Acara yang dihadiri ribuan warga dan jajaran pejabat daerah ini menjadi bukti nyata lestarinya akar budaya Jawa di tengah era modernisasi. Pesta rakyat ini digelar dalam rangka memperingati dua momen penting sekaligus, yakni Tahun Baru Islam 1448 H dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Bekerja sama dengan sejumlah sponsor, panitia menghadirkan dhalang kenamaan asal Meles, Adimulyo, Kebumen, yaitu Ki Panggung Bayu Aji, yang membawakan lakon “Antasena Krida”. Lakon ini sengaja dipilih karena syarat akan pesan moral tentang keberanian dan keadilan yang relevan dengan semangat kemerdekaan.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat lintas generasi yang memadati lapangan balai desa sejak sore hari. Acara dibuka secara khidmat dengan sambutan dari Ketua Panitia, Margijono, A.M., diikuti Kepala Desa Kejawang, Sadimin, serta Camat Sruweng.Turut hadir memberikan sambutan jajaran tokoh legislatif dan eksekutif, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Fraksi PDIP Fitria Handini, S.H., Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Fraksi PKB Solichudin, serta Wakil Bupati Kebumen H. Zaeni Miftah.

“Peringatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai sejarah dan budaya kita. Kegiatan semacam ini harus terus didukung karena merupakan jati diri bangsa,” ujar H. Zaeni Miftah

dalam sambutannya.Prosesi dimulainya pagelaran ditandai dengan penyerahan tokoh wayang secara simbolis dari Kepala Desa kepada Ki Dhalang Panggung Bayu Aji untuk memulai pertunjukan semalam suntuk.

Kemeriahan malam tersebut semakin lengkap dengan adanya pertunjukan kesenian Tayuban yang menambah keakraban antarwarga.Ketua Panitia mengapresiasi sinergi yang baik antara pihak swasta selaku sponsor, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat yang menyukseskan acara ini. Melalui pagelaran “Antasena Krida”, Desa Kejawang tidak hanya menyajikan tontonan, tetapi juga tuntunan bagi generasi muda agar tidak melupakan akar sejarah dan budayanya. (Arief)

The post Wakil Bupati Kebumen di Pagelaran Wayang Kejawang: Momentum Refleksi Jatidiri Bangsa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap guna mempercepat pemulihan pascabencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada, Emanuel Kora, menjelaskan bahwa pembaruan data penyaluran tersebut tercatat hingga Jumat (28/8/2026) pukul 13.41 WITA.

“Bantuan yang kami salurkan mencakup kebutuhan pokok harian, perlengkapan sanitas, hingga fasilitas penunjang pengungsian,” ujar Emanuel kepada wartawan.

Jenis logistik yang didistribusikan meliputi bahan pangan seperti beras, mi instan, telur, sayuran, sereal, dan daging rendang siap saji. Selain itu, petugas juga menyalurkan paket khusus untuk kelompok rentan, seperti makanan tambahan bagi balita serta ibu hamil.Untuk kebutuhan non-pangan, posko darurat telah mengirimkan tenda, kasur lipat, selimut, genset portable, toilet portabel, hingga perlengkapan kebersihan diri (hygiene kit).

Sebaran Distribusi

Hingga saat ini, logistik telah menjangkau 11 kecamatan di Kabupaten Ngada. Kecamatan Jerebuu masih nol.

1. Aimere = 1159
2. ⁠Inerie = 80
3. ⁠Jerebuu = 0
4. ⁠Golewa = 507
5. ⁠Golewa Selatan = 1045
6. ⁠Golewa Barat = 415
7. ⁠Bajawa = 708
8. ⁠Bajawa Utara = 683
9. ⁠Wolomeze = 762
10. ⁠Riung = 1461
11. ⁠Riung Barat 769
12. ⁠Soa = 100

WBN

The post Pascabencana Gempa Flores : Hingga 28 Agustus Ngada Salurkan 7.689 Paket Bantuan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan laporan resmi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian per Kamis (27/8/2026), sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan harga dan penyusutan disparitas yang signifikan.

