Kehadiran orang nomor satu di SBD ini bukan sekadar agenda seremonial. Momen ini mencerminkan perubahan paradigma kepemimpinan yang berorientasi pada pengawasan langsung, khususnya di sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Sejak pagi hari, Bupati langsung meninjau sejumlah unit pelayanan. Ia berdialog dengan dokter, perawat, tenaga kesehatan, hingga pasien yang sedang berobat. Tak hanya itu, Bupati juga memeriksa ketersediaan obat-obatan, pemanfaatan gedung baru, serta aspek teknis lain yang menentukan kualitas layanan.

Akses kesehatan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau merupakan harapan terbesar masyarakat SBD, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, kehadiran bupati di fasilitas kesehatan ini menjadi sangat krusial.

Kepemimpinan Berbasis Fakta Lapangan
Keputusan berkantor di rumah sakit menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang berbasis fakta. Selama ini, banyak persoalan pelayanan publik tidak terdeteksi secara utuh karena hanya dilaporkan di atas meja. Dengan melihat langsung kondisi riil, pemerintah daerah dapat memperoleh data objektif untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Pendekatan ini juga memberikan efek psikologis bagi seluruh aparatur pemerintah. Kehadiran kepala daerah secara langsung menyadarkan sistem birokrasi bahwa kinerja mereka berada dalam pengawasan nyata, bukan sekadar administratif.

Bagi masyarakat kecil, rumah sakit pemerintah adalah tumpuan utama saat sakit. Banyak warga menggantungkan pengobatan mereka pada layanan BPJS dan fasilitas daerah. Perhatian Bupati terhadap kenyamanan ruang tunggu, kecepatan penanganan pasien, dan kesiapan tenaga medis merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat.

Keberpihakan tidak selalu mewujud dalam program besar bernilai miliaran rupiah. Sering kali, hal itu tampak dari kesediaan seorang pemimpin memastikan ibu hamil mendapat pelayanan layak, lansia memperoleh obat, atau anak sakit segera ditangani tanpa antrean panjang.
Alarm Keras Bagi Disiplin ASN
Aksi turun lapangan ini sekaligus menjadi alarm keras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumba Barat Daya. Masalah disiplin, budaya menunda pekerjaan, dan lemahnya pengawasan internal kerap menjadi tantangan birokrasi daerah.

Saat kepala daerah berkantor di lokasi pelayanan, standar kerja ASN otomatis terdorong naik. Tidak ada lagi ruang bagi pelayanan yang lamban dan berbelit-belit. Sebagai pelayan publik yang digaji dari uang rakyat, ASN dituntut untuk responsif, disiplin, dan profesional.

Sebelumnya, Bupati Ratu Wulla juga melakukan kegiatan serupa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan langsung telah menjadi pola kepemimpinan yang diterapkan secara menyeluruh di berbagai sektor.
Optimalkan Fasilitas Gedung Baru
Peninjauan gedung baru RSUD Reda Bolo juga menjadi agenda strategis. Pemerintah daerah telah menginvestasikan anggaran besar untuk fasilitas tersebut, sehingga masyarakat berhak mendapatkan manfaatnya secara maksimal.

Bupati ingin memastikan proyek fisik ini tidak telantar akibat kekurangan alat atau kendala teknis lainnya. Langkah antisipatif ini memastikan pembangunan tidak berhenti sebagai proyek kosmetik, melainkan berfungsi optimal sebelum masa pemeliharaan berakhir.
Melalui konsistensi pengawasan ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbangun. Kepercayaan masyarakat tidak lahir dari slogan, melainkan dari tindakan nyata pemimpin yang hadir di tengah-tengah mereka.

Kegiatan di RSUD Reda Bolo ini diharapkan menjadi momentum reformasi pelayanan publik yang berkelanjutan di SBD. Jika pola kepemimpinan ini konsisten diterapkan, Sumba Barat Daya berpotensi menjadi acuan pembenahan birokrasi yang sukses di wilayah timur Indonesia.

