Peresmian jaringan listrik dilakukan oleh Wakil Bupati Ngada (Wabup) Bernadinus Dhey Ngebu, pada Rabu (15/7/2026).

Masuknya listrik ke wilayah terpencil ini, kata Wabup, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Ngada, dan PT PLN (Persero).

Meski demikian, Pemkab Ngada mengakui masih ada beberapa desa di wilayah Riung dan Riung Barat yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik.

“Sinergi semua pihak menjadi kunci. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan PLN agar seluruh masyarakat Ngada bisa menikmati listrik, prmerataan listrik pedesaan,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Berny Dhey.

Menurutnya, selain infrastruktur energi, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan ekonomi warga melalui sektor pertanian. Pemkab Ngada telah menyalurkan bibit kelapa untuk dikembangkan warga setempat.

“Jika program ini berhasil, pemerintah berjanji melanjutkan bantuan berupa bibit kakao pada tahun depan”, tambahnya.

Pada saat yang sama, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tengah melakukan survei investigasi untuk program cetak sawah rakyat di Riung Barat.

Program yang dibiayai penuh oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Riung Barat mengapresiasi langkah pemerintah. Setelah sebelumnya mendapatkan bantuan sumur bor, kini warga desa bisa menikmati listrik di rumah masing-masing. Pihaknya juga berharap pemerintah memberikan perhatian pada rehabilitasi masjid desa serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengoptimalkan lahan yang luas.

Anggota DPRD Kabupaten Ngada Dapil V mengingatkan warga agar momentum ini diikuti dengan pemanfaatan lahan produktif, khususnya untuk pengembangan komoditas jagung. Pembangunan infrastruktur dan pertanian ini diharapkan berjalan selaras dengan visi daerah, yakni Membangun Desa, Menata Kota.

WBN

The post Wabup Berni Dhey : Pemda Ngada Terus Dorong Pemerataan Listrik Pedesaan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal ini disampaikan saat merespons langsung aspirasi Warga Desa Takatunga 1, Kecamatan Golewa Selatan, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses fisik dan fasilitas dasar.

Sebagai bentuk komitmen awal, Pemkab Ngada akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk program pembangunan di desa tersebut.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Bupati Ngada Raymundus Bena seusai meresmikan jaringan listrik PLN di Desa Takatunga 1, Selasa (14/7/2026).

Bagi masyarakat setempat, kehadiran listrik menjadi momen bersejarah. Warga akhirnya bisa menikmati penerangan setelah menanti selama 81 tahun sejak Indonesia merdeka. Dalam sesi dialog yang dipandu Camat Golewa Selatan, perwakilan tokoh masyarakat, Tadeus Tena dan Hubertus Du’a, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran pemerintah daerah ke wilayah mereka.

Namun, di samping kegembiraan atas masuknya listrik, warga juga menyampaikan sejumlah keluhan penting yang selama ini menghambat aktivitas sehari-hari.

Prioritas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Masyarakat mendesak adanya perhatian serius terhadap infrastruktur jalan menuju Desa Takatunga 1.Selain itu, mereka mengusulkan pembangunan jembatan penghubung yang menjadi akses vital bagi urusan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Raymundus Bena menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

“Di tengah keterbatasan fiskal yang kita miliki, kita akan terus menata pembangunan secara bertahap,” ujar Bupati Raymundus.

Warga Sepakat Gunakan Anggaran untuk Jalan

Bupati Raymundus meminta masyarakat desa untuk bermusyawarah dan menentukan sendiri prioritas penggunaan dana Rp 1 miliar yang akan dialokasikan pemerintah.

“Saya minta masyarakat desa ini duduk bersama, silakan sepakati bersama, kira-kira dari satu miliar tersebut mau digunakan untuk apa. Utamakan kebutuhan, bukan keinginan,” tegasnya.

Merespons tawaran tersebut, sejumlah tokoh masyarakat menyatakan sepakat untuk memprioritaskan anggaran tersebut pada perbaikan akses jalan.

Menurut warga, peningkatan kualitas jalan merupakan kebutuhan paling mendesak saat ini untuk membuka isolasi wilayah.

Sebelumnya dikabarkan media WBN, Desa Terisolir Takatunga 1 Ngada umumkan bebas stunting, Bupati siap beri hadiah.