Pemantauan berkala tersebut menyasar 15 toko mitra di wilayah Manggarai Timur, yang terdiri dari 11 minimarket atau toko besar serta 4 toko bangunan. Hasil pemantauan menunjukkan tren positif pada komoditas minyak goreng dan mi instan.

Di kedua komoditas ini, ketimpangan harga antar-toko berhasil dipangkas.Salah satu penurunan harga terdalam terjadi pada minyak goreng kemasan satu liter merek Minyak Kita.

Rata-rata harga komoditas ini turun 28,9 persen, dari Rp 19.000 menjadi Rp 13.500 per liter. Harga terendah ditemukan di Toko Ritalux dengan harga Rp 10.000 per liter. Penurunan juga terjadi pada Minyak Bimoli Premium (1 liter) dari rata-rata Rp 28.833 menjadi Rp 27.178 per liter. Harga terendah untuk merek ini berada di angka Rp 23.000 di Toko Pancaran I.

Selain minyak goreng, disparitas harga mi instan (Indomie 1 dos) ditekan dari 52,17 persen menjadi 1,69 persen. Rata-rata harga per dos turun dari Rp 121.200 menjadi Rp 119.000. Sementara itu, harga komoditas pangan utama lain seperti beras premium dan telur ayam ras terpantau stabil. Beras merek SUMO bertahan di rata-rata Rp 21.950 per kilogram dengan selisih harga antartoko sebesar 4,1 persen.

Adapun telur ayam ras stabil di angka Rp 55.888 per papan.Lonjakan harga gulaMeski mayoritas harga kebutuhan pokok melandai, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada komoditas gula pasir kemasan (1 kg).

Rata-rata harga gula pasir justru naik dari Rp 18.425 menjadi Rp 21.000 per kilogram.Pemerintah juga menemukan adanya disparitas harga yang cukup tinggi, mencapai 44,4 persen untuk komoditas ini.

Sebagai perbandingan, Toko Wiwaha menjual seharga Rp 18.000, sedangkan Manggarai Mart menjual dengan harga tertinggi mencapai Rp 26.000 per kilogram.Ketimpangan serupa terjadi pada produk susu bubuk SGM 400 gram.

Ditemukan selisih harga mencapai 42,8 persen antara Indomaret Borong (Rp 45.500) dan Widy Kembur (Rp 65.000). Merespons temuan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur menegaskan akan mengambil langkah konkret untuk melindungi konsumen.

Pihak dinas dijadwalkan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Sidak difokuskan pada toko-toko yang menjual gula pasir kemasan jauh di atas rata-rata pasar atau Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain sidak, Pemkab Manggarai Timur juga akan memperkuat penyeimbangan rantai pasok minyak goreng dan beras demi menjaga stabilitas harga jangka panjang.

WBN

The post Intervensi Pasar Pemkab Manggarai Timur Mulai Redam Disparitas Harga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pinrang yang mewakili Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pinrang.

Turut hadir perwakilan Kapolres Pinrang, Dandim 1404/ Ketua DPRD, serta jajaran Forkopimda lainnya, pimpinan OPD, pelaku UMKM dan undangan.

Kegiatan yang dikemas dalam program DigitalTalk ini mengusung tema “Platform Pembayaran Digital Karya Putra Sulawesi Selatan”. SAKU SULTAN diperkenalkan sebagai solusi pembayaran digital terintegrasi untuk mendukung transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah, layanan publik, hingga transaksi UMKM di Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pinrang menyampaikan apresiasi atas hadirnya inovasi digital asli daerah. Ia menilai SAKU SULTAN insyaallah bisa berjaya dan sukses kelak kedepannya,sejalan dengan program percepatan digitalisasi daerah dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).

“Pemerintah Kabupaten Pinrang sangat mendukung hadirnya platform digital karya anak daerah sendiri. Ini adalah langkah maju untuk mewujudkan transaksi yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Pinrang,” ujar Wakil Bupati dalam sambutanya.

