Segenap pengurus dan kader Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan ptotes keras terhadap pemberitaan Majalah Tempo yang berjudul “PT Nasdem Indonesia Raya Tbk, Edisi Senin 13 April 2026.

Partai Nasdem Ngada, (15/4/2026) menuntut permintaan maaf.

Mereka menilai pemberitaan tersebut merendahkan martabat pimpinan dan institusi Nasdem.

“Mencermati laporan utama Majalah Tempo Edisi 13-19 April 2026, kami berpendapat pemberitaan tersebut telah memframing Partai Nasdem sebagai partai komersial. Judul cover bertentangan dengan ideologi Partai Nasdem yang menganut prinsip nasionalisme, demokratisasi dan religiusitas”, ujar Sekretaris Nasdem Ngada, Ambrosius Molo, S. Pd

Menurutnya, pemberitaan tersebut telah membentuk opini bahwa Partai Nasdem dipertukarkan dengan kepentingan pragmatis.

Maka kami menuntut, permohonan maaf secara tertulis kepada Pimpinan dan Partai Nasdem dalam edisi Majalah Tempo berikutnya dan secara berturut-turut selama sebulan. Jika tuntutan  tidak dilakukan maka Kader Partai Nasdem Kabupaten Ngada bersama kader Partai Nasdem NTT akan mendatangi Kantor Majalah Tempo.

Majalah Tempo juga didesak agar tidak mengulangi framing negatif serupa di kemudian hari.

“Aksi damai kita lakukan karena adanya isu-isu dan persoalan yang kita dengar, kita bacakan yang berhubungan dengan partai Nasdem di pusat. Oleh karena itu, kita menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan ditujukan kepada teman-teman media cetak nasional. Agar kedepan dalam memberikan pemberitaan lebih selektif dan lebih melihat dengan hal hal konkrit yang terjadi di lapangan” , ungkap Ketua Partai Nasdem Ngada  Moses Jala Watu, SS. M.Ed.

Tanggapan Tempo

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra,  menyampaikan apresiasi atas langkah para kader Nasdem yang memberikan aspirasi.

“Perbedaan persepsi terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun laporan utama yang dipublikasikan Tempo telah melalui proses jurnalistik. Materi pemberitaan yang telah dipublikasikan merupakan karya jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi, akuntabel dan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik”  kata Setri Yasra, seperti dirilis Tempo, pada (14/4/2026).

WBN

The post Nasdem Ngada Protes Berita Tempo, Sebelumnya Tempo Rilis Penjelasan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme sebagai upaya memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan penyusunan rancangan peraturan ini telah dilakukan sejak 25 Juli 2025 melalui berbagai rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama konstituen Dewan Pers serta pemangku kepentingan terkait.

“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.

Uji publik dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan menghadirkan anggota Dewan Pers, tenaga ahli, kelompok kerja, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk menjaring masukan publik sebelum peraturan ditetapkan secara resmi.

Mereka yang hadir antara lain perwakilan Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin, Univeristas Sumatera Utara, Universitas Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, Universitas Diponegoro, perwakilan Organisasi Pers (AJI, PFI, IJTI, PWI, ATVLI, ATVSI, AMSI, JMSI, SMSI, PRSSNI, SPS), Tokoh Pers seperti Prof Bagir Manan, Bambang Harymurti, Suryopratomo, Hendry Ch Bangun, Kemal Gani, Eduard Depari juga Nina Mutmainah, Ninuk Pambudy, Benny Butarbutar, dihadiri juga KTP2JB termasuk LBH Pers dan didukung PR2MEDIA.

Menjawab Krisis Ekosistem Media

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme dirancang sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik. Dalam dokumen tersebut ditegaskan, perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi telah mengancam keberadaan jurnalisme berkualitas.

Dana Jurnalisme nantinya dihimpun dari berbagai sumber sah dan tidak mengikat, dengan pengelolaan yang independen dan transparan.

Rancangan ini menekankan sejumlah prinsip utama dalam pengelolaan Dana Jurnalisme, antara lain:

Independensi redaksional, tanpa intervensi dari pemberi dana

Transparansi dan akuntabilitas, termasuk audit keuangan tahunan Keadilan dan inklusivitas, dalam penyaluran dana kepada pelaku pers

Keberlanjutan, untuk mendukung ekosistem jurnalisme jangka Panjang

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana dirancang dengan sistem checks and balances. 

