Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, didampingi Wakil Bupati Yonathan Hani, bersama jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, para kepala desa, penyuluh pertanian, ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Program yang berasal dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian ini mengalokasikan pembangunan sawah baru seluas 935 hektare di Kabupaten Sumba Timur dengan dukungan anggaran mencapai Rp32 miliar. Nilai investasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas lahan produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi pedesaan yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuwali menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis menuju swasembada pangan. Namun, lebih dari itu, program ini harus mampu mengubah kehidupan petani menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan hasil produksi, terbukanya kesempatan kerja, dan bertambahnya pendapatan keluarga.

Selama bertahun-tahun, banyak petani di Sumba Timur menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan produktif, ketergantungan pada pertanian tadah hujan, serta rendahnya produktivitas akibat minimnya infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan petani dan terbatasnya kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, program cetak sawah menjadi jawaban atas persoalan mendasar tersebut. Dengan bertambahnya areal persawahan, peluang meningkatkan produksi beras akan semakin besar. Petani yang sebelumnya hanya mampu menanam satu kali dalam setahun berpeluang meningkatkan intensitas tanam apabila didukung sistem irigasi dan pengelolaan air yang baik. Produksi yang meningkat berarti pendapatan yang bertambah dan ekonomi desa yang semakin bergerak.

Efek berganda dari pembangunan pertanian juga sangat luas. Ketika produksi meningkat, aktivitas ekonomi di pedesaan ikut tumbuh. Permintaan terhadap benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, jasa transportasi, hingga perdagangan hasil panen akan semakin tinggi. Perputaran ekonomi tersebut menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi terutama pada komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas pelaksanaannya. Transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan sekadar menghasilkan proyek fisik.

Ia mengajak pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program sehingga tepat sasaran dan menghasilkan lahan sawah yang benar-benar produktif.

Sosialisasi ini juga menjadi momentum menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemanfaatan lahan setelah pembangunan selesai. Kesamaan pemahaman sangat penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan yang dapat mengurangi efektivitas program.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional, perluasan lahan pertanian menjadi langkah yang semakin relevan. Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi lahan yang luas untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Dengan pengelolaan yang baik, daerah ini berpeluang menjadi salah satu lumbung pangan di Nusa Tenggara Timur.

Namun, pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada pencetakan sawah semata. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan program melalui penyediaan jaringan irigasi, akses pupuk, benih unggul, pendampingan teknologi budidaya, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar bagi hasil panen petani. Tanpa dukungan tersebut, lahan yang telah dicetak berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Program cetak sawah ini diharapkan menjadi titik awal transformasi pertanian Sumba Timur. Ketika lahan produktif bertambah, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terangkat, maka cita-cita mewujudkan ketahanan pangan tidak lagi menjadi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan pertanian sejatinya bukan hanya tentang membuka lahan baru, tetapi membuka masa depan baru bagi petani. Dari sawah-sawah yang dibangun hari ini, diharapkan lahir generasi petani yang lebih mandiri, desa-desa yang lebih sejahtera, serta Kabupaten Sumba Timur yang semakin kuat sebagai daerah agraris yang mampu menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
(Asis DN )

The post Cetak Sawah 935 Hektare, Sumba Timur, Menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Setelah sukses berkembang dan membantu banyak masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui program “Pinjaman Tanpa Bunga”, kini KSSM secara resmi bersiap melebarkan jangkauan kebermanfaatannya menuju pulau-pulau di luar Sulawesi.

Kehadiran program pinjaman tanpa bunga (Qardhul Hasan) di Sulawesi Selatan terbukti menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil. Alhamdulillah, program ini telah sukses membantu masyarakat berkembang, mandiri secara ekonomi, dan terbebas dari jeratan pinjaman non-syariah yang memberatkan.

Keberhasilan inilah yang memicu KSSM untuk memperluas skala gerakannya secara nasional.

Menjadi Wadah Sosial Nasional dari Sabang sampai Merauke, dibentuk langsung oleh PT Sumber Fakta Indonesia, KSSM memancarkan visi besar untuk menjadi wadah sosial khusus yang menyatukan sekaligus melayani masyarakat di berbagai wilayah Nusantara, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara & Bali, Maluku, hingga Papua.

