RDP yang digelar di Ruang Komisi D DPRD Sulsel tersebut mempertemukan pihak pengadu, PT Masmindo Dwi Area, serta anggota dewan untuk membahas klaim kepemilikan lahan yang disebut telah berlangsung sejak masa awal penerbitan kontrak karya nomor B.53/Pres/1/1998.

Dalam forum tersebut, Dr. Basir yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan di wilayah konsesi PT Masmindo berharap proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara adil, transparan, dan berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Basir menjelaskan bahwa keluarganya memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan keterlibatan orang tuanya dalam proses persetujuan penggunaan lahan yang tercantum dalam Adendum Kontrak Karya Nomor B.53/Pres/1/1998 tertanggal 19 Januari 1998. Menurutnya, pamannya, Muhammad Nasir Abadi, bersama sejumlah anggota keluarga lainnya, termasuk ibunya, Faridha Abadi, tercatat sebagai pihak yang menandatangani persetujuan penggunaan lahan tersebut. Andaikan tidak terjadi krisis moneter tahun 1997, maka orang tua Dr. Basir dan ahli waris lainnya menerima pembayaran ganti rugi lahan, enam bulan sebelum terbitnya kontrak karya dari PT Masmindo.

Ia menilai keberadaan nama keluarganya dalam dokumen kontrak karya menjadi bukti bahwa hak keluarga atas lahan tersebut telah diakui sejak awal proses investasi pertambangan berlangsung.

“Kalau yang dibayarkan hanya tanaman tumbuh, maka hak kepemilikan tanah belum pernah diselesaikan. Karena itu kami menilai pemilik lahan yang sah belum menerima ganti rugi yang sepadan,” ujar Dr. Basir dalam forum RDP.

Menurut Dr. Basir, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan lahan, tetapi juga telah memasuki ranah hukum pidana. Sejak tahun 2022, dirinya melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dan pengalihan hak atas barang tidak bergerak ke Bareskrim Polri dengan dasar Pasal 263 dan Pasal 385 KUHP.

Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya pernah menerima pembayaran atau melakukan kesepakatan damai dengan pihak-pihak yang dilaporkan. Dr. Basir mempertanyakan penghentian penyidikan (SP3) yang menurutnya didasarkan pada asumsi bahwa dirinya telah berdamai dan menerima sejumlah uang berdasarkan rekaman pembicaraan melalui telpon di Bareskrim Mabes Polri.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah dokumen yang digunakan sebagai dasar penguasaan lahan berupa surat garapan. Menurutnya, surat garapan tidak dapat disamakan dengan bukti kepemilikan tanah sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menghapus klaim kepemilikan keluarga terhadap lahan yang disengketakan.

Dalam pemaparannya, Dr. Basir bahkan mengklaim keluarganya memiliki hak atas lahan seluas kurang lebih 14.390 hektare yang berada di dalam wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area. Klaim tersebut menjadi salah satu poin yang paling menyita perhatian dalam RDP karena menyangkut seluruh wilayah konsesi tambang emas Awak Mas yang saat ini tengah dikembangkan di Kecamatan Latimojong.

Di sisi lain, PT Masmindo Dwi Area menegaskan bahwa seluruh proses aktivitas yang dilakukan perusahaan mengacu pada izin kuasa pertambangan kontrak karya.

Senior Manager Legal PT Masmindo, Muhammad Rizki, menjelaskan bahwa pembebasan yang telah dilakukan seluas 1400 hektar atau 10 persen dari total luasan wilayah kontrak karya adalah kompensasi tanaman tumbuh.

Ia menjelaskan bahwa pihak yang menjadi objek laporan merupakan masyarakat penerima kompensasi dan bukan PT Masmindo Dwi Area secara langsung. Meski demikian, perusahaan tetap membuka ruang penyelesaian secara berkeadilan.

“Jika memang ada bukti kepemilikan sebelum terbit kontrak karya. Pada prinsipnya PT Masmindo Dwi Area terbuka dan akan mematuhi setiap ketentuan yang berlaku. Apabila ada putusan yang menyatakan perusahaan melakukan kesalahan, baik terkait pembayaran kompensasi tanaman tumbuh maupun hal lainnya, kami akan mengikuti keputusan tersebut sesuai aturan,” kata Rizki.

