Seorang penasihat hukum yang berada di lokasi kejadian membenarkan adanya sekelompok orang yang mencari Patrick saat proses klarifikasi berita berlangsung.

Hendrikus Dhenga, SH, pengacara yang saat itu mendampingi kliennya di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Nagekeo, menjelaskan kronologi peristiwa tersebut.

Menurut Hendrikus, ia bersama kliennya tiba di Polres sekitar pukul 16.30 WITA. Sekitar pukul 19.00 atau 20.00 WITA, Patrick menyusul datang untuk memenuhi undangan klarifikasi.

“Kami kemudian difasilitasi oleh anggota Polres di Ruang SPKT. Saat proses tersebut berlangsung, datang beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka ingin bertemu Patrick,” ujar Hendrikus saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).

Hendrikus menambahkan, sekelompok orang tersebut berdiri tepat di pintu masuk ruang SPKT, dengan jarak sekitar dua hingga tiga meter dari posisi duduk mereka.

Meski membenarkan kelompok tersebut mencari Patrick, Hendrikus mengaku tidak mendengar secara jelas bentuk ancaman verbal yang dilontarkan.

Selain dirinya, kliennya, dan Patrick, terdapat sejumlah anggota kepolisian yang berada di dalam ruangan tersebut selama insiden berlangsung.

Dipicu Pemberitaan Kasus Domestik

Dihubungi terpisah, Patrick menjelaskan bahwa kehadirannya di SPKT Polres Nagekeo malam itu guna memenuhi undangan lisan terkait pemberitaan tanggal 28 Mei 2026.

Berita tersebut mengulas dugaan kekerasan domestik yang melibatkan Ajun Komisaris ST, mantan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Nagekeo yang saat ini telah didemosi ke Polres Ngada.

Di ruang SPKT, Patrick dipertemukan dengan seorang perempuan berinisial M yang didampingi kuasa hukumnya. M mengajukan keberatan terkait penggunaan foto dirinya serta klaim wawancara dalam artikel berjudul “Mantan Kabag Ops Polres Nagekeo Diduga Bawa Kabur Anak Usia 5 Tahun”.

Menurut Patrick, situasi klarifikasi yang semula formal mendadak berubah tegang ketika pintu ruang SPKT didobrak paksa dari luar.

“Massa berteriak dan menuntut agar saya dan M diserahkan kepada mereka,” ungkap Patrick, Jumat (5/6/2026).

Patrick menduga aksi massa tersebut dipicu oleh publikasi kasus penganiayaan, sementara M menjadi sasaran karena statusnya sebagai narasumber dalam pemberitaan tersebut.

Setelah tertahan selama lebih dari satu jam di tengah situasi intimidasi, Patrick akhirnya dievakuasi dengan pengawalan ketat oleh pihak keluarga.

Konfirmasi wartawan media ini, Sabtu (6/6) Kapolres Nagekeo mengarahkan ke Kasat Reskrim. Menjawab wartawan Kasat Reskrim meminta konfirmasi kepada Kanit SPKT yang bertugas malam kejadian, karena pihaknya belum mendapatkan informasi utuh.

Media WBN sudah melayangkan pesan konfirmasi kepada Kanit SPKT Polres Nagekeo.

WBN – WIL

The post Ancam Wartawan di SPKT Polres Nagekeo, Pengacara Benarkan Kehadiran Sekelompok Orang appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Insiden yang menimpa Patrianus Meo Djawa alias Patrick, wartawan Voxntt.com, pada Rabu (3/6/2026) malam di Markas Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menjadi sinyal merah bagi jaminan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.

Kehadiran Patrick memenuhi undangan klarifikasi berita justru berujung pada ancaman persekusi fisik di bawah atap lembaga penegak hukum.

Ironisnya, intimidasi justru terjadi persis di Kantor Polisi saat para pihak berada dalam ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) markas Polres Nagekeo, tempat Aparat Penegak Hukum Negara (APH) Polisi bekerja.

Kepada media ini, Jumat (5/6/2026), Wartawan Patrick menuturkan bahwa peristiwa bermula ketika dirinya dijemput oleh dua anggota kepolisian dari kediamannya di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa.

Menurut Patrick, undangan lisan tersebut berkaitan dengan pemberitaan pada 28 Mei 2026 mengenai dugaan kekerasan domestik yang melibatkan Ajun Komisaris ST, mantan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Nagekeo yang telah didemosi ke Polres Ngada.

Di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Patrick dipertemukan dengan perempuan berinisial M yang didampingi kuasa hukumnya.

