Ditemukan aktivitas tambang yang diduga ilegal dengan modus menggunakan izin cetak sawah sebagai kedok operasional. Kegiatan ini berlangsung di beberapa titik dan terus berjalan tanpa pengawasan yang jelas.

Aktivitas ini diduga dikelola oleh sejumlah pihak dengan inisial SG, FJ, dan LU yang bertanggung jawab atas operasional di lapangan.

Kegiatan berlangsung di wilayah Paccellekang dengan total empat titik lokasi penambangan yang teridentifikasi aktif.

Aktivitas ini berlangsung dalam kurun waktu terakhir dan hingga saat ini masih terus beroperasi tanpa adanya penindakan tegas dari pihak terkait.

Diduga kuat kegiatan ini dilakukan untuk meraup keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan celah perizinan cetak sawah sebagai legitimasi semu. Praktik ini berpotensi melanggar hukum serta merugikan negara dan masyarakat.

Penambangan dilakukan dengan cara penggalian material di beberapa titik lokasi. Aktivitas berlangsung secara terbuka dengan sistem pengelolaan yang terorganisir, meskipun legalitasnya patut dipertanyakan.

Aktivitas ini menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran hukum serta potensi kerusakan lingkungan yang serius. Aparat penegak hukum dan instansi terkait didesak untuk segera turun tangan, melakukan investigasi menyeluruh, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat tanpa tebang pilih.

Keterlambatan penanganan hanya akan memperparah dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Peliput (MA)

The post Diduga Tambang Ilegal, Berkedok Izin Cetak Sawah di Paccellekang Terungkap appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

GMNI menilai praktik penimbunan dan penyelewengan distribusi BBM subsidi dalam bentuk apapun, telah merampas hak energi masyarakat miskin demi keuntungan segelintir spekulan.

Ketua GMNI Cabang Ngada, Florianus Setiadi, Kamis (9/7/2026) menyatakan penegakan hukum dalam kasus BBM Subsidi harus menjadi momentum pembersihan tata kelola distribusi energi yang korup.

“Polres Ngada harus bergerak profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang membekingi atau terlibat dalam jaringan mafia ini harus diseret ke pengadilan,” kata Florianus dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Florianus, keberanian polisi membongkar aktor intelektual di balik kelangkaan BBM akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Selama ini, karut-marut distribusi BBM subsidi kerap memicu kelangkaan yang mencekik ekonomi warga lokal.

GMNI menegaskan bahwa penyelewengan komoditas bersubsidi bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan kejahatan ekonomi yang nyata. Sebagai organisasi kader, GMNI Ngada menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau.

Florianus juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Ngada untuk tidak tinggal diam dan aktif melaporkan setiap kejanggalan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Langkah tegas Polres Ngada harus didukung, tetapi juga wajib diawasi bersama agar penanganan perkara ini tidak masuk angin di tengah jalan,” ujar Florianus.

Sebelumnya dikabarkan media WBN, Kepolisian Resor Ngada, Nusa Tenggara Timur, menetapkan pria berinisial ZU, 50 tahun, sebagai tersangka kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

Pengusaha asal Desa Lekoboko, Kecamatan Aimere ini diringkus setelah kedapatan menimbun 670 liter Pertalite dengan memanfaatkan celah sistem pengawasan pendaftaran QR code atau barcode Pertamina.

Kapolres Ngada AKBP Andrey Valentino, S.I.K melalui Kasat Reskrim, Iptu Anselmus Leza, SH mengungkapkan bahwa modus operandi tersangka tergolong rapi.

ZU berulang kali ikut mengantre di SPBU Turekisa menggunakan mobil pribadinya dengan menyodorkan barcode resmi. Lepas dari area SPBU, ia melarikan kendaraannya ke kawasan sepi di sekitar hutan wisata Wolobobo.

“Di sana, tersangka menguras isi tangki mobilnya dan memindahkan Pertalite tersebut ke wadah penampungan yang sudah disiapkan,” kata Anselmus saat dihubungi WBN, Rabu, 8 Juli 2026.

Pelaku melancarkan aksinya sejak Januari 2025.

Polisi kini tengah merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan (P-21) ke kejaksaan.

Atas perbuatannya, ZU dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja. Tersangka terancam hukuman penjara hingga 6 tahun.

Berkaca dari kasus ini, Polres Ngada mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tingkat hilir.

Iptu Anselmus meminta instansi terkait lebih selektif dan memperketat izin usaha penjualan BBM eceran.