WBN

The post Bangun Bertahap, Pemda Ngada Akan Anggarkan Rp1 M Untuk Takatunga 1 appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Untuk pertama kalinya, wilayah pedalaman tersebut kini dialiri listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Momentum bersejarah ini ditandai dengan peresmian program Listrik Masuk Desa oleh Bupati Ngada Raymundus Bena di Kampung Hedhapoma, pada Selasa (14/7/2026).

Bersamaan dengan peresmian tersebut, Bupati juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Takatunga 1.

Bupati Raymundus menyatakan bahwa penyediaan akses listrik ini merupakan perwujudan komitmen pemerataan pembangunan bersama Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu.

Menurutnya, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, daerah, provinsi, pusat, hingga anggota legislatif.

“Hari ini kita patut bersyukur atas hadirnya layanan listrik yang telah lama dinantikan. Saya berpesan agar kehadiran listrik ini mampu meningkatkan kreativitas ekonomi masyarakat. Tangkaplah ini sebagai peluang memajukan perekonomian keluarga,” ujar Bupati Raymundus.

Ia menambahkan, Kampung Hedhapoma memiliki potensi komoditas perkebunan yang tinggi, mulai dari kakao, cengkeh, pala, kopi, hingga kemiri. Akses energi diharapkan dapat mempercepat pengolahan hasil bumi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Daerah Pemilihan Golewa Raya, Benediktus Lagho, turut menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang berhasil menuntaskan persoalan menahun ini.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa Hedhapoma masih menghadapi tantangan pembangunan yang besar sebagai wilayah terisolasi.

“Hari ini adalah lembaran sejarah baru. Namun, kami juga memberikan catatan serius untuk pekerjaan rumah ke depan, terutama perbaikan kelayakan akses jalan dan pembangunan jembatan. Infrastruktur itu sangat penting untuk mempermudah akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Benediktus Lagho.

Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Takatunga 1 Siprianus Jaja mengungkapkan rasa haru dan terima kasihnya atas perhatian pemerintah daerah dan PLN terhadap warga pedalaman.

Selain listrik, ia berharap pembangunan Poskesdes yang mulai berjalan dapat segera diikuti dengan penempatan tenaga kesehatan yang menetap.

“Ini kebanggaan besar bagi kami. Selain listrik yang menyala, kami juga berharap ke depan pemerintah daerah menempatkan tenaga kesehatan di Poskesdes baru ini untuk mendekatkan pelayanan medis kepada masyarakat desa,” tutur Siprianus.

WBN

The post 81 Tahun Merdeka, Listrik PLN Terangi Pedalaman Hedhapoma Ngada NTT appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, didampingi Wakil Bupati Yonathan Hani, bersama jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, para kepala desa, penyuluh pertanian, ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Program yang berasal dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian ini mengalokasikan pembangunan sawah baru seluas 935 hektare di Kabupaten Sumba Timur dengan dukungan anggaran mencapai Rp32 miliar. Nilai investasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas lahan produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi pedesaan yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuwali menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis menuju swasembada pangan. Namun, lebih dari itu, program ini harus mampu mengubah kehidupan petani menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan hasil produksi, terbukanya kesempatan kerja, dan bertambahnya pendapatan keluarga.

Selama bertahun-tahun, banyak petani di Sumba Timur menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan produktif, ketergantungan pada pertanian tadah hujan, serta rendahnya produktivitas akibat minimnya infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan petani dan terbatasnya kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, program cetak sawah menjadi jawaban atas persoalan mendasar tersebut. Dengan bertambahnya areal persawahan, peluang meningkatkan produksi beras akan semakin besar. Petani yang sebelumnya hanya mampu menanam satu kali dalam setahun berpeluang meningkatkan intensitas tanam apabila didukung sistem irigasi dan pengelolaan air yang baik. Produksi yang meningkat berarti pendapatan yang bertambah dan ekonomi desa yang semakin bergerak.

Efek berganda dari pembangunan pertanian juga sangat luas. Ketika produksi meningkat, aktivitas ekonomi di pedesaan ikut tumbuh. Permintaan terhadap benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, jasa transportasi, hingga perdagangan hasil panen akan semakin tinggi. Perputaran ekonomi tersebut menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi terutama pada komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas pelaksanaannya. Transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan sekadar menghasilkan proyek fisik.

