu perusahaan di Makassar merubah lagi shm nya menjadi SHM, No SHM 20069, 20264, 20265, 20266 dan 2027, dan Perusahaan tersebut kembali merubah lagi SHM menjadi SHGB Nomor 20842 – HGB No. 20843 – HGB NO. 21553 dan HGB NO. 21554, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan terbatas bukan merupakan orang perorangan. Sehingga berdasarkan ketentuan Hukum id est. Pasal 20 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak milik tidak dapat diberikan kepada Perusahaan tersebut”,jelas Irwan Ilyas.

Lokasi yang terletak di jln lantebung kel,  Bira kec. Tamalanrea kota Makassar dengan luas kutang lebih 27 HektarYang berlokasi di jln lantebung kel, Bira kec. Tamalanrea kota Makassar dengan luas kurang lebih 27 Hektar.

Kurang lebih 8 Tahun Irwan Ilyas menelusuri kantor demi kantor menyurat dan memasukkan pengaduan, ke kantor BPN kota dan kanwill sulawesi selatan, kementerian ATR BPN pusat.

Selain itu ia juga mendatangi Ombudsman RI pusat, Ombudsman RI perwakilan sulawesi selatan, kementerian Hukum dan Ham, KSP, Menkopolkam, kejaksaan Agung, INSPEKTORAT ATR BPN pusat dan Kesekertariat Negara.

“Alhamdulillah dari berapa kantor yang di masukkan pengaduan mempertanyakan sertifikat lokasi ahli waris labbai, sudah mendapatkan perkembangan dan surat balasanAlhamdulillah dari berapa kantor yang di masukkan pengaduan mempertanyakan sertifikat lokasi ahli waris labbai, sudah mendapatkan perkembangan dan surat balasan”,

“Kementerian ATR BPN, INSPEKTORAT BPN, sudah 2 kali menyurati kantor BPN dan kanwil Sulawesi Selatan, kementerian Hukum dan Ham, sudah mengeluarkan surat menerangkan bahwa sertifikat nomor 95 sampai 99 yang di terbitkan  BPN kota Makassar itu tidak berlaku di atas lokasi ahli waris labbaiKementerian ATR BPN, INSPEKTORAT BPN, sudah 2 kali menyurati kantor BPN dan kanwil Sulawesi Selatan, kementerian Hukum dan Ham, sudah mengeluarkan surat menerangkan bahwa sertifikat nomor 95 sampai 99 yang di terbitkan BPN kota Makassar itu tidak berlaku di atas lokasi ahli waris labbai”,.

“Yang pada intinya Ombudsman RI provinsi sulawesi selatan menemukan tindakan / perbuatan maladminitrasi yang di lakukan oleh kantor pertanahan kota Makassar”, tutupnya.

Selain itu ditempat terpisah, Ketua II Laksar Anti Korupsi Pejuang 45 Maros, Herman menjelaskan bahwa terkait hal pemerintah pusat dalam hal ini satgas mafia Tanah harus bertindak.

“Saya harap atas upaya yang dilakukan Ahli waris, pihak pemerintah pusat bisa berkoordinasi ke semua instansi terkait guna ungkap siapa Mafia Tanah warga yang kini telah berpuluh tahun manfaatkan lahan milik para ahli waris serta jika memang ada yang merasa miliki berdasarkan Warkah yang jelas kenapa engga muncul ke lapangan dan panggil ahli waris untuk dilakukan mediasi”,jelasnya.

Share It.....