Pasalnya, M melayangkan pengaduan keberatan terkait penggunaan foto dirinya dan klaim wawancara dalam pemberitaan bertajuk “Mantan Kabag Ops Polres Nagekeo Diduga Bawa Kabur Anak Usia 5 Tahun”.

Meski M tidak menyangkal substansi berita, termasuk hubungan domestik dan kekerasan fisik yang dialaminya, suasana formal klarifikasi tersebut mendadak pecah. Pintu ruang SPKT didobrak paksa, di luar SPKT terdapat sekelompok massa yang diperkirakan berjumlah puluhan orang.

“Massa berteriak histeris, menuntut agar saya dan M diserahkan kepada mereka untuk dihakimi,” ujar Patrick mengenang ketegangan malam itu.

Berdasarkan informasi, Patrick menjadi target kemarahan karena mempublikasikan dugaan kasus penganiayaan tersebut, sementara M diincar karena statusnya sebagai narasumber.

Setelah tertahan lebih dari satu jam dalam situasi intimidatif, Patrick akhirnya berhasil dievakuasi dan pulang dengan pengawalan ketat pihak keluarga yang datang menjemput.

Ujian Perlindungan Hukum

Insiden ini menambah daftar panjang kerentanan jurnalis di daerah, terutama saat menguak lingkaran kekerasan yang pelakunya diduga melibatkan oknum aparat keamanan.

Kehadiran massa yang merangsek masuk ke dalam markas kepolisian tanpa hambatan memunculkan pertanyaan besar terkait prosedur pengamanan internal korps penegak hukum.

Kasus ini menjadi ujian krusial bagi Polres Nagekeo untuk membuktikan netralitasnya.

Kepolisian tidak hanya dituntut menyelesaikan sengketa melalui jalur yang semestinya, tetapi juga wajib mengusut tuntas tindakan intimidasi kelompok massa yang mencoba mengangkangi hukum di markas mereka sendiri.

WBN / Wil

The post Ancaman Nyata Jurnalis : Wartawan Hampir Dianiaya di Markas Polres Nagekeo appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Keduanya adalah Iptu Anselmus Leza dan Iptu Oman Mere.

Iptu Anselmus Leza resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal, dan Iptu Oman Mere menjabat sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Mapolres Ngada, pada Selasa (20/5/2026),dipimpin langsung oleh Kapolres Ngada AKBP.

Jalannya pelantikan berlangsung khidmat, dihadiri jajaran perwira, anggota, serta keluarga kedua perwira.

Sebelumnya Iptu Anselmus Leza bertugas di Polres Alor sebagian Kasat Reskrim dan di pindahkan ke Polda NTT sebagai Plh. Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT.

Berikutnya Iptu Oman Mere pernah mengemban tugas di Polres Nagekeo sebagai Kasat Intel Polres Nagekeo dan KBO Intel Polres Ngada.

Keduanya merupakan perwira muda penuh dedikasi, rekam jejak positif dalam penanganan kasus kriminal maupun penguatan keamanan wilayah.

Kapolres Ngada dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk penyegaran, pembinaan karier, dan peningkatan kinerja.

“Saya berharap pejabat baru segera menyesuaikan diri, bekerja profesional, dan menjaga sinergitas dengan seluruh stakeholder di Ngada. Kepercayaan ini adalah amanah yang harus dijawab dengan kinerja nyata,” ujar kapolres.

Kabar pelantikan dua perwira muda ini disambut hangat oleh masyarakat Nagekeo. Banyak yang menilai kepercayaan yang diemban dua putra daerah tersebut sebagai bentuk kepercayaan institusi Polri terhadap kualitas SDM asal Nagekeo.

“Dua kader asal Nagekeo Ngada,  produk Polres Ngada yang kemudian kembali ke tanah kelahiran untuk pengabdian bagi daerah, merupakan kebanggaan bagi kita semua. Proficiat, salam bangga beserta dukungan doa untuk Pa Kasat berdua. Lanjutkan dedikasi untuk kebaikan umum”, ungkap Anggota DPRD Nagekeo, Mbulang Lukas, SH saat dimintai tanggapan oleh WBN.

Berikut pejabat yang Serah Terima Jabatan antara lain :

1. Nama/Joesteve Cristian Fortuna, S.Tr.K. Inspektur Polisi Satu Jabatan Lama Ps. Kasat Reskrim Polres Ngada Polda NTT/Jabatan Baru/ Kasat Reskrim Polres Timor Tengah Utara Polda NTT.

2. Nama/Anzelmus Leza Inspektur Polisi Satu Jabatan Lama/Ps. Panit 2 Bagwassidik Ditresnarkoba Polda NTT/Jabatan Baru/Ps. Kasat Reskrim Polres Ngada Polda NTT.