Ia mengajak pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program sehingga tepat sasaran dan menghasilkan lahan sawah yang benar-benar produktif.

Sosialisasi ini juga menjadi momentum menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemanfaatan lahan setelah pembangunan selesai. Kesamaan pemahaman sangat penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan yang dapat mengurangi efektivitas program.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional, perluasan lahan pertanian menjadi langkah yang semakin relevan. Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi lahan yang luas untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Dengan pengelolaan yang baik, daerah ini berpeluang menjadi salah satu lumbung pangan di Nusa Tenggara Timur.

Namun, pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada pencetakan sawah semata. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan program melalui penyediaan jaringan irigasi, akses pupuk, benih unggul, pendampingan teknologi budidaya, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar bagi hasil panen petani. Tanpa dukungan tersebut, lahan yang telah dicetak berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Program cetak sawah ini diharapkan menjadi titik awal transformasi pertanian Sumba Timur. Ketika lahan produktif bertambah, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terangkat, maka cita-cita mewujudkan ketahanan pangan tidak lagi menjadi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan pertanian sejatinya bukan hanya tentang membuka lahan baru, tetapi membuka masa depan baru bagi petani. Dari sawah-sawah yang dibangun hari ini, diharapkan lahir generasi petani yang lebih mandiri, desa-desa yang lebih sejahtera, serta Kabupaten Sumba Timur yang semakin kuat sebagai daerah agraris yang mampu menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
(Asis DN )

The post Cetak Sawah 935 Hektare, Sumba Timur, Menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah nyata ini ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK HAM) Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan, bersama Komisioner KPAI, Dian Sasmita, dan Tenaga Ahli Bidang TPPO, Martinus Gabriel Goa, ke Waingapu. Rombongan disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, S.H., M.Si., di Bandara Umbu Mehang Kunda.

Agenda utama tim gabungan ini difokuskan pada dua titik krusial. Pertama, rombongan mengunjungi Rumah Perlindungan Anak untuk meninjau langsung pelayanan pemulihan psikologis, bantuan hukum, dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak korban eksploitasi.

Selanjutnya, rombongan meninjau kegiatan Youth Camp di Pantai Londa Lima yang diikuti oleh sekitar 500 anak dan remaja. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi interaktif mengenai hak anak, bahaya modus TPPO melalui media sosial, serta mitigasi kekerasan sejak dini.

Dirjen PDK HAM menekankan bahwa perdagangan orang saat ini tidak lagi menyasar kota besar, melainkan wilayah kepulauan dan daerah berkembang dengan memanfaatkan faktor kemiskinan dan rendahnya literasi. Oleh karena itu, pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan harus melibatkan sinergi dari level keluarga, sekolah, tokoh adat, hingga pemerintah desa.

Kerja sama antara pusat dan daerah di Sumba Timur ini diharapkan menjadi pemantik penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas aparat, dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Upaya ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, melainkan dari sejauh mana negara hadir melindungi martabat dan keselamatan warganya.
——————————
Kontributor: Azis DN
Editor: Ndra

The post Sinergi Pusat-Daerah di Sumba Timur: Memperkuat Benteng Perlindungan Anak dari TPPO appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Program yang diintegrasikan melalui kebijakan Murni Kasih di bawah kepemimpinan Bupati Raymundus Bena dan Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu ini dinilai mampu memperkuat akar budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah.

Salah satu tokoh adat, Martinus Pea, Ketua Suku sekaligus pemilik Sao Kopa Rade dan Sao Leka Bero di Desa Tiwu Toda, Kecamatan Golewa mengatakan secara terbuka kesan dan penilaiannya atas program Pemda Ngada.

Saat menggelar upacara adat Ka Sao yang dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah daerah pada Selasa (30/6/2026), Martinus menyatakan bahwa kehadiran pemerintah memberikan rasa pengakuan yang nyata bagi masyarakat adat.