Kontributor: Asis DN

Editor : Ndra

The post Pastikan Hak Rakyat Kecil, Bupati Ratu Wulla Awasi Langsung Layanan RSUD Reda Bolo appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pada Minggu pagi (24/5/2026), Pelabuhan Laut Kelas III Waikelo menjadi saksi momentum penting peresmian pengoperasian perdana KMP Cakalang pada lintasan Waikelo–Sape oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla.

Didampingi Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka, peresmian ini menandai aktifnya kembali jalur penyeberangan vital yang menghubungkan Pulau Sumba di NTT dengan Pulau Sumbawa di NTB. Hadirnya kembali trayek ini menjawab keluhan masyarakat selama bertahun-tahun terkait keterisolasian distribusi barang dan keterbatasan mobilitas manusia.

Bagi wilayah kepulauan seperti Sumba, konektivitas laut bukan sekadar urusan transportasi. Keberadaan armada penyeberangan yang stabil berdampak langsung pada stabilitas harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat.

Jalur Nadi Logistik dan Pertumbuhan Ekonomi

Selama ini, keterbatasan jalur distribusi laut yang terjadwal menjadi salah satu pemicu tingginya ongkos logistik di Sumba. Dampaknya merembet ke pasar-pasar tradisional: harga barang melonjak, distribusi hasil pertanian tersendat, dan peternak kesulitan mengirim hewan ternak ke luar pulau.

Aktifnya rute Waikelo–Sape diproyeksikan mampu memotong rantai distribusi barang menuju Lombok, Bali, hingga Pulau Jawa menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa pengoperasian lintasan ini merupakan bagian dari strategi besar pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lintasan ini bukan sekadar jalur transportasi, melainkan langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya menuju daerah yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Ratu Wulla.

Langkah menghidupkan kembali trayek ini dinilai sebagai kebijakan yang realistis dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat bawah. Sektor hulu perdagangan, pariwisata, dan UMKM di SBD kini memiliki kepastian akses pasar tanpa harus khawatir hasil bumi menumpuk di gudang akibat kendala transportasi.

Sinergi Lintas Sektor dan Dampak Multi-Sektor

Keberhasilan mengaktifkan kembali lintasan ini merupakan buah kolaborasi erat antara pemerintah daerah, BUMN, dan otoritas pelabuhan. Kehadiran jajaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape yang dipimpin oleh Suryanto Purnomo menjadi komitmen nyata sinergi tersebut.

Acara peresmian ini juga dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten SBD, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPP Laut Kelas III Waikelo, Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan Waikelo, Camat Kota Tambolaka, serta para tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Selain sektor ekonomi dan perdagangan, KMP Cakalang juga diharapkan mempermudah mobilitas pelayanan publik, seperti rujukan medis antar-pulau dan akses pendidikan. Di sisi lain, sektor pariwisata Sumba yang sudah mendunia kini memiliki alternatif jalur perjalanan yang lebih ekonomis bagi para wisatawan domestik.

Prioritas Keselamatan dan Menjaga Aset Bersama

Menutup arahannya, Bupati Ratu Wulla menyampaikan dua pesan penting demi keberlanjutan operasional pelabuhan dan kapal.

Pertama, ia meminta pihak ASDP dan seluruh kru kapal untuk selalu menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama. Kedua, ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di kawasan Pelabuhan Waikelo. Pelabuhan ini kini diproyeksikan sebagai gerbang utama pergerakan ekonomi baru di Sumba Barat Daya.

Saat sirene pelepasan keberangkatan perdana KMP Cakalang dibunyikan, kapal perlahan bergerak meninggalkan Pelabuhan Waikelo menuju Pelabuhan Sape. Pelayaran perdana ini membawa harapan baru bagi kawasan Sumba yang lebih terkoneksi, terbuka, dan siap bersaing dalam konstelasi ekonomi Indonesia Timur.

