Pers sebagai pilar keempat demokrasi – Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Pers atau Media Massa – dalam sistem ketatanegaraan memiliki tugas yang sangat besar serta memikul tanggungjawab moral untuk menopang keseimbangan bangsa, melakukan kontrol sosial, menjembatani aspirasi, menangkal polarisasi dan melawan hoaks atau kabar bohong.

Dalam peran itulah “Berita Jurnalistik” disebut sebagai pilar utama pembangunan bangsa dengan mengawal transparansi, mengedukasi masyarakat, dan memperkuat negara. Pers menjadi jembatan publik, untuk memastikan setiap warga mendapatkan informasi akurat sekaligus menangkal penyebaran hoaks.

Pada poros itulah berita jurnalistik didesain tidak sekadar kabar asal jadi, ataupun berita asal menulis. Peran itu diatur secara fundamental melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apa itu berita jurnalistik ?. Sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, berita adalah karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan dan disebarluaskan dengan memenuhi kaidah jurnalistik, taat Pedoman Kode Etik Jurnalisitk.

Pers menjalankan tugas yang sangat spesifiki itu demi menopang keseimbangan dalam kolam demokrasi bangsa. Dia menjadi pilar pengawasan, menjadi penyampai informasi publik secara berimbang dan menjadi medium atau ruang partisipasi publik.

Tidak sebatas itu, Pers juga dilengkapi Etika Jurnalisme Dasar yang merupakan pedoman moral dan profesional yang wajib dipatuhi wartawan, untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang serta tanggungjawab kepada public. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Kode Etik Jurnalsitik itu sifatnya wajib dijalankan dan tidak bisa ditawar oleh setiap wartawan. Kode etik itu bersifat mutlak sebab menjadi landasan moral dan sebagai pedoman operasional dalam menjunjung kemerdekaan pers itu sendiri.

Ringkasan prinsip prinsip dasar dan etika jurnalisme yang berlaku tentang Independensi dan berimbang, akurasi dan disiplin verifikasi, tidak menyesatkan publik, menghormati hak privasi dan kelompok rentan, menjaga integritas profesi, menjunjung tinggi kesepakatan – itu semua merupakan rel sekaligus rambu-rambu dalam memerankan tugas dan fungsi pers dalam berbangsa.

Dengan itu pers memastikan diri sebagai pilar bangsa yang sangat berharga. Hanya dengan itu karya berita jurnalistik membedakan dirinya dari produk hoaks atau kabar bohong penuh ugal-ugalan.

Malas Konfirmasi Berita, Selamat Datang Hoaks

Salah satu ciri paling kuat dari kabar hoaks adalah kabar asal jadi dan tidak memakai rumus konfirmasi, atau sebagaimana karya jurnalistik diatur melalui KEJ. Hoaks menolak keberimbangan dan objectivitas informasi. Hoaks hidup dalam kolam itu. Hoaks tidak sejalan kode etik jurnalisitik. Itulah pembeda Kabar Hoaks dari Berita Jurnalsitik.

Maka tidak heran seluruh aliansi media maupun dewan pers mengecam hoaks dan sepanjang masa akan terus melawan hoaks. Sebab pers sangat mengetahui bahwa salah satu musuh nyata bangsa dan mengancam sendi-sendi demokrasi serta kehidupan sosial adalah “hoaks.

Hoaks adalah pemecah belah persatuan, pembunuh karakter, pengganggu stabilitas serta perusak akal sehat. Seorang jurnalis investigasi, penulis, dan salah satu pakar disinformasi, berita palsu (fake news) serta investigasi digital terkemuka di dunia, asal Kanada, bernama Craig Silverman mendefinisikan hoaks sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual dan diedarkan seolah-olah sebagai sebuah kebenaran.

Hoaks adalah informasi yang direkayasa agar dilihat dan dirasa sebagai kebenaran dan hanya menghasilkan sensasi murahan untuk menipu publik. Literasi sejarah menyebut salah satu contoh hoaks yang paling menggemparkan beradaban adalah “The War of the World” 1938. Siaran radio yang dibacakan oleh Orson Welles memicu histeria massal seluruh pendengar di Amerika Serikat yang kemudian percaya bahwa invasi alien dari planet mars sedang benar-benar terjadi. Hoaks melalui corong siaran radio.

Hoaks bisa melalui corong atau sarana apapun, tanpa kecuali melalui siaran radio – media. Karena itu Pers memerintahkan kode etik siaran, memerintahkan kode etik menulis berita, mewajibkan pemenuhan unsur keberimbangan, sebagai pembeda yang hakiki antara hoaks dan berita jurnalistik murni. Malas Konfirmasi Berita, Selamat Datang Hoaks

Konfirmasi dan Hak Jawab

Berita jurnalistik tanpa konfirmasi adalah pelanggaran terhadap azas keberimbangan dan kode etik jurnalistik, pelanggaran prinsip cover both sides. Berpotensi menjadi informasi yang menyesatkan atau misinformasi, fitnah bahkan kabar bohong atau hoaks. Berkonsekuensi melanggar kode etik, fitnah dan pihak yang dirugikan mengajukan hak jawab.

Sedangkan Hak Jawab adalah hak seseorang, atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan pers yang dinilai tidak akurat, ataupun merugikan nama baik.

Konfirmasi berita tidak dapat diabaikan atau digantikan dengan alasan hak jawab. Sebab tindakan konfirmasi berita merupakan kewajiban prosedur sebelum berita ditayangkan. Verifikasi adalah kewajiban mutlak berdasarkan KEJ. Lebih lanjut, hak jawab juga bukan merupakan jalan pintas atau pembenaran untuk menerbitkan berita sepihak.

Konfirmasi berita tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena hak jawab belum masuk redaksi. Sebab keduanya adalah mekanisme yang berbeda dan diatur secara tegas dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

Mengabaikan Konfirmasi, Apakah Dimaklumi ?

Dalam kedudukan Kode Etik sebagai kewajiban mutlak, tidak dapat dimaklumi. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) melalui sebuah tajuk Kompas kemudian menurunkan salah satu catatan jika belum berimbang, harus ada kejujuran kepada pembaca untuk mengatakan bahwa berita belum lengkap, nara sumber belum menjawab konfirmasi, nara sumber tidak menjawab konfirmasi, berita masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Bukan sebaliknya mengabaikan konfirmasi, apalagi dengan sengaja.

Setiap wartawan harus memahami bahwa konfirmasi adalah kewajiban sebelum publikasi. Sedangkan Hak Jawab adalah mekanisme pasca publikasi.

Karena itu mulailah mencoba menulis dengan memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. Sebab itulah satu-satunya cara menjaga kepercayaan public dan kehormatan profesi wartawan.

Kebebasan harus menjaga jarak dari kebablasan. Pena boleh tajam tetapi harus tajam bersama Kode Etik Jurnalistik. Pena tidak boleh lari meninggalkan KEJ.

Jangan tukar integritas dengan ego ambisi yang penting meledak.

Selamat membaca. Tulisan ini disumbangkan bagi wartawan pemula sebagai masukan dalam berproses serta demi menjaga Marwah Profesi Wartawan.

Edisi Pena Jurnalis, WBN.

The post Malas Konfirmasi Berita, Selamat Datang Hoaks appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bermimpi wajah sekolah bisa sedikit berubah, walau letaknya di desa kampung pedalaman, nasib Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Ende di wilayah Kecamatan Detukeli Provinsi Nusa Tenggara Timur, belum seberuntung sekolah lain di bumi partiwi ini.

Betapa tidak, Proyek Pembangunan Tiga Ruang Kelas Baru, dengan nilai diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, dikerjakan sekitar tahun 2016, sampai tahun 2026 hasilnya tak kunjung rampung.

Mau disebut itu contoh proyek bermasalah dan kebal hukum, kurang elok. Publik silahkan menilai masing-masing seturut pengetahuan sebagai warga negara.