Dengan adanya SAKU SULTAN, diharapkan Kota Pinrang menjadi salah satu pionir daerah di Sulsel yang menerapkan ekosistem pembayaran digital secara menyeluruh.

Mamad

The post Gala Lunch SAKU SULTAN di Kota Pinrang, Dorong Digitalisasi Pembayaran Karya Anak Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah cepat dinilai perlu guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang saat ini tengah menghadapi situasi darurat bencana.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh salah satu Penasihat FORJA, Aurelius Do’o, kepada Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu.

Menurut Aurel, berdasarkan pantauan lapangan hingga Kamis (27/8/2026), terdapat indikasi kenaikan harga sepihak oleh sejumlah pelaku usaha. Kondisi ini mulai memicu keresahan di tengah masyarakat yang sedang kesulitan.

“Kami menangkap adanya kekhawatiran warga terkait penyesuaian harga sepihak dari pelaku usaha di tengah masa darurat ini. Situasi ini membutuhkan intervensi dan respons cepat dari pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak sosial baru,” ujar Aurel.

Mirip senada disampaikan Ketua FORJA. Robertus Belarminus Radho. Ia menilai, krisis pasca gempa biisa mengakibatkan anomali sektor ril lainnya di daerah, maka negara jangan terlambat hadir terhadap segala urusan itu.

Merespons masukan tersebut, Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, menyatakan apresiasinya atas fungsi kontrol yang dijalankan oleh rekan-rekan media.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera mengkaji situasi lapangan dan merumuskan langkah penanganan yang tepat.

“Aspirasi dari mitra pers sudah kami terima dan segera kami evaluasi untuk menentukan langkah taktis selanjutnya. Saat ini, fokus kami memang terbagi dengan penanganan darurat bersama BNPB, namun stabilitas harga pokok tetap menjadi prioritas. Penjelasan resmi terkait kebijakan ini akan kami sampaikan dalam waktu dekat,” ungkap Wakil Bupati Bernadinus.

WBN

The post Forum Jurnalis Ngada Minta Pemerintah Daerah Pantau Lonjakan Harga Pokok Pascabencana appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bertempat Di wisata Anjreman Desa Kliwed yang dikelola oleh Pokdarwis Desa Kliwed, Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

Ketua Pokdarwis Kliwed Hery Susanto yang akrab disapa Bang Ay dalam wawancaranya mengatakan “Alhamdulillah beberapa elemen masyarakat hadir dalam kegiatan ini, diantaranya pelajar dari SMK 1 Sukagumiwang, Perwakilan Pemuda dari setiap Desa, dan perwakilan dari setiap aparatur desa, di Kecamatan Kertasemaya yang mengikuti pelatihan tanggap darurat Kebencanaan, diharapkan kedepan team relawan tanggap darurat ini ketika terjadi bencana di Kecamatan Kertasemaya dapat terjun kelokasi secara cepat” Paparnya.

Dalam Acara pembukaan Pembina ERT Alan Sukma Jaya, dihadapan para peserta yang mengikuti, menyampaikan tujuann membentuk team Relawan guna Membentuk dan membina masyarakat agar memiliki kapasitas mandiri dalam menghadapi ancaman bencana.

Selain Pembina ERT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu Dadang Oce iskandar, juga hadir sekaligus menbuka kegiatan pelatihan juga berpeasan agar seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan secara bersungguh sungguh.

Camat Kertasemaya Andri M. Shaleh, A.P., M.Si, yang hadir dilokasi kegiatan Wisata Anjreman menyampaikan “Semoga Pengelola Pokdarwis dapat meningkatkan kepasitasnya dalam penyelamatan bencana, apalagi wisata yang dikelola adalah wisata air, pelatihan ini menjadi nilai tambah bagi pariwisata yang di dikelola, karena ada team keselamatan yang sudah terlatih, serta pada umumnya untuk wilayah Kecamatan Kertasemaya sendiri, akan sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, apalagi di Kliwed dijadikan Posko guna menanggapi respon ketika bencana dikecamatan Kertasemaya terjadi, tetapi semoga saja tidak pernah terjadi” Paparnya.

Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dari tgl 25-26 Agustus 2026, dihari kedua BASARNAS Cirebon Hadir secara langsung guna melatih peserta melakukan peaktek Water rescue, sebuah rangkaian tindakan, teknik, dan keterampilan pertolongan untuk menyelamatkan korban yang menghadapi bahaya atau risiko tenggelam di lingkungan perairan, seperti sungai, danau, banjir, atau laut.

Salah satu Peserta Dede Respati, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat, karena ilmu ilmu yang di dapat dari kegiatan ini dapat menjadi bekal kita dalam menghadapi situasi darurat
(D.Res)

The post Pokdarwis Kliwed Gandeng ERT, BPBD dan BASARNAS, Adakan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana. appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam acara tersebut, Abah Anton tampak hadir mendampingi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM).Acara peresmian yang berlangsung khidmat ini diselenggarakan oleh Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) yang berkolaborasi dengan Buddha Tzu Chi Jabar di bawah pimpinan Herman Wijaya.Sejumlah tokoh penting dan pejabat publik turut hadir memeriahkan peresmian ini. Di antaranya adalah Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRC) untuk Indonesia, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

Selain itu, hadir pula Wali Kota Bandung, Kang Farhan, serta para tokoh Sunda terkemuka seperti Ceu Popong dan Prof. Didi dari Paguyuban Pasundan. Dari kalangan tokoh Tionghoa Jawa Barat, tampak hadir Ko Sugianto, Ko Leon (INTI), Ko Chandra (BTC), beserta jajaran tokoh Tionghoa lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Jabar KDM menyatakan bahwa masyarakat Sunda harus menyadari bahwa kebudayaan Tionghoa saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan budaya Sunda.”Budaya Tionghoa harus mampu memperkaya budaya Sunda. Dengan hadirnya Pusat Budaya Tionghoa di Bandung ini, diharapkan terjadi kolaborasi, sinergi, serta akulturasi yang kuat, sehingga mampu menjadi identitas dan kekayaan budaya Sunda di masa kini,” ujar KDM.Senada dengan Gubernur, Ketua Masda Jabar Abah Anton Charliyan menambahkan bahwa pendekatan budaya merupakan instrumen terbaik untuk menyatukan masyarakat tanpa memandang sekat ras, etnis, maupun agama. Melalui wadah ini, ia berharap masyarakat Tionghoa dan Sunda dapat hidup lebih berdampingan, rukun, dan guyub.”Di negara kita yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, sudah bukan zamannya lagi mengotak-ngotakkan masyarakat ke dalam istilah mayoritas dan minoritas. Melalui kebudayaan, kita semua melebur menjadi satu, yaitu Bangsa Indonesia,” tegas Abah Anton.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan sesi kunjungan bersama ke Museum Pusat Budaya Tionghoa. Seluruh tamu undangan yang hadir ditutup dengan agenda makan siang bersama sembari menikmati berbagai pertunjukan seni dan pagelaran budaya Tionghoa yang memukau.

Seluruh tamu undangan yang hadir ditutup dengan agenda makan siang bersama sembari menikmati berbagai pertunjukan seni dan pagelaran budaya Tionghoa yang memukau.
——————————

Editor ndra

The post Peresmian Pusat Kebudayaan Tionghoa Jabar, KDM dan Abah Anton Tegaskan Tidak Ada Lagi Istilah Mayoritas-Minoritas appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah darurat ini diambil untuk menjamin kelancaran mobilitas kendaraan evakuasi, distribusi logistik, dan operasional relawan selama masa tanggap darurat.

Relaksasi menyasar kendaraan berpelat nomor luar NTT yang membawa bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025, kendaraan nonsub wilayah NTT (di luar kode DH, EB, dan ED) serta kendaraan yang menunggak pajak dilarang atau dibatasi mengisi Pertalite dan Solar bersubsidi.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, instruksi kelonggaran ini sudah diberlakukan sejak hari pertama pascagempa, yakni Sabtu (15/8/2026).