Dana Jurnalisme akan disalurkan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti peliputan investigasi dan produksi karya jurnalistik berkualitas, perlindungan hukum bagi wartawan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme insan pers, inovasi bisnis perusahaan media, dan advokasi terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Penerima dana mencakup individu wartawan, perusahaan pers, organisasi pers, hingga lembaga independen yang berkontribusi pada kemerdekaan pers.

 WBN

The post Dewan Pers Uji Publik Rancangan Peraturan Dana Jurnalisme appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pinrang – Dalam rangka meningkatkan solidaritas dan mengevaluasi program kerja serta merencanakan langkah taktis secara terstruktur, Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan laksanakan rapat koordinasi. Jumat (3/4/2026).

Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Sekretariat DPC PPWI Pinrang, Jalan Anoa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang. Rapat ini dihadiri pengurus dan anggota DPC PPWI Pinrang.

“Ini termasuk mengedukasi seluruh pewarta-pewarta Pinrang agar tidak lelah dalam peningkatan pelayanan publik terhadap seluruh masyarakat di Indonesia.” Ungkap Hamka Wellu Ketua DPC PPWI Pinrang kepada awak media.

Hamka Wellu juga berharap para pewarta yang bergabung di PPWI Pinrang kedepan bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan tetap memberikan berita -berita Yang akurat sesuai aturan UUD pers.

WBN – Mamad

The post Pengurus dan Anggota DPC PPWI Pinrang Gelar Rapat Koordinasi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecam keras dugaan tindakan penganiayaan, pengancaman, serta perampasan dokumen pribadi berupa kartu BPJS Kesehatan milik Yesaya Nino (27), wartawan media Deteksi NTT, serta perampasan sepeda motor milik Defiandi Selan (32) selaku Pemimpin Redaksi Deteksi NTT.

Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian berinisial Bripka SDT (40) yang saat ini diketahui bertugas di RS Bhayangkara Drs.Titus Uly Kupang.

Insiden itu terjadi ketika kedua wartawan yang juga merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTT tengah melakukan peliputan terkait dugaan kasus penelantaran istri dan anak yang dilaporkan kepada Propam Polda NTT sejak September 2025.

Ketua PWMOI Provinsi NTT, Andre Lado, S.H., menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalitas yang tidak dapat ditoleransi dan telah mencederai kebebasan pers di Indonesia.

“PWMOI NTT mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri tersebut. Tindakan penganiayaan, pengancaman, hingga perampasan dokumen pribadi wartawan adalah bentuk pelanggaran hukum serius serta mencerminkan mentalitas premanisme di tubuh aparat penegak hukum,” tegas Andre Lado dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Andre, peristiwa yang menimpa dua orang wartawan Deteksi NTT itu menunjukkan adanya kegagalan pembinaan internal di lingkungan Polda NTT.

“PWMOI menilai Kapolda NTT memiliki tanggung jawab moral dan secara institusional atas kejadian ini. Jika benar terjadi, maka ini menunjukkan masih adanya anggota yang tidak memahami hukum, bahkan bersikap arogan terhadap pekerja pers yang menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.

Andre juga menegaskan bahwa tindakan menghalangi kerja jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara jelas menjamin kemerdekaan pers di Indonesia.

Dalam Pasal 8 UU Pers disebutkan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Perlindungan tersebut dimaknai sebagai jaminan dari pemerintah maupun masyarakat agar wartawan dapat menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya secara profesional.

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik dapat dipidana.

Sementara itu, Sekretaris PWMOI Provinsi NTT, Rusydi Maga, S.H., menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara transparan dan profesional agar tidak mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Pers merupakan salah satu pilar demokrasi dan memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Oleh karena itu, siapapun tanpa terkecuali wajib menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan beritikad baik,” kata Rusydi.

Ia juga menyoroti lambannya penanganan laporan dugaan penelantaran keluarga oleh oknum anggota Polri tersebut yang sudah dilaporkan ke Propam Polda NTT sejak September 2025 namun hingga kini belum memiliki kejelasan.

“PWMOI NTT mendesak Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko dan Propam Polda NTT segera menuntaskan kasus ini secara transparan. Jika terbukti bersalah, oknum tersebut harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

PWMOI sebagai organisasi pers terbesar di NTT saat ini juga menyatakan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas serta membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers dan organisasi pers nasional lainnya guna memastikan perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Tidak boleh ada intimidasi terhadap wartawan. Negara harus hadir melindungi kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers,” tutup Wartawan Utama tersebut.