Yang pasti, itu bagian dari wajah buruk pembangunan.

Harus dikatakan bahwa fenomena pembiaran itu tidak hanya sekadar urusan volume proyek belum tuntas. Tidak sebatas urusan material batu pasir tunggak dilanjutkan.

Tetapi jauh lebih emergency adalah mangkraknya gagasan atau mangkraknya ide pembangunan, mangkraknya pikiran pembangunan, terseok-seoknya pengawasan, lumpuhnya energy penuntasan proyek dan sekaratnya solusi penyelesaian.

Harap itu semua jangan ikutan mangkrak. !

Sungguh ironis. Ini menampar wajah pendidikan Indonesia, menampar pula wajah pemerintah sebagai motor penggerak yang seharusnya berkobar, menyala-nyala melakukan percepatan, mengevaluasi pembangunan, mendorong pelayanan dasar sektor pendidikan. Apalagi itu di wilayah terpencil yang harusnya menempati skala prioritas.!

Proyek bangunan 3 ruang kelas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Ende yang terletak di Kecamatan Detukeli, jangan biarkan menjadi warisan pajangan pembangunan yang tidak tuntas ditengah negara yang selalu gencar melakukan percepatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.

Jangan dijadikan sebagai pajangan pembanguan yang tidak mendidik dan merusak mental generasi muda bangsa. Mereka jangan dipertontonkan dengan proyek mangkrak, seolah itu hal lumrah. Tidak elok itu dijadikan tontonan bebas dari masa ke masa.

10 tahun lamanya jika dihitung dari tahun 2016 sampai 2026, bangunan itu tanpa penyelesaian. Bangunan mangkrak dibiarkan diguyur hujan, diterpa badai, seolah tidak dibutuhkan oleh negara.

Mau dibawa kemana martabat pembangunan, jati diri keuangan negara, kalau kucuran program dan anggaran hanya sekadar untuk melahirkan proyek tanpa azas manfaat.

Kasihan wajah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Ende di Kampung Wolobheto Kecamatan Detukeli sebagai salah satu miniatur pendidikan nasional, wajah pendidikan NTT, wajah pendidikan Kabupaten Ende, jika usai proyek mangkrak, susulannya mangkrak pula terobosan pemecahan masalah, mangkrak juga pikiran perubahan pembangunan dunia pendidikan di daerah.

Sekolah Negeri yang satu ini tidak layak dihiasi bangunan lapuk tanpa manfaat. Tidak layak dikadoi bangunan mangkrak tanpa jalan keluar. Sudah waktunya diselesaikan. !, Dikecam bersama, dikritisi publik dan ditemukan pemecahan terbaiknya oleh negara.

Negara harus hadir mendiagnosa masalah, menyehatkan yang sakit dan menata ulang untuk pemanfaatan.

10 Tahun dibiarkan terlantar, bukanlah waktu yang singkat.

Proyek yang pada awalnya dikerjakan dalam kewenangan daerah kabupaten, karena pada zaman itu urusan pendidikan Menengah Atas, SLTA sederajat belum dialihkan ke tangan provinsi, layak didesak untuk segera diperhatikan.

Peralihan urusan pendidikan menengah atas ke tangan provinsi bukanlah alasan untuk mewariskan proyek gagal manfaat. Pembangunan harus tetap berjalan sesuai tujuan-tujuan dasarnya. Proyek patut dievaluasi dan diselesaikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, saat dihubungi wartawan pada tanggal 9 Mei 2026 masih enggan berkomentar, sebab proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2016, yang mana pada masa itu merupakan urusan daerah kabupaten Ende.

Ia berjanji akan chek langsung kepada Kepala Sekolah.

Menurutnya, untuk kebutuhan pembangunan ruang kelas, masih ada peluang dari Program Revitalisasi Presiden Prabowo, dengan catatan syarat tanah harus clear and clean, serta dibuktikan dengan sertifikat.

Namun lebih jauh dari itu, apapun kisah dan fakta, masyarakat menuntut satu hal, yakni tuntaskan pembangunan dan ciptakan pembanguanan bermanfaat bagi generasi muda bangsa.

Bangunan mangkrak di SMKN 6 Ende adalah juga jalan untuk mewujudkan pembangunan bermanfaat, berkeadilan.

Catatan Redaksi Media WBN, Aurelius Do’o.

The post Mangkrak Proyek SMKN 6 Ende di Detukeli, Jangan Ikutan Mangkrak Pikiran Perubahan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menjalani lima tahun bergulirnya Program Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbai Lambo di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2021-2025), onggokan debu kotor permainan gelap pengadaan tanah yang di-benam-kan ke titik-titik terendah, yang dikuburkan dalam-dalam, dibungkus hidup-hidup itu, tampak satu per satu terangkat ke permukaan.

Kemunculannya disambut dengan ragam tanggapan sosial. Ada yang pro atau mendukung harus terungkap. Ada yang kontra atau menolak karena berbahaya.

Bahkan ada yang menaikan mosi tidak percaya karena sudah merasa yakin dan puas, semuanya diklaim telah berjalan secara sangat sempurna, nihil permainan atau tanpa cacat.

Mirip reaksi manusia ketika pertama kali melihat film monster gelap yang tiba-tiba nongol di hadapan orang banyak setelah tersesat.

Keberagaman reaksi itu mulai dari ketakutan dan kengerian, kejutan dan ketidakpercayaan, kekaguman dan respon heroik, gesekan kerusakan, ketegangan adrenalin, kecaman dan pembelaan, tontonan dan hiburan, hingga diskusi dan analisa, bersahut-sahutan mengisi ruang dan waktu yang sama.

Singkat kata, reaksi yang paling umum hingga reaksi yang paling khusus, semua itu keluar memantul kesana kemari hingga dunia pun serasa sangat bising.

Jika bisa di filmkan, drama permainan kotor dibalik urusan pengadaan tanah mega proyek yang menelan anggaran triliunan (APBN) untuk PSN Bendungan Mbai Lambo di Nagekeo, akan menjadi sebuah film yang juga berpeluang merebut pasar dunia.

Berpeluang menjadi film yang bisa merebut pasar dunia bukan karena mega proyeknya PSN Mbai Lambo, melainkan karena tarian topeng menutupi kejahatan yang begitu lincah meliuk-liuk, lihai dan sistemik, padat akrobatik, bergerak dari waktu ke waktu ,menari liar di bibir Bendungan Mbai Lambo itu.

Betapa tidak, mari kita lihat seperti apa tubuh kotor monster gelap itu.

Diduga kuat. Berikut 10 data random hasil advokasi sosial oleh sejumlah jurnalis, aktivis, kuasa hukum serta tokoh masyarakat yang berhasil dirangkum.

1. Pada sejumlah lokasi lahan, diduga kuat proses survey tanah tidak melibatkan para pemangku adat tertentu selaku ahli waris tanah adat ataupun tanah suku.
2. Diduga kuat ada pihak yang bermain mencoret dan mengganti nama-nama para pemilik lahan suku adat ulayat tertentu pada waktu survey pengadaan tanah dan pemetaannya.
3. Ada praktek penyerobotan kerja proyek melangkahi prosedur pengadaan tanah terhadap masyarakat adat.
4. Dugaan terjadi kongkalikong pengadministrasian tanah oleh petugas.
5. Munculnya suku palsu sebagai pemilik tanah adat.
6.  Dugaan ada tuan tanah palsu.
7. Ada penetapan bidang tanah berisikan nama-nama yang diduga asing.
8. Bidang tanah kosong muncul dalam penetapan bidang.
9. Diduga ada pihak yang memeras penerima ganti rugi lahan. Ada warga yang pernah dirampas uang hasil ganti rugi lahan, dirampas di rumah warga itu sendiri senilai Rp. 320 juta.
10. Diduga kuat banyak tanaman perkebunan pertanian digusur saja tanpa dilakukan perhitungan yang transparan dengan para pemilik, sehingga warga hanya bisa menerima nasib ketika tiba saat pembayaran.