“Program ini sangat baik dan kami mendukung agar terus dilanjutkan oleh siapapun pemimpin daerah ini ke depan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan pemahaman bahwa adat budaya adalah akar dari masyarakat Ngada. Kami merasa pemerintah tahu cara menghargai dan menyatu dengan tradisi kami,” ujar Martinus.

Secara teknis, Program Murni Kasih berfungsi sebagai payung kebijakan sosial budaya Pemerintah Kabupaten Ngada. Lewat program ini, komunitas adat mendapatkan pengakuan hukum, upaya pelestarian yang terstruktur, hingga bantuan fasilitasi finansial yang terukur untuk mendukung pelaksanaan ritual adat.

Sinkronisasi Sektor Pariwisata

Rangkuman media ini, sebelumnya Bidang Kebudayaan Kabupaten Ngada menjelaskan, dukungan terhadap ritus Ka Sao bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis daerah untuk mengakui eksistensi budaya dan hak asal-usul suku-suku di Ngada.

Lebih jauh, program ini ditargetkan mampu merekonstruksi kampung-kampung adat yang interaksinya erat dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Langkah hilirisasi budaya ini juga dinilai selaras dengan visi kementerian di tingkat pusat yang mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam ekosistem kebudayaan nasional.

Apresiasi senada turut disampaikan oleh tim akademisi dari Universitas Brawijaya Malang dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sedang melakukan penelitian di Ngada. Mereka adalah Dr. Nia Kurniasi, Dr. Rismawan Sumarwan, dan Fajar Hidayat, M.Si.

“Adat budaya di Ngada luar biasa karena tradisinya masih sangat kental dan lestari. Kami beruntung bisa menyaksikan langsung keunikan ini di tengah agenda riset kami,” kata perwakilan tim akademisi tersebut.

Menurut mereka, kolaborasi antara komitmen masyarakat dalam menjaga tradisi dan kehadiran dari pemerintah daerah merupakan praktik baik yang patut dipertahankan demi keberlanjutan warisan budaya takbenda di Indonesia.

“Di Jawa sejumlah pemimpin mengambil peran posisi sama terhadap segmen kebudayaan. Memang harus demikian jika pemerintah memandang adat budaya adalah aset yang harus disentuh secara nyata. Pembangunan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan menguatkan”, tutup mereka.

WBN

The post Kata Tokoh Adat dan Akademisi Untuk Program Ka Sao Pemda Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pemerintah daerah juga sedang mengkaji regulasi dan peluang demi terus memberikan dukungan anggaran secara tepat sasaran jika PSN berhasil maju satu langkah ke Liga 3 Nasional.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu kepada wartawan di Bajawa, Selasa (30/6/2026).

Penegasan ini muncul setelah klub berjuluk Laskar Jaramasi tersebut berhasil memetik kemenangan 2-1 atas Unaaha FC pada laga pertama Babak 8 Besar.

Kemenangan krusial ini membuka peluang besar bagi PSN Ngada untuk menembus target maksimal, yaitu lolos ke Liga 3 Nasional sebagai wakil dari NTT.

“Untuk Liga 4 ini, secara anggaran kami memberikan dukungan penuh karena PSN adalah klub kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Daerah Ngada. Kami berharap dukungan ini dapat membawa PSN maju satu langkah lagi ke Liga 3 Nasional,” ujar Bernadinus.

Meski berkomitmen penuh, Bernadinus menambahkan bahwa Pemkab Ngada harus tetap berhati-hati dan menelaah aturan yang berlaku di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Langkah ini penting agar mekanisme bantuan anggaran daerah tidak menabrak regulasi formal keolahragaan maupun keuangan daerah.

Selain mengandalkan APBD, lanjutnya, Pemkab Ngada juga berencana membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan perwakilan masyarakat.

Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu optimis sinergi lintas sektor akan mampu menjaga stabilitas finansial klub selama mengarungi kompetisi di tingkat nasional.

WBN

The post Lompatan PSN Ngada di Liga Nasional, Pemda Ngada Pastikan Tak Tinggal Diam appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tenaga kontrak ini berlangsung khidmat. Harganas tahun ini menjadi momentum refleksi bahwa keluarga modern sedang menghadapi tantangan paling berat sepanjang sejarah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ratu Wulla membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN RI, Dr. H. Wahiji, S.Ag., M.Pd. Pidato itu menegaskan bahwa Harganas bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan pengingat untuk memperkuat fondasi keluarga sebagai benteng pertama pembentukan karakter manusia Indonesia.