“Pengawasan ini tidak bisa bertumpu pada polisi saja. Harus ada kerja sama lintas sektor, termasuk ketegasan pemerintah daerah dalam mengevaluasi izin eceran yang rawan menjadi penadah BBM subsidi,” ujarnya.

WBN

The post GMNI Ngada Desak Polisi Bongkar Jaringan Mafia Penimbunan BBM Subsidi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kasus ini bukan sekadar perkara kriminal biasa. Kematian Paulus Kaledi Wawo meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan masyarakat. Di tengah suasana duka, publik menaruh harapan besar agar proses hukum tidak berhenti pada penangkapan para tersangka semata, melainkan mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara utuh, termasuk alasan yang diduga menjadi pemicu hilangnya nyawa korban.

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin, 6 Juli 2026, sekitar pukul 07.00 Wita, di Jalan Raya Kampung Jagalimu, Desa Dewatana, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Pagi yang semestinya menjadi awal aktivitas masyarakat berubah menjadi kepanikan setelah Paulus ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan luka-luka berat akibat dugaan tindak kekerasan.

Hasil penyelidikan awal mengungkap kronologi yang menarik perhatian penyidik. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diketahui mengantarkan kain ke rumah seorang saksi. Setelah menyerahkan kain tersebut, korban melihat beberapa orang berdiri di pinggir jalan. Korban kemudian berpamitan kepada saksi untuk menghampiri mereka.

Itulah momen terakhir Paulus Kaledi Wawo terlihat dalam keadaan hidup.

Tidak lama berselang, warga dikejutkan dengan penemuan tubuh korban yang telah meninggal dunia. Dugaan kuat mengarah pada tindak pidana pembunuhan, sehingga aparat kepolisian segera bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan visum terhadap jenazah korban.

Langkah cepat penyidik akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan serangkaian alat bukti dan pemeriksaan intensif, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Markus Ngila Pagaga, Darius Data Merang, Melkianus Mau Duka, dan seorang pria yang dikenal dengan nama Obet.

Penetapan keempat tersangka menjadi perkembangan penting dalam penyelidikan. Namun, pekerjaan penyidik belum selesai. Justru setelah penetapan tersangka, fokus penyidikan kini bergeser untuk mengurai motif, hubungan para tersangka dengan korban, serta memastikan peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Pertanyaan mengenai motif menjadi sorotan utama masyarakat. Apakah kasus ini dipicu persoalan pribadi? Konflik lama? Kesalahpahaman yang berujung kekerasan? Ataukah ada faktor lain yang belum terungkap?

Hingga saat ini, aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai motif yang diduga melatarbelakangi pembunuhan tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan para tersangka dan saksi serta terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memastikan konstruksi hukum yang kuat sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Sikap kehati-hatian ini menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak dibangun di atas asumsi, melainkan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang, setiap detail memiliki arti penting dan dapat menentukan arah penyidikan.

Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tindak kekerasan selalu meninggalkan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar hilangnya satu nyawa. Sebuah keluarga kehilangan orang yang dicintai, sementara keluarga para tersangka juga harus menghadapi konsekuensi sosial dan hukum yang berat.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Berbagai spekulasi yang beredar di media sosial justru berpotensi mengganggu jalannya penyidikan dan menimbulkan kesimpulan yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum.

Sesuai asas praduga tak bersalah, keempat tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum secara adil hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan sebagai tersangka bukanlah akhir dari proses, melainkan bagian dari mekanisme hukum untuk menguji seluruh alat bukti di hadapan pengadilan.

Kini, perhatian masyarakat Sumba Tengah tertuju pada langkah berikutnya dari aparat penegak hukum. Publik menunggu jawaban yang paling mendasar dalam kasus ini: mengapa Paulus Kaledi Wawo harus kehilangan nyawanya, dan bagaimana sebenarnya rangkaian peristiwa yang terjadi pada pagi nahas tersebut?

Keberhasilan menangkap para tersangka merupakan langkah awal yang penting. Namun, ukuran sesungguhnya dari keberhasilan penegakan hukum adalah kemampuan mengungkap seluruh fakta secara terang-benderang, mengidentifikasi motif, memastikan peran masing-masing pihak, serta menghadirkan keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat.