Menunggu Negara Hadir

Kehadiran negara melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbai Lambo sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan air, dengan target irigasi pertanian, air baku, pengendali banjir, PLTA, dan pariwisata baru, memang patut diapresiasi setinggi-tingginya.

Namun kehadiran negara tidak boleh pincang hanya sekadar itu.

Kehadiran yang pincang adalah wujud kecacatan pengayoman yang juga merupakan salah satu musuh utama negara itu sendiri.

Sebab, selain itu kehadiran negara sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan. Karena negara berfungsi sebagai pelindung, regulator, dan penjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya.

Tanpa intervensi negara, ketidakadilan dan permainan kotor berpotensi meningkat dan mengancam stabilitas sosial.

Teori klasik fungsi negara, yang berakar dari filsuf Yunani kuno hingga pemikir liberal seperti Adam Smith, memandang negara memiliki fungsi fundamental untuk mencapai kehidupan yang baik (kesejahteraan/kebajikan) dan keadilan bagi warganya, melalui peran inti seperti menjaga keamanan dan ketertiban, menyediakan barang publik infrastruktur, menegakkan hukum dan peradilan, serta melindungi hak-hak dasar individu (hak milik, kebebasan), bukan untuk mengintervensi urusan ekonomi secara mendalam, melainkan sebagai fasilitator agar pasar dan individu berkembang.

Penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah warisan dalam PSN Bendungan Mbai Lambo merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin secara utuh oleh negara.

Menurunkan Aparatur Penegak Hukum (APH) yang bebas kepentingan, profesional, independen, tidak tercemar ikutan bermain proyek, APH yang tidak bermasalah, bermoral dan berintegritas, harus segera dipastikan oleh negara di hadapan masyarakat.

Negara didirikan untuk menjamin penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga sipil, penciptaan kesejahteraan umum, melindungi kelompok-kelompok rentan, menjaga stabilitas sosial serta menjadi wadah aspirasi dan pengawasan.

Mendistribusikan mega proyek bernilai triliunan rupiah  ke tengah-tengah masyarakat, jika tidak dipaketkan dengan jaminan fundamental negara hadir untuk mencapai kehidupan yang baik (kesejahteraan/kebajikan) dan keadilan bagi warganya serta untuk mengawasi dan menindak kejahatan, maka segala kerusakan yang terjadi adalah bagian dari kemauan negara untuk menindas masyarakatnya sendiri.

Nagekeo menunggu kehadiran negara dalam wajah itu. Wassalam

Pena Jurnalis WBN, Aurelius Do’o

The post 10 Dugaan Akrobatik Pengadaan Tanah PSN Bendungan Mbai Nagekeo appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbai Lambo di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo, sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan air, dengan target irigasi pertanian, air baku, pengendali banjir, PLTA, dan pariwisata baru, menuai perdebatan panas atas urusan pengadaan lahan, akibat begitu saratnya dugaan permainan kotor di lapangan (land acquisition game).

Pengadaan lahan diwarnai deretan perkara, berhiaskan dugaan mafia tanah, teriakan penyerobotan kerja proyek melangkahi prosedur pengadaan tanah masyarakat adat, dugaan kongkalikong pengadministrasian tanah, munculnya suku palsu dalam pengadminitrasian kepemilikan lahan, dugaan tuan tanah palsu, praktek pengukuran tanah dilakukan tanpa kehadiran pemilik lahan, protes penetapan bidang tanah berisikan nama-nama yang diduga asing, bidang tanah kosong muncul dalam penetapan bidang, semua itu bercampur jadi satu, seolah mau memporak-poranda tatanan sosial, menghantam ketahanan adat budaya, menerobos sistem kekerabatan, merusak tali temali persaudaraan, menebas tatanan nilai yang selama berabad-abad dijaga sangat baik oleh masyarakat adat setempat, Nagekeo.

PSN Bendungan Mbai Lambo yang dibangun sejak tahun 2021, dengan target rampung 2026, berkapasitas tampung 52,89 juta m³, luas genangan 587,61 ha, ditargetkan juga untuk mendukung pengembangan energi surya, ibarat bidadari yang turun dari langit, kemudian tercabik-cabik, koyak akibat ulah tangan-tangan kotor manusia (dirty human deeds).

Sebuah kondisi buruk yang disesalkan oleh begitu banyak kalangan, dan persis Fenomena Machiavellianisme.

Sebuah fenomena yang ditandai dengan manipulasi, licik, menghalalkan segala cara, menipu, mengeksploitasi, untuk mencapai kekuasaan dan kekayaan, tanpa memedulikan etika ataupun perasaan pihak lain, tidak menghiraukan nilai-nilai adat istiadat ataupun harmoni sosial masyarakat.

Sekaligus menjadi bagian dari The Dark Triad (Triad Gelap). Istilah psikologi untuk tiga sifat negativ yang saling berhubungan, yaitu narsisme (keangkuhan dan kebutuhan akan pujian), machiavellianisme (manipulatif dan licik), dan psikopati, yang ditandai oleh kurangnya empati, manipulatif, egois, strategis dan sinisme.

Hukum Lemah

Hukum sebagai pemandu, sebagai jaminan, sebagai pelindung ataupun sebagai penyedia koridor legalitas yang memastikan semua pihak yang terlibat untuk beroperasi sesuai aturan yang berlaku agar mencegah konflik maupun mencegah sengketa hukum di kemudian hari, terkesan lemah dan kurang berdaya.

Betapa tidak, dari bentangan fakta yang begitu gamblang terpapar di bumi Nagekeo, belum satupun yang terjerat hukum.

Publik bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan hukum di serambi Nagekeo dalam urusan pengadaan tanah yang tampak offside dimana-mana itu.

Studi lemahnya hukum di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor kompleks, seperti korupsi, suap dan moralitas penegak hukum yang rendah, kualitas SDM hukum kurang memadai, intervensi politik, kesadaran hukum masyarakat rendah, yang berujung pada ketidakadilan dan rasa tidak percaya publik.

Patut Lakukan Apa

Salah satu langkah yang harus diperjuangkan bersama yakni mendorong hukum sebagai penyedia koridor legalitas, memeriksa tuntas berbagai bentuk pelanggaran serius yang telah mengakibatkan masyarakat gelisah dan menangis atas urusan pengadaan tanah PSN Bendungan Mbai Lambo.

Sebaliknya, Jika hukum tidak berjalan, masyarakat akan jatuh dalam anarki, tirani, atau kekacauan, di mana ketidakadilan merajalela dan kejahatan tidak terkendali”, kata Mahatma Gandhi.

Pena Jurnalis

The post Fenomena Machiavelian Permainan Kotor Tanah PSN Bendungan Mbai appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Salam Olahraga

Turnamen Sepak Bola El Tari Memorial Cup (ETMC), Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kelahirannya tidak sekadar untuk kompetisi, tetapi berakar kuat pada seni, budaya, keunggulan dan keunikan potensi dari setiap daerah di NTT, untuk menciptakan sepak bola beradab, sepak bola Pemersatu Nusa Tenggara Timur, baik dalam lapangan pertandingan, maupun di luar lapangan, nampak dibayang-bayangi pekatnya energi negative mengitari keluhuran Turnamen El Tari Cup NTT

Pertama kali dicetuskan oleh Gubernur NTT, El Tari tahun 1969, turnamen sepak bola El Tari dibangun bukan tanpa dasar atau bukan tanpa fondasi dan tanpa akar.

Sebaliknya, Turnamen El Tari Cup dibangun di atas dasar yang sangat kokoh, yakni untuk mempersatukan Masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui sepak bola.

Itulah akar El Tari Cup yang sesungguhnya.