Situasi kini semakin memanas, terpantau sejumlah tokoh pers lintas organisasi profesi wartawan di NTT telah melakukan konsolidasi dan menunggu klarifikasi serta permintaan maaf resmi dari Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko.

Dukungan pun terus mengalir dari berbagai elemen dan lapisan masyarakat, baik dari kalangangan aktivis, organisasi mahasiswa dan berbagai ormas di NTT turut mengecam keras tindakan keji oknum anggota polri tersebut. Namun hingga berita ini diturunksn belum ada pernyataan resmi dari Kapolda NTT.

WBN

The post Rampas Dokumen dan Motor Wartawan, PWMOI NTT Minta Propam dan Kapolda Tuntaskan Kasus appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI), KRH.HM.Jusuf Rizal, SH menyebut momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, jangan ada lagi diskriminasi dan kriminalisasi wartawan.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo itu, menjawab pertanyaan media tentang makna HPN 2026 bagi wartawan di Jakarta, (9/2/2026).

“Momentum HPN 2026 hendaknya tidak ada lagi diskriminasi dan kriminalisasi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dilapangan. Karena wartawan juga dilindungi UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu

Menurutnya, saat ini masih ada diskriminasi wartawan dari media anggota Dewan Pers dan yang tidak. Atau medianya terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Padahal di dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, tidak ada itu. Pasal 15 antara lain tupoksi Dewan Pers hanya memfasilitasi pers, tidak ada tupoksi untuk membuat diskriminasi

Anehnya banyak Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota mengadopsi pemikiran sesat itu. Seolah Dewan Pers itu, Tuhannya Pers, padahal dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, kewenangannya dibatasi hanya di Pasal 15

“Nah, pada HPN ini, pemikiran sesat yang diduga digaungkan pengurus Dewan Pers terdahulu untuk mengkapling jatah iklan, harus diluruskan. Keberadaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus ditegakkan,” tegas Jusuf Rizal, Ketum Ormas Madas Nusantara, penggiat anti korupsi itu

Dalam hal pengkriminalisasian wartawan katanya masih banyak ditemukan, khususnya di daerah-daerah. Untuk itu perlu disosialisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi.

Menurutnya, Pers memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya jurnalistik yang profesional, independen, dan berintegritas, pers turut menjaga demokrasi yang tetap sehat dan berkeadilan

Ia menegaskan, insan pers bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam mencerdaskan masyarakat, membangun kesadaran publik, serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi, pers dituntut untuk semakin profesional dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Hal tersebut penting untuk menangkal hoaks serta menjaga kepercayaan publik terhadap media.

“Di momen Hari Pers Nasional ini, saya berharap insan pers semakin solid, berani, dan konsisten dalam mengungkap kebenaran, tanpa meninggalkan etika jurnalistik,” tegasnya.

Ketum Indonesian Jurnalist Watch (IJW) itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pers dan elemen masyarakat sipil dalam mengawal transparansi, penegakan hukum, serta keadilan sosial

PWMOI siap terus bersinergi dengan insan pers dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, membela kebenaran, serta mengawal pembangunan agar berjalan sesuai aturan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas serta memerangi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power), tuturnya.

WBN

The post Ketum PWMOI Jusuf Rizal : HPN, Jangan Lagi Diskriminasi dan Kriminalisasi Wartawan  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Momentum Hari Pers Nasional, Gubernur Melki Laka Lena memberikam apresiasi terhadap kinerja pers dalam dinamika demokrasi, serta meminta pers untuk kritis dalam mengawal pembangunan.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTT, saya mengucapkan, selamat hari Pers Nasional ke-80 kepada seluruh insan pers dimanapun berada. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan Pers yang sudah menjaga proses demokrasi kita di Indonesia berjalan baik di tengah berbagai dinamika yang berkembang, menjalankan tugas mulianya dalam memberikan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, serta membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, kata Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang kerja Gubernur NTT, pada Senin (9/2/2026).

Menurut Gubernur Melki, meskipun di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa pesat sekarang ini, insan Pers dituntut untuk terus menjunjung tinggi profesionalitas, objektivitas, netralitas, dan independensi dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik serta tetap kritis dalam mengawal pembangunan.