3. Nama/Thomas Aquino Mere, S.A.P Inspektur Polisi Satu Jabatan Lama/KaurBinOpsnal SatIntelkam Polres Ngada Polda NTT/Jabatan Baru/Ps. Kasat Intelkam Polres Ngada Polda NTT.

4. Nama/I Wayan Derata Inspektur Polisi Satu Jabatan Lama/Wakapolsek Soa Polres Ngada Polda NTT/Jabatan Baru/Ps. Kapolsek Soa Polres Ngada Polda NTT.

5. Nama/Mardianto Setyo Budi, S. E Inspektur Polisi Satu Jabatan Lama/Wakapolsek Aimere Polres Ngada Polda NTT/Jabatan Baru/Ps. Kapolsek Aimere Polres Ngada Polda NTT.

WBN

The post Dua Perwira Muda Asal Nagekeo Resmi Dilantik Jadi Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat tersebut diringkus atas dugaan keterlibatan berat dalam jaringan peredaran narkotika.AKP Deky diduga kuat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aliran dana bisnis barang haram jaringan Ishak dkk di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Tidak hanya menerima aliran dana kejahatan, perwira pertama ini juga berperan aktif sebagai pelindung atau beking.

Peran tersebut ia lakukan demi memastikan operasional bisnis sindikat narkoba di wilayah hukumnya berjalan aman tanpa gangguan.Langkah tegas langsung diambil oleh institusi Polri.

Bersamaan dengan momentum penangkapannya oleh Bareskrim, AKP Deky Jonathan Sasiang juga resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemecatan ini menegaskan komitmen kepolisian untuk membersihkan internal organisasi dari oknum yang mencederai penegakan hukum. Saat ini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna menelusuri seluruh aset hasil kejahatan tersebut.(Red)

The post Jadi Beking Narkoba dan Terlibat TPPU, Mantan Kasat Resnarkoba Kutai Barat Ditangkap Bareskrim dan Dipecat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Pengungkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap obat-obatan terlarang yang meresahkan,” ujar Iptu Anselmus Leza, pada Minggu (17/5/2026).

Menurut Iptu Ansel, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa psikotropika dan obat keras yang diduga akan diedarkan secara ilegal.

Selain itu sejumlah orang berhasil diamankan guna pendalaman lebih lanjut.

Iptu Anselmus menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya yang dapat merusak generasi muda.

Keberhasilan yang ditoreh menjadi bekal positif bagi Iptu Anselmus sebelum resmi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Ngada.

Ia menegaskan akan melanjutkan kerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Ngada.

Pasalnya, Sertijab Kasat Reskrim Polres Ngada akan dilaksanakan dalam waktu dekat sesuai agenda mutasi internal Polri.

WBN

The post Iptu Ansel Leza Ungkap Kasus Psikotropika Jakarta Sebelum Sertijab Sebagai Kareskrim Polres Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sebelumnya diberitakan WBN, (13/5), marak kasus pencurian di Mbay, Anggota DPRD Mbulamg Lukas, SH minta Polres Nagekeo tegas dan tindak.

Rangkuman wartawan, publik Nagekeo  dihebohkan dengan aksi pencurian barang-barang elektronik di Kapel Paroki Aeramo. pada Rabu, (13/05)
‎
‎Tidak sebatas itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Nagekeo juga mengalami kemalingan.

Beberapa kabel ace elektronik dipotong, dijambret malam hari. Sejumlah petani juga mengadu kehilangan padi dan hasil-hasil kebun mereka.
‎
‎Polres Nagekeo melalui Unit Reserse Kriminal mengambil tindakan hingga berkoordinasi lintas hingga Resmob Ende.
‎
‎Kerja keras petugas akhirnya membuahkan hasil, Terduga pelaku pencurian berhasil diringkus di kos-kosan, lokasi Jalan Anggrek Kota Ende.
‎
‎Kanit Resmob, Aipda Aron Atu Bogo menjelaskan bahwa terduga pelaku berhasil diringkus.
‎
‎”Terduga pelaku pencurian berinisial EAJ usia 34 tahun, oknum berasal dari wilayah Ruteng. Pelaku mengaku telah mencuri barang milik gereja, 1 unit Keyboard Yamaha. Pelaku mencungkil jendela gereja.  Berkat bantuan rekannya barang tersebut berhasil digasak, kemudian dibawa kabur menggunakan mobil pick up. Hasil curian selanjutnya disembunyikan di sebuah kos di Mbay”, jelas Aipda Aron.
‎
‎Selanjutnya barang curian dibawa ke Kampung Tuwa Manggarai oleh 2 terduga pelaku dan dijual kepada rekannya seharga Rp. 6.500.000.
‎
‎”Dari keterangan terduga pelaku, dijual kepada rekannya berinisial F. Usai menjual keduanya berpisah, satunya ke Mbay Nagekeo, yang satunya ke Ende. Pelaku berinisial EAJ terciduk dalam kamar kos dan diamankan pihak Polres Ende”, urainya.
‎
Pelaku akhirnya dibawah oleh Anggota Polres Nagekeo dan diamanahkan di Polres Nagekeo.
‎
‎Polisi masih terus mendalami apakah pelaku yang sama terlibat dalam beberapa kejahatan pencurian yang meresahkan warga Nagekeo.