Kontributor: Asis DN

Editor: N’dra

——————————

The post Harapan dari Pelabuhan Waikelo: KMP Cakalang Jalur Nafas Baru Ekonomi Sumba appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lebih dari sekadar fasilitas teknis, kehadiran laboratorium ini menjadi langkah nyata Tirta Asasta dalam memperluas peran tidak hanya sebagai penyedia layanan air, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kualitas air yang digunakan sehari-hari.

Laboratorium ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang berarti setiap hasil pengujian memiliki standar mutu tinggi, diakui secara nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
Dengan dukungan metode pengujian tervalidasi dan teknologi modern seperti Spektrofotometri UV-Vis, setiap sampel air dianalisis secara akurat dan profesional.

Kini, masyarakat tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang kualitas air yang mereka gunakan. Melalui layanan ini, berbagai jenis air dapat diuji, mulai dari air tanah, air minum, hingga air permukaan seperti sungai atau danau. Tirta Asasta menyediakan beragam paket pengujian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah.

Di balik layanan ini, ada urgensi yang sering kali tidak disadari. Air yang terlihat bersih belum tentu bebas dari kontaminasi. Kandungan seperti bakteri E. coli, nitrit, nitrat, hingga logam berat dapat hadir tanpa mengubah warna atau bau air. Inilah yang menjadikan pengujian laboratorium sebagai langkah penting, bukan hanya untuk memastikan kualitas, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kesehatan.

Bagi masyarakat, layanan ini memberikan rasa tenang. Air yang digunakan untuk minum, memasak, atau kebutuhan sehari-hari dapat dipastikan keamanannya. Sementara bagi pelaku usaha, hasil uji laboratorium menjadi bagian penting dalam memenuhi standar regulasi seperti Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan PP No. 22 Tahun 2021.

Tidak hanya itu, kehadiran layanan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran baru: bahwa menjaga kualitas air bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga masyarakat itu sendiri.

Direktur Utama PT Tirta Asasta Kota Depok, M.Olik Abdul Holik, menyampaikan bahwa pembukaan layanan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan akses air, tetapi juga memiliki kepastian terhadap kualitasnya. Melalui layanan laboratorium ini, kami membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menguji air yang mereka gunakan sehari-hari, baik air tanah maupun air konsumsi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk hadir lebih dekat, memberikan rasa aman, dan memastikan setiap tetes air yang digunakan benar-benar memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.

Adapun alur pengujian sampel air dibuat mudah dan transparan, yakni dengan:

1. Datang langsung ke Laboratorium Tirta Asasta Depok
2. Mengisi formulir permintaan pengujian sampel (melampirkan fotocopi KTP /NPWP)
3. Formulir kemudian di verifikasi oleh petugas
4. Pembayaran melalui rekening PT Tirta Asasta Depok (Cashless payment)
5. Penyerahan sampel air atau sampel dapat diambil oleh Petugas Laboratorium atas permintaan konsumen
6. Proses pengujian sampel
7. Hasil uji akan dikirimkan melalui email dan dapat diambil dalam bentuk fisik (Laporan Hasil Uji/LHU).

Masyarakat juga dapat melakukan konsultasi atas hasil pengujian dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah sampel diterima. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan, masyarakat dapat langsung menghubungi Laboratorium Tirta Asasta Depok melalui WhatsApp di 0857-1726-4771 (chat only).

Proses layanan yang transparan, profesional, dan mudah diakses ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk peduli terhadap kualitas air yang mereka gunakan.

Dengan dibukanya layanan ini untuk umum,Tirta Asasta Depok berharap semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa kualitas air adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan dan lingkungan. Karena pada akhirnya, air yang aman bukan hanya yang terlihat jernih tetapi yang telah teruji. (Lismi)

The post Air Bersih Bukan Sekedar Jernih: Tirta Asasta Depok Hadirkan Layanan Uji Kualitas Air untuk Masyarakat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kondisi di lapangan menunjukkan realita yang kontradiktif. Hak pejalan kaki seolah terabaikan di tengah lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Padahal, dasar hukum mengenai fungsi trotoar sudah sangat gamblang. Mulai dari PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, hingga PP No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas.