“Rekan-rekan Pers harus terus menjunjung tinggi profesionalitas dan tetap terus kritis dalam mengawal pembangunan, agar setiap program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Sebagai alat kontrol bagi seluruh lapisan masyarakat, insan Pers agar bisa terus memerangi berita hoax, menjadi garda terdepan untuk bangkit bersama pemerintah, membangkitkan optimisme masyarakat serta sebagai akselerator perubahan,” ujar Gubernur Melki.

Gubernur Melki menyebutkan Pers juga memiliki peran penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui fungsi informasi, edukasi, literasi dan promosi dimana salah satunya dengan cara mempromosikan berbagai produk lokal.

“Dalam memperkuat dan mendukung kemandirian ekonomi, Pers juga berperan dalam mendorong dan mempromosikan berbagai produk UMKM dan IKM, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan ekonomi kerakyatan,” ungkap Melki.

“Sekali lagi, selamat hari Pers Nasional ke – 80. Sebagai mitra kerja pemerintah, mari kita barsatu, bergandengan tangan dalam membangun bangsa dan negara serta mewujudkan Provinsi NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan,” ucapnya.

“Pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat, NTT juga makin hebat !!!.” Jelas Gubernur Melki.

WBN

The post Hari Pers, Gubernur NTT Minta Pers Kritis Kawal Pembangunan  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Cabang Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aurelius Do”o meminta Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati Ngada Raymundus Bena, dapat bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum terkait, guna mempercepat pengungkapan motif utama kasus kematian Bocah YBR (10) Pelajar Kelas IV Sekolah Dasar di Ngada, yang ditemukan gantung diri pada tanggal 29 Januari 2026, dan diduga bunuh diri.

Laporan rangkuman sepekan, (8/2), Ketua PWMOI Ngada, Aurelius Do’o mengajukan usulan tersebut pada acara Konferensi Pers oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena, bertempat di Aula Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Ngada di Kota Bajawa, pada Kamis (5/2/2026).

Dalam sesi konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Bupati Ngada Raymundus Bena. juga diikuti oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Brigjen Pol (P) Prof Dr Hoiruddin Hasibuan, S.H.,M.Hum, bersama Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Kepala Pusat Strategi Otonomi Daerah, Simon Saimima, S.STP. M.Si, serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Pemerintahan Umum dan Hukum, Wahyu Chandra Kusuma P.M.Hum, penanya pertama dari insan Pers. Aurelius mengajukan pertanyaan sekaligus mendesak percepatan pengungkapan motif utama.

Acara konferensi pers dimoderasi oleh Pj Sekda Ngada, Johanes Watu Ngebu, hadir juga Kapolres Ngada, AKBP Andrey Valentini, S.I.K, perwakilan Dandim 1625, Kejakasaan Negeri Bajawa. Pengadilan Negeri Ngada, para Pimpinan OPD, Camat Jerebuu, Kepala Desa wilayah kejadian perkara, ibu kandung dan nenek dari korban Bocah YBR beserta forum undangan.

PWMOI Ngada mendukung Timsus bentukan Bupati Ngada dapat bersinergi dengan Aparatur Penegak Hukum, menyingkap secara tuntas motif utama kasus kematian Bocah YBR di Ngada.

Menurut Aurelius, hanya dengan cara itu hukum menunjuk titik terang motif kematian YBR (10).

Ia menyatakan, negara harus hadir untuk menjamin kepastian hukum atas nyawa anak manusia, bocah tidak berdaya YBR.

“Segala polemik bisa dijawab dengan hal tersebut. Maka kami jurnalis mendukung pengungkapannya”, kata Ketua PWMOI Ngada, Aurelius Do’o, (5/2).

Ia juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, agar berkenan mengkondisikan Media Centre demi memfasilitasi segala kebutuhan data, informasi terkait kematian Bocah YBR.

Aurel menilai segala dugaan motif yang berkembang, adalah sah dalam posisi azas praduga, namun untuk kepastiannya, aparat penegak hukum harus menyingkapnya secara terbuka kepada publik.

Bupati Ngada, Raymundus Bena dalam kesempatan tersebut menyambut baik usulan dan menegaskan bahwa sinergitas pemerintah dan Aparat Penegak Hukum akan terus dibangun, namun untuk pengungkapan motif, Pemda Ngada menyerahkannya kepada pihak Polres Ngada.