Wil – WBN
‎
‎

The post Curi Piano Gereja di Nagekeo, Pelaku Kena Bekuk Reserse Ende appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Penegasan tersebut disampaikan Wakapolres SBD, Kompol Marthin Ardjon, saat menerima kunjungan Forum Jurnalis Independen Sumba (FORJIS), Senin (11/05/2026). Dalam pertemuan itu, pihak kepolisian memastikan proses hukum terus berjalan dan telah menjadi perhatian pimpinan di lingkungan Polres SBD.

“Kasus ini merupakan salah satu prioritas kami karena korbannya adalah rekan-rekan jurnalis. Ini sudah menjadi atensi pimpinan untuk diselesaikan secara tuntas,” tegas Kompol Marthin Ardjon.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan penting di tengah kekhawatiran publik bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan kerap berakhir tanpa penegakan hukum yang kuat. Sebab bagi komunitas pers, kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar penganiayaan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Korban dalam kasus ini adalah Gunter Guru Ladu Meha, yang diduga mengalami tindakan kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik ketika meliput kunjungan Menteri Kesehatan RI di area RSUD Reda Bolo, Kamis, 23 April 2026.

Ironisnya, insiden itu terjadi dalam agenda resmi negara — ruang yang seharusnya menjamin keamanan dan kebebasan kerja wartawan, bukan justru menjadi arena intimidasi terhadap insan pers.

Kasus tersebut kemudian memantik reaksi keras dari komunitas jurnalis di Sumba Barat Daya. FORJIS mendesak agar penanganan perkara tidak berhenti pada pasal penganiayaan dalam KUHP semata. Mereka meminta penyidik juga mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pihak-pihak yang diduga menghalangi atau mengintimidasi kerja jurnalistik.

Desakan itu dinilai penting mengingat banyak kasus kekerasan terhadap wartawan di berbagai daerah berakhir tanpa efek jera yang kuat. Akibatnya, muncul budaya takut di lapangan: wartawan mengalami tekanan, kritik melemah, dan fungsi kontrol sosial pers perlahan terancam.

Dalam perkembangan terbaru, Satreskrim Polres SBD disebut telah memeriksa sedikitnya enam orang terkait kasus tersebut. Salah satu saksi tambahan yang turut diperiksa ialah Stepanus Umbu Pati.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan aparat penegak hukum. Masyarakat pers menunggu apakah kasus ini benar-benar dituntaskan secara transparan dan berkeadilan, atau kembali menjadi catatan panjang lemahnya perlindungan terhadap jurnalis di daerah.

Sebab demokrasi tidak pernah benar-benar sehat ketika wartawan dipukul saat bekerja.
Kasus ini bukan hanya tentang satu korban. Ini adalah ujian nyata: apakah kebebasan pers di Sumba Barat Daya masih memiliki perlindungan yang konkret, atau perlahan dibiarkan runtuh di bawah bayang-bayang intimidasi dan kekuasaan.

Asis DN

The post Wartawan Dipukul Saat Liput Menteri, Polres SBD Janji Tuntaskan: Ujian Nyata Kebebasan Pers di Sumba appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ia meminta Polres Nagekeo mengambil posisi tegas tindak dan melakukan pendekatan multi dimensional demi mengatasi permasalahan sosial yang satu ini.

Hal tersebut dikatakan Mbulang Lukas, pada Rabu (12/5/2026).

“Dari pengaduan lepas yang terpantau serta kasus-kasus yang muncul, harus dikata bahwa grafik kasus pencurian di ibu kota Mbay mengalami peningkatan. Ini tidak bisa dibiarkan, tetapi harus disikapi bersama. Kita tidak boleh membiarkan kondisi demikian terus membayangi masyarakat. Jangan sampai Mbay kemudian disorot dari mana-mana hanya karena pencurian merajalela dimana-mana, merusak kenyamanan publik “, ujar Mbulang Lukas.

