Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, didampingi Wakil Bupati Yonathan Hani, bersama jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, para kepala desa, penyuluh pertanian, ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Program yang berasal dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian ini mengalokasikan pembangunan sawah baru seluas 935 hektare di Kabupaten Sumba Timur dengan dukungan anggaran mencapai Rp32 miliar. Nilai investasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas lahan produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi pedesaan yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuwali menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis menuju swasembada pangan. Namun, lebih dari itu, program ini harus mampu mengubah kehidupan petani menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan hasil produksi, terbukanya kesempatan kerja, dan bertambahnya pendapatan keluarga.

Selama bertahun-tahun, banyak petani di Sumba Timur menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan produktif, ketergantungan pada pertanian tadah hujan, serta rendahnya produktivitas akibat minimnya infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan petani dan terbatasnya kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, program cetak sawah menjadi jawaban atas persoalan mendasar tersebut. Dengan bertambahnya areal persawahan, peluang meningkatkan produksi beras akan semakin besar. Petani yang sebelumnya hanya mampu menanam satu kali dalam setahun berpeluang meningkatkan intensitas tanam apabila didukung sistem irigasi dan pengelolaan air yang baik. Produksi yang meningkat berarti pendapatan yang bertambah dan ekonomi desa yang semakin bergerak.

Efek berganda dari pembangunan pertanian juga sangat luas. Ketika produksi meningkat, aktivitas ekonomi di pedesaan ikut tumbuh. Permintaan terhadap benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, jasa transportasi, hingga perdagangan hasil panen akan semakin tinggi. Perputaran ekonomi tersebut menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi terutama pada komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas pelaksanaannya. Transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan sekadar menghasilkan proyek fisik.

Ia mengajak pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program sehingga tepat sasaran dan menghasilkan lahan sawah yang benar-benar produktif.

Sosialisasi ini juga menjadi momentum menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemanfaatan lahan setelah pembangunan selesai. Kesamaan pemahaman sangat penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan yang dapat mengurangi efektivitas program.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional, perluasan lahan pertanian menjadi langkah yang semakin relevan. Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi lahan yang luas untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Dengan pengelolaan yang baik, daerah ini berpeluang menjadi salah satu lumbung pangan di Nusa Tenggara Timur.

Namun, pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada pencetakan sawah semata. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan program melalui penyediaan jaringan irigasi, akses pupuk, benih unggul, pendampingan teknologi budidaya, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar bagi hasil panen petani. Tanpa dukungan tersebut, lahan yang telah dicetak berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Program cetak sawah ini diharapkan menjadi titik awal transformasi pertanian Sumba Timur. Ketika lahan produktif bertambah, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terangkat, maka cita-cita mewujudkan ketahanan pangan tidak lagi menjadi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan pertanian sejatinya bukan hanya tentang membuka lahan baru, tetapi membuka masa depan baru bagi petani. Dari sawah-sawah yang dibangun hari ini, diharapkan lahir generasi petani yang lebih mandiri, desa-desa yang lebih sejahtera, serta Kabupaten Sumba Timur yang semakin kuat sebagai daerah agraris yang mampu menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
(Asis DN )

The post Cetak Sawah 935 Hektare, Sumba Timur, Menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lebih dari sekadar fasilitas teknis, kehadiran laboratorium ini menjadi langkah nyata Tirta Asasta dalam memperluas peran tidak hanya sebagai penyedia layanan air, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kualitas air yang digunakan sehari-hari.

Laboratorium ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang berarti setiap hasil pengujian memiliki standar mutu tinggi, diakui secara nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
Dengan dukungan metode pengujian tervalidasi dan teknologi modern seperti Spektrofotometri UV-Vis, setiap sampel air dianalisis secara akurat dan profesional.

Kini, masyarakat tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang kualitas air yang mereka gunakan. Melalui layanan ini, berbagai jenis air dapat diuji, mulai dari air tanah, air minum, hingga air permukaan seperti sungai atau danau. Tirta Asasta menyediakan beragam paket pengujian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah.

Di balik layanan ini, ada urgensi yang sering kali tidak disadari. Air yang terlihat bersih belum tentu bebas dari kontaminasi. Kandungan seperti bakteri E. coli, nitrit, nitrat, hingga logam berat dapat hadir tanpa mengubah warna atau bau air. Inilah yang menjadikan pengujian laboratorium sebagai langkah penting, bukan hanya untuk memastikan kualitas, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kesehatan.

