Koordinator Aliansi GMMSH menegaskan bahwa pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara serta penyidik Polda Sulsel harus melihat kasus ini secara objektif, jernih, dan berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya.

Pengawalan ketat ini dirasa krusial agar preseden buruk penyelesaian sengketa perbankan tidak merugikan masyarakat kecil dan agar kasus serupa tidak menimpa nasabah-nasabah perbankan lainnya di masa depan.

Dalam tanggapannya hari ini, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Aliansi GMMSH, Hendra, secara khusus menyoroti aspek formalitas hukum dan menegaskan batasan tanggung jawab para pihak dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks yang kini tengah bergulir dan tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar.

> “Kami menegaskan bahwa **Majelis Hakim tidak boleh melakukan NO (menyatakan gugatan tidak dapat diterima) atas putusan** perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks dengan dalih keterlibatan pihak *vendor*. Hubungan hukum yang terjadi secara nyata dan sah adalah antara Saudara Wandy Roesandy dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bukan dengan pihak *vendor*,” ujar Wasekjend Aliansi GMMSH, Hendra, dalam keterangannya hari ini.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa logika hukum harus didudukan pada porsi yang tepat agar masyarakat mendapatkan kepastian.

> “Proses hukum, baik perdata maupun pidana, harus melihat hubungan kausalitas dan keterkaitan hukum utama (*legal relation*), bukan malah dilemparkan kepada pelaku teknis atau pihak ketiga di lapangan secara sepihak. Jangan sampai dalih *vendor* dijadikan tameng untuk memutus rantai pertanggungjawaban hukum institusi perbankan,” tambah Hendra kepada awak media pada Senin, 13 Juli 2026.

GMMSH mengingatkan bahwa institusi perbankan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan atau operasional yang mengatasnamakan lembaga mereka, termasuk yang didelegasikan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum harus memosisikan subjek hukum utama sebagai pihak yang bertanggung jawab demi menjaga marwah supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Melalui rilis ini, Aliansi GMMSH menyatakan akan terus mengerahkan massa dan mengonsolidasikan elemen masyarakat untuk memantau setiap tahapan persidangan di pengadilan serta perkembangan penyelidikan di Polda Sulsel. Mereka berharap hukum dapat menjadi panglima yang memberikan perlindungan nyata bagi nasabah yang mencari keadilan.

The post Kawal Sidang Perkara No. 70/Pdt.G/2026/PN Mks dan Laporan di Polda Sulsel, Aliansi GMMSH Desak Majelis Hakim dan Kepolisian Objektif Tegakkan Kepastian Hukum appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

MAROS, Manajemen Bank BRI Unit Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, resmi dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan tindak pidana penggelapan jaminan sertifikat milik nasabah.

Laporan ini mencuat setelah pihak bank diduga menyerahkan aset jaminan kepada pihak lain tanpa prosedur yang sah.

Kontrak Lunas, Aset Tak Kembali

Kasus ini menimpa Wahyuni, seorang nasabah yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban angsuran modal kerja sebesar Rp2.281.645 per bulan selama 36 bulan.

Meskipun pembayaran melalui mekanisme auto-debit periode Januari 2023 hingga Desember 2025 telah tuntas, pihak bank justru gagal menyerahkan kembali sertifikat yang diagunkan.

“Saya sudah lunasi semua, tapi alasan pihak bank jaminan saya sudah diambil. Saya bingung kenapa bisa diambil padahal angsuran baru lunas Desember kemarin,” ungkap Wahyuni dengan nada kecewa kepada awak media, Kamis (02/04/2026).

Ia juga menegaskan bahwa selama proses penyerahan jaminan tersebut, dirinya sama sekali tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak BRI.

Pengakuan Kontradiktif Kepala Unit

Kepala Unit BRI Camba, Riska, memberikan pembelaan yang dinilai kontradiktif. Di satu sisi, ia membenarkan bahwa secara aturan, jaminan tidak boleh diambil oleh pihak yang tidak tercantum dalam kontrak atau diwakili.

Namun di sisi lain, ia berdalih bahwa untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), jaminan bisa diambil kapan saja bahkan saat kredit masih berjalan.

“Jaminan bisa diambil meskipun masa kredit masih berjalan, dan juga tanpa jaminan bisa mengambil dana KUR,” klaim Riska saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Pihak bank berpegang pada alasan bahwa sertifikat telah diambil oleh suami nasabah.

Zona Merah Desak Pencopotan Kepala Unit

Ketidaksinkronan antara pernyataan manajemen dan fakta di lapangan memicu reaksi keras dari Sekjend Zona Merah Sulsel, Rizal.

Ia menilai sistem administrasi BRI Unit Camba bobrok dan mengindikasikan adanya kejahatan perbankan yang sistematis.

“Sangat aneh. Di satu sisi bilang tidak boleh diwakili, tapi faktanya jaminan diberikan kepada orang lain dengan alasan suami korban yang ambil. Ini jelas manajemen yang amburadul,” tegas Rizal.

Atas insiden ini, Rizal secara terbuka mendesak pimpinan wilayah BRI untuk segera mencopot Kepala Unit BRI Camba dari jabatannya. Sementara itu, proses hukum kini tengah bergulir di Polsek Camba.

“Kami meminta Polsek Camba bekerja profesional dan transparan mengusut oknum pegawai bank yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan ini,” tutupnya.

WBN

The post Diduga Gelapkan Jaminan Sertifikat Nasabah, Manajemen BRI Unit Camba Maros Dipolisikan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ende, Nusa Tenggara Timur, memberikan sebanyak 200 paket sembako melalui program BNI berbagi, menyongsong perayaan Natal 2025 dan Tahun baru 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mautapaga Ende, pada Sabtu (20/12)

Dengan tema “ Together Empowered By His Lover” yang mencerminkan kekuatan bersama BNI untuk cinta, dalam menyambut dan menjaga damai Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala BNI Cabang Ende, I komang Agung wisudha mengungkapkan misi BNI secara umum, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Paket sembako yang diberikan berupa bahan makanan seperti beras, gula, minyak, dan bahan-bahan lainnya.

“Program ini dilaksanakan rutin setiap tahun, dalam rangka turut berbagi kasih kepada sesama serta meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. ini merupakan bentuk dukungan BNI untuk pembangunan berkelanjutan (SDG’S) yaitu Indonesia tanpa kemiskinan dan kelaparan” ungkapnya

Lebih lanjut ia menyampaikan rasa gembira dan bahagia karena dapat memberikan bantuan secara langsung.

“Kami BNI Cabang Ende merasa bahagia, karena bantuan sembako ini dapat diserahkan secara langsung” tutupnya.

Wil – WBN

The post Sambut Nataru BNI Cabang Ende NTT Berikan Ratusan Paket Sembako  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.