Terkait luas lahan yang telah diberikan kompensasi, Rizki menyebut perusahaan telah melakukan kompensasi terhadap sekitar 1.400 hektare lahan. Ia menegaskan bahwa istilah yang digunakan perusahaan adalah kompensasi, bukan pembayaran pembebasan tanah.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, memilih bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas sengketa yang sedang berlangsung.

DPRD Sulsel meminta PT Masmindo Dwi Area menyerahkan dokumen kontrak karya beserta seluruh dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Selain itu, Komisi D juga memutuskan akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi sengketa di Kecamatan Latimojong guna memperoleh gambaran riil kondisi di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memverifikasi berbagai klaim yang muncul dalam forum RDP, termasuk menelusuri riwayat kepemilikan lahan, dokumen yang digunakan para pihak, serta proses kompensasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Bagi DPRD Sulsel, persoalan ini menjadi tantangan tersendiri karena menyangkut dua kepentingan besar yang harus dijaga secara seimbang. Di satu sisi, proyek Tambang Emas Awak Mas merupakan investasi strategis yang memiliki nilai ekonomi besar bagi daerah. Namun di sisi lain, hak-hak masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan juga harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Hingga saat ini, kesimpulan dari pelaksanaan RDP bahwa PT Masmindo Dwi Area bersedia akan membuka dan menyerahkan salinan kontrak karya beserta addendum kontrak karya dan dokumen lainnya paling lambat 14 hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Juni 2026. Dalam forum tersebut membuka kembali berbagai pertanyaan yang selama ini belum terjawab secara tuntas, mulai dari proses penggunaan lahan sejak kontrak karya diterbitkan pada tanggal 19 Januari 1998 hingga kejelasan penyelesaian hak-hak pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Hasil kunjungan lapangan DPRD Sulsel nantinya diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan sekaligus memberikan kejelasan atas sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan konsesi tambang emas terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.

The post DPRD Sulsel Turun Tangan, Sengketa Lahan 14.390 Hektare di Wilayah Konsesi PT Masmindo Kembali Mengemuka appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bantuan hewan qurban tersebut disambut dengan penuh antusias dan rasa syukur oleh masyarakat setempat. Warga mengaku sangat bahagia dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Pegadaian, khususnya kepada masyarakat pesisir yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menikmati pembagian daging qurban setiap Hari Raya Idul Adha.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil VI SulselBarraMaluku, Pratikno, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Pegadaian ingin terus menjadi perusahaan yang dekat dengan masyarakat. Momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya berbagi dan memperkuat rasa kepedulian sosial, khususnya bagi masyarakat pesisir dan kepulauan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kepulauan Sangkarrang, Ahmad Rusli, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada PT Pegadaian Kanwil VI Makassar atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kepulauan.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan bantuan dari Pegadaian. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat pesisir Kepulauan Sangkarrang karena dapat merasakan manfaat qurban bersama. Semoga sinergi sosial seperti ini terus terjalin dan membawa keberkahan bagi semua pihak,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, PT Pegadaian Kanwil VI Makassar kembali menunjukkan komitmennya sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga aktif membangun kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah pesisir dan kepulauan.

The post Pegadaian Hadir untuk Negeri, Salurkan Bantuan Qurban di Kepulauan Sangkarrang appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Wiwin Seorang pengusaha alat berat jenis PC 55 merek SANY mengaku kecewa lantaran pembayaran sewa alat yang digunakan untuk aktivitas proyek di kawasan perumahan tersebut hingga kini belum juga dibayarkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, alat berat tersebut digunakan sejak 18 April 2026 hingga 23 April 2026 dengan tarif sewa sebesar Rp2.400.000 per hari. Dengan durasi penggunaan selama enam hari, total nilai sewa yang diduga belum dibayarkan mencapai Rp14.400.000.