“Terima kasih rekan-rekan Pers, ini usulan yang baik dan kami sudah mencatatnya. Terkait sinergitas, kami akan terus menperkuat sinergitas dengan mitra penegak hukum. Namun, untuk pengungkapan motif kematian anak kita Bocah YBR, itu kita kembalikan kepada pihak Polri”, tutup Bupati Ngada, Raymundus Bena, (5/2).

PWMOI Kabupaten Ngada masih terus menunggu keterangan pers terbuka oleh pihak Polres Ngada terkait kelanjutan penanganan ataupun pengungkapan motif.

WBN

Sumber: Rilis PWMOI Ngada, 8 Februari 2026

The post PWMOI Ngada Minta Timsus Bupati Ngada dan Polres Ungkap Motif Kematian Bocah YBR appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat capaian signifikan dalam penguatan struktur organisasi.

PWMOI NTT telah berhasil membentuk 21 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari total 22 kabupaten/kota yang ada di wilayah tersebut.

Sekretaris DPW PWMOI Provinsi NTT, Rusydi Maga, saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (28/01/2025), mengatakan bahwa masih terdapat satu kabupaten yang belum menyelesaikan proses konsolidasi internal.

“PWMOI memiliki 21 DPC saat ini, dimana masih ada satu kabupaten yang belum selesai konsolidasi dikarenakan terkendala beberapa hal teknis,” ujar Rusydi.

Meski demikian, Rusydi menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Ketua DPW PWMOI Provinsi NTT, Andre Lado, untuk memastikan seluruh DPC yang telah terbentuk dapat segera memperoleh mandat resmi.

“Saya telah berkoordinasi dengan Ketua PWMOI NTT, dan kami sepakat untuk segera mempercepat konsolidasi agar setiap DPC segera diberikan mandat,” jelasnya.

Pria yang kerap disapa Rusdy ini, menambahkan bahwa pembentukan 21 DPC tersebut menjadi modal penting bagi PWMOI NTT dalam memperkuat eksistensi organisasi di daerah.

Ia menyebutkan, berbagai program strategis telah disiapkan untuk mendorong kemajuan PWMOI di NTT.

“Ada banyak program yang telah kami persiapkan untuk membangun PWMOI NTT menjadi wadah profesi yang besar di NTT. Namun semua itu bergantung dari dukungan DPP PWMOI Pusat agar kami di daerah dapat berjalan dengan maksimal untuk mengejar ketertinggalan yang diakibatkan kefakuman kami selama ini, itu harapan saya dan teman-teman di NTT.” tutupnya.

Dengan hampir rampungnya pembentukan DPC di seluruh kabupaten/kota, PWMOI NTT optimistis dapat memperkuat peran wartawan media online sebagai pilar informasi yang profesional, independen, dan berintegritas di Nusa Tenggara Timur.

WBN

The post PWMOI Provinsi NTT Sukses Bentuk 21 DPC dari 22 Kabupaten Kota, Rusydi Maga Berharap Dukungan Penuh DPP appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Frans Bara, yang akrab disapa Son Bara dan dikenal sebagai wartawan VNews sekaligus salah satu jurnalis senior di Kabupaten Ende, secara resmi mengibarkan bendera Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Ende dalam sebuah seremoni pengukuhan yang berlangsung di Ende, Tahun 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi PWMOI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam memperluas jaringan organisasi hingga ke seluruh kabupaten/kota di provinsi ini demi memperkuat peran wartawan media online di daerah.

Hingga kini, tercatat sebanyak 18 DPC PWMOI telah terbentuk di berbagai wilayah NTT, sebuah momentum penting bagi dunia pers lokal untuk berkembang dengan profesional dan terorganisir.

Dalam keterangan resminya, Son Bara menegaskan bahwa pembentukan DPC PWMOI Ende bukan sekadar simbol organisasi, melainkan langkah nyata memperkuat kualitas pemberitaan dan profesionalisme jurnalis media online di Ende dan sekitarnya.

“Sebagai Ketua DPC PWMOI Ende, saya berkomitmen untuk membawa organisasi ini menjadi wadah yang kuat dalam membina wartawan media online. PWMOI harus menjadi rumah bagi jurnalis yang profesional, independen, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kita akan fokus pada pelatihan jurnalistik, perlindungan hukum, dan penguatan etika pers di tengah tantangan arus informasi digital saat ini,” ujar Son Bara, Rabu (21/01), di Ende.