Maraknya kasus pencurian di Mbay, kata Mbulang Lukas, sudah sangat meresahkan warga. Pencurian ternak besar milik warga seperti kerbau, sapi, bahkan hingga ayam dan bebek di kandang pun dijarah para pelaku.

Helm sepeda motor, jika tidak waspada maka dalam sekejap digasak. Sejumlah perabot rumah tangga pun ikutan diembat. Bahkan beras yang disimpan dalam rumah warga pun digasak. Tidak luput produk pertanian lainnya milik warga disantap maling.

Anggota DPRD Nagekeo yang satu ini melihat, semarak kasus pencurian di Mbay tidak bisa dipandang sebelah mata dan bukan nerupakan kenakalan biasa.

Dia menilai, jka tidak segera diberantas bersama, maka wajah daerah masa depan akan semakin subur kejahatan, bertumbuh pula kelompok-kelompok pencurian yang terorganisir yang merugikan perekonomian masyarakat banyak.

“Selain menjadi tugas bersama, saya mau katakan bahwa mitra penegak hukum, Polres Nagekeo harus segera ambil sikap tindak tegas. Harus basmi dini. Polres Nagekeo patut mengambil posisi pendekatan multi dimensi, mengatasi kasus-kasus pencurian, baik pencegahan (preventif) maupun represif (tindakan). Nagekeo hari ini sangat membutuhkan hal itu. Percuma kita pacu usaha ekonomi rakyat, jika pada saat bersamaan semarak pencurian gagal diberantas”, tutup Wakil Rakyat Nagekeo, Mbulang Lukas, SH.

WBN

The post Mbay Marak Kasus Pencurian, Anggota DPRD Mbulang Lukas Minta Polri Tegas Tindak appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hendrikus Dhenga, SH selaku Pengacara Hukum (PH) dari Anton Sukadame Wangge kepada awak media, Senin (11/5/2026) menilai progres penanganan perkara terlalu lambat.

Ia mendesak Polres Nagekeo segera mengambil langkah terhadap terduga yang tidak kooperatif dalam proses hukum.
‎
‎Sebelumnya diberitakan media ini, PH Anton Sukadame Wangge mendesak Polres Nagekeo tuntaskan perkara penyerobotan lahan oleh BMW dan istrinya VYT yang berprofesi sebagai ASN. Perkara tersebut tercantum dalam laporan Polisi Nomor LP/B/104/XI/2025/SPKT/Polres Nagekeo/Polda Nusa Tenggara Timur, Senin 12 November 2025.
‎
‎Menurut PH Hendrik Dhenga, Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh kliennya merupakan hak kepemilikan penuh secara hukum.

“Meskipun fakta kemudian status bangunan seizin pemilik tanah membangun rumah, namun tindakan liar atau penolakan keluar dan perbuatan membangun di tanah orang tanpa hak adalah bentuk penyerobotan. Seharunya dipahami bahwa tindakan liar atau penolakan keluar atas tanah SHM adalah bentuk pelanggaran hukum. Pemilik berhak penuh untuk menuntut pengosongan lahan apabila perjanjian awal sudah berakhir atau melanggar kesepakatan”, ungkap PH Hendrikus.
‎
Ia juga menambahkan bahwa dari aspek budaya, kliennya selaku Pelapor, yang juga berpangkat sebagai Om kandung dari Terlapor VYT dan suaminya BNW, telah melakukan perbuatan tidak menghargai, acuh tak acuh, dan terakhir kliennya ASW dilaporkan ke polisi, berujung disidangkan di pengadilan Negri Bajawa.
‎
‎”Klien saya telah melakuakn hal baik, dengan memberi mereka tumpangan tinggal di lahan miliknya. Namun alih-alih berterima kasih malah menggigit lengan orang yang telah menolongnya.  Dalam konteks budaya “Ti’i ngala Wiki, Pati ngala Lai artinya apa yang dikasi, bisa diambil kembali, karena tidak beretikad baik. Nah apabila sudah melanggar kesepakatan atau tidak beretikad baik, wajib klien kami mengambil kembali atau meminta mengosongkan tanah miliknya”, beber Hendrikus.
‎
‎Lebih lanjut Ia menjelaskan, ketika kliennya meminta untuk mengosongkan lahan miliknya yang telah bersertifikat, malah mendapatkan penolakan dan perlawanan.

“Itu kan namanya penyerobotan. Polres Nagekeo harus berani mengambil tindakan hukum, penanganan jangan berlarut-larut”, tambahnya.
‎
‎Menurut PH Hendrikus, langkah hukum yang