Secara spesifik, Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2015 ( beserta perubahannya melalui Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum) pada Pasal 1 ayat 34 menegaskan bahwa trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
Namun, kenyataan di Jalan Tuparev berbicara lain. Pejalan kaki justru dipaksa “bertaruh nyawa” dengan turun ke bahu jalan karena trotoar beralih fungsi. Kondisi ini menciptakan ironi hukum; di satu sisi Pasal 6 ayat 1 Perda No. 7 Tahun 2015 mewajibkan pejalan kaki berjalan di tempat yang telah ditentukan, namun di sisi lain, tempat yang dimaksud kini hampir tidak tersedia atau sulit diakses.

“Menjadi pertanyaan besar, apakah para stakeholder di Kabupaten Cirebon sudah tidak peduli lagi dengan Perda Ketertiban Umum (TIBUM) dan aturan lalu lintas? Ada apa dengan pelaksanaan Tupoksi mereka?” ungkap sebuah kritik tajam yang berkembang di masyarakat.

Publik kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah. Apakah regulasi yang dibuat hanya akan menjadi macan kertas, ataukah akan ada tindakan tegas untuk mengembalikan hak pejalan kaki? Jika pengawasan tetap lemah, maka jargon ketertiban umum hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Masyarakat tentu berharap jawaban yang pasti, bukan sekadar janji manis, apalagi membiarkan keresahan ini hanya terjawab oleh “rumput yang bergoyang”.

Sampai berita ini ditayangkannya, tim peliput sudah mencoba mengkonfirmasi kedinas terkait atau stakeholder, baik melalui WhatsApp dan kunjungan, belum menemui jawaban bahkan saat kunjungan tertahan oleh satpam.

Oleh: Krisna70 & Edi RJ
——————————

The post Menanti Taji Pemkab Cirebon: Akankan Trotoar Jalan Tuparev Kembali ke Fungsi Asalnya? appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pantauan WBN (5/5), Kepala Dinas Dukcapil Ngada, Gerardus Reo bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Nagekeo, Oskar Yoseph Amekae Sina, didampingi Kepala Rutan (Karutan) Bajawa, Panji Wicaksono mendampingi langsung kegiatan perekaman sejak awal hingga selesai.

“Kehadiran kami disini untuk memastikan bahwa semua warga negara berhak memiliki KTP elektronik (KTP-e), wajib dilayani, termasuk warga binaan. Kita memastikan semua warga binaan terdata secara sah dan valid,” ujar Kadis Dukcapil Ngada, Gerardus Reo..

Menanggapi kegiatan perekaman KTP elektronik dalam Rutan, Karutan Bajawa mengatakan bahwa kepastian pelayanan administrasi data kependudukan bagi warga binaan merupakan salah satu agenda prioritas bersama.

“Pada hari ini kita bersinergi dengan Dukcapil Ngada dan Nagekeo untuk perekaman KTP elektronik warga binaan. Ada warga binaan kami yang berasal dari Ngada maupun Nagekeo yang belum mempunyai KTP elektronik. Sebagiannya memiliki KTP tetapi kondisinya sudah rusak, serta ada juga yang KTP nya hilang. Karena itu dilakukan pendataan ulang kemudian perekaman KTP. Hak-hak sipil dan administrasi kependudukan mereka wajib diselenggarakan. Kita menjamin itu, agar setelah bebas nanti mereka pun memiliki administrasi kependudukan yang sah”, ungkap Karutan IIB Bajawa, Panji Wicaksono.