Pemilik alat mengaku telah berulang kali menagih pembayaran kepada pihak pengembang. Namun hingga saat ini dirinya mengaku hanya terus diberikan janji tanpa adanya realisasi pembayaran.

“Saya sudah beberapa kali menghubungi pihak pengembang untuk menanyakan pembayaran, tapi sampai sekarang hanya dijanji terus. Tidak ada kepastian kapan dibayar, padahal alat sudah lama dipakai dan pekerjaan sudah selesai,” ungkap wiwin pemilik alat kepada awak media, Minggu (24/5/2026).

Ia mengaku kecewa karena sebagai pelaku usaha lokal dirinya juga memiliki tanggung jawab operasional dan biaya perawatan alat yang harus dipenuhi.

“Kalau begini terus tentu kami yang dirugikan. Kami bekerja sesuai kesepakatan dan alat sudah digunakan, jadi seharusnya pembayaran juga diselesaikan sesuai komitmen,” tambahnya.

Persoalan ini pun menuai sorotan dari berbagai pihak. Dhani selaku Wakil Laskar Merah Putih Kabupaten Maros menilai dugaan tunggakan pembayaran tersebut mencerminkan buruknya komitmen terhadap mitra kerja lokal.

“Jika benar pembayaran sewa alat belum diselesaikan hingga sekarang, maka hal ini sangat disayangkan dan patut dipertanyakan. Pengusaha lokal jangan sampai dirugikan setelah memberikan jasa dan dukungan operasional proyek. Pihak pengembang harus menunjukkan tanggung jawab dan segera menyelesaikan kewajibannya,” tegas Dhani.

Ia menambahkan, keterlambatan pembayaran seperti ini dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha penyedia alat berat, terlebih biaya operasional dan perawatan alat tetap berjalan setiap harinya.

“Jangan sampai ada kesan pihak pengembang menikmati hasil pekerjaan proyek sementara kewajiban terhadap mitra kerja diabaikan. Ini menyangkut kepercayaan dan profesionalisme,” tambahnya.

Dhani juga meminta agar pihak pengembang Firanda Mas Regency 2 segera memberikan klarifikasi terbuka agar persoalan tersebut tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Lelaki Berinisial AI yang diduga belum melakukan pembayaran ke pemilik alat saat itu hanya menjelaskan akan melakukan pembayaran paling lambat Minggu depan.

“Saya bayar paling lambat Minggu depan”,jelasnya secara singkat.

Namun setelah lewatnya perjanjian awak media mencoba melakukan konfirmasi lagi namun engga direspon.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang Firanda Mas Regency 2 yang dikonfirmasi oleh awak media terkait dugaan tunggakan pembayaran sewa alat berat tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

The post Diduga Menunggak Pembayaran Sewa Alat Berat, Firanda Mas Regency 2 Moncongloe Disorot Tajam appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 8 Januari 2026 saat sejumlah pihak yang membawa surat dari Bank Mandiri mendatangi rumah korban di Jalan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menurut keterangan Wandy Roesandy, istrinya keluar rumah secara tergesa-gesa saat kedatangan pihak bank tersebut. Namun tanpa sepengetahuan dan izin dari istrinya, diduga ada oknum yang diam-diam mengambil foto dokumentasi yang kemudian digunakan dalam proses persidangan perdata yang sedang berjalan.

Wandy mengaku keberatan atas tindakan tersebut karena dinilai telah melanggar privasi serta mencederai harkat dan martabat keluarganya.

“Saya keberatan foto istri saya diambil secara diam-diam tanpa izin, apalagi dijadikan barang bukti di persidangan. Ini sama saja mencemarkan harkat dan martabat seorang istri saya di publik,” ungkap Wandy Roesandy saat diwawancarai awak media usai memberikan keterangan di Polda Sulsel, Kamis (21/5/2026).

Sorotan keras juga datang dari Ketua Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), Herman, yang mengecam tindakan oknum pegawai Bank Mandiri tersebut.

Menurut Herman, tindakan pengambilan gambar terhadap seorang perempuan tanpa izin, terlebih terhadap seorang muslimah yang menjaga auratnya, merupakan tindakan yang tidak pantas dan dinilai mencederai etika serta nilai kemanusiaan.