Dia berakar pada budaya, pada seni, pada pamor serta kekayaan potensi alam dan manusia NTT. Dia berakar pada nilai-nilai luhur, berakar pada energy persatuan, NTT bisa, NTT bermartabat.

Dia tidak sekadar bagaimana saling mengalahkan di atas lapangan hijau. Tidak juga sekadar sepak bola bisa menjadi industri modern bersayap multi efect neraca ekonomi.

Tetapi, tentang sepak bola Nusa Tenggara Timur dengan jati diri kuat, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan NTT, untuk tetap saling menghargai, saling menopang, saling mendukung dan bangga bersama dalam satu kesatuan yakni Nusa Tenggara Timur.

El Tari Cup sebenarnya adalah juga tubuh yang memiliki roh. Dia bukan tubuh kosong, yang hanya bermuatan turnamen untuk kalah dan menang main bola kaki.

Karena El Tari Cup mempunyai akar yang kuat itulah, maka tetap dijunjung bersama dan digelar secara konsisten sebagai kebanggaan Nusa Tenggara Timur.

Itulah sebenarnya energy positif El Tari Cup, dari NTT untuk Indonesia.

Sebuah energy yang telah diletakan sejak awal oleh pencetus turnamen sepak bola El Tari Cup.

Energy itu pula yang diwariskan oleh para pendahulu, diwasiatkan agar terus dijunjung, dikampanyekan kepada nusa dan bangsa, bahkan kepada dunia, bahwa Nusa Tenggara Timur juga bisa, NTT juga mempunyai “budaya sepak bola seni yang beradab”, bahkan dipakai sebagai perekat persatuan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Itulah mandat turnamen El Tari Cup kepada seluruh generasi, mandat untuk memainkan sepak bola yang seni dan beradab, mandat untuk harmonis, mandat untuk bersatu agar sepak bola NTT maju.

Sejak semula sepak bola El Tari diakui jauh lebih besar dari sekadar adu bakat di atas lapangan, sebab selain olahraga, dia juga simbol persatuan dan persaudaraan masyarakat bumi Nusa TenggaranTimur.

Sepak bola El Tari Cup dikandung dari hati menjadi sebuah gagasan, kemudian dilahirkan ke dalam peristiwa, untuk mewartakan nilai-nilai luhur masyarakat Nusa TenggaranTimur dibalik turnamen sepak bola.

El Tari Cup adalah turnamen yang dirancang untuk diisi dengan kehangatan persaudaraan masyarakat NTT, baik dalam lapangan bola kaki, maupun di luar lapangan.

Seiring sejalan dengan seruan FIFA, NTT juga memiliki kemasan sepak bola unggul dan beradab. Hebat memainkan kulit bundar, hebat melahirkan turnamen, harus hebat pula menjunjung tinggi sportifitas, kehangatan sosial, harus menolak rasis, menolak propaganda perpecahan, saling cemooh, dan lain-lain.

Jika tidak, maka gegap gempita sepak bola hanya akan menciptakan bom waktu yang menunggu kapan meledak, kapan korban berjatuhan, panenan kekerasan, panenan perpecahan, panen raya kerusakan dan anomali hebat.

El Tari Cup dirancang untuk menepis segala potensi buruk itu. El Tari diwujudkan untuk menembus sekat-sekat gelap dan sempit itu. Eltari Cup untuk membongkar polarisasi, fragmentasi kerdil yang berpotensi menciptakan perpecahan di bumi Nusa Tenggara Timur.

Dia lahir untuk membasmi propaganda-propaganda sempit yang mengancam  nilai-nilai keharmonisan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Karena itu, seruan Sepak Bola untuk Mempersatukan, patut terus digaungkan, dan harus menembus dinding-dinding suporter, menyasar hingga ke panggung hiburan penggemar, menyerukan. ‘NTT untuk sepak bola unggul, seni dan beradab, dalam bingkai kehangatan.

Akar Jangan Dipangkas

Berguru pada tanaman. Jika akar sebuah tanaman dipangkas, maka tanaman berpotensi kering, mengalami kematian.

Pemangkasan akar secara drastis menyebabkan gangguan serius untuk penyerapan nutrisi dan air bagi tanaman.

Akar wajib dijaga demi tetap menjadi jangkar fisik bagi tanaman, agar tetap hidup.

Demikian pula turnamen sepak bola El Tari Cup. Wajib ditegaskan bahwa kehidupan dan keseimbangan El Tari cup tidak sekadar terletak pada laga demi laga adu bakat kulit bundar sepak bola itu sendiri.

Lebih dari itu keberlangsungan El Tari cup terletak pada akarnya yang harus tetap awet dan utuh, wajib dirawat dan dibela bersama oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, sepak bola untuk bersatu.

Energi Negative

Seiring perkembangan zaman, pesatnya kemajuan teknologi, transformasi kepada ekosistem digital yang luas, tersedianya kolom-kolom media sosial yang cenderung bebas dan liar.

Dari situ menghadirkan tantangan terbuka untuk masyarakat NTT, tanpa terkecuali dalam bingkai sepak bola El Tari Cup.

Menjadi rahasia umum, dibalik gegap gempita Turnamen sepak bola El Tari Cup, beranda sosial dipenuhi caci maki, hujatan hingga ancaman kekerasan di-obral ke ruang baca khalayak Nusa Tenggara Timur.

Perekat sosial seolah hilang ditelan bumi. Begitu juga fondasi-fondasi sosial yang berabad-abad terjaga dalam sejarah, budaya, religi, pendidikan maupun kekerabatan, dan seterusnya, seolah pudar seketika, hanya karena soal sepak bola kalah dan menang Turnamen El Tari Cup.

Begitu entengnya ujaran caci maki, ungkapan kebencian, cemooh diproduksi bebas, kemudian dipamerkan ke kolom-kolom media sosial.

Tebaran energy negative saling merendahkan, saling bully, bahkan memperolok antar daerah, antar suku, ras, dibaluti propaganda-propaganda perpecahan, mengisi kolom media sosial seperti Facebook dan whatsapp, tersebar luas tidak terbendung.

Wajah sepak bola NTT menjadi tidak begitu menarik, seketika menjadi buram, bagaikan bom waktu, yang menunggu kapan jatuhnya korban akibat gesekan energy negative jagat sosial yang bisa saja dibawa ke alam nyata.

Bukan tidak mungkin berpotensi melebar, hingga mencaci maki nenek moyang, keturunan, dan lain-lain.

Siapa yang Salah 

Mencari pembenaran dalam urusan pasar gelap, propaganda sempit dan tebaran caci maki dibalik Turnamen El Tari Cup, bukanlah tawaran bijak dalam menakar ancaman pecah belah persatuan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Yang dapat dilakukan adalah edukasi yang melibatkan seluruh elemen di bumi NTT.

Mulai tingkat provinsi hingga pelosok desa, harus dibangun satu irama edukasi yang sama, bahwa sepak bola di NTT  tidak untuk ajang pecah belah.

Segala bentuk narasi yang panjang maupun pendek, yang bermuatan kebencian, memancing perpecahan, bernada caci maki, propaganda cemooh, harus dilawan bersama !.

NTT harus memilih menjadikan musuh bersama untuk setiap aksi menebar kebencian yang bisa menjadi biang kekacauan, menimbulkan rapuhnya persatuan kesatuan di NTT.

“NTT jangan lengah, waspada doktrin dan paham-paham radikalis bermain, memanfaatkan kolam keruh dibalik turnamen sepak bola El Tari Cup, merusak persaudaraan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkenal kokoh dan terjaga utuh”.

Salam Olahraga

Catatan Jurnalis, Aurelius Do’o

The post Sepak Bola El Tari Cup Untuk Pemersatu Dibayangi Energi Perpecahan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bulan November 2025, publik Nusa Tenggara Timur, lebih khusus Kabupaten Nagekeo, disuguhi sebuah ulasan yang ditayangkan melalui halaman media online lokal, berjudul “Kuasa Hukum Serfolus Tegu : Tuduhan Stef Tupeng Witin Tidak Berdasar Fakta Hukum”. Ulasan tersebut dilengkapi foto dan nama penulis.