Karutan Panji Wicaksono juga memberikan apresiasi kepada Dukcapil Ngada dan Nagekeo yang telah bersinergi pro aktif melayani perekaman KTP-e di Rutan Kelas IIB Bajawa Flores, NTT.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Nagekeo, Oskar Yoseph Amekae Sina menyampaikan bahwa Dukcapil Nagekeo akan terus pro aktif melayani setiap warga Nagekeo yang telah memenuhi syarat guna memiliki KTP.elektronik.

“Dukcapil Nagekeo juga berkomitmen pro aktif melayani masyarakat memiliki KTP elektronik, tanpa kecuali termasuk warga binaan yang dari Nagekeo.  Ini merupakan bagian dari komitmen peningkatan pelayanan publik”, tutup Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Nagekeo, Oskar Yoseph Amekae Sina.

WBN

The post Penuhi Hak Sipil, Dukcapil Ngada Nagekeo dan Rutan Bajawa Rekam KTP-e Warga Binaan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

SUMBA TIMUR —WBN- Harapan akan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Sumba Timur kembali mengemuka. Di tengah tantangan geografis yang selama ini membatasi arus barang, jasa, dan mobilitas warga, rencana pembukaan jalur penyeberangan jarak jauh yang menghubungkan Surabaya, Bali, Waingapu hingga Kupang mulai menghadirkan optimisme baru.

Harapan itu mengemuka saat Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, menerima audiensi dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026). Pertemuan tersebut turut didampingi Asisten I dan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Audiensi itu bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan. Di balik pembicaraan mengenai jalur penyeberangan dan pengembangan layanan transportasi laut, tersimpan harapan besar masyarakat akan terbukanya akses ekonomi yang lebih luas bagi Pulau Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Timur.

Pihak ASDP dalam pertemuan tersebut memaparkan rencana strategis penambahan jalur penyeberangan jarak jauh yang dinilai dapat menjadi penghubung vital antara wilayah timur Indonesia dengan pusat-pusat ekonomi nasional. Jalur Surabaya–Bali–Waingapu–Kupang dipandang memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai distribusi logistik sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat antarpulau.

Bagi masyarakat Sumba Timur, transportasi laut bukan hanya soal perjalanan. Laut adalah nadi kehidupan. Dari jalur lautlah kebutuhan pokok didatangkan, hasil ternak dipasarkan, material pembangunan dikirim, hingga roda perdagangan lokal terus bergerak.

Namun selama bertahun-tahun, keterbatasan konektivitas masih menjadi tantangan besar. Biaya logistik yang tinggi sering berdampak langsung pada harga barang di pasaran. Distribusi hasil pertanian dan peternakan pun kerap menghadapi kendala akibat terbatasnya akses transportasi yang memadai.

Karena itu, rencana penambahan jalur penyeberangan tersebut disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Wakil Bupati Yonathan Hani menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan layanan transportasi laut yang dinilai strategis bagi masa depan daerah.

Menurutnya, pembangunan daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilepaskan dari penguatan konektivitas antarpulau. Infrastruktur transportasi menjadi fondasi penting untuk membuka isolasi wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN menjadi sangat penting agar program seperti ini tidak berhenti pada tahap wacana, tetapi benar-benar dapat direalisasikan,” ujar Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah daerah juga berharap pengembangan jalur pelayaran ini nantinya tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

Jika jalur tersebut terealisasi, dampaknya diperkirakan akan sangat luas. Sektor perdagangan diprediksi akan tumbuh lebih cepat karena distribusi barang menjadi lebih lancar. Pelaku usaha kecil dan menengah juga berpeluang memperluas pasar hingga ke luar daerah.

Di sektor peternakan, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Sumba Timur, konektivitas yang lebih baik akan membuka peluang distribusi ternak dan hasil turunannya secara lebih efisien. Demikian pula sektor pariwisata yang perlahan terus berkembang, diperkirakan akan mendapatkan dorongan besar dengan semakin mudahnya akses wisatawan menuju Waingapu dan wilayah sekitarnya.

