Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) di Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa (23/6/2026).

Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu menyatakan bahwa pengawasan pangan aman sejalan dengan visi daerah untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan mandiri.

Menurut dia, pembangunan sektor kesehatan harus dimulai dari hulu, salah satunya melalui pemenuhan konsumsi pangan yang sehat dan aman.

“Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang sehat,” kata Bernadinus.

Intervensi Tiga Sektor

Pada tahun 2026, program Germas Sapa di Kabupaten Ngada berfokus pada tiga lokus utama, yaitu Desa Beiwali (program desa), SMP Negeri 1 Bajawa (program sekolah), dan Pasar Aimere (program pasar). Intervensi dilakukan lewat advokasi kelembagaan, pelatihan kader keamanan pangan, hingga bimbingan teknis komunitas.

Kepala Balai POM Ende Eko Agus Budi Darmawan menjelaskan, pengawasan ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat agar mampu menyaring produk pangan secara mandiri mulai dari lingkup keluarga.

Berdasarkan hasil pengawasan dan sampling menggunakan metode “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) terhadap 30 sampel produk di Pasar Aimere, sebanyak 80 persen produk dinyatakan memenuhi syarat.

Selain itu, penilaian kebersihan dan tata kelola pasar menunjukkan tren positif dari kategori kurang menjadi baik.

“Pangan aman adalah fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Kami ingin budaya sadar pangan aman ini tumbuh dari entitas terkecil masyarakat,” ujar Eko.

Tantangan Laboratorium

Secara terpisah, Asisten 2 Setda Ngada, Nikolaus Noywuli memaparkan, pengawasan di lapangan menerapkan sistem kolaborasi tiga pilar yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen cerdas.

Lintas sektor yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Nikolaus mengakui pengawasan pangan di daerah masih terbentur sejumlah tantangan klasik.

“Kami masih menghadapi keterbatasan sarana uji laboratorium di daerah, jangkauan wilayah geografis yang luas, serta kesadaran pelaku usaha mikro yang masih berfluktuasi,” tutur Nikolaus.

Menyikapi tantangan itu, lanjutnya, Pemkab Ngada memperketat pengawasan berbasis risiko dan menggandeng kader keamanan pangan di tingkat desa untuk pemantauan berkala.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Ngada juga terus mendorong penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) serta sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi para pelaku usaha kuliner.

WBN – Redaksi NTT

The post BPOM Ende dan Pemkab Ngada Sinergi Kawal Pangan Aman Berbasis Komunitas appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Rumah Sakit Late merupakan lokasi baru dari RSUD Bajawa sehingga seluruh administrasi kemitraan jaminan kesehatan lama masih berlaku sah.

Penegasan tersebut disampaikan Heronimus pada Rabu (3/6/2026) untuk merespons polemik di media sosial terkait status operasional Rumah Sakit Late.

Sejumlah warga sebelumnya mempertanyakan keabsahan izin operasional rumah sakit di lokasi baru tersebut karena khawatir biaya pengobatan mereka tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Terkait BPJS, pelayanan berjalan seperti biasa karena ini hanya perpindahan lokasi baru. Rumah Sakit Late adalah RSUD Bajawa yang pindah tempat. Tidak ada yang berubah,” kata Heronimus saat dikonfirmasi, Rabu siang.

Menurut Heronimus, pihak BPJS Kesehatan memang meminta pencantuman nomenklatur resmi RSUD Bajawa dalam surat edaran operasional yang diterbitkan. Namun, ia memastikan bahwa isi dari edaran tersebut berlaku secara menyeluruh untuk semua fasilitas di lokasi baru.

“Pasien BPJS tetap kami layani dan tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Langkah pemindahan ini, lanjut Heronimus, juga telah mengacu pada regulasi pusat. Pemindahan fungsional ini bersandar pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/1775/2025 tentang rumah sakit dengan lahan dan bangunan yang tidak berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung.

Dengan adanya penjelasan resmi ini, manajemen RSUD Bajawa berharap masyarakat Ngada tidak lagi ragu untuk datang berobat ke Rumah Sakit Late dengan menggunakan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan mereka.

WBN

The post RSUD Bajawa Pindah ke Late, Pelayanan BPJS Kesehatan Dipastikan Tetap Berjalan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lebih dari sekadar fasilitas teknis, kehadiran laboratorium ini menjadi langkah nyata Tirta Asasta dalam memperluas peran tidak hanya sebagai penyedia layanan air, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kualitas air yang digunakan sehari-hari.

Laboratorium ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang berarti setiap hasil pengujian memiliki standar mutu tinggi, diakui secara nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
Dengan dukungan metode pengujian tervalidasi dan teknologi modern seperti Spektrofotometri UV-Vis, setiap sampel air dianalisis secara akurat dan profesional.

Kini, masyarakat tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang kualitas air yang mereka gunakan. Melalui layanan ini, berbagai jenis air dapat diuji, mulai dari air tanah, air minum, hingga air permukaan seperti sungai atau danau. Tirta Asasta menyediakan beragam paket pengujian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah.

Di balik layanan ini, ada urgensi yang sering kali tidak disadari. Air yang terlihat bersih belum tentu bebas dari kontaminasi. Kandungan seperti bakteri E. coli, nitrit, nitrat, hingga logam berat dapat hadir tanpa mengubah warna atau bau air. Inilah yang menjadikan pengujian laboratorium sebagai langkah penting, bukan hanya untuk memastikan kualitas, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kesehatan.

Bagi masyarakat, layanan ini memberikan rasa tenang. Air yang digunakan untuk minum, memasak, atau kebutuhan sehari-hari dapat dipastikan keamanannya. Sementara bagi pelaku usaha, hasil uji laboratorium menjadi bagian penting dalam memenuhi standar regulasi seperti Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan PP No. 22 Tahun 2021.

Tidak hanya itu, kehadiran layanan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran baru: bahwa menjaga kualitas air bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga masyarakat itu sendiri.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Kota Depok, M.Olik Abdul Holik, menyampaikan bahwa pembukaan layanan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan akses air, tetapi juga memiliki kepastian terhadap kualitasnya. Melalui layanan laboratorium ini, kami membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menguji air yang mereka gunakan sehari-hari, baik air tanah maupun air konsumsi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk hadir lebih dekat, memberikan rasa aman, dan memastikan setiap tetes air yang digunakan benar-benar memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.

Adapun alur pengujian sampel air dibuat mudah dan transparan, yakni dengan:

1. Datang langsung ke Laboratorium Tirta Asasta Depok
2. Mengisi formulir permintaan pengujian sampel (melampirkan fotocopi KTP /NPWP)
3. Formulir kemudian di verifikasi oleh petugas
4. Pembayaran melalui rekening PT Tirta Asasta Depok (Cashless payment)
5. Penyerahan sampel air atau sampel dapat diambil oleh Petugas Laboratorium atas permintaan konsumen
6. Proses pengujian sampel
7. Hasil uji akan dikirimkan melalui email dan dapat diambil dalam bentuk fisik (Laporan Hasil Uji/LHU).

Masyarakat juga dapat melakukan konsultasi atas hasil pengujian dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah sampel diterima. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan, masyarakat dapat langsung menghubungi Laboratorium Tirta Asasta Depok melalui WhatsApp di 0857-1726-4771 (chat only).

Proses layanan yang transparan, profesional, dan mudah diakses ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk peduli terhadap kualitas air yang mereka gunakan.

Dengan dibukanya layanan ini untuk umum,Tirta Asasta Depok berharap semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa kualitas air adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan dan lingkungan. Karena pada akhirnya, air yang aman bukan hanya yang terlihat jernih tetapi yang telah teruji. (Lismi)

The post Air Bersih Bukan Sekedar Jernih: Tirta Asasta Depok Hadirkan Layanan Uji Kualitas Air untuk Masyarakat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut disampaikan Direktur Heronimus Due kepada media WBN, bertempat di Rumah Sakit Late, pada Rabu (06/05/2026).

“Kita berkemas, sebab tanggal 11 Mei 2026 pelayanan manajemen sudah beralih kesini Late. Selanjutnya menyusul Rawat Jalan tanggal 2 Juni 2026 beralih ke Late. Dari aspek hukum, sudah oke. Kita siap beroperasi di Late”, ujar Hironimus Due.

Sementara itu untuk sejumlah pelayanan masih di RSUD Bajawa, diantaranya pelayanan Rawat Inap, UGD, ICU, PONEK, VK, dapur, laundry serta gudang.

“Untuk tahap awal, mobilisasi pegawai kami siapkan satu unit bus dan mobil, nanti setiap hari berkumpul mulai jam 7. 00 – 7. 10 pagi di RSUD Bajawa, kemudian bertolak ke Rumah Sakit Late”, tutupnya.

WBN

The post Mulai 11 Mei 2026 Pelayanan Manajemen RSUD Bajawa Beralih ke Late appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Massa aksi mendesak DPRD agar segera bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencopot Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pinrang. Senin (27/4/2026).

Koordinator Aliansi,Muh Ilham Cakradinata, menyebut Korwil SPPG Pinrang dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). “Banyak dapur MBG tidak punya IPAL, menu tidak sesuai standar, dan distribusi bermasalah. Ini kelalaian Korwil yang tidak bisa dibiarkan,” tegasnya dalam orasi.

Aksi jilid 2 ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang dinilai belum mendapat tanggapan serius. Mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Copot Korwil SPPG Gagal” dan “DPRD Jangan Diam”.

Aliansi BEM memberi tenggat waktu sepekan kepada DPRD. Jika tidak ada langkah nyata, mereka mengancam akan menggelar aksi dengan massa lebih besar.

“Kami tidak anti program MBG. Kami hanya ingin program ini berjalan benar dan tidak merugikan masyarakat. Korwil yang lalai harus diganti,” tutup Koordinator aksi.

Mamad  – WBN

The post Aksi Aliansi BEM Desak DPRD Pinrang Surati BGN Copot Korwil SPPG appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sumba Timur –  Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Peternakan resmi memperketat jalur aksas ternak.

Setiap hewan yang akan dipindahkan, baik lintas kecamatan maupun pulau diwajibkan menjalani uji sampel darah sebelum memperoleh izin keluar.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Ancaman Surra yang disebabkan oleh Trypanosoma dinilai semakin serius, terutama karena penularannya yang cepat melalui pergerakan ternak dan vektor lalat penghisap darah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Abraham J Koli, bertempat di kantor dinas setempat,  Jl. Soeharto, Waingapu, Sumba Timur, NTT (26/04/2026).

Praktik lama memindahkan ternak tanpa pemeriksaan laboratorium, lanjutnya, adalah celah besar penyebaran penyakit.

“Satu ternak terinfeksi bisa menjadi pintu masuk wabah di wilayah lain. Ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha yang selama ini mengabaikan prosedur kesehatan. Langkah ini juga menyasar kepentingan ekonomi yang lebih luas. Sumba Timur dikenal sebagai salah satu pemasok ternak unggulan di Nusa Tenggara Timur, khususnya kuda dan sapi”, ungkap Kadis Abraham.

Menurutnya, tanpa sistem pengendalian penyakit yang kredibel, reputasi itu bisa runtuh dalam sekejap. Pasar tidak hanya membeli kualitas fisik ternak, tetapi juga jaminan kesehatannya.

Ia menambahkan, di lapangan, tantangan utamanya bukan sekadar regulasi, melainkan disiplin. Karena itu pemerintah menekankan bahwa kepatuhan peternak adalah garis pertahanan pertama. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa daya cegah nyata.

Lebih jauh, otoritas juga melarang keras peredaran ternak yang menunjukkan gejala sakit. Ternak yang mati akibat Surra wajib segera dimusnahkan melalui penguburan atau pembakaran untuk mencegah penularan lanjutan. Praktik membiarkan bangkai terbuka dinilai sebagai kelalaian serius yang berpotensi memperluas wabah melalui perantara lalat.

Sebagai bentuk dukungan, Dinas Peternakan telah membuka akses konsultasi melalui petugas lapangan di tiap kecamatan. Peternak kini dapat mengurus pemeriksaan darah dan dokumen kesehatan dengan lebih terarah. Namun, kemudahan ini tetap menuntut kesadaran, bukan sekadar kepatuhan karena takut sanksi.

“Kebijakan ini pada akhirnya adalah ujian bersama: antara ketegasan pemerintah dan tanggung jawab peternak. Jika dijalankan konsisten, Sumba Timur tidak hanya mampu menahan laju Surra, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai daerah pemasok ternak yang sehat dan terpercaya. Jika tidak, ancamannya jelas penyakit menyebar, pasar runtuh, dan peternak sendiri yang paling merasakan dampaknya”, tutupnya.

Kontributor: Asis Dapa Ngole – WBN

The post Jalur Akses Ternak Diperketat, Sumba Timur Wajibkan Uji Darah untuk Cegah Surra appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Heronimus Due, S.Kep.Ns.M.Adm.Kes memberikan penjelasan terkait perkembangan pembangunan RSUD Late di Ngada Flores.

Ditemui mediaWBN di ruang kerjanya, pada Selasa (21/4/2026) Dirut Heronimus Due mengatakan pembangunan Rumah Sakit Late tetap berjalan, sebanyak 15 gedung sudah dibangun.

“Proses pembangunan Rumah Sakit Late tetap berjalan. Ada lima belas gedung sudah dibangun. Yang terakhir pembangunan gedung UGD dan manajemen. Pekerjaan ruangan manajemen memang belum selesai tinggal item dinding dan lantai. Sedangkan untuk pembangunan gedung lainnya, sedang dalam perjuangan mengajukan dana melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”, kata Dirut Heronimus Due, (21/4).

Dana yang sudah terpakai untuk pembangunan Rumah Sakit Late, lanjutnya, mencapai sekitar Rp.58 Milyar.

“Kita membutuhkan anggaran sekitar Rp.237 milyar untuk menyelesaikannya. Inilah yang saat ini sedang kita perjuangkan melalui kementerian kesehatan”, tutup Dirut Heronimus Due.

WBN

The post NTT : Perampungan Rumah Sakit Late Ngada Butuh Dana Tambahan Sekitar Rp 237M appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Akses jalan raya menuju Rumah Sakit Late Kabupaten Ngada NTT melalui pintu masuk Wolokela Malanuza Golewa Kabupaten Ngada tengah dikerjakan.

RSUD Bajawa di Late adalah gedung baru yang diresmikan pada Bulan Januari 2024 untuk menggantikan rumah sakit lama yang dibangun sejak tahun 1978 di Kota Bajawa, dengan kondisi sudah memprihatinkan.

Pantauan media pada Jumat (10/4/2026), proyek jalan raya tersebut tengah dikerjakan dengan nilai Rp.24.713.888.000,00, nomor kontrak HK 0201.Bpjn.11.8.4/840 tanggal 22 Desember 2025, tahun anggaran 2025/2026. Jangka waktu 180 hari kerja, oleh Kontraktor PT Indoraya Jaya Perkasa. Ketebalan aspal 5 Cm.

Kepada media, (10/4), Project Manager PT Indoraya Jaya Perkasa, Raimundus Togo, ST mengatakan meskipun sedikit terkandala akibat curah hujan tinggi, namun pihaknya optimis proyek selesai tepat waktu.

Ia juga menjamin mutu proyek dikerjakan sesuai target yang sudah ditetapkan.

“Memang kami menghadapi tantangan alam melalui curah hujan tinggi, tetapi kami optimis ini akan selesai tepat waktu. Kalau terkait mutu proyek, kami jamin sesuai target mutu yang ditetapkan. Kami akan terus berpacu dengan waktu. Menambah tenaga kerja maupun armada”, ujar Project Manager PT Indoraya Jaya Perkasa, Raimundus Togo, ST.

Panjang jalan yang dikerjakan 5 Kilo Meter, lebar jalan 5,5 meter, bahu jalan kiri dan kanan setengah meter. Paket pekerjaan lainjya yakni 8 duicker semi jembatan, atau 7 unit box cover.

Proyek jalan Wolokela – Late dikerjakan secara multi years.

WBN

The post Akses Jalan Menuju RSUD Late Ngada Jalur Wolokela Tengah Dikerjakan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur kepemimpinan Bupati Raymundus Bena, Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu, memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga bidan di Ngada atas pengabdian bagi masyarakat dalam agenda pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu saat memberikan sambutan membuka Musyawarah Cabang ke IV Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ngada 2026, bertempat di Aula Setda setempat, pada Jumat 10 April 2026.

“Apresiasi untuk seluruh Bidan di Ngada atas dedikasi pelayanan bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan beberapa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, penguatan peran bidan sebagai ujung tombak pembangunan manusia sejak dini, khususnya dalam memastikan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi SDM unggul”, ujar Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu.

Selain itu, Pemda Ngada mendorong integrasi pelayanan kesehatan dengan upaya peningkatan kualitas generasi, termasuk pencegahan stunting dan pembinaan kesehatan remaja.

“Kita juga mendorong pelayanan berbasis data dan kondisi riil masyarakat, sehingga setiap intervensi benar-benar tepat sasaran. Selain itu memperkuat pendekatan promotif dan preventif, melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, terutama pada remaja, calon ibu, dan keluarga muda”, tambahnya.

Pemda juga mendorong optimalisasi kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah desa, kader kesehatan, dan lembaga pendidikan, dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak.

“Ingat jaga profesionalisme dan integritas pelayanan dalam membangun kepercayaan dan karakter pelayanan publik yang berkualitas. Musyawarah Cabang ini harus dimaknai sebagai ruang untuk memperkuat peran organisasi dalam menjawab tantangan serta sebagai momentum penting bagi Ikatan Bidan Indonesia untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis”, tutup Wakil Bupati.

Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Ngada, Romilus Juji, Ketua Penggerak PKK Ngada, Blanding Mamo Bena, Kepala Dinas Kesehatan Ngada, dr Yovita Maria Bernadette Moi, M.M, dan para pihak penting lainnya.

WBN

The post Pemda Ngada Dorong Peran Bidan Ujung Tombak Pembangunan Manusia mulai Usia Dini appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Wakil Bupati Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bernadinus Dhey Ngebu, SP menerima penganugerahan penghargaan Universal Health Coverage Awars 2026.

BPJS Kesehatan menganugerahkan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026. Kabupaten Ngada menjadi salah satu kabupaten dari 397 kabupaten kota yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, Selasa (27/1/2026), menerangkan pemberian award digelar di Jiexpo, Jakarta.

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk di wilayahnya.

Wakil Bupati Ngada, Berni Dhey Ngebu menjelaskan, terdapat tiga kategori penilaian pemerintah daerah, yaitu:

Pertama, Kategori Utama.

Kategori Utama diberikan kepada daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 99%, tingkat keaktifan peserta minimal 95%, penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 18%, serta telah berstatus UHC Prioritas dan melunasi pembayaran iuran PBPU Pemda hingga September 2025.

Kedua, Kategori Madya.

Kategori ini diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan minimal 98% dan tingkat keaktifan minimal 85%, atau penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 25% dengan tingkat keaktifan minimal 80%. Selain itu, penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 10%, berstatus UHC Prioritas, serta pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Ketiga, kategori Pratama.

Kategori Pratama diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan minimal 98%, tingkat keaktifan minimal 80%, dan status pembayaran iuran PBPU Pemda yang telah lunas hingga September 2025.

“Dari ketiga kriteria tersebut, Kabupaten Ngada memenuhi kriteria dua (2) atau kategori Madya”, ujar Wakil Bupati, Bernadinus Dhey Ngebu.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam sambutannya menyebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini menjadi yang terbesar dan berkembang paling cepat di dunia.

“Dalam waktu hanya 10 tahun, Indonesia mampu mencapai Universal Health Coverage (UHC). Ini sebuah prestasi yang  luar biasa, hal tersebut dibuktikan dengan hasil studi internasional, Austria membutuhkan waktu 79 tahun. Bahkan Jerman lebih lama lagi, karena membutuhkan waktu hingga 127 tahun” tegas pak direktur utama BPJS tadi.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar berharap tidak ada Pemda yang UHC-nya menurun, namun harus terus meningkat.

“Tahun depan, yang madya harus menjadi utama. Bila sekarang sudah Utama, maka tidak ada jalan lain, harus fokus tingkatkan kualitas layanan kesehatannya,” pinta Cak Imin.

UHC adalah kondisi ketika seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

Dengan tercapainya UHC, masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap risiko finansial saat membutuhkan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki.

WBN

The post Wakil Bupati Ngada Bernadinus Ngebu Terima Penghargaan Universal Health Coverage Awars 2026 appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.