Era VUCA dan Ancaman Layar Gawai
Dunia saat ini berada dalam situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), sebuah era yang ditandai oleh perubahan cepat, ketidakpastian tinggi, persoalan kompleks, dan situasi yang sulit diprediksi.

Jika dahulu ancaman terhadap keluarga datang dari luar rumah, kini ancaman itu justru menyusup melalui telepon pintar di genggaman. Disrupsi teknologi, derasnya arus informasi tanpa filter, hingga ancaman kejahatan siber telah mengubah wajah kehidupan domestik. Anak-anak dapat mengakses informasi tanpa batas, sementara orang tua kerap lebih sibuk menatap layar gawai dibandingkan berinteraksi dengan anak.
Apabila keluarga kehilangan fungsinya sebagai tempat bertumbuhnya kasih sayang dan komunikasi yang sehat, teknologi akan berubah dari alat pembangunan menjadi pintu masuk berbagai persoalan sosial.

Bonus Demografi: Kesempatan Emas atau Bencana?
Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dominasi penduduk usia produktif merupakan peluang besar untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Namun, peluang ini tidak datang otomatis.
Tanpa kualitas SDM yang unggul, bonus demografi justru berisiko menjadi beban nasional, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, hingga konflik sosial. Oleh karena itu, pembangunan keluarga harus dipandang sebagai investasi strategis yang menentukan masa depan ekonomi, sosial, dan stabilitas bangsa.
Tiga Pilar Keluarga yang Utama
Untuk mewujudkan Indonesia Emas, keluarga wajib memperkuat tiga fondasi utama:

1. Kesehatan: Melalui percepatan penurunan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
2. Pendidikan Karakter: Mengembalikan keluarga sebagai sekolah pertama untuk menanamkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Ketahanan Mental dan Spiritual: Agar generasi muda tumbuh kuat menghadapi tekanan zaman tanpa kehilangan nilai moral.

Sentilan untuk Peran Ayah dan Fenomena Meja Makan yang Sunyi
Pidato Menteri juga memberikan ajakan menyentuh bagi para ayah agar hadir secara emosional, bukan hanya secara fisik. Fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam pengasuhan kini menjadi perhatian serius. Banyak ayah bekerja keras memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi lupa memberikan waktu, perhatian, dan komunikasi.

Para orang tua diimbau untuk meletakkan telepon genggam saat berada di rumah demi mengembalikan kehangatan keluarga. Fenomena satu keluarga duduk di meja makan yang sama namun saling tenggelam dalam layar gawai harus dihentikan. Kesunyian yang hanya diisi oleh suara notifikasi tersebut secara perlahan membunuh komunikasi orisinal antaranggota keluarga.
Pembangunan Tidak Cukup dengan Jalan dan Gedung
Di akhir pidato, Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari panjangnya jalan atau megahnya gedung.

“Keluarga adalah hulu dari seluruh pembangunan. Dari keluarga lahir pemimpin, guru, dokter, hingga seluruh SDM yang menentukan masa depan bangsa. Jika hulunya kuat, maka hilirnya pun akan kuat,” tegas Ratu Wulla.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada ketahanan keluarga sebagai investasi jangka panjang daerah. Bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh anggaran, tetapi oleh keluarga yang kuat, orang tua yang hadir, serta anak-anak yang tumbuh dengan keteladanan.
✍️ Asis DN
Kontributor WBN SUMBA
—————————

The post Harganas ke-33 SBD: Saat Meja Makan Sunyi dan Gadget Mengancam Fondasi Keluarga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kepastian ini menguat pasca kunjungan lapangan yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah setempat. Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, SH, Sekretaris Daerah Drs Immanuel Ndun, M.Si, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi langsung tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) saat meninjau lokasi lahan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Selasa (23/6/2026).

Lahan seluas 10 hektar yang ditinjau tersebut berada di wilayah ulayat Suku Dhawe (Tanah Kapi Sa’o Tongananga). Tanah ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah sejak Nagekeo masih bernaung di bawah kabupaten induk, Ngada.