Menurut dia, regulasi dalam situasi normal tidak boleh menghambat percepatan penanganan bencana di lapangan.

“Sejak hari pertama terjadinya gempa Flores, sudah saya perintahkan untuk direlaksasi di seluruh Flores terkait penanganan dampak gempa,” kata Melkiades dalam siaran pers di Kupang, Senin (24/8/2026).

Melkiades menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara selama masa tanggap darurat dan pemulihan, bukan pencabutan permanen atas Pergub Pengendalian BBM.

Pemerintah daerah menilai arus mobilisasi kendaraan dari luar daerah, termasuk milik TNI-Polri, kementerian, hingga lembaga swadaya masyarakat, sangat tinggi dan membutuhkan akses energi yang cepat.

Semula, pembatasan BBM bersubsidi di NTT diterapkan demi menjaga kuota daerah dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Namun, guncangan gempa di Flores mengubah prioritas pemanfaatan bahan bakar untuk menyelamatkan warga dan menyalurkan bahan pokok.

Pemprov NTT memastikan akan terus mengevaluasi kebutuhan lapangan di tujuh kabupaten terdampak agar pasokan BBM tetap aman dan distribusi bantuan tidak terkendala birokrasi pengisian bahan bakar.

WBN

The post Tanggap Darurat Flores, Pemprov NTT Longgarkan Pembatasan BBM Bersubsidi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Ngada Nomor 500/EK/154/VIII/2026 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi yang diterbitkan pada Senin (24/8/2026). Aturan ini menjadi sinyal keras bagi para penimbun yang kerap memicu kelangkaan Pertalite dan Solar.

Aturan Pembatasan Kuota Harian Dalam Surat Edaran tersebut, Bupati Ngada menetapkan batas maksimal pembelian BBM subsidi per hari bagi kendaraan. Kendaraan roda 2 dan roda 3: Maksimal 10 liter per hari. Kendaraan roda 4 (wajib QR Code MyPertamina): Maksimal 40 liter per hari. Kendaraan roda 6: Maksimal 80 liter per hari.

Pemkab juga menutup celah praktik ‘kencing’ atau pengisian berulang. Pengelola SPBU dilarang keras melayani kendaraan dengan nomor polisi (nopol) sama yang mengisi berkali-kali pada hari yang sama.

Larangan Tangki Modifikasi dan Jerigen

Pemilik SPBU diinstruksikan untuk tidak melayani kendaraan yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi. Larangan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan tanpa terkecuali.

Selain itu, pembelian Pertalite dan Solar menggunakan jerigen kini diperketat. Konsumen wajib mengantongi surat rekomendasi resmi dari instansi terkait. Namun, pengecualian tetap diberikan kepada sektor krusial.

Pelaku usaha mikro, sektor perikanan, pertanian, panti asuhan, serta rumah sakit tetap bisa membeli BBM dengan jerigen asal membawa surat rekomendasi.

Sementara itu, kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan truk sampah bisa langsung dilayani di SPBU tanpa perlu surat rekomendasi.

Pengecer di Trotoar Bakal Ditertibkan

Pemkab Ngada juga membidik praktik penjualan BBM ilegal di luar jalur resmi. Warga dilarang keras menjual BBM di fasilitas umum, mulai dari trotoar, bahu jalan, hingga emperan toko.Aktivitas jual beli BBM di sekitar area SPBU juga diharamkan.

Bagi pedagang eceran yang berada di luar radius 1 kilometer dari SPBU, mereka hanya diperbolehkan menjual BBM nonsubsidi.

Sanksi Tegas Menanti Pelanggar

Bagi pihak yang nekat melanggar, Pemkab Ngada memastikan akan menjatuhkan sanksi dan tindakan tegas di lapangan.

Proses penertiban ini akan dikawal langsung oleh Tim Koordinasi Pengendalian dan Penertiban dengan melibatkan aparat gabungan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian setempat.