Dengan mengusung semangat gotong royong “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Masyarakat Indonesia”, KSSM mengonsolidasikan dana yang terkumpul dari para donatur untuk disalurkan secara tepat sasaran. Berdasarkan laporan transparansi terbaru, gerakan ini bahkan telah menggalang dukungan dari 100 donatur pertama dari berbagai wilayah dengan nominal konsisten Rp10.000 per orang sebagai simbol solidaritas.

Fokus Tujuan: Meringankan Beban Hidup Kalangan Bawah

Seluruh dana yang digalang oleh KSSM dialokasikan secara transparan untuk program-program kemanusiaan dan sosial yang menyasar sektor-sektor krusial. Fokus utama lembaga ini meliputi:
1.Meringankan Beban Hidup: Menyediakan jaring pengaman sosial bagi fakir miskin, janda, lansia, serta anak yatim & piatu.
2. Dana Darurat Syariah:Menyediakan fasilitas Pinjaman Dana Darurat Tanpa Bunga (0% Riba) untuk masyarakat kalangan bawah agar mampu bertahan dan mengembangkan taraf hidupnya.
3. Pembangunan & Fasilitas Publik: Berfokus pada pembangunan rumah ibadah, serta memberikan bantuan nyata pada sektor Dunia Pendidikan dan Kesehatan.

“KSSM bukan sekadar lembaga penyalur bantuan, melainkan sebuah gerakan sistemik untuk membangun kemandirian umat. Kami bersyukur masyarakat Sulsel telah merasakan dampak positifnya, dan kini saatnya saudara-saudara kita di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua merasakan kelonggaran ekonomi yang sama melalui sistem syariah yang bersih dan amanah,” ungkap manajemen PT Sumber Fakta Indonesia kepada awak media pada Rabu, 08 Juli 2026.

Masyarakat, calon donatur, maupun pihak yang membutuhkan pengajuan dana darurat/modal usaha tanpa bunga dapat mengunjungi kantor pusat atau menghubungi layanan komunikasi resmi KSSM.

Informasi Kontak & Sekretariat KSSM:
Nama Lembaga:Kelompok Sosial Syariah Masyarakat (KSSM)
Pendiri/Mitra Sinergi:PT Sumber Fakta Indonesia
Alamat Kantor:Jalan Pallantikang 3, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
No. Telepon/WhatsApp:0897-6479-753
Email Resmi: sumberfaktaindonesia@gmail.com.

Tentang Kelompok Sosial Syariah Masyarakat (KSSM)
Kelompok Sosial Syariah Masyarakat (KSSM) adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh PT Sumber Fakta Indonesia. Bergerak dengan prinsip transparansi dan syariat Islam, KSSM berfokus memitigasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi melalui pengelolaan dana hibah, infak, dan sedekah yang dikembalikan sepenuhnya untuk menyokong kehidupan masyarakat kalangan bawah di seluruh Indonesia.

The post Sukses Berdayakan Masyarakat Sulsel, KSSM Lebarkan Sayap ke Luar Pulau Sulawesi Melalui Program Pinjaman Tanpa Bunga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketika keadaan darurat jadi kondisi normal, rentenir dipanggil bukan karena suka, tetapi karena tidak ada pilihan lain yang datang lebih cepat.

Banyak yang menyebut “faktor ekonomi” sebagai alasan orang memilih rentenir. Benar, tapi terlalu umum. Di balik satu kata itu ada kebutuhan konkret: makan, sekolah, kesehatan, iuran keagamaan, hingga dana sosial. Dan setiap kebutuhan mempunyai penanggung jawab yang berbeda.

Jika yang mendesak adalah makanan, pertanyaannya adalah: siapa yang paling bertanggung jawab atas ketersediaan dan keterpenuhan pangan masyarakat? Adakah faktor gagal benih, gagal tanam, gagal buah, hingga gagal panen? Ini bukan soal miskin, tetapi tatanan, struktur, dan manajemen tata kelola pengendalian masalah.

Jika yang mendesak adalah pendidikan, pertanyaannya adalah: siapa pemegang kendali kepentingan itu? Saya saksikan sendiri, bagaimana orangtua memilih rentenir untuk mendapatkan dana cepat agar anaknya ikut ujian. Ini bukan soal miskin, tetapi bagaimana sistem pendidikan kita yang masih mengedepankan administrasi sebelum menyandang predikat berilmu.

Jika yang mendesak adalah kesehatan, pertanyaannya adalah: kebijakan siapa yang dikritik? Saya lihat sendiri keluarga saya lari ke rentenir jam 11 malam hanya untuk menebus tunggakan BPJS biar istrinya bisa langsung masuk IGD.