PWMOI sendiri merupakan organisasi yang menaungi wartawan media online Indonesia dengan tujuan meningkatkan kompetensi, menjaga integritas jurnalistik, serta menjadi mitra strategis bagi berbagai stakeholder dalam pembangunan masyarakat. Visi ini sejalan dengan langkah PWMOI NTT yang terus memperluas jaringannya hingga tingkat kabupaten dan kota.

Sementara itu, Andre Lado, S.H., selaku Ketua PWMOI Provinsi NTT, dalam keterangan resminya sebelumnya menyampaikan bahwa percepatan pembentukan DPC merupakan upaya untuk memastikan perlindungan bagi wartawan media online serta memperkokoh kebebasan pers di daerah.

“PWMOI hadir sebagai wadah bagi wartawan media online untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat,” tegasnya.

Dengan terbentuknya DPC PWMOI Ende, diharapkan akan semakin banyak program strategis yang melibatkan wartawan lokal dalam tugas jurnalistik berkualitas tinggi, sekaligus menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang bagi publik di Kabupaten Ende dan sekitarnya.

WBN

The post Frans Son Bara Kibarkan Bendera PWMOI di Ende, Profesionalisme Jurnalis Jadi Fokus appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) memberi apresiasi atas Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tutup jalan pidana dan gugatan terhadap karya jurnalistik sepanjang menjalankan kerja jurnalistik secara sah dan profesional.

“Ini semakin mempertegas posisi kebebasan pers dalam sistem hukum di Indonesia terhadap Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan tidak bisa dipidana atau digugat jika menjalankan tugas jurnalistik secara profesional,” tegas Ketum PWMOJ, KRH HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta

Mahkamah menyatakan, penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah seluruh mekanisme yang diatur dalam UU Pers ditempuh dan tidak membuahkan penyelesaian. Mekanisme tersebut meliputi hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers, sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif.

Keputusan Mahkamah Konstitusi itu dihasilkan melalui putusan perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
yang dibacakan pada Senin (19/1/2026) di Gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum)

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan, frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dimaknai secara konstitusional dan operasional. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan tafsir bersyarat agar pasal tersebut memiliki kepastian hukum yang nyata.

Dalam pertimbangan terpisah, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai Pasal 8 UU Pers merupakan norma fundamental yang mencerminkan komitmen negara hukum demokratis terhadap kebebasan pers sebagai pilar utama kehidupan bernegara. Namun, norma tersebut selama ini bersifat deklaratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi wartawan.

Menurut Guntur, perlindungan hukum terhadap wartawan harus dipahami secara menyeluruh, mencakup seluruh tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pencarian fakta, pengolahan dan verifikasi data, hingga publikasi kepada masyarakat.

Sepanjang seluruh rangkaian kerja jurnalistik dilakukan secara sah, berlandaskan profesionalitas, kode etik jurnalistik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, wartawan tidak boleh dengan mudah diposisikan sebagai subjek hukum yang langsung dikenai sanksi pidana, gugatan perdata, ataupun tindakan intimidatif dan kekerasan.

Guntur menegaskan, Pasal 8 UU Pers berfungsi sebagai norma pengaman agar profesi wartawan tidak terjerat kriminalisasi, gugatan pembungkaman atau strategic lawsuit against public participation (SLAPP), maupun tekanan hukum lain yang dapat menghambat kemerdekaan pers.

Ia menambahkan, sengketa yang timbul dari karya jurnalistik wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui rezim hukum UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan melibatkan Dewan Pers. Instrumen pidana dan perdata tidak boleh dijadikan jalan utama, melainkan hanya sebagai upaya terbatas dan eksepsional apabila mekanisme pers tidak dijalankan atau gagal menyelesaikan persoalan.

Mahkamah juga menilai, tanpa pemaknaan konstitusional yang jelas, Pasal 8 UU Pers berpotensi membuka ruang penjeratan hukum terhadap wartawan secara langsung, tanpa terlebih dahulu menguji kepatuhan pada mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur undang-undang.

“Untuk itu jika para wartawan mau dikriminalisasi atas karya jurnalistik, harus melawan. Keputusan MK ini adalah senjata hukum. Artinya pihak manapun yang menafikan termasuk pelanggaran hukum,” tegas Jusuf Rizal, Relawan Prabowo, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

WBN

The post PWMOI Apresiasi Putusan MK Tutup Jalan Pidana dan Gugatan terhadap Karya Jurnalistik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.