Redaksi akan terus mengikuti perkembangan penyidikan dan menyajikan informasi terbaru berdasarkan keterangan resmi aparat penegak hukum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah.
Asis DN

The post Empat Tersangka Dibekuk, Motif Pembunuhan Paulus akaledi Wamo Masih Gela appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Polemik itu kembali mengemuka pada seleksi Akpol 2026. Enam nama yang dinyatakan lolos melalui Panda Polda NTT menjadi sorotan publik dan memicu gelombang diskusi di media sosial. Banyak warga mempertanyakan mengapa nama-nama tersebut dianggap bukan representasi putra-putri daerah yang selama ini berjuang mempersiapkan diri untuk mengabdi melalui institusi Polri.

Daftar nama yang menjadi perhatian publik adalah:

Made Alvino Garvin Karang

Dobrimeka Wibowo

Joel Ishak Hamonangan Silalahi

oppa Affandi Hidayat

I Dewa Yoga Krisnanda

Chelsea Maudina Ahmadi

Perlu ditegaskan, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa keenam peserta tersebut melanggar aturan penerimaan Akpol. Mereka dinyatakan lolos melalui mekanisme seleksi yang berlaku. Persoalan yang diperdebatkan masyarakat bukan semata-mata legalitas peserta, melainkan apakah mekanisme rekrutmen yang ada telah memenuhi rasa keadilan bagi putra-putri NTT.

Di tengah masyarakat berkembang anggapan bahwa NTT kerap menjadi “jalur alternatif” bagi peserta yang memenuhi syarat administrasi untuk mendaftar melalui Panda Polda NTT. Benar atau tidaknya anggapan tersebut memerlukan penjelasan resmi yang terbuka agar tidak terus menjadi ruang spekulasi.

Yang menjadi kegelisahan publik bukanlah soal nama atau latar belakang etnis seseorang. Yang dipertanyakan adalah mengapa setiap tahun isu serupa terus berulang, sementara banyak putra-putri NTT merasa peluang mereka semakin sempit.

NTT bukan provinsi dengan kuota besar. Kesempatan menjadi Taruna Akpol sangat terbatas. Karena itu, ketika muncul persepsi bahwa daerah ini menjadi tempat pendaftaran bagi peserta dari luar, rasa kecewa masyarakat menjadi sesuatu yang dapat dipahami.

Sudah saatnya institusi terkait memberikan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme penentuan Panda, persyaratan domisili, serta bagaimana proses verifikasi dilakukan. Keterbukaan akan menjadi jawaban terbaik terhadap berbagai dugaan yang berkembang.

Evaluasi terhadap regulasi juga patut dipertimbangkan apabila memang ditemukan celah yang menimbulkan ketidakpuasan publik. Tujuannya bukan untuk menutup kesempatan warga negara dari daerah lain yang memenuhi syarat, melainkan memastikan bahwa sistem rekrutmen tetap menghadirkan keadilan bagi daerah dengan kuota yang terbatas.

Masyarakat NTT tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya berharap bahwa putra-putri yang lahir, besar, bersekolah, dan mengabdikan diri di bumi Flobamorata memperoleh kesempatan yang adil untuk bersaing menjadi calon perwira Polri.

Sebab jika polemik yang sama terus berulang setiap tahun tanpa penjelasan yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil seleksi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen itu sendiri.

NTT tidak boleh terus-menerus dikenal karena polemik “daerah titipan”. Yang dibutuhkan adalah transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan agar setiap keberhasilan dalam seleksi Akpol benar-benar diterima publik sebagai hasil kompetisi yang bersih, terbuka, dan berkeadilan.

Asis DN

The post Putra-Putri Flobamorata Kembali Berhadapan Dengan Polemik Lama appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah tegas tersebut dianggap perlu sebagai peringatan keras kepada pihak yang terus melakukan upaya pembunuhan karakter (character assassination) terhadap MS.

Seperti diketahui bahwa MS yang saat ini diperiksa sebatas saksi dalam perkara akun anonim Lika Liku NTT, secara yuridis membantah keras tuduhan yang menyebutkan dirinya selaku admin akun tersebut dan mendapat perlindungan dari pejabat di Polda NTT.

Didampingi tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Andre Lado, S.H., bersama Smart Sherwin Tallo, S.H., dan Rusydi S. Maga, S.H., MS melakukan klarifikasi atas isu liar yang berkembang di medsos.

Ketua Tim Kuasa Hukum, Andre Lado, S.H., menegaskan bahwa kehadiran kliennya di hadapan penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda NTT adalah murni sebagai bentuk kepatuhan hukum warga negara.