“Kami sangat menyayangkan apabila benar ada oknum pegawai yang mengambil dokumentasi seorang perempuan secara diam-diam lalu menjadikannya alat bukti di persidangan. Ini menyangkut harkat dan martabat seorang istri serta privasi keluarga,” tegas Herman.

Kasus ini pun menambah panjang sorotan terhadap proses penanganan sengketa antara Wandy Roesandy dan pihak Bank Mandiri yang kini turut bergulir di Polda Sulsel terkait dugaan pelanggaran data pribadi dan dugaan tindakan yang dianggap melampaui prosedur penagihan perbankan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bank Mandiri terkait tudingan tersebut, serta pihak awak media yang mencoba melakukan konfirmasi namun di blokir tanpa kejelasan.

The post Diduga Ambil Foto Istri Nasabah Tanpa Izin, Oknum Pegawai Bank Mandiri Kembali Disorot appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam dokumen tersebut, Wandy menyoroti dugaan penggunaan aplikasi atau “Bot Pandawa BPJS” oleh pihak penagih untuk mengakses dan mengambil data pribadi keluarga yang disebut tidak memiliki hubungan hukum dengan fasilitas kredit yang dimaksud. Dugaan penggunaan data tersebut bahkan disebut dipakai untuk melakukan intimidasi verbal terhadap keluarga korban.

Menurut Wandy, penggunaan data dilakukan tanpa persetujuan sebagai subjek data pribadi, sehingga dinilai melanggar ketentuan UU PDP serta UU ITE terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Ia juga menilai pihak korporasi diduga melakukan pembiaran atas tindakan tersebut lantaran tidak memberikan klarifikasi atas somasi yang telah dilayangkan sebelumnya.

Dalam memorandum tersebut, Wandy meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel segera menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana siber, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak korporasi berdasarkan hubungan kerja sama dengan vendor penagihan.

Sejumlah dokumen turut dilampirkan sebagai alat bukti, di antaranya salinan jawaban dan duplik persidangan perdata, surat somasi, dokumen kerja sama, hingga surat permintaan maaf resmi yang disebut berasal dari pihak manajemen perbankan.

Wandy menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata sengketa perdata terkait utang-piutang, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi dan kejahatan siber yang harus diproses secara hukum.

The post Dugaan Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Bank Mandiri Dilaporkan ke Polda Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pasalnya, komunikasi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank kepada nasabah diduga telah keluar dari standar operasional prosedur (SOP) perbankan yang semestinya menjunjung tinggi etika, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Akibat kejadian tersebut, Wandy Roesandy disebut mengalami berbagai kerugian, baik materiel maupun immateriel. Kerugian itu tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut tekanan psikologis, rusaknya reputasi, dan terganggunya aktivitas pribadi maupun usaha.

Ketua Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), Herman, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Kami meminta Polda Sulsel dan Pengadilan Negeri Makassar benar-benar bekerja secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setiap pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Herman kepada awak media, Rabu (20/5/2026).

Menurut Herman, jika terbukti ada tindakan yang melanggar aturan internal perbankan maupun ketentuan hukum, maka oknum yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

“Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang profesional. Jika ada komunikasi yang intimidatif, tidak etis, atau menyimpang dari SOP, maka hal itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

GMMSH juga mengingatkan bahwa penanganan perkara ini akan menjadi tolok ukur keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan lembaga perbankan.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik menunggu keberanian aparat untuk mengungkap fakta secara terang benderang. Keadilan harus ditegakkan tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu,” tutup Herman.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan dinilai sebagai ujian nyata bagi integritas aparat penegak hukum serta komitmen lembaga perbankan dalam melindungi hak-hak nasabah. Masyarakat berharap proses hukum berjalan secara jujur, transparan, dan berkeadilan.