Tidak hanya itu, keberadaan jalur penyeberangan jarak jauh juga diyakini dapat memperkuat posisi strategis Sumba Timur dalam jaringan transportasi regional di kawasan Nusa Tenggara.

Di tengah semangat pembangunan yang terus digaungkan pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat tentu berharap rencana tersebut tidak berhenti pada kajian dan pembahasan semata. Sebab bagi masyarakat kepulauan, konektivitas bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

Ketika akses terbuka, harga barang dapat ditekan. Ketika jalur distribusi lancar, ekonomi rakyat bergerak. Ketika mobilitas masyarakat dipermudah, kesempatan untuk berkembang pun semakin besar.

Karena itu, audiensi antara Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang menjadi lebih dari sekadar pertemuan formal. Pertemuan itu membawa harapan baru bahwa laut yang selama ini memisahkan, suatu hari justru akan menjadi jembatan yang menghubungkan peluang, pertumbuhan, dan masa depan masyarakat Sumba Timur.

✍️Asis DN

The post ASDP Temui Wabup Sumba Timur, Bahas Perluasan Akses Transportasi Laut appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Wbn Pinrang Sul-sel. Aksi pembobolan kios kembali meresahkan pedagang di pasar sentral pinrang.Dalam sepekan terakhir, tercatat beberapa kios jadi korban pembobolan dengan modus merusak gembok/rolling door

Untuk sementara data yang di himpun media WBN yang di duga merupakan korban pembobolan

-Kios Ima Asesoris Dibobol dan kehilangan uang tunai Rp2 juta. Kejadian bersamaan dengan pembobolan Kios Hajja Ida.

-Kios Hajja Jannah – Sembako Sudah dua kali dibobol dalam waktu berdekatan. Kerugian masih Masi belum bisa di pastikan.

-Kios Hajja Ida dibobol bersamaan dengan Kios Ima Asesoris.

-Penjual Kue dan Penjual Es Krim Sebelumnya juga pernah menjadi korban pembobolan di lokasi yang sama.

Para pedagang mengaku resah karena kejadian berulang dan menyasar kios-kios kecil.

“Kami harap penjagaan di perketat terutama pada malam hari, penjaga kalau bisa di tambah pintu pasar yang rusak atau tidak segerah di perbaiki.

Lanjut modal usaha kami pas-pasan, kalau dibobol begini sangat berat,” ujar salah satu korban.

Kepala pasar di konfirmasi melalui WA belum memberikan keterangan

(Mamad)

The post Marak Aksi Pembobolan Kios di Pasar Sentral Pinrang: Pedagan Resah appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Gerakan kolaborasi pembangunan daerah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama sektor swasta, dibawah kepemimpinan Bupati Raymundus Bena dan Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu, melalui agenda Temu Usaha bersama Pelaku Usaha lokal dan Investor, diyakini akan memberikan dampak positif terhadap sejumlah sektor riil pembangunan di wilayah Ngada.

Pantauan media WBN, sebelumnya pemerintah daerah setempat melaksanakan Temu Usaha Jilid I pada Bulan April 2025. Berikutnya Temu Usaha Jilid II kembali digelar pada tanggal 13-14 April 2026 di Bajawa.

Sedikitnya 23 Pelaku Usaha dan Investor ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Temu Usaha mendorong tiga bidang investasi, yakni pendidikan, ekonomi dan sosial.

Salah satu pelaku usaha yang ikut ambil bagian dalam agenda tersebut yakni PT Gaja Gora yang.dimotori oleh salah satu putra daerah Ngada, Gregorius Upi Dheo, S.H.,M.H.

Selain sebagai Direktur PT Gaja Gora, Gregorius Upi Dheo yang juga berprofesi sebagai pengacara, dalam menyampaikan perkenalan saat temu usaha di Aula Patronat Bajawa (13/4), mengatakan, PT Gaja Gora menaruh perhatian terhadap Kopi Bajawa.

“Selaku Direktur PT Gaja Gora, kami bergerak dalam bidang jasa, untuk melakukan promosi terkait Kopi Bajawa. Tujuan kami yakni untuk mendekatkan pembeli dan masyarakat dengan harga yang bersaing. Kami sudah memiliki kantor di Jakarta. Tentunya dengan kemitraan investasi kami akan terus berkembang. Selain itu, saya juga sebagai seorang pengacara, saya tertarik melakukan pendekatan hukum terkait masalah kopi Bajawa yang sering diklaim oleh wilayah lain. Kalau bicara tentang merek dan indikasi geografis, kita akan bicara tentang kopi Bajawa yang harus lebih mantap, lebih dikenal dan berdaya saing. Kami tertarik dan terlibat untuk memberikan sesuatu”, kata Greg Upi Dheo, di Aula Patronat Bajawa, (13/4).

WBN

The post Partisipasi Investasi, PT Gaja Gora Sentil Klaim Luar Terhadap Kopi Bajawa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Wilayah Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anna Maria Belang, SP menyampaikan pihaknya akan segera memberlakukan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Wilayah Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anna Maria Belang, SP saat dikonfirmasi media WBN, bertempat di ruang kerjanya di Bajawa, pada Senin (13/4/2026).

“Sekitar akhir bulan April tahun 2026 ini kita sudah terapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat. Semua kendaraan yang belum lunas pajak tidak diizinkan membeli BBM Bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Tim Satgas yang terdiri dari Petugas Samsat, Satpol PP dan Polantas akan ditempatkan di pintu-pintu masuk SPBU guna memeriksa setiap kendaraan yang hendak mengisi BBM. Jika belum lunas pajak, baik kendaraan berpelat nomor dalam daerah maupun pelat nomor luar daerah, tidak diizinkan mengisi BBM Bersubsidi. Bagi setiap kendaraan yang belum bayar pajak, silahkan isi Pertamax BBM non subsidi”, ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Wilayah Ngada NTT, Anna Maria Belang, SP (13/4).

Diketahui, Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.

Regulasi ini melarang kendaraan yang menunggak pajak untuk membeli BBM Bersubsidi di SPBU. Serta mendorong mutasi Pelat ke NTT demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Untuk Ngada nanti fokus penjagaan pada dua SPBU yakni SPBU Turekisa dan SPBU Bobou sebab BBM Subsidi ada pada dua SPBU tersebut”, tutup Anna Maria.

Kebijakan ini berlaku sama bagi seluruh kendaraan dinas pemerintah.

WBN

The post UPTD Pendapatan Daerah Ngada Akan Berlakukan Pengisian BBM Subsidi Jika Lunas Pajak  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sidrap Sulsel, Aktivis Barisan Rakyat Demokrasi mendesak Pemerintah Kabupaten Sidrap berkordinasi dengan korwil SPPG menutup dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Desakan ini muncul karena masih banyak dapur MBG yang di duga beroperasi tanpa IPAL, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Menurut Muhammad Irfan Djhuanda, keberadaan IPAL merupakan indikator penting kepatuhan terhadap standar higienitas dan regulasi lingkungan. Regulasi yang mewajibkan dapur MBG memiliki IPAL adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Dapur, yang mengharuskan semua dapur memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai.

“Jika dapur MBG tidak memiliki IPAL, maka harus dihentikan sementara sampai ada sistem pengolahan limbah yang layak. Ini langkah preventif agar tidak terjadi pencemaran dan masalah kesehatan di kemudian hari,” tegas seorang aktivis Muhammad Irfan Djhuanda,

Pemerintah diminta melakukan verifikasi lapangan dan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran, guna memastikan aktivitas produksi makanan tetap berjalan sesuai prinsip kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Sampai berita tayang pihak terkait belum ada di konfirmasi

Laporan :Muhammad Irfan Djhuanda

W B N

The post Aktivis Barisan Rakyat Demokrasi Soroti Dugaan Dapur MBG di Sidrap Tidak Miliki IPAL appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.