Bagi masyarakat, layanan ini memberikan rasa tenang. Air yang digunakan untuk minum, memasak, atau kebutuhan sehari-hari dapat dipastikan keamanannya. Sementara bagi pelaku usaha, hasil uji laboratorium menjadi bagian penting dalam memenuhi standar regulasi seperti Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan PP No. 22 Tahun 2021.

Tidak hanya itu, kehadiran layanan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran baru: bahwa menjaga kualitas air bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga masyarakat itu sendiri.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Kota Depok, M.Olik Abdul Holik, menyampaikan bahwa pembukaan layanan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan akses air, tetapi juga memiliki kepastian terhadap kualitasnya. Melalui layanan laboratorium ini, kami membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menguji air yang mereka gunakan sehari-hari, baik air tanah maupun air konsumsi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk hadir lebih dekat, memberikan rasa aman, dan memastikan setiap tetes air yang digunakan benar-benar memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.

Adapun alur pengujian sampel air dibuat mudah dan transparan, yakni dengan:

1. Datang langsung ke Laboratorium Tirta Asasta Depok
2. Mengisi formulir permintaan pengujian sampel (melampirkan fotocopi KTP /NPWP)
3. Formulir kemudian di verifikasi oleh petugas
4. Pembayaran melalui rekening PT Tirta Asasta Depok (Cashless payment)
5. Penyerahan sampel air atau sampel dapat diambil oleh Petugas Laboratorium atas permintaan konsumen
6. Proses pengujian sampel
7. Hasil uji akan dikirimkan melalui email dan dapat diambil dalam bentuk fisik (Laporan Hasil Uji/LHU).

Masyarakat juga dapat melakukan konsultasi atas hasil pengujian dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah sampel diterima. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan, masyarakat dapat langsung menghubungi Laboratorium Tirta Asasta Depok melalui WhatsApp di 0857-1726-4771 (chat only).

Proses layanan yang transparan, profesional, dan mudah diakses ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk peduli terhadap kualitas air yang mereka gunakan.

Dengan dibukanya layanan ini untuk umum,Tirta Asasta Depok berharap semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa kualitas air adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan dan lingkungan. Karena pada akhirnya, air yang aman bukan hanya yang terlihat jernih tetapi yang telah teruji. (Lismi)

The post Air Bersih Bukan Sekedar Jernih: Tirta Asasta Depok Hadirkan Layanan Uji Kualitas Air untuk Masyarakat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sidrap Sulsel, Aktivis Barisan Rakyat Demokrasi mendesak Pemerintah Kabupaten Sidrap berkordinasi dengan korwil SPPG menutup dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Desakan ini muncul karena masih banyak dapur MBG yang di duga beroperasi tanpa IPAL, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Menurut Muhammad Irfan Djhuanda, keberadaan IPAL merupakan indikator penting kepatuhan terhadap standar higienitas dan regulasi lingkungan. Regulasi yang mewajibkan dapur MBG memiliki IPAL adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Dapur, yang mengharuskan semua dapur memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai.

“Jika dapur MBG tidak memiliki IPAL, maka harus dihentikan sementara sampai ada sistem pengolahan limbah yang layak. Ini langkah preventif agar tidak terjadi pencemaran dan masalah kesehatan di kemudian hari,” tegas seorang aktivis Muhammad Irfan Djhuanda,

Pemerintah diminta melakukan verifikasi lapangan dan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran, guna memastikan aktivitas produksi makanan tetap berjalan sesuai prinsip kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Sampai berita tayang pihak terkait belum ada di konfirmasi

Laporan :Muhammad Irfan Djhuanda

W B N

The post Aktivis Barisan Rakyat Demokrasi Soroti Dugaan Dapur MBG di Sidrap Tidak Miliki IPAL appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memberantas aktivitas pembalakan liar. Upaya tegas ini diambil menyusul penilaian bahwa degradasi hutan menjadi faktor fundamental di balik meningkatnya risiko bencana alam di Indonesia.

Hal tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Aktivitas Pembalakan Liar dalam Rangka Mitigasi Dampak Bencana Alam di Indonesia yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat ,pada Jumat (19/12/2025).

Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Irwansyah, menegaskan bahwa pembalakan liar masih menjadi masalah serius yang berdampak langsung terhadap degradasi lingkungan dan peningkatan kerentanan bencana.

“Pembalakan liar telah mengurangi fungsi kawasan hutan sebagai penyangga ekologis. Hilangnya daya serap air di kawasan hulu menyebabkan banjir dan longsor semakin sulit dikendalikan, terutama saat curah hujan tinggi,” ujar Brigjen Pol. Irwansyah.