Ketika orang harus berhutang demi urusan hidup-mati seperti itu, masalahnya bukan sekadar miskin. Masalahnya ada pada birokrasi layanan kesehatan yang lambat. Keadaan darurat tidak menunggu proses administrasi selesai.

Jika yang mendesak adalah tuntutan keagamaan, tanggung jawabnya bergeser ke komunitas itu sendiri. Sumbangan yang awalnya sukarela sering terasa wajib secara sosial. Tekanan untuk “tampak taat” membuat sebagian orang memilih berhutang agar tidak dianggap lalai.

Jika yang mendesak adalah dana sosial, maka jaring pengaman sosiallah yang perlu diperkuat.

Selama bantuan darurat, dana desa, dan koperasi komunitas tidak hadir cepat, ruang kosong itu akan diisi mekanisme apa pun yang paling cepat, termasuk rentenir. Pola ini terlihat dari siklus utang yang berulang pada tahun ajaran baru, hari raya, dan musim paceklik.

Karena itu, tanggung jawab menghentikan utang ke rentenir tidak bisa digeneralisasi. Solusinya harus linear dengan penyebabnya: benahi birokrasi kesehatan, kelola ekspektasi sosial dalam komunitas keagamaan, dan percepat respons bantuan darurat. Kita tidak kekurangan dana darurat. Kita hanya kekurangan sistem darurat.

Melarang operasional rentenir dan koperasi harian tanpa membenahi sistem di atasnya hanya memindahkan masalah.

Selama layanan dasar belum responsif, rentenir memang jadi solusi tercepat. Membiarkannya jalan bukan membenarkan, tetapi mengafirmasi realitas.

Yang salah adalah menormalisasi keadaan darurat sebagai kondisi normal.

Selama akar masalah belum disentuh, rentenir akan tetap dipanggil sebagai “garansi instan”. Bukan karena orang suka, tetapi karena tidak ada pilihan lain yang datang lebih cepat.

Menormalisasi rentenir salah. Yang harus dinormalisasi adalah layanan darurat yang cepat.

Penulis : Antonius Ndiwal, Warga Ngada NTT

The post Darurat yang Dinormalisasi: Catatan tentang Rentenir dan Layanan Publik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Proyek ambisius ini menelan anggaran sekitar Rp7 triliun yang dibiayai melalui skema Kredit Swasta Asing (KSA). Pemerintah menargetkan kawasan ini mampu memproduksi 52 ribu ton udang vaname per tahun. Langkah ini memicu pertanyaan penting: Apakah proyek raksasa ini akan menjadi peluang emas bagi NTT, atau justru menjadi beban baru yang harus diawasi ketat?

Skala Proyek Terbesar di Indonesia
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menyatakan bahwa kawasan di Waingapu ini jauh lebih besar dibandingkan proyek percontohan sebelumnya di Kebumen yang hanya seluas 100 hektare.

Rincian proyek tambak udang Waingapu meliputi:

* Total lahan: ±2.000 hektare.
* Lahan kolam budidaya: ±1.300 hektare.
* Target produksi: 52.000 ton per tahun.
* Tahap awal: Pembangunan 2 klaster dari total 12 klaster (masing-masing terdiri dari 128 petak tambak).

Proyek ini dirancang sebagai kawasan industri perikanan hulu ke hilir yang mengintegrasikan:

* Pembenihan (hatchery)
* Pabrik pakan dan pabrik es
* Gudang beku (cold storage)
* Sistem logistik terpadu

Jika berhasil, proyek Waingapu akan menjadi model nasional untuk budidaya udang skala besar di Indonesia.

Udang sebagai Komoditas Ekspor Andalan

Saat ini, produksi udang nasional berkisar antara 1,2 hingga 1,3 juta ton per tahun dengan nilai ekspor mencapai US$1,6–2,2 miliar.

Meskipun Amerika Serikat masih menjadi pasar utama, KKP kini mulai membidik pasar baru seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah. Strategi perluasan pasar ini bertujuan untuk memperkuat daya saing global sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu negara tujuan. Proyek ini juga merefleksikan semangat pembangunan “Indonesia-sentris” untuk memeratakan industri ke luar Pulau Jawa.

Investasi Rp7 Triliun: Peluang vs Risiko
Pendanaan sebesar Rp7 triliun dari pinjaman luar negeri membawa konsekuensi besar. Secara ekonomi, proyek ini akan menguntungkan jika memenuhi empat syarat:

1. Produktivitas komoditas yang stabil.
2. Harga udang global yang terjaga.
3. Infrastruktur logistik yang memadai.
4. Manajemen lingkungan yang disiplin.

Namun, pemerintah harus mewaspadai sejumlah risiko nyata seperti fluktuasi harga ekspor, ancaman penyakit udang (seperti Early Mortality Syndrome/EMS), keterbatasan akses transportasi di Waingapu, serta dampak lingkungan pesisir. Oleh karena itu, proyek ini menjadi ujian penting bagi kapasitas tata kelola pemerintah.

Dampak Nyata bagi Sumba Timur
Bagi masyarakat lokal, kehadiran industri ini membawa harapan baru berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi daerah, perbaikan infrastruktur, dan transfer teknologi budidaya modern.

Namun, keberhasilan sejati proyek ini tidak boleh hanya diukur dari angka produksi. Indikator kesuksesan utamanya adalah seberapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, seberapa adil pola kemitraan dengan masyarakat, dan seberapa kuat perlindungan terhadap ekosistem pesisir. Tanpa keterlibatan aktif warga, proyek ini akan kehilangan makna strategisnya.

Catatan Kritis
Tambak udang terintegrasi di Waingapu memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi menawarkan lompatan ekspor, namun di sisi lain membawa tanggung jawab besar terkait pengelolaan utang negara dan kelestarian lingkungan.
Kini pintu investasi industri skala nasional telah terbuka di NTT.

Pertanyaan terbesarnya adalah apakah proyek Rp7 triliun ini akan benar-benar menjadi mesin kemajuan bagi Sumba Timur, atau sekadar menjadi angka keberhasilan di atas kertas laporan nasional?
——————————
Penulis: Asis DN (WBN SUMBA)

The post Proyek Tambak Udang Rp7 Triliun di Waingapu: Lompatan Ekonomi NTT atau Beban Utang Baru? appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

WBN|WAINGAPU — Di tengah ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan makin menurunnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian, sebuah gerakan perlahan tumbuh dari wilayah pedalaman Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur. Kawasan yang selama ini lebih dikenal sebagai daerah agraris tradisional itu kini mulai diarahkan menjadi sentra hortikultura baru berbasis agribisnis modern.

Gerakan itu tidak lahir dari proyek seremonial semata. Ia dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, kelompok muda tani hingga dukungan dunia usaha. Di titik inilah Sekolah Pertanian Lapangan (SPL) Mahu hadir bukan sekadar sebagai tempat belajar bercocok tanam, tetapi sebagai laboratorium perubahan wajah pertanian di Sumba Timur.

Berbagai komoditas hortikultura mulai dikembangkan secara serius. Cabai, kol, bunga kol, tomat, labu siam hingga aneka sayuran kini ditanam secara intensif melalui pendekatan pertanian terpadu yang lebih terukur dan berorientasi pasar.

Di balik geliat itu, terdapat dua program yang kini menjadi penggerak utama: Kebun Kecamatan Bergizi (KKB) dan Milenial Tanam Sayur Intensif (MILITANSI). Dua program tersebut tidak hanya berbicara soal produksi pangan, tetapi juga membangun pola pikir baru bahwa pertanian dapat menjadi sumber ekonomi modern yang menjanjikan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Nico Pandarangga, mengatakan Mahu memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan hortikultura unggulan karena didukung kondisi lahan dan iklim yang cukup ideal.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin pertanian di Mahu berhenti pada pola subsisten atau sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang sedang dibangun adalah ekosistem agribisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat desa.

“Kami melihat Mahu memiliki peluang besar berkembang menjadi kawasan hortikultura produktif. Karena itu pemerintah hadir melalui pendampingan, penguatan SPL dan kolaborasi bersama berbagai pihak agar masyarakat mampu mengembangkan pertanian yang berorientasi bisnis,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menegaskan, wajah pertanian saat ini harus berubah. Petani tidak cukup hanya menanam lalu menunggu panen. Pertanian modern, kata dia, membutuhkan pengetahuan, pengelolaan usaha, efisiensi produksi hingga kemampuan membaca pasar.

Karena itu, SPL Mahu diarahkan menjadi pusat pembelajaran pertanian modern bagi petani maupun generasi muda desa.

“Pertanian hari ini tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional semata. Harus ada inovasi, penguatan kapasitas petani, pengelolaan usaha tani dan akses pasar. Di sinilah pentingnya kolaborasi,” tegas Nico.

Di lapangan, geliat perubahan mulai terasa. Lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif kini mulai dipenuhi tanaman hortikultura. Sejumlah kelompok tani juga mulai belajar teknik budidaya yang lebih intensif, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengendalian hama hingga pola tanam yang menyesuaikan kebutuhan pasar.

Bagi masyarakat Mahu, perubahan ini membawa harapan baru.

Tokoh masyarakat sekaligus penggerak lokal, Marthen Lijang Mar Lidjang, menilai kehadiran program KKB dan MILITANSI menjadi titik penting kebangkitan ekonomi masyarakat berbasis pertanian.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar masyarakat Mahu hidup dalam pola pertanian tradisional dengan hasil yang sering tidak stabil. Ketika musim buruk datang, pendapatan masyarakat ikut terguncang. Karena itu, pengembangan hortikultura dipandang sebagai peluang membuka sumber ekonomi baru yang lebih menjanjikan.

“Kami mendukung penuh pengembangan SPL Mahu. Ini bukan hanya soal menanam sayur, tetapi bagaimana masyarakat bisa memiliki sumber ekonomi baru yang lebih menjanjikan,” katanya.

Namun yang paling menarik dari program ini adalah keterlibatan generasi muda. Di banyak daerah, sektor pertanian mulai ditinggalkan anak muda karena dianggap identik dengan kemiskinan dan pekerjaan berat tanpa masa depan. Program MILITANSI mencoba mematahkan stigma itu.

Anak-anak muda mulai diajak melihat pertanian sebagai sektor usaha modern yang bisa menghasilkan keuntungan nyata jika dikelola serius.

“Anak muda harus melihat pertanian sebagai peluang usaha modern yang menghasilkan. Kalau dikelola serius, pertanian bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat desa,” tambah Marthen.

Dukungan dunia usaha juga mulai masuk. Owner Timoer Farm, Cahyono Yanto Sutikno, memastikan pihaknya siap mendukung pengembangan kawasan hortikultura Mahu melalui penyediaan bibit unggul berkualitas.

Menurutnya, salah satu persoalan utama petani selama ini adalah keterbatasan akses terhadap bibit yang baik. Akibatnya, produktivitas tanaman sering rendah dan hasil panen tidak maksimal.

“Kami ingin petani Mahu memiliki akses bibit unggul yang berkualitas agar hasil produksinya maksimal. Jika pertanian berkembang, ekonomi masyarakat juga akan ikut tumbuh,” ungkapnya.

Kolaborasi pemerintah, petani dan dunia usaha inilah yang mulai membuat SPL Mahu dipandang sebagai model baru pembangunan pertanian di Sumba Timur. Bukan sekadar proyek pertanian biasa, tetapi upaya membangun rantai ekonomi desa berbasis pangan dan agribisnis.

Jika konsisten dikembangkan, Mahu bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu lumbung hortikultura baru di Pulau Sumba. Sebuah kawasan yang tidak hanya memasok kebutuhan pangan lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi masyarakat desa dan melahirkan generasi muda tani yang lebih modern.

Di tengah banyaknya desa yang kehilangan minat anak muda terhadap sektor pertanian, Mahu justru sedang mencoba membuktikan bahwa masa depan desa mungkin masih tumbuh dari tanah, bibit dan keringat para petani.

(Asis DN)
Sumba Timur

The post Mahu Disiapkan Jadi Sentra Hortikultura Baru di Sumba Timur appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Menurut Muhaimin, Presiden memberikan perhatian serius kepada sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Ia menyampaikan pemerintah akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM.

“Pemerintah juga berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif”, kata Muhaimin.

Sementara itu, dalam bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun.

Pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lebih lanjut, Muhaimin menuturkan bahwa pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029.

BPMI Setpres – WBN

The post Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Perkuat Dukungan bagi UMKM  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

SUMBA TIMUR —WBN- Harapan akan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Sumba Timur kembali mengemuka. Di tengah tantangan geografis yang selama ini membatasi arus barang, jasa, dan mobilitas warga, rencana pembukaan jalur penyeberangan jarak jauh yang menghubungkan Surabaya, Bali, Waingapu hingga Kupang mulai menghadirkan optimisme baru.

Harapan itu mengemuka saat Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, menerima audiensi dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026). Pertemuan tersebut turut didampingi Asisten I dan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Audiensi itu bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan. Di balik pembicaraan mengenai jalur penyeberangan dan pengembangan layanan transportasi laut, tersimpan harapan besar masyarakat akan terbukanya akses ekonomi yang lebih luas bagi Pulau Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Timur.

Pihak ASDP dalam pertemuan tersebut memaparkan rencana strategis penambahan jalur penyeberangan jarak jauh yang dinilai dapat menjadi penghubung vital antara wilayah timur Indonesia dengan pusat-pusat ekonomi nasional. Jalur Surabaya–Bali–Waingapu–Kupang dipandang memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai distribusi logistik sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat antarpulau.

Bagi masyarakat Sumba Timur, transportasi laut bukan hanya soal perjalanan. Laut adalah nadi kehidupan. Dari jalur lautlah kebutuhan pokok didatangkan, hasil ternak dipasarkan, material pembangunan dikirim, hingga roda perdagangan lokal terus bergerak.

Namun selama bertahun-tahun, keterbatasan konektivitas masih menjadi tantangan besar. Biaya logistik yang tinggi sering berdampak langsung pada harga barang di pasaran. Distribusi hasil pertanian dan peternakan pun kerap menghadapi kendala akibat terbatasnya akses transportasi yang memadai.

Karena itu, rencana penambahan jalur penyeberangan tersebut disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Wakil Bupati Yonathan Hani menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan layanan transportasi laut yang dinilai strategis bagi masa depan daerah.

Menurutnya, pembangunan daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilepaskan dari penguatan konektivitas antarpulau. Infrastruktur transportasi menjadi fondasi penting untuk membuka isolasi wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN menjadi sangat penting agar program seperti ini tidak berhenti pada tahap wacana, tetapi benar-benar dapat direalisasikan,” ujar Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah daerah juga berharap pengembangan jalur pelayaran ini nantinya tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

Jika jalur tersebut terealisasi, dampaknya diperkirakan akan sangat luas. Sektor perdagangan diprediksi akan tumbuh lebih cepat karena distribusi barang menjadi lebih lancar. Pelaku usaha kecil dan menengah juga berpeluang memperluas pasar hingga ke luar daerah.

Di sektor peternakan, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Sumba Timur, konektivitas yang lebih baik akan membuka peluang distribusi ternak dan hasil turunannya secara lebih efisien. Demikian pula sektor pariwisata yang perlahan terus berkembang, diperkirakan akan mendapatkan dorongan besar dengan semakin mudahnya akses wisatawan menuju Waingapu dan wilayah sekitarnya.

Tidak hanya itu, keberadaan jalur penyeberangan jarak jauh juga diyakini dapat memperkuat posisi strategis Sumba Timur dalam jaringan transportasi regional di kawasan Nusa Tenggara.

Di tengah semangat pembangunan yang terus digaungkan pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat tentu berharap rencana tersebut tidak berhenti pada kajian dan pembahasan semata. Sebab bagi masyarakat kepulauan, konektivitas bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

Ketika akses terbuka, harga barang dapat ditekan. Ketika jalur distribusi lancar, ekonomi rakyat bergerak. Ketika mobilitas masyarakat dipermudah, kesempatan untuk berkembang pun semakin besar.

Karena itu, audiensi antara Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang menjadi lebih dari sekadar pertemuan formal. Pertemuan itu membawa harapan baru bahwa laut yang selama ini memisahkan, suatu hari justru akan menjadi jembatan yang menghubungkan peluang, pertumbuhan, dan masa depan masyarakat Sumba Timur.

✍️Asis DN

The post ASDP Temui Wabup Sumba Timur, Bahas Perluasan Akses Transportasi Laut appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Saya berpesan kepada pengusaha UMKM di NTT untuk disiplin dalam menggunakan dana KUR sebagai modal usaha, mengelola usaha dengan baik, dan terus berinovasi agar mampu memperluas pasar,” ujar Menteri Maman saat membuka Sosialisasi dan Akad Massal KUR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo, Selasa (28/4).

Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi dan akad massal ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan KUR, sekaligus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dalam rangka mencapai target proporsi pembiayaan perbankan sebesar 25 persen bagi UMKM.

“Momentum ini merupakan upaya percepatan realisasi target penyaluran KUR tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan UMKM,” katanya.

Secara nasional, penyaluran KUR hingga 26 April 2026 telah mencapai Rp91,6 triliun kepada 1,4 juta pengusaha UMKM. Kualitas penyaluran juga terus membaik, tercermin dari 63,12 persen KUR yang telah tersalurkan ke sektor produksi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyaluran KUR telah mencapai Rp898 miliar kepada lebih dari 19 ribu pengusaha UMKM. Capaian ini menunjukkan akses pembiayaan di NTT terus berkembang dan perlu terus dioptimalkan, sejalan dengan potensi ekonomi daerah sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional yang memiliki peluang besar bagi pengembangan UMKM dan integrasi ke pasar global.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, serta memberikan dampak langsung bagi penguatan ekonomi daerah,” ujar Menteri Maman.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran KUR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai penyalur KUR.

Menteri Maman mengapresiasi kesiapan Bank NTT yang kembali dapat menyalurkan KUR dengan nilai sekitar Rp350 miliar, setelah sebelumnya sempat tidak menyalurkan.

“Saya berharap peran bank tidak hanya menyalurkan KUR, tetapi juga memberikan pendampingan dan literasi keuangan kepada nasabah agar usaha mereka semakin berkembang dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melki Laka Lena yang hadir bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere menekankan pentingnya tata kelola yang baik dari seluruh bank penyalur.

“KUR harus menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan, sehingga cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud,” ujarnya.

WBN

The post Menteri UMKM Ajak Pengusaha Disiplin Kelola Bisnis Menggunakan Program KUR appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Forum internasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Lecturer Series dan diskusi panel itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara untuk membahas isu strategis pembangunan. Tema utama yang diangkat meliputi tata kelola pemerintahan, pembangunan kawasan, pengembangan ekonomi daerah, hingga strategi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pantauan korespinden WBN, kehadiran Bupati Sumba Timur dalam forum tersebut dinilai menjadi langkah penting bagi daerah untuk membuka ruang komunikasi internasional sekaligus memperluas jejaring kerja sama lintas negara. Di tengah tantangan pembangunan wilayah kepulauan dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, forum semacam ini menjadi sarana pertukaran gagasan yang bernilai strategis.

Dalam suasana dialog yang berlangsung dinamis, para peserta saling berbagi pengalaman mengenai praktik pembangunan yang dianggap berhasil diterapkan di masing-masing wilayah. Berbagai pendekatan pembangunan berbasis kolaborasi, inovasi pelayanan publik, serta penguatan kapasitas daerah menjadi bagian penting dalam pembahasan forum tersebut.

Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyampaikan bahwa partisipasinya dalam forum internasional itu bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan menjadi kesempatan untuk menyerap berbagai perspektif baru yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih terbuka terhadap pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai negara, terutama yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Berbagai pembelajaran yang diperoleh dari forum ini tentu menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa hubungan kerja sama internasional tidak hanya penting pada level pemerintah pusat, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi daerah. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam forum global dinilai dapat membuka peluang investasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga kerja sama sektor pembangunan lainnya.

Forum tersebut turut menjadi ruang diplomasi pembangunan yang mempertemukan berbagai lembaga nasional dan internasional. Kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh State Council Information Office of the People’s Republic of China, China International Communications Group, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, serta Kementerian Transmigrasi RI.

Melalui forum ini, pemerintah Indonesia dan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Bagi Kabupaten Sumba Timur, keterlibatan dalam forum internasional seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperluas peluang kolaborasi pembangunan di masa mendatang. Pemerintah daerah berharap hasil diskusi dan jejaring yang terbentuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur.

Asis Dapa Ngole

WBN

The post Bupati Sumba Timur Hadiri Forum China–Indonesia di Jakarta, Perkuat Peluang Kerja Sama Daerah appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Melalui Dinas Pertanian dan Pangan, pemerintah daerah menegaskan bahwa surplus beras harus dikelola sebagai kekuatan pangan, bukan sekadar angka statistik produksi. Fokusnya bukan hanya menjaga ketersediaan stok, tetapi memastikan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dari kerja panjang mereka di sawah.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Nicolas Pandarangga, mengatakan pemerintah tidak ingin panen raya justru menjadi momentum jatuhnya harga gabah akibat lemahnya penyerapan pasar dan minimnya fasilitas pascapanen.

“Produksi yang meningkat harus diikuti dengan kesiapan sistem distribusi dan penyerapan hasil panen. Jangan sampai petani bekerja keras berbulan-bulan tetapi harga jatuh saat panen tiba,” tegas Nico dalam wawancara program ini di ruang kerjanya,Selasa (28/4/2026).

Pernyataan itu sekaligus menggambarkan persoalan lama yang terus menghantui sektor pertanian di banyak daerah: ketika panen melimpah, harga justru anjlok. Petani berada di posisi paling lemah karena tidak memiliki gudang penyimpanan, akses pasar yang kuat, maupun kemampuan menjaga kualitas gabah dalam waktu lama.

Karena itu, Pemkab Sumba Timur mulai memperkuat infrastruktur pascapanen di sejumlah sentra produksi. Pembangunan lantai jemur dan penyediaan mesin pengering padi (dryer) dipercepat untuk membantu petani menjaga mutu gabah. Langkah ini dinilai penting karena kualitas hasil panen sangat menentukan harga jual di pasar.

Selama ini, banyak petani terpaksa menjual gabah dalam kondisi kadar air tinggi akibat keterbatasan fasilitas pengeringan. Kondisi tersebut membuat harga ditekan rendah oleh tengkulak. Pemerintah daerah kini mencoba memutus rantai kerugian itu dengan menghadirkan dukungan teknis yang lebih nyata di lapangan.

Namun persoalan surplus beras tidak berhenti pada kualitas produksi semata. Tantangan berikutnya adalah penyerapan hasil panen dalam skala besar. Untuk itu, koordinasi dengan Perum Bulog diperkuat agar hasil panen petani dapat terserap secara maksimal dan harga tetap stabil.

“Kami memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak merugikan petani,” ujar Nico.

Langkah ini menjadi krusial karena tanpa intervensi penyerapan yang kuat, pasar cenderung dikuasai permainan tengkulak. Dalam situasi surplus, petani sering kali tidak memiliki pilihan selain menjual cepat demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, harga gabah jatuh jauh di bawah harapan.

Pemerintah daerah juga mulai melihat surplus beras sebagai peluang strategis bagi ketahanan pangan regional. Jika selama ini sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, maka Sumba Timur didorong menjadi salah satu lumbung pangan baru yang mampu menyuplai kebutuhan antarwilayah.

Strategi ini menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap sektor pertanian. Pertanian tidak lagi diperlakukan sekadar aktivitas subsisten, tetapi sebagai kekuatan ekonomi yang dapat menopang stabilitas daerah.

Di sisi lain, Pemkab Sumba Timur juga menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan surplus tidak akan tercapai tanpa dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai. Karena itu, dorongan pembangunan gudang modern mulai diajukan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.

Gudang penyimpanan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar beras tidak cepat rusak dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih panjang. Dengan sistem pergudangan yang baik, pemerintah maupun kelompok tani memiliki ruang untuk mengatur distribusi secara lebih sehat tanpa harus melepas stok sekaligus ke pasar.

Tidak hanya berhenti pada produksi dan penyimpanan, pemerintah juga mulai mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam pengemasan dan pemasaran beras lokal. Beras hasil petani Sumba Timur diharapkan tidak lagi dijual secara mentah tanpa identitas, tetapi memiliki merek, kemasan, dan nilai tambah ekonomi.

Inovasi pemasaran digital pun mulai diperkenalkan kepada kelompok tani agar mereka tidak terus bergantung pada pola perdagangan lama yang dikuasai tengkulak. Transformasi ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.

Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes menjadi bagian penting dalam strategi menjaga stabilitas harga gabah. Pemerintah ingin BUMDes hadir bukan sekadar sebagai lembaga administratif desa, tetapi sebagai motor ekonomi rakyat yang mampu membeli hasil panen petani secara transparan dan adil.

“Pemberdayaan BUMDes terus diperkuat agar petani memiliki alternatif penjualan yang lebih sehat dan tidak selalu berada dalam tekanan permainan harga,” kata Nico.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Sumba Timur tengah mencoba membangun ekosistem perdagangan beras yang lebih berpihak kepada petani. Tantangannya memang besar: mulai dari infrastruktur terbatas, distribusi yang mahal, hingga ketergantungan panjang terhadap rantai tengkulak.

Namun di tengah ancaman krisis pangan global dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, keberhasilan mengelola surplus beras bisa menjadi momentum penting bagi kebangkitan sektor pertanian di Sumba Timur.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan panen bukan hanya seberapa banyak beras dihasilkan, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang benar-benar dirasakan petani di ujung musim.

Kontributor: Asis Dapa Ngole

WBN

The post Pemkab Sumba Timur Bergerak: Surplus Beras Tak Boleh Berujung Petani Merugi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.