Di paragraf akhir ulasan tertulis “Demikian tanggapan sekaligus hak jawab atas opini yang disampaikan oleh Stef Tupeng Witin tuduhan terhadap klien kami AKP Serfolus Tegu.

Diketahui, AKP Serfolus Tegu adalah Kepala Bagian Operasional (Kabag OPS) Polres Nagekeo, di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Seperti biasa, tugas seorang kuasa hukum adalah membela kepentingan hukum klien, di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk memastikan klien mendapatkan keadilan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari ulasan tersebut, terbaca sang kuasa hukum menanggapi artikel Pastor Steph Tupeng Witin, SVD. Seorang Pastor Gereja Katolik, Penulis Buku dan Jurnalis, yang memberikan attention, perhatian serius terhadap silang sengketa masalah pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbai Lambo di Kabupaten Nagekeo NTT.

Pastor Steph Tupeng Witin, SVD dalam kolom perhatiannya, berdasarkan data dan informasi yang dirangkumnya, “Menduga” ada praktek “Mafia” dibalik kegaduhan pengadaan tanah PSN Bendungan Mbai Lambo. Dugaan praktek mafia itu menyeret nama oknum anggota Polri di Polres Nagekeo.

Ya, kurang dan lebihnya kira-kira seperti itu.

Namun, tulisan ini tidaklah masuk pada topik hangat tersebut. Sebuah topik yang telah menyedot perhatian luas dan serius.

Terhadap itu, biarlah polemik media dengan daya konstruksinya masing-masing, hadir mengisi kolom demokrasi bangsa, dalam bingkai kedaulatan pengawasan, demi pembangunan bermartabat.

Data Intelijen Polres Nagekeo Diumbar “Dilepas

Secara pengetahuan, Data Intelijen Polisi merupakan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi.

Data Intelijen berfungsi sebagai “mata dan telinga” polisi dalam mendeteksi potensi ancaman, mengidentifikasi pelaku, dan mendukung pengambilan keputusan.

Data Intelijen Polisi merupakan “Mata dan Telinga Polri”. Dia bukan materi untuk dibagikan sesuka hati kepada khalayak.

Sebab data intelijen itu “adalah mata dan telinga rahasia” yang memiliki ikatan regulasi, kode etik dan sistem  proteksi untuk keberadaannya.

Data intelijen Polri tidak bebas dibagikan ke luar secara sembarangan, karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang dan ataupun peraturan internal Polri yang berlaku.

Namun, keyakinan terhadap kerahasiaan data intelijen dalam peristiwa yang terjadi di Polres Nagekeo, tampaknya ‘berbeda’.

Betapa tidak, kepada khalayak luas, ditayangkan melalui media online, berjudul “Kuasa Hukum Serfolus Tegu : Tuduhan Stef Tupeng Witin Tidak Berdasar Fakta Hukum”, pada pertengahan tulisan tersebut, publik malah disuguhi informasi dengan topik “Data investigasi  Tim Intelijen Polres Nagekeo”.

Simak coppy tulisan di bawah ini :

“9. Menurut keterangan klien kami, dari investigasi intelejen tim Polres Nagekeo ditemukan alasan mengapa Kepala BPN Nagekeo yang baru tidak mengeluarkan undangan pencairan dikarenakan : Kepala kantor BPN Nagekeo mendapat telepon dari oknum anggota DPRD Nagekeo, agar bersurat kepada BWS untuk melakukan validasi ulang. Namun oleh BWS mengatakan bahwa tugas mereka sudah selesai hingga turunnya uang ganti untung untuk dicairkan kepada warga suku terdampak. Oknum anggota DPRD Nagekeo sebelum menjadi anggota DPRD, pernah menjadi kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa antara suku Kawa dan suku Rendu, saat itu kalah saat berperkara di Pengadilan Negeri Bajawa. Dugaan, sebagai balasannya ketika terpilih menjadi anggota DPRD yang bersangkutan melakukan provokasi kepada sekelompok masyarakat Rendu pada saat RDP dengan Kepala BPN Nagekeo di kantor DPRD Nagekeo. Dimana pada saat RDP terjadi keributan karena hadirnya massa dari kelompok Dus Wedo. Lalu klien kami selaku Kabag Ops beserta tim mengamankan situasi agar tidak terjadi kontak fisik. Patut diduga oknum anggota DPRD sengaja mengundang kelompok masyarakat membuat keributan agar memperhambat proses pencairan uang ganti untung.

Fakta tulisan di atas mungkin dianggap sepele, tetapi tidaklah juga sungguh-sungguh sepele. Sebab, itu merupakan “Data Intelijen Polri, Polres Nagekeo”.

Wajar Muncul Pertanyaan

Ketika Data Intelijen Polri diumbar keluar, maka wajar muncul berbagai pertanyaan dan spekulasi bebas di benak publik.

Bukan kah data intelijen Polri adalah untuk kepentingan institusi Polri?.

Apakah data intelijen Polri bebas dilepas keluar ?.

Apakah data informasi Intelijen Polres Nagekeo yang diumbar tersebut telah melalui mekanisme  Prosedur Operasional Standar yang berlaku dalam Institusi Polri?.

Kira-kira siapa yang paling berkewenangan dalam Institusi Polri untuk mengumumkan data intelijen kepada khalayak luas?. Apakah Polri sendiri, ataukah dititipkan kepada warga sipil untuk mengumumkannya?

Apakah data Intelijen Polres Nagekeo yang diumbar tersebut tidak sensitif ?.

Jika terjadi sesuatu terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam ungkapan data intelijen Polres Nagekeo tersebut, ditambah dengan silang sengketa perkara tanah pun sedang panas, kira-kira siapa yang bertanggungjawab ?.

Bagaimana dengan citra intelijen Polres Nagekeo setelah kerahasiaan data mereka beredar di pasar bebas?.

Apakah mengumbar data informasi internal Polri merupakan ekspresi taat azas dan bentuk profesionalisme dalam tugas ?.

Entah !.

Tentang Membocorkan Data Intelijen

Perlindungan data intelijen sebenarnya berdiri di atas landasan fundamental keamanan informasi.

Data intelijen memiliki sifat kerahasiaan yang mutlak. Diatur dalam Undang-undang tentang Intelijen Negara, maupun peraturan internal Polri.

Walaupun ada Undang-undang yang mengatur tentang keterbukaam informasi publik (KIP), tetapi UU KIP memiliki pengecualian, termasuk data intelijen, yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

Bagaimana Sikap Polda NTT dan Mabes Polri.

Data Intelijen Polres Nagekeo yang diumbar keluar tersebut, tidak dapat ditarik pulang.

Sebab yang telah tertulis tetaplah tertulis. Dan tetap beredar luas mengisi meja para pembaca, publik.

Khalayak akan memutuskan dan menghakimi dengan caranya masing-masing.

Mabes Polri melalui Polda NTT sebagai payung komando daerah perlu mendeteksi secara lebih dini, tegas dan terukur.

Begitu kah Standar Prosedur menyebarkan Data Intelijen Polri di Nusa Tenggara Timur ?.

Ada Apa,Data Intelijen Polres Nagekeo Diumbar ke Publik.

Catatan Pengawasan Media

The post Ada Apa Data Intelijen Polres Nagekeo Diumbar ke Publik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Oktober 2025 Publik Nagekeo Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur , ramai memperbincangkan sebuah Nomor Laporan Polisi yang masuk di meja hukum Polres Nagekeo, seorang klerus atau imam Gereja Katolik, juga penulis dan jurnalis, Pastor Steph Tupeng Witin, SVD, dipolisikan atas karya artikel, opininya, yang dimuat pada kolom sebuah media lokal, tanggal 20 Oktober 2025, berjudul  “Ketika Keadilan Dirampas Kekuatan Mafia Nagekeo”.