Meski data nasional menunjukkan penurunan jumlah kasus illegal logging sepanjang tahun 2025, Brigjen Pol. Irwansyah menyoroti bahwa tingkat penyelesaian perkara masih perlu ditingkatkan. Ia juga memperingatkan adanya pergeseran modus operandi pelaku yang kini semakin kompleks, tidak hanya melalui aktivitas lapangan tetapi juga melalui penyalahgunaan dokumen perizinan dan celah administrasi.

“Ancaman terhadap hutan saat ini tidak hanya datang dari penebangan ilegal, tetapi juga dari manipulasi perizinan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, menyasar seluruh rantai kejahatan, termasuk aktor intelektual dan korporasi,” ujar Brigjen Pol. Irwansyah.

Dalam momentum rapat tersebut, Kemenko Polkam mendorong penguatan penegakan hukum terpadu melalui sinergi Polri, kementerian terkait, dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi satelit dan Geographic Information System (GIS) untuk deteksi dini.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen bersama melalui rehabilitasi hulu, restorasi ekosistem, serta pelibatan masyarakat lokal dan komunitas adat.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Aktivitas Pembalakan Liar ini Kemenko Polkam mendorong integrasi perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan penanggulangan bencana demi memperkuat komitmen lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, stabilitas keamanan, dan keselamatan masyarakat.

WBN

The post Jaga Degradasi Hutan, Kemenko Polkam Koordinasi Awasi Pembalakan Liar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam Rapat Paripurna tersebut DPRD Kota Depok resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Ade Firmansyah dan dihadiri oleh Wali Kota Depok DR. H. Supian Suri, M.M., jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, serta sejumlah awak media.

Agenda strategis ini juga dirangkai dengan persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar penyusunan APBD Kota Depok.

Rapat Paripurna juga mendengarkan laporan dari para ketua Bangar. Skala prioritas anggaran akan di utamakan pada
Pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, Infrastruktur dan lingkungan
Ekonomi dan Pangan .

Diharapkan Sinergi Pemerintah dan DPRD: Fondasi Tata Kelola yang Transparan

Dalam sambutannya, Wali Kota Supian Suri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Depok atas kerja sama dan komitmen dalam merumuskan dua agenda penting tersebut.

“Sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok merupakan wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang harmonis, transparan, dan akuntabel,”
Ucap Supian Suri.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Fokus Pembangunan 2026: Kemandirian Fiskal dan Program Prioritas.

Supian menuturkan, tahun 2026 menjadi fase penting dalam pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2025–2029 dengan visi besar “Bersama Depok Maju.”

Pemerintah Kota Depok, lanjutnya, terus memperkuat kemandirian fiskal meskipun menghadapi tantangan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.”.Ujar Supian Suri (Lismi)

The post DPRD Depok Sahkan Raperda Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dipimpin langsung oleh Kapolsek Ipda Bahtiar, SH, jajaran kepolisian ini menggelar kegiatan Jumat Bersih sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

“Pasar adalah pusat interaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau kebersihannya tidak dijaga, bisa menimbulkan penyakit dan rasa tidak nyaman. Karena itu, kami hadir untuk memberi contoh nyata, sekaligus mengajak masyarakat agar lebih peduli,” tutur Kapolsek Lampasio saat ditemui di lokasi kegiatan.

Kapolsek juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kegiatan ini hanya menjadi seremoni. Ia berharap ada tindak lanjut berupa kesadaran bersama. “Kami mengingatkan kepada pengelola pasar untuk membuat aturan yang jelas tentang kebersihan. Pedagang maupun pengunjung juga harus disiplin membuang sampah pada tempatnya. Kalau kebersihan dijaga, maka pasar akan tetap ramai dan nyaman,” ujarnya.

Aksi gotong royong aparat kepolisian tersebut mendapat sambutan hangat dari warga. Beberapa pengunjung pasar bahkan ikut membantu memungut sampah. Seorang warga mengaku kagum melihat polisi tidak segan turun langsung bekerja seperti masyarakat biasa. “Kami salut, polisi bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga mau kotor-kotoran bersama kami. Ini contoh baik yang patut ditiru,” ucapnya.

Dengan kegiatan Jumat Bersih ini, citra Polsek Lampasio semakin dekat di hati masyarakat. Polisi bukan hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat warga yang peduli terhadap persoalan sosial dan lingkungan.

Ke depan, diharapkan sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah desa, pengelola pasar, dan masyarakat dapat terus terjalin untuk mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.