Selain untuk Kantor Kejaksaan Negeri, kawasan strategis tersebut pada mulanya diproyeksikan untuk pembangunan Kantor Polres Nagekeo, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Mbay, Gedung Perpustakaan, dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekretaris Daerah Nagekeo mengonfirmasi bahwa kunjungan kerja pihak Kejati NTT ini dilakukan di sela-sela agenda menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi NTT ke-31 di Nagekeo.

“Usai menghadiri kegiatan utama, pihak Kejati mengajak kami untuk melihat langsung lokasi lahan yang dialokasikan bagi kejaksaan. Pihak Kejati menilai lokasinya sangat strategis,” ujar Sekretaris Daerah saat dihubungi, Sabtu (27/6/2026).

Dalam peninjauan tersebut, pihak Kejati menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung di Jakarta. Langkah ini diambil agar pengusulan anggaran dan proses konstruksi fisik gedung kejaksaan di Nagekeo dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Proses peninjauan lapangan yang berlangsung dari pukul 15.48 hingga 18.28 WITA tersebut berjalan lancar dengan pengawalan dari Kepolisian Resor Nagekeo.

Kehadiran fasilitas penegakan hukum baru ini diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo.

WBN – Wil

The post Setelah Sekian Lama, Nagekeo Bersiap Miliki Kantor Kejaksaan Sendiri appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Mewakili Bupati Sumba Timur, Sekretaris Daerah Umbu Ngadu Ndamu, S.H., M.Si., menerima langsung tim KKN-PPM UGM dalam audiensi dan pemaparan program kerja di Ruang Rapat Bupati. Pertemuan strategis ini bertujuan menyatukan visi antara pemerintah daerah dan akademisi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

Tahun ini, UGM kembali memilih Kecamatan Kanatang dan Kecamatan Matawai La Pawu sebagai lokasi pengabdian. Langkah ini mempertegas komitmen kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mengoptimalkan potensi pedesaan Sumba Timur.
Tema yang diusung adalah “Penekanan Angka Stunting melalui Penguatan Kedaulatan Pangan Lokal Mandiri Berbasis Pertanian, Peternakan, dan Perikanan serta Edukasi Kesadaran Kesehatan dan Pendidikan”. Fokus ini diambil karena stunting berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Pendekatan UGM melalui penguatan pangan lokal dinilai sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Di sektor kesehatan, program “Genting Sehat Desa” dihadirkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup bersih, pemenuhan gizi, sanitasi, dan pencegahan stunting sejak dini.
Tidak hanya kesehatan, mahasiswa UGM juga mendorong sektor ekonomi dan digitalisasi. Melalui program “Jelita Kanatang”, pelaku usaha desa dibimbing memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar produk lokal hingga ke tingkat nasional dan internasional. Sementara itu, program “Agroindustri Kreatif Kanatang” memberikan nilai tambah pada hasil pertanian, peternakan, dan perikanan mentah menjadi produk olahan siap jual.
Pada sektor pendidikan, program “Kanatang Mengajar” hadir untuk membangun karakter generasi muda melalui pembelajaran berbasis lingkungan dan kreativitas.

Di Kecamatan Matawai La Pawu, pengembangan potensi diarahkan ke Desa Katikutana dan Desa Prai Bokul. Kedua desa ini memiliki kekayaan alam melimpah yang berpotensi menjadi motor ekonomi melalui sektor agrowisata, pertanian, dan peternakan berbasis teknologi tepat guna.

Sekretaris Daerah, Umbu Ngadu Ndamu, mengapresiasi kepercayaan UGM yang konsisten memilih Sumba Timur. Ia menegaskan program-program mahasiswa sangat selaras dengan agenda prioritas pemda, khususnya dalam penurunan stunting dan pemberdayaan ekonomi. Umbu menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh.
Keberhasilan KKN ini tidak diukur dari banyaknya seremoni, melainkan dari dampak nyata yang ditinggalkan bagi masyarakat. Sinergi antara Pemkab Sumba Timur dan UGM diharapkan menjadi fondasi kuat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tangguh, dan berdaya saing di masa depan.
——————————
✍️Asis DN
Kontributor WBN SUMBA
——————————

The post Pemkab Sumba Timur dan KKN UGM Bersinergi Bangun Kemandirian Desa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.