Pastor Steph Tupeng Witin, SVD menyoroti carut marut masalah pengadaan tanah atas mega proyek pembangunan Bendungan Mbay Lambo di Nagekeo NTT.

Mengutip kabar media lokal, Pastor Steph Tupeng Witin. SVD resmi menjadi terlapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Nagekeo, dengan nomor LP/B/92/X/2025/SPKT/POLRES NAGEKEO/POLDA NTT.

Pastor Steph Tupeng, SVD diadukan dengan dugaan pencemaran nama baik, terhadap seorang perwira polisi di Nagekeo, AKP. Servolus Tegu.

Dikabarkan, Kuasa Hukum Pelapor, Cosmas Jo Oko, SH, memastikan laporan itu dibuat atas nama pribadi kliennya, Servolus Tegu, bukan atas nama institusi kepolisian.

Telaah Tulisan

Berikut kutipan tulisan Steph Tupeng  :
“Oknum polisi yang diduga kuat sangat terlibat dalam membuat kekacauan di waduk Lambo adalah mantan Kapolres Yudha Pranata dan Polisi Servulus Tegu yang kini menjabat sebagai Kabag Ops Polres Nagekeo. Dulu Tegu menjabat Kasat Intel yang menjadi penggerak mafia di lapangan dengan menciptakan konflik untuk mengadudomba warga”.

Mencermati tulisan Pastor Steph Tupeng Witin, SVD, di atas, sebenarnya tampak  penulis memberikan batasan, membuat garis batas pada tulisannya, atau menunjuk konteks.

Penulis menyertakan penegasan pokok, yang seringkali dilewatkan oleh pembaca ketika membaca sebuah karya tulis produk jurnalistik. Penulis tampak telah mengumumkan terlebih dahulu, bahwa konstruksi tulisannya adalah “dugaan, menduga,mengira. Atau kata lainnya, tidak menuduh, tidak menyimpulkan.

“Oknum polisi yang diduga kuat…..”, demikian konstruksi utama yang dipakai penulis.

Penegasan demikian sebenarnya sepadan dengan azas hukum yang berlaku, tidak melawan hukum, bersifat praduga tak bersalah, tidak pula menabrak kaidah-kaidah menulis.

Penulis secara tegas menunjuk posisinya, yakni berdiri dalam ruang dugaan, menduga. Penulis tidak menuduh bahwa oknum Polisi adalah Mafia.

Dalam tata kehidupan, ataupun kerangka pengetahuan, praduga  bisa menyasar kepada siapa saja, bisa kepada pemimpin daerah, bisa kepada wakil rakyat, bisa kepada pejabat tinggi negara, bisa kepada masyarakat kecil, sebab kedudukan dugaan adalah spekulatif, tidak mengikat, tergantung variabel-variabel pendukung sebuah praduga dialamatkan.

Negeri  ini mungkin masih ingat dengan perseteruan mantan Ketua Mahkama Konstitusi, Mahfud MD yang tidak mau berpolemik panjang lebar, menyebut jangan dipaksa ke ranah hukum, atas pernyataannya yang menyebut bahwa mafioso narkoba diduga ikut main dalam pemberian grasi dari Presiden SBY kepada dua terpidana narkoba, kala itu.

Pernyataan Mahfud kala itu menyinggung kalangan Istana. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, kemudian mengatakan, bila Mahfud tidak bisa menjelaskan dan membuktikan tuduhan itu, maka ia harus menerima sanksi hukum secara ksatria pula.

Dengan ringan Mahfud menjawab serangan balik Sudi Silalahi.  Dalam salah satu pesan yang dikirimkannya kepada seorang sahabatnnya, Mahfud mengatakan persoalan itu tak perlu diseriusi.

“Pak Sudi tak paham bedanya menduga dan menuduh. Tak ada di dunia ini orang menduga sesuatu lalu punya konsekuensi hukum,” kata Mahfud.

“Jadi saya tak perlu melakukan apa pun karena hanya akan buang-buang waktu. Sejak kapan orang menduga sesuatu dianggap melanggar hukum?” sambung Mahfud.

Beda Menduga dan Menuduh

Meski terasa beda-beda tipis, namun literasi hukum memberikan perbedaan yang cukup jelas antara menduga dan menuduh.

Menduga adalah menyatakan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, berdasarkan asumsi atau indikasi awal. Dari aspek bukti, belum ada bukti yang cukup dan mengikat. Tidak ada konsekuensi hukum jika didasarkan pada praduga yang wajar, karena menghormati asas praduga tak bersalah.

Sedangkan menuduh, adalah menyatakan dengan tegas bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Dari konteks bukti, menyodorkan bukti-bukti pendukung. Secara konsekuensi hukum, berisiko dikenakan sanksi pidana (pencemaran nama baik/fitnah).

Was-Was Dugaan Bukan Tuduhan

Jika tulisan Pastor Steph Tupeng Witin, SVD adalah bahasa dugaan, maka terbuka memunculkan satu pertanyaan baru, yakni adakah gerangan yang mengubah “dugaan” menjadi “tuduhan”, sehingga Pastor Steph disebut membuat tuduhan yang telah merugikan nama baik, mencemarkan nama baik.

Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah ada konsekuensi hukum jika melakukan perbuatan mengubah-ubah konstruksi berpikir dan tulisan seseorang ?. Jika dugaan disebut sebagai tuduhan, misalnya.

Pada titik ini segenap pembaca artikel mungkin perlu mawas diri, menahan diri, was-was tidak terjebak menyebut Pastor Stef menuding, sebab sebuah dugaan bukanlah tuduhan.

Tak Perlu Diseriusi

Terkait dugaan, Mahfud MD pernah menyebut bahwa urusan duga menduga adalah hal yang wajar dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

“Tak perlu diseriusi. Sejak kapan orang menduga sesuatu dianggap melanggar hukum?”, kata mantan Ketua Mahkama Konstitusi, Mahfud MD dalam suara edukasi hukum kepada masyarakat, kala itu.

Lantas, bagaimana dengan nomor Laporan Polisi terhadap Penulis Artikel Pastor Steph Tupeng Witin, SVD di meja hukum Polres Nagekeo NTT?.

Pertama, karena tengah berproses, maka segenap pihak taat azas.

Kedua, budayakan melawan artikel dengan artikel, karya opini dengan karya opini. Jangan tanggapi artikel produk jurnalistik dengan pasal hukum, waspada kriminalisasi.

Masyarakat Flores Lembata Nusa Tenggara Timur dan berbagai elemen demokrasi lokal, mencermati rangkaiannya, menakar semua episodenya, mengamati segala langkah dan upaya, serta menyimak apa hasil akhirnya.

Wassalam
PENA Jurnalis WBN

The post Dipolisikan, Artikel Pastor Steph Tupeng Tentang Mafia Tanah di Nagekeo Bernada Menduga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Mengapa Tidak, masyarakat menentukan Pemilu 2024 adalah Pemilu bertema khusus, Pemilu bertema Waspada Korupsi Masa Depan, misalnya.

Mengapa tidak?. Atau Indonesia masih mau diporak poranda habis-habisan oleh sindikat korupsi berlabel pejabat negara?. Tidak wakil rakyat, tidak menteri kabinet, tidak gubernur, tidak wali kota, tidak bupati, hingga korup-kotor korup-kotor lainnya dari basis yang sama, basis jabatan yang diterima melalui suara rakyat di TPS?.




Sesungguhnya, Masyarakat Bangsa Indonesia bisa menggunakan power kedaulatan rakyat melalui Pemilu sebagai Jembatan Emas untuk meminimalisir bibit-bibit Korup Kotor Korup Kotor, Koruptor masa depan.