Media WBN Sulteng. (Syamsu Alam)

The post Ciptakan Pasar Bersih dan Nyaman, Kapolsek Lampasio Ajak Warga Disiplin Buang Sampah” appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

WBN | Indramayu. Langkah konkret menuju swasembada pangan terus digelorakan oleh berbagai pihak di seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya kegiatan penanaman jagung serentak Kuartal III di Lahan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan di Petak 18A RPH Cijambe BKPH Sanca, Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Rabu (9/7/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang terpusat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjadi bagian Polri dalam upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam sektor ketahanan pangan nasional.

Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dan pemangku kepentingan lintas sektor.

Turut hadir Kapolres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., Dandim 0616 Indramayu Letkol Inf Yanuar Setiaga, S.I.P., Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Arief Indra Kusuma, S.H., M.H., dan sejumlah pejabat lainnya seperti Bupati Indramayu yang diwakili oleh Kepala DPMPTSP Dadang Oce Iskandar serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si.

Hadir pula Komisaris Independent PT Uniteda Arkato RM Harcani Prabu Negoro, Direktur PT Uniteda Arkato H. M.Y Kasmir, BE., Adm Perum Perhutani Indramayu Cecep Suryaman, Pimpinan Cabang Perum Bulog Sri Wahyuni, serta unsur Forkopimda lainnya. Dari unsur TNI-Polri, tampak Kapolsek Gantar IPTU Karnala, S.H., Danramil 1615/Haurgeulis Kapten Kav Sugiyanto, para Kapolsek Zona Barat, dan PJU Polres Indramayu.

Kapolres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kasie Humas Polres Indramayu AKP Tarno menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mendukung swasembada pangan nasional.

“Ini adalah salah satu wujud kolaborasi nyata antara masyarakat, pemerintah, hingga TNI-Polri dalam mendukung swasembada pangan. Selain mengoptimalkan lahan perhutanan sosial, kegiatan ini juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa,” kata AKP Tarno.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya mendukung arahan Presiden dan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan aktif Polri dalam membantu masyarakat petani.

“Program ini menjadi bagian dari implementasi arahan pimpinan Polri. Harapannya, hasil panen jagung nanti akan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi petani dan memperkuat ketersediaan bahan pangan,” imbuhnya.

Selain aksi tanam, kegiatan ini juga ditandai dengan pemberian bantuan benih jagung, pupuk, dan benih tanaman lain sebagai bentuk dukungan terhadap pertanian berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong dan sinergi semua pihak, langkah ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi desa-desa lain untuk mengelola lahan produktif secara optimal, menuju ketahanan pangan lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Pungkasnya.

(Bang Ay)

The post Dukung Asta Cita Presiden RI, Polres Indramayu Kolaborasi Tanam Jagung di Petak 18A RPH Cijambe appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Desa Kliwed, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, sekaligus Ketuq DPC PDI Perjuangan, Sirojudin, serta Anggota DPRD FPDI Perjuangan Kabupaten Indramayu Dapil 3, Ungfy Pitriyani, S.H, Warpan.

Haris selaku Kelala Desa Kliwed, yang juga Hadir dalam acara Sosper tersebut, mengucapkan “Terimakasih atas kedatangannya di desa Kliwed, semoga menjadi hal positif bagi masyarakat Desa Kliwed serta dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut” Ungkapnya.

Selanjutnya Ono Sorono dalam sambutanya meyampaikan, “Dalam rangka mempermudah produksi pertanian, saya siap membantu apa yang menjadi kebutuhan di Desa Kliwed, selain itu juga harap mengikuti tahapan dalam mendapatkan program dari pemerintah melalui tahapan yang sesuai dengan petunjuk tekhnis” Paparnya.

Acara dilanjutkan dengan tanya Jawab dengan Masyarakat. Yang menanyakan terkait kendala dalam pengadaan pupuk, Ono Surono Menjelaskan kalo ada kios yang masih menjual dengan sistem paket dengan obat obatan non sunbsidi, segera di laporkan. Serta Jawa Barat sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang pupuk organik di Jawa Barat No. 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perda ini bertujuan untuk mengembangkan pertanian organik di Jawa Barat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
(Bang Ay)

The post Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, S.T. lakukan Sosialisai Peraturan Daerah di Desa Kliwed. appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tahun ini mengusung tema “Hentikan Polusi Plastik.”

Dengan semangat “Polri untuk Masyarakat,” kegiatan ini tak hanya menjadi simbol kepedulian institusi kepolisian terhadap pelestarian alam, tetapi juga langkah konkret dalam melindungi ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan pencemaran.