Melalui aturan baru ini, Pemkab Ngada menegaskan bahwa BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh ditimbun atau diperdagangkan kembali demi keuntungan pribadi.

WBN

The post Edaran Baru Bupati : Aturan Ketat BBM Subsidi di Ngada, Celah Mafia Ditutup appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Uccang Ketua Umum JAPRI menilai kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya pengaturan dari pihak internal Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pimpinan dinas dalam menentukan siapa yang mendapatkan pekerjaan perencanaan maupun pengawasan.

“Kami melihat ada pola yang patut dipertanyakan. Pekerjaan perencanaan dan pengawasan diduga hanya berputar pada kelompok tertentu. Kalau benar demikian, siapa yang mengatur? Apakah ini kebijakan teknis semata atau ada arahan dari pimpinan dinas? Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” tegas aktivis JAPRI.

JAPRI juga menyoroti dugaan pemberhentian salah satu pengawas program revitalisasi di salah satu sekolah TK di Kecamatan Tanasitolo. Pemberhentian tersebut disebut dilakukan tanpa penjelasan yang transparan mengenai alasan maupun dasar pergantian.

Menurut JAPRI, kondisi tersebut semakin menimbulkan tanda tanya apabila setelah pengawas diganti kemudian pekerjaan atau pihak yang menangani proyek juga mengalami perubahan.

“Jangan sampai pengawas diganti karena ada kepentingan untuk mengganti orang yang menangani proyek. Kalau memang ada alasan profesional, sampaikan secara terbuka. Tetapi kalau pergantian itu berkaitan dengan siapa yang mendapatkan pekerjaan, maka ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Aktivis JAPRI mempertanyakan apakah Kepala Dinas Pendidikan memiliki peran dalam menentukan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan pekerjaan perencanaan dan pengawasan program revitalisasi sekolah.

“Kalau pekerjaan hanya diberikan kepada beberapa kelompok yang sama, tentu publik akan bertanya-tanya. Jangan sampai muncul kesan bahwa Kepala Dinas memiliki orang-orang tertentu yang selalu mendapatkan pekerjaan. Kalau mekanismenya bersih, terbuka, dan sesuai aturan, silakan dibuktikan dengan data,” tegasnya.

JAPRI menilai pola tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta dugaan praktik kolusi dan nepotisme apabila nantinya ditemukan adanya intervensi atau hubungan khusus dalam proses penentuan penerima pekerjaan.

Karena itu, JAPRI mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo membuka secara transparan mekanisme penentuan tenaga perencana dan pengawas program revitalisasi, termasuk dasar penunjukan, kualifikasi pihak yang mendapatkan pekerjaan, serta alasan pergantian pengawas di sekolah yang berada di Kecamatan Tanasitolo.

“Kami tidak ingin menuduh tanpa dasar. Tetapi dugaan KKN harus dibuktikan atau dibantah dengan data. Kalau memang tidak ada pengaturan, buka semuanya secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat proyek revitalisasi berjalan, sementara di baliknya muncul dugaan pembagian pekerjaan kepada kelompok-kelompok tertentu,” katanya.

JAPRI juga meminta Inspektorat maupun aparat pengawasan terkait melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi bahwa proses penunjukan pekerjaan perencanaan dan pengawasan tidak berjalan sesuai ketentuan.

“Program revitalisasi sekolah menggunakan anggaran negara dan harus dilaksanakan untuk kepentingan pendidikan. Jangan sampai program tersebut justru dicederai oleh dugaan permainan dalam pembagian pekerjaan. JAPRI akan terus mengawal persoalan ini dan meminta Dinas Pendidikan memberikan klarifikasi secara terbuka,” pungkas aktivis JAPRI.

Laporang Habibi

Sampai berita tayang belum ada konfirmasi dari pihak terkait
(Mamad)

The post Dugaan Monopoli Proyek Sekolah di Wajo: JAPRI Desak Dinas Pendidikan Buka Data appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.