Masyarakat Bangsa Indonesia sebenarnya bisa melakukan banyak hal untuk menekan kejahatan estra atau kejahatan korupsi masa depan, dengan cara menggunakan Pemilihan Umum sebagai ruang pengadilan bagi segala bentuk politik abu-abu dalam cara dan gaya politik semua politisi kontestan Pemilu di Indonesia.

Yang abu-abu terhadap persoalan krusial tumor ganas korupsi, yang abu-abu dan enggan berteriak lawan total korupsi yang memangsa hak-hak masyarakat, merampas pembangunan rakyat, merusak berbagai tatanan keharmonisan dan kemajuan bangsa, melalui praktek-praktek korupsi terselubung maupun terang-terangan di muka Ibu Partiwi, itu harusnya menjadi kitab pikiran dan nurani masyarakat jika ingin memperkirakan masa depan negara akan seperti apa. Apalagi jika membela koruptor.

Selain itu, agar Bangsa Indonesia terus maju dan selalu dapat melahirkan perubahan besar seiring peradaban manusia di bumi, maka terhadap tumor ganas bernama korupsi, baiknya juga masyarakat tidak berhenti di tikungan menyesali tindakan para koruptor ataupun mencaci, namun baiknya memilih sikap dan keputusan untuk masa depan indonesia sehat.

Hari ini Indonesia sudah mempunyai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Sebuah Rancangan Undang-Undang untuk menciptakan efek jera pada segenap pejabat bangsa Indonesia, agar segera sadar, bahwa merampok harta kekayaan negara, adalah perbuatan yang hanya akan berurusan dengan hukum, pelakunya di bui, aset disita, uangnya dikembalikan ke negara dan masyarakat. Ya, masih Rancangan Undang-Undang, belum  jadi Undang-Undang.

Rakyat juga harus mulai lebih mengerti lagi, bahwa yang disebut dengan Anti Korupsi, Lawan Korupsi, Berantas Korupsi dan sejenisnya, sesungguhnya adalah sebuah upaya, sebuah usaha yang dilakukan oleh negara kesatuan republik Indonesia, agar dapat memberikan kesadaran kepada segenap abdi negara, kepada seluruh pelayan masyarakat, agar jadilah pelayan, agar jadilah pekerja, jadilah abdi, yang luhur seperti nilai-nilai Pancasila, yang dibuka dengan keluhuran Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itulah sebenarnya substansi anti korupsi Bangsa Indonesia, meskipun seantero negeri disiram teror ancaman, agar ‘berhati-hati jika menyebut kata Anti Korupsi, sebab anti korupsi itu adalah sebuah urusan untuk penjarakan orang, urusan untuk penjarakan anda, untuk jerujikan manusia untuk penjarakan pejabat mulai dari kepala desa sampai pejabat tinggi negara.

Ya, sebutan anti korupsi memang sangat sempurna di plintir di negeri ini untuk menjadi sesuatu yang menakutkan, menyeramkan dan tabu dibicarakan masyarakat. Anti korupsi menjadi urusan yang begitu seram, penuh dengan tekanan, seperti sebuah urusan super menakutkan, urusan yang harus di tabu kan, bernuansa mematikan, penuh dengan penjara, bui dan seterusnya.

Plintiran-plintiran demikian sebenarnya harus dimengerti, bahwa itulah salah satu wajah pembodohan yang sungguh nyata, agar masyarakat memilih diam membisu, gugup dan manggut-manggut saja, bahkan harus pilih membela koruptor di hadapan hukum negara.

Masyarakat sudah dicekoki pembodohan dan ancaman psikis bahwa anti korupsi adalah seram, gelap dan menakutkan. Masyarakat diupayakan untuk tetap dibungkus dalam keseraman fiktif atau palsu itu. Mengapa demikian?.

Ya, sekali lagi, agar rakyat tidak mengetahui bahwa yang disebut dengan Anti Korupsi, melawan Korupsi, Berantas Korupsi dan sejenisnya, sesungguhnya adalah sebuah upaya, sebuah kerja nyata dan usaha negara kesatuan republik Indonesia, agar segenap abdi negara menjadi pelayan, pekerja yang luhur sesuai nilai-nilai Pancasila.

Pancasila yang dibuka dengan keluhuran Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi, mengapa ada keseraman palsu atau seram fiktif tadi?.

Itu dibangun agar masyarakat membisu, agar tetap tidak mengerti, agar tidak mengecam perbuatan korupsi, agar tidak mengawasi, agar enggan berkata serta serba permisif terhadap praktek perampokan, penjarahan, pencurian, atau korupsi korup kotor, negara dibajak dan yang terpenting agar masyarakat hidup tidak sesuai dengan dasar-dasar pikir Pancasila Indonesia.

Masyarakat seperti mau dibuat untuk tidak kenal, bahwa sesungguhnya yang seram adalah penggiringan otak rakyat, sekali lagi, sesungguhnya yang seram adalah penggiringan otak rakyat, untuk takut bicara korupsi, takut kepada semua orang yang mendukung agenda anti korupsi reformasi indonesia. Nah, Itu sesungguhnya yang seram dan gelap. !

Seram palsu di-cekoki jadi milik rakyat. Itulah yang sungguh seram, hingga menelan bulat bulat ibu partiwi. Namun, semuanya itu dibalik, seolah yang seram adalah jika masyarakat bicara korupsi, jika warga lawan korupsi, jika warga baca berita koruptor masuk bui. Semuanya dibalik, kaki taruh di kepala, kepala taruh di kaki, hingga rakyat Indonesia tunggang langgang cara pikir.

Ingat, sebut dan teriak anti korupsi itu tidak seram. Yang seram adalah penggiringan pikiran dan mental untuk takut bicara korupsi dan gugup kepada korup-kotor korup kotor di negeri ini.

Masyarakat juga perlu paham, bahwa berantas korupsi sebenarnya bukan sesuatu yang wouw’. Yang sebenarnya wouw’ adalah pejabat dan abdi negara yang mencuri harta kekayaan dan uang-uang bangsa indonesia, disaat mereka sedang kelimpahan harta, sedang mendapat jaminan hidup digaji besar, diberi tunjangan jabatan kekuasaan, mengucap sumpah saat dilantik lalu disiarkan oleh seluruh media ke berbagai pelosok bumi, namun tetap membajak, tetap jadi kaum korup kotor yang tega teganya bajak negara. Itu yang sesungguhnya harus disebut wouw, sungguh tega, dekadensi moral.

Menunggu kapan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor disahkan menjadi Undang-Undang, menunggu masa depan cerah, menunggu masa depan korupsi berhasil ditekan signifikan, akan sia-sia jika menunggu dan terus menunggu tanpa aksi dan tanpa memutuskan sesuatu.

Aksi penyelamatan masa depan sesungguhnya harus dilakukan sebelum masa depan itu tiba.

Demikian juga menunggu masa depan Indonesia agar bisa dihiasi wajah-wajah abdi negara yang luhur, konsisten, mendukung produk hukum sita aset koruptor, tidak mendukung politik penyamun, politik jarah, politik abu abu atas harta rakyat, politik korup kotor atas nama program jabatan, maka jangan menunggu masa depan tiba, sebab masa depan Indonesia adalah Pemilihan Umum yang sehat, bersih, jujur, adil, berdaulat, langsung, umum, bebas, rahasia.




Masyarakat Indonesia sesungguhnya sedang berada dalam lintasan penuh berkat masa depan, yakni mendapatkan jembatan emas Pemilu Serentak Tahun 2024. Masyarakat bisa menggunakan jembatan emas Pemilihan Umum itu, dengan menentukan sikap pikiran ataupun membuat tema tersendiri terhadap pesta rakyat bernama Pemilu. Masyarakat bisa berguru pada pengalaman, berguru pada harapan Indonesia masa depan, untuk memilih para pemimpin ataupun perwakilan yang sangat minim potensi korupsi, bahkan tidak berpotensi korupsi dan melakukan pembodohan, dan pencurian harta kekayaan negara dalam modus perbuatan korupsi dan sejenisnya.  Gunakan Jembatan emas itu !.