The post Objektivitas Polda Sulsel dan PN Makassar Dipertaruhkan dalam Kasus Wandy Roesandy appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebijakan yang dipersoalkan adalah tidak lagi diberikannya pembayaran tambahan untuk karyawan yang bekerja pada hari libur nasional. Sebagai gantinya, perusahaan disebut hanya memberikan kompensasi berupa hari libur pengganti di waktu lain.

Situasi ini memicu gelombang protes dari para karyawan yang menilai kebijakan tersebut merugikan hak-hak pekerja.

Akibat banyaknya gerai yang tutup, sejumlah konsumen terpaksa beralih ke gerai pesaing seperti Alfamart dan Alfa Midi. Kondisi ini dinilai berpotensi mengalihkan omzet yang seharusnya diperoleh Indomaret kepada kompetitor.

Sekretaris Jenderal Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum, Rusli, menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan karyawan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kebijakan ini bukan hanya merugikan karyawan, tetapi juga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Banyak gerai Indomaret yang memiliki fasilitas ATM untuk tarik tunai maupun setor tunai. Ketika gerai tutup, aktivitas masyarakat ikut terganggu,” ujar Rusli kepada awak media, Kamis (14/5/2026).

Rusli juga menilai penutupan gerai dalam skala besar menunjukkan adanya persoalan serius dalam hubungan industrial yang perlu segera ditangani secara bijak oleh manajemen perusahaan.

“Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, Indomaret berpotensi kehilangan kepercayaan karyawan dan pelanggan. Omzet perusahaan juga dapat beralih ke kompetitor,” tambahnya.

Ia berharap manajemen Indomaret dan perwakilan pekerja dapat membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang adil dan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Indomaret terkait aksi penutupan gerai dan tuntutan para karyawan. Media ini tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.

The post Aksi Protes Karyawan Indomaret Diduga Untungkan Alfamart dan Alfa Midi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Aksi tersebut diikuti oleh karyawan dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Mereka memprotes kebijakan baru perusahaan yang dinilai merugikan pekerja, khususnya terkait pembayaran lembur pada hari libur nasional.

Menurut salah seorang peserta aksi, sebelumnya setiap karyawan yang bekerja pada tanggal merah tetap menerima upah lembur sesuai ketentuan dan struktur jabatan masing-masing di toko. Pembayaran lembur itu biasanya ditransfer langsung ke rekening karyawan pada bulan berikutnya.

Namun, kebijakan tersebut kini berubah. Perusahaan disebut tidak lagi membayarkan upah lembur pada hari libur nasional, melainkan menggantinya dengan hari libur pada waktu lain.

“Dulu kalau kami bekerja saat tanggal merah, lembur kami dibayar. Sekarang hanya diganti libur di hari lain. Kami menilai kebijakan ini sangat merugikan,” ungkap salah satu karyawan yang ikut dalam aksi.

Perubahan kebijakan tersebut memicu gelombang protes di kalangan pekerja. Selain berunjuk rasa, para karyawan juga dikabarkan melakukan aksi tutup toko secara serentak di sejumlah daerah sebagai bentuk perlawanan.

Di Kabupaten Maros, sekitar 80 persen gerai disebut berpotensi ikut tutup sebagai bentuk solidaritas terhadap tuntutan para pekerja.

Sekjend Aliansi GMMSH, Rusli, turut menyoroti persoalan tersebut. Dalam keterangannya kepada awak media, ia menilai kebijakan perusahaan patut dipertanyakan.

“Kalau benar hak lembur karyawan tidak lagi dibayarkan dan hanya diganti dengan libur, tentu ini menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai efisiensi perusahaan dilakukan dengan mengorbankan hak-hak pekerja,” ujar Rusli.

Ia juga mendesak pihak manajemen PT Indomarco Prismatama untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik dan karyawan mengenai dasar kebijakan tersebut, serta memastikan seluruh hak pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen terkait tuntutan ratusan karyawan tersebut. Situasi ini menjadi sorotan luas karena menyangkut hak normatif pekerja di salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia. Awak media yang mencoba melakukan konfirmasi juga enggan diberikan tanggapan.