Kapolsek Galang, AKP Siswanto,SH,MH. menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini diharapkan menjadi warisan hijau untuk generasi mendatang.

“Semoga kelak anak cucu kita masih bisa menikmati indahnya dan manfaat pohon mangrove yang eksotis. Ini bukan hanya soal tanaman, tapi tentang masa depan,” ujarnya.

Pohon mangrove dikenal memiliki banyak manfaat ekologis, mulai dari melindungi pantai dari erosi, menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut, hingga menyerap emisi karbon.

Kegiatan ini turut melibatkan masyarakat setempat, pelajar, serta perangkat desa, sebagai bentuk sinergi antara Polri dan warga dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam semakin meningkat, serta menjadi gerakan kolektif untuk memerangi polusi plastik yang kian mengancam kehidupan laut dan pesisir.

Syamsu Alam

The post Polri untuk Masyarakat: polsek galang tanam mangrove peringati hari lingkungan hidup se-dunia appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Koalisi KOPI mengajak berbagai elemen demokrasi pro lingkungan hidup, menyatukan barisan, bersama-sama mendesak pencabutan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017, ditandatangani  Menteri ESDM, pada 19 Juni 2017, menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Koalisi KOPI Ngada, atau Koalisi Kelompok Orang Muda untuk Perubahan Iklim, yang hadir sebagai wadah pergerakan komunitas atau organisasi anak muda NTT untuk perubahan iklim, menyatakan sikap mereka menolak proyek Geothermal di  Flores Lembata, serta mendesak pemerintah pusat mencabut SK Penetapan Flores Wilayah Proyek Geotermal, Pulau Panas Bumi.

Penegasan tersebut diterima Redaksi Berita Media WBN, (17/6), melalui Ketua Koalisi KOPI Ngada, Ardin Liko.

Koalisi KOPI dimulai sejak Bulan November 2020, tersebar di 13 Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gerakan Koalisi KOPI diinisiasi oleh Organisasi Hutan Itu Indonesia dan Terasmitra serta didukung Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos), dalam Program Voices For Just Climate Action (VCA).

Koalisi Kopi Ngada mendesak agar dokumen penetapan Flores sebagai wilayah Geotermal sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017, ditandatangani  Menteri ESDM, pada 19 Juni 2017 dan menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi, dicabut.

Ketua Koalisi KOPI Ngada, Ardin Liko menyampaikan alasan menolak Geotermal di Flores pada umumnya dan di Wilayah Mataloko Ngada, yakni rusakan Lingkungan.

“Proyek geotermal di Mataloko misalnya, telah menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara dan penurunan debit air di beberapa sumber mata air serta penurunan hasil komoditi pertanian warga sekitar”, ujar Ardin.

Kemudian, lanjutnya, kehilangan lahan pertanian.

“Dalam terapannya, proyek ini juga mengancam keberlanjutan hidup warga, sebab lahan pertanian yang digunakan merupakan sumber penghidupan utama mereka. Alih fungsi lahan pertanian untuk proyek geotermal dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat”, tambahnya.

“Juga berdampak Sosial. Proyek geotermal juga menimbulkan dampak sosial, seperti konflik agraria dan konflik sosial, termasuk ancaman kehilangan komunitas masyarakat adat dan tempat-tempat ritual mereka”, beber Ardin Liko.

Mereka juga menyoroti tajam terkait kegagalan berulang proyek Geothermal Mataloko.

“Proyek geotermal Mataloko telah gagal berulang kali sejak 20 tahun lalu. Kegagalan ini menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat”, jelas Ardin.

Koalisi KOPI Ngada memberikan beberapa tawaran solusi atas sikal penolakan Geotermal di Flores dan khususnya di wilayah Mataloko Kabupaten Ngada:, pertama, mencari alternatif sumber energi.

Menjelajahi sumber energi terbarukan lain yang lebih ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat, seperti energi surya atau angin.

Mengoptimalkan penggunaan energi yang ada. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang sudah ada, sehingga kebutuhan akan energi dapat dipenuhi tanpa harus membangun proyek geotermal baru.

Mengembangkan pariwisata dan pertanian. Meningkatkan potensi pariwisata dan pertanian di Flores, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan pada proyek geotermal.

Koalisi KOPI mengajak berbagai elemen demokrasi pro lingkungan hidup, menyatukan barisan, bersama-sama mendesak pencabutan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017, ditandatangani  Menteri ESDM, pada 19 Juni 2017, menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

WBN

The post Koalisi KOPI Ngada NTT Desak Pemerintah Pusat Cabut SK Penetapan Flores Pulau Panas Bumi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.