Jika Pemilu tidak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melihat masa depan yang lebih baik dari masa lalu, maka sebelum Pemilihan Umum digelar pun Indonesia sebenarnya sudah bisa menerka masa depan bangsa, Sudah berada di masa depan seperti apa. Masa depan berisi korup kotor korup kotor atau masa depan yang menjunjung perubahan dalam pikiran dan perbuatan para abdi negara.

Pemilu adalah Jembatan Emas masyarakat bangsa Indonesia menikmati masa depan negara, untuk menikmati pembangunan bermanfaat dan berkualitas, jika Pemilu tidak gagal dipahami, jika Pemilu tidak gagal dimengerti sebagai pesta sekedar pesta hura-hura, jika Pemilu dipakai sebagai jembatan emas untuk mengutus putra-putri terbaik bangsa, yang tersaring dari pikiran bersih masyarakat, untuk integritas masa depan negara.

Jembatan Emas Pemiliihan Umum serentak terus mendekat hingga saatnya berada persis di depan mata. Mengapa tidak terpanggiil jadikan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, sebagai Pemilu Anti Korupsi Bangsa Indonesia?.

Mengapa tidak?.

Mengapa tidak menghantar Pemilihan Umum Bangsa Indonesia dengan tema-tema cerdas, untuk masa depan : Dari, Oleh, Untuk Rakyat ?. Sebaliknya, agar menghantar masa depan tidak menjadi : Dari, Oleh, Untuk Korup Kotor Korup Kotor masa depan!!.

Jangan keburu pindah chanel, tunggu edisi berikutnya, Pers Warisan Budaya Nusantara, Pena Jurnalis, Aurelius.

The post Mengapa Tidak, Tema Pemilu Indonesia Anti Korupsi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Miras atau Minuman Keras adalah minuman beralkohol atau minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi bagi kalangan tertentu saja. Umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu diperbolehkan mengkonsumsi miras. Dan di sana kebanyakan minuman pabrikan atau racikan industri.
Bagaimana dengan Miras Produksi NTT?

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang diketahui juga memiliki aneka tumbuhan alam cipataan Yang Maha Kuasa, seperti enau dan lain-lain yang menghasilkan minuman masyarakat seperti dikenal dengan sebutan moke, sopi, tua bhara atau tuak putih dan berbagai sebutan lainnya dalam wilayah NTT.

Secara turun temurun minuman-minuman seperti itu terus dilestarikan meski pada periode tertentu dibatasi dengan munculnya peraturan dan larangan. Namun, fakta menunjukan penyebarannya tetap tidak terkendali, bahkan semakin dibutuhkan dan semakin diproduksi secara diam-diam. Semakin langka, semakin dicari.

Berbagai kerawanan sosial ataupun sengketa perkelahian di tengah masyarakat, pesta-pesta warga disebut dipicu oleh konsumsi miras berlebihan. Dalam kalangan tertentu juga muncul istilah “minum harus sampai puas dan mabok baru itu disebut minum moke, tuak putih dan lain-lain.

Namun demikian, tidak semua kalangan di NTT mengamini hal yang sama.

Dengan rumus berpikir seperti ini, sesungguhnya mabok karena meminum minuman seperti miras produk NTT, sebenarnya mabok yang diakibatkan oleh keserakahan mengkonsumsi miras. Miras itu sendiri hanyalah produk olahan manusia yang ditentukan oleh manusia selaku makhluk berakal.

Lalu tetaplah manusia sendiri yang memastikan apakah miras seperti racun memabukan, sebaliknya apakah miras adalah juga zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.

Jika diamati secara sungguh-sungguh, legal dan tidaknya miras sebenarnya lebih cenderung untuk mengontrol perilaku dan tabiat agar tidak merugikan manusia itu sendiri, apalagi merugikan orang lain.

Itulah sebenarnya fungsi instrumen yang diciptakan oleh manusia. Pada sisi lain, secara de facto miras di NTT memang hidup seusia kehidupan manusia itu sendiri.

Maka sesungguhnya bisa dilakukan terobosan Managemen Miras sebagai cara alternatif. Bisa juga titik penguatannya terletak pada hal-hal seperti pengendalian berbasis visi yang lebih jenial.

Sebelumnya fakta juga membuktikan bahwa mabok miras di era pelarangan miras tidak lebih baik dibanding era legal miras. Legal dan tidak legalnya miras sebenarnya menuntut kekayaan pikir dan berbagai metode yang bisa saja ditemukan untuk diseimbangkan.
Nah, ini yang akhirnya muncul. What next? Selanjutnya warga NTT menanti konsep dan strategi produktif seperti apa yang ditawarkan dan diterapkan pasca pencabutan pelarangan miras.

NTT melegalkan miras, sesungguhnya dapat dipahami juga dari sejumlah sudut pandang berbeda. Di antaranya kultur, berikutnya alam NTT yang memang kaya akan tumbuhan penghasil miras. Seterusnya miras lokal NTT juga terbukti berfungsi ekonomi sepanjang peradaban dari olahan tradisional yang dikendali langsung oleh para pengerajinnya.

Melegalkan miras dengan diikuti konsep ekonomi, instrumen pengaturan dan visi pemasaran yang baik, atau juga dipaketkan dengan hak-hak paten, sebenarnya juga dibutuhkan untuk mengkondisikan sebuah kondisi alternatif atas realita NTT.

Miras tidak mutlak sebagai zat yang dipenuhi dengan minor persepsi dan dampak buruk, tetapi miras juga bisa mempunyai managemennya. Tidak berhenti pada titik itu, pasti masyarakat menulis bagaimana NTT selanjutnya.

Pentingnya Managemen Miras

Managemen menurut para ahli adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan. Managemen juga merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya.

Jika pada akhirnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencabut pelarangan miras, maka sesungguhnya dalam hemat penulis, Pemerintah NTT tidak sedang mengarahkan minuman miras untuk menghancurkan warga Nusa Tenggara Timur.

Mencabut pelarangan miras dengan sebuah konsep yang cerdas merupakan tujuan untuk kebaikan juga. Berbeda jika melegalkan miras untuk duduk menonton warga selanjutnya mabuk-mabukan miras.

Maka pesan pencabutan pelarangan miras, sebetulnya menghadirkan manajemen potensi yang bisa saja disasar kepada hal-hal potensial menguntungkan warga itu sendiri, baik dalam poin kesadaran dan kesehatan maupun hal pengendalian dan berbagai dampak ikutan lainnya, seperti ekonomi bagi para pengerajin, hak cipta atau hak paten produksi daerah, pengolahan asset kekayaan alam, pengaturan standar alkohol yang memperhatikan berbagai hal, termasuk sektor produksi berwawasan, dan seterusnya.

Sebaliknya mendefenisikan pencabutan miras sebagai sebuah langkah yang tidak menguntungkan dan atau juga seperti bencana, justeru bukanlah sebuah kekeliruan juga.

Kecemasan terhadap miras yang dilegalkan juga merupakan tantangan untuk menguji sejauhmana konsep dan ketepatan managemen miras Nusa Tenggara Timur dalam kendali kepemimpinan Viktor Laiskodat-Yoseph Nae Soi bersama segenap stake holders Nusa Tenggara Timur.

Miras NTT adalah Minuman Murni dari Tumbuhan Alamiah tanpa campuran kimia mengada-ada.
Miras Vs Managemen Miras

Penulis: Aurelius Do’o : Wartawan / Pemimpin Redaksi Pers Warisan Budaya Nusantara/WBN Cabang Prov. NTT,  Dewan Redaktur Pelaksana WBN pusat).  

The post Miras Vs Managemen Miras NTT appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.