The post Waduh..! Gegara Upah Lembur Sudah Tidak Dibayar, Ratusan Karyawan Indomaret Geruduk Kantornya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kondisi tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat Zona Merah Sulawesi Selatan. Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulsel, Rizal, menilai proyek tersebut sebagai bentuk kegagalan konstruksi yang patut diusut secara hukum.

“Proyek ini belum termanfaatkan sama sekali oleh masyarakat, tetapi kondisinya sudah roboh. Ini patut diduga sebagai proyek gagal konstruksi dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran negara,” tegas Rizal kepada awak media, Senin (11/5/2026).

Menurut Rizal, fakta bahwa bangunan yang dibiayai dengan uang rakyat itu rusak sebelum memberikan manfaat kepada masyarakat merupakan indikasi kuat adanya masalah serius dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek.

“Ini sangat ironis. Anggaran ratusan juta rupiah seolah dibiarkan hancur di atas tanah tanpa ada langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki atau mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.

Rizal menambahkan, hingga saat ini belum terlihat adanya realisasi perbaikan dari pemerintah maupun instansi teknis terkait. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pembangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Atas dasar itu, Zona Merah Sulsel menyatakan akan segera melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar dilakukan penyelidikan mendalam.

“Kami akan membawa persoalan ini ke Kejati Sulsel agar seluruh pihak yang terlibat diperiksa, mulai dari perencana, pelaksana, konsultan pengawas, hingga pejabat yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut,” tegas Rizal.

Warga Desa Majannang juga mengaku kecewa karena fasilitas yang seharusnya membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat justru mangkrak dan tidak dapat digunakan.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki bangunan tersebut serta memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab robohnya proyek yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah itu.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan bebas dari dugaan penyimpangan anggaran. Jika tidak segera ditindaklanjuti, proyek Pamsimas di Desa Majannang berpotensi menjadi simbol kegagalan pengelolaan uang rakyat.

The post Proyek Pamsimas Rp300 Juta di Desa Majannang Dinilai Gagal Total, Zona Merah Sulsel Siap Laporkan ke Kejati Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulsel, Rizal, menegaskan bahwa laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi penggunaan anggaran negara serta perlindungan terhadap hak-hak para peserta yang telah mengharumkan nama daerahnya.

“Zona Merah Sulsel secara resmi telah melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Maros. Selain itu, kami juga menerima informasi dan keluhan mengenai adanya pemotongan bonus juara dengan alasan pajak. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Rizal kepada awak media, Senin (12/5/2026).

Menurut Rizal, kegiatan keagamaan sebesar MTQ semestinya menjadi ajang syiar Islam dan pembinaan generasi Qur’ani, bukan justru menyisakan polemik terkait pengelolaan anggaran yang terkesan tertutup dan menimbulkan tanda tanya.

“MTQ bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Rizal juga mempertanyakan dasar hukum pemotongan bonus para juara. Menurutnya, apabila benar ada potongan untuk pajak, panitia wajib memberikan penjelasan rinci disertai bukti setor pajak agar tidak menimbulkan dugaan bahwa alasan pajak hanya dijadikan tameng untuk mengurangi hak para pemenang.

“Kalau memang ada kewajiban perpajakan, tunjukkan secara terbuka dasar hukumnya, nominal potongannya, dan bukti setornya. Jangan sampai para juara yang seharusnya mendapatkan penghargaan penuh justru merasa dirugikan,” ujarnya.

Zona Merah Sulsel mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh anggaran MTQ, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyaluran bonus kepada peserta.

“Jika ditemukan adanya unsur penyimpangan, kami meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada pembiaran terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran, apalagi pada kegiatan bernuansa keagamaan,” tegas Rizal.

Ia menambahkan, laporan ini bukan bertujuan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik luas, mengingat MTQ merupakan kegiatan prestisius tingkat provinsi yang sarat nilai religius dan didanai dari anggaran pemerintah. Masyarakat kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut secara objektif dan profesional.

The post Zona Merah Sulsel Resmi Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran MTQ Sulsel di Maros, Rizal: Bonus Juara Dipotong dengan Alasan Pajak appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.