Pihaknya juga secara tegas menepis fitnah yang beredar bahwa MS mengandalkan “orang dalam” atau koneksi struktural di kepolisian.

“Kami tegaskan bahwa MS bukan pelaku admin Lika Liku NTT! Klien kami tidak memiliki sangkut paut, hubungan, apalagi mendapat perlindungan dari pejabat di Polda NTT. MS menghadapi proses ini secara mekanisme hukum yang benar dan profesional dengan menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya,” ujar Andre Lado kepada awak media di Kota Kupang, Selasa (09/06).

Pihaknya juga mengingatkan publik mengenai status hukum MS yang murni merupakan seorang saksi. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Sementara itu, Rusydi S. Maga, S.H., menyampaikan bahwa kliennya MS memiliki hak absolut atas rasa aman, bebas dari ancaman, serta perlindungan dari tekanan hukum atau opini yang merugikan posisinya.

Lebih dari itu, Hak Asasi Manusia (HAM) kliennya dilindungi penuh oleh UU No. 39 Tahun 1999, di mana hak atas kehormatan dan nama baik tidak boleh dirampas oleh penghakiman massal secara digital (trial by siber).

“Kami meminta agar akun-akun media sosial yang menyebarkan fitnah tersebut untuk berhenti membuat postingan-postingan tidak bertanggung jawab.” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Smart Sherwin Tallo, S.H., bahwa ruang siber hari ini diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.

“Siapa saja yang sengaja menyerang kehormatan, menyebarkan tuduhan palsu, atau membuat berita bohong (hoax) yang mengaitkan klien kami dengan akun anonim tersebut, kami ingatkan bahwa regulasi UU ITE yang baru sangat tegas. Tindakan memfitnah di medsos dapat dijerat pidana berat. Kami sedang menginventarisir akun-akun yang sengaja menyerang martabat klien kami,” tegasnya

Di tempat yang sama, MS juga meminta dengan tegas agar publik menghentikan segala upaya untuk menyeret institusi apapun maupun keluarga besarnya ke dalam persoalan ini.

“Seluruh konten medsos yang beredar itu tidak benar. Yang sangat disesalkan kenapa harus membawa-bawa nama institusi dan melibatkan keluarga besar saya! Saya mengimbau agar masyarakat tetap objektif dalam melihat persoalan ini. Dalam menghadapi pemanggilan saya sebagai saksi, saya tidak mengandalkan keluarga atau pihak manapun dan hari ini publik mengetahui jika saya memakai jasa pengacara dan mereka bekerja secara profesional!.” ungkapnya

Menutup keterangannya, Andre Lado memastikan bahwa tim hukum tidak akan ragu untuk mengambil tindakan ofensif secara hukum apabila pembunuhan karakter digital terhadap MS terus berlanjut.

“Pernyataan kami ini saya rasa cukup jelas dan ini sebagai langkah somasi terbuka. Jika masih ada pihak atau akun media sosial yang masih terus menyebarkan informasi palsu yang memfitnah atau menyerang kehormatan MS dan keluarganya, kami pastikan hukum akan mengejar Anda. Kami siap menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata,” pungkas Andre Lado menutup konferensi pers.

WBN

The post Bantah Tudingan Liar di Medsos, Kuasa Hukum Tegaskan Saksi MS Bukan Admin Lika Liku NTT! appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Upaya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) yang diinisiasi oleh penyidik Satreskrim Polresta Kupang Kota pada Rabu (3/6/2026), berakhir buntu setelah pihak terlapor mangkir dari undangan kepolisian.

Nampak dalam pantauan sejumlah media hanya Korban AIA (48), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov NTT, didampingi kuasa hukumnya, Advokat Andre Lado, S.H., mendatangi ruangan Subnit 1 Pidum Satreskrim Polresta Kupang Kota, Pada Rabu, (3/6/2026).

Sementara itu, pihak terlapor dari BFI Finance Cabang Kupang tidak menampakkan batang hidungnya tanpa alasan yang jelas.

Kasus bermula dari Laporan Polisi nomor LP/B/1192/X/2025/SPKT/Polresta Kupang Kota/Polda Nusa Tenggara Timur, 9 Oktober 2025.

Peristiwa bermula ketika mobil milik AIA diduga ditarik secara sepihak dari halaman parkir kantor BFI Kupang di Jalan Frans Seda setelah adanya ketidaksepakatan mengenai jumlah bulan tunggakan angsuran yang harus dibayar.

Kuasa hukum korban, Andre Lado, S.H., dalam konferensi pers di Depot Se’I Aroma, Fatululi Kota Kupang, Pada Rabu, (03/08), menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar persoalan sengketa jaminan fidusia biasa.

Namun murni delik pidana berat karena di dalam unit mobil yang disita secara sepihak tersebut, terdapat barang-barang milik pribadi korban yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak pembiayaan.

“Di dalam mobil itu ada uang tunai sebesar Rp11 juta rupiah, Kartu Pegawai (Karpeg) PNS milik klien kami, KTP, kartu ATM, hingga STNK. Semua barang tersebut ikut dikuasai sepihak dan tidak dikembalikan hingga hari ini. Ini sudah memenuhi unsur materil Pasal 476 KUHP Baru mengenai pencurian,” ujar Andre Lado kepada wartawan.

Kendati demikian pihaknya tetap menghormati upaya yang ditawarkan oleh penyidik berdasarkan Surat Penawaran Mekanisme Keadilan Restoratif Nomor B / 1098 / V / RES.1.8. / 2026 / Satreskrim yang diterbitkan oleh Kasat Reskrim AKP Jumpatua Simanjorang, S.T.K., S.I.K., guna memediasi kedua belah pihak berdasarkan koridor regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Namun, absennya pihak BFI Kupang dalam agenda tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum dan ketiadaan itikad baik.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum korban menyatakan secara tegas menolak opsi restorative justice dan mendesak pihak kepolisian untuk segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan intensif.

“Klien kami sudah menunjukkan itikad baik dengan menghadiri undangan Polresta Kupang Kota. Karena pihak terlapor mangkir, kami meminta penyidik di bawah pimpinan IPDA Arif Bimayuda untuk bersikap profesional dan segera melakukan pemanggilan paksa serta menetapkan tersangka atas pelanggaran Pasal 476 KUHP ini,” pungkas Andre.

Dampak dari penahanan dokumen negara dan uang tunai selama hampir delapan bulan ini diakui telah mengganggu aktivitas kedinasan dan kehidupan pribadi korban sebagai aparatur sipil negara.

Publik kini menanti ketegasan Polresta Kupang Kota dalam mengusut tuntas praktik penagihan yang diduga melanggar hukum pidana serta regulasi ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

WBN

The post Andre Lado Dorong Polresta Kupang Kota Tetapkan Tersangka Kasus Oknum BFI appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Seorang penasihat hukum yang berada di lokasi kejadian membenarkan adanya sekelompok orang yang mencari Patrick saat proses klarifikasi berita berlangsung.

Hendrikus Dhenga, SH, pengacara yang saat itu mendampingi kliennya di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Nagekeo, menjelaskan kronologi peristiwa tersebut.

Menurut Hendrikus, ia bersama kliennya tiba di Polres sekitar pukul 16.30 WITA. Sekitar pukul 19.00 atau 20.00 WITA, Patrick menyusul datang untuk memenuhi undangan klarifikasi.

“Kami kemudian difasilitasi oleh anggota Polres di Ruang SPKT. Saat proses tersebut berlangsung, datang beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka ingin bertemu Patrick,” ujar Hendrikus saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).

Hendrikus menambahkan, sekelompok orang tersebut berdiri tepat di pintu masuk ruang SPKT, dengan jarak sekitar dua hingga tiga meter dari posisi duduk mereka.

Meski membenarkan kelompok tersebut mencari Patrick, Hendrikus mengaku tidak mendengar secara jelas bentuk ancaman verbal yang dilontarkan.

Selain dirinya, kliennya, dan Patrick, terdapat sejumlah anggota kepolisian yang berada di dalam ruangan tersebut selama insiden berlangsung.

Dipicu Pemberitaan Kasus Domestik

Dihubungi terpisah, Patrick menjelaskan bahwa kehadirannya di SPKT Polres Nagekeo malam itu guna memenuhi undangan lisan terkait pemberitaan tanggal 28 Mei 2026.

Berita tersebut mengulas dugaan kekerasan domestik yang melibatkan Ajun Komisaris ST, mantan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Nagekeo yang saat ini telah didemosi ke Polres Ngada.

Di ruang SPKT, Patrick dipertemukan dengan seorang perempuan berinisial M yang didampingi kuasa hukumnya. M mengajukan keberatan terkait penggunaan foto dirinya serta klaim wawancara dalam artikel berjudul “Mantan Kabag Ops Polres Nagekeo Diduga Bawa Kabur Anak Usia 5 Tahun”.

Menurut Patrick, situasi klarifikasi yang semula formal mendadak berubah tegang ketika pintu ruang SPKT didobrak paksa dari luar.

“Massa berteriak dan menuntut agar saya dan M diserahkan kepada mereka,” ungkap Patrick, Jumat (5/6/2026).

Patrick menduga aksi massa tersebut dipicu oleh publikasi kasus penganiayaan, sementara M menjadi sasaran karena statusnya sebagai narasumber dalam pemberitaan tersebut.

Setelah tertahan selama lebih dari satu jam di tengah situasi intimidasi, Patrick akhirnya dievakuasi dengan pengawalan ketat oleh pihak keluarga.

Konfirmasi wartawan media ini, Sabtu (6/6) Kapolres Nagekeo mengarahkan ke Kasat Reskrim. Menjawab wartawan Kasat Reskrim meminta konfirmasi kepada Kanit SPKT yang bertugas malam kejadian, karena pihaknya belum mendapatkan informasi utuh.

Media WBN sudah melayangkan pesan konfirmasi kepada Kanit SPKT Polres Nagekeo.

WBN – WIL

The post Ancam Wartawan di SPKT Polres Nagekeo, Pengacara Benarkan Kehadiran Sekelompok Orang appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kegiatan yang berlangsung dinamis ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Benteng Indonesia (LSM LBI), komunitas ojek online (ojol), hingga warga umum Kota Bandung.Sekretaris Umum DPC KAI Kota Bandung, Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H., menegaskan pentingnya kegiatan ini. Menurutnya, penyuluhan dan bantuan hukum langsung sangat krusial bagi masyarakat yang masih awam terhadap sistem hukum di Indonesia.

Warga menyambut agenda ini dengan antusias tinggi. Layanan ini dinilai sangat membantu mereka dalam memahami persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh diri maupun keluarga mereka.Bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut, DPC KAI mengarahkan warga untuk mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kongres Advokat Indonesia. Kantor layanan tersebut beralamat di Jl. Suryalaya VII No. 20, Cijagra, Kota Bandung.

Reporter: Asep Saepudin (Biro Bandung Raya)

The post Rayakan Milad ke-18, DPC KAI Kota Bandung Gelar Talkshow Konsultasi Hukum Gratis untuk Warga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat tersebut diringkus atas dugaan keterlibatan berat dalam jaringan peredaran narkotika.AKP Deky diduga kuat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aliran dana bisnis barang haram jaringan Ishak dkk di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Tidak hanya menerima aliran dana kejahatan, perwira pertama ini juga berperan aktif sebagai pelindung atau beking.

Peran tersebut ia lakukan demi memastikan operasional bisnis sindikat narkoba di wilayah hukumnya berjalan aman tanpa gangguan.Langkah tegas langsung diambil oleh institusi Polri.

Bersamaan dengan momentum penangkapannya oleh Bareskrim, AKP Deky Jonathan Sasiang juga resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemecatan ini menegaskan komitmen kepolisian untuk membersihkan internal organisasi dari oknum yang mencederai penegakan hukum. Saat ini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna menelusuri seluruh aset hasil kejahatan tersebut.(Red)

The post Jadi Beking Narkoba dan Terlibat TPPU, Mantan Kasat Resnarkoba Kutai Barat Ditangkap Bareskrim dan Dipecat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Pengungkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap obat-obatan terlarang yang meresahkan,” ujar Iptu Anselmus Leza, pada Minggu (17/5/2026).

Menurut Iptu Ansel, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa psikotropika dan obat keras yang diduga akan diedarkan secara ilegal.

Selain itu sejumlah orang berhasil diamankan guna pendalaman lebih lanjut.

Iptu Anselmus menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya yang dapat merusak generasi muda.

Keberhasilan yang ditoreh menjadi bekal positif bagi Iptu Anselmus sebelum resmi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Ngada.

Ia menegaskan akan melanjutkan kerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Ngada.

Pasalnya, Sertijab Kasat Reskrim Polres Ngada akan dilaksanakan dalam waktu dekat sesuai agenda mutasi internal Polri.

WBN

The post Iptu Ansel Leza Ungkap Kasus Psikotropika Jakarta Sebelum Sertijab Sebagai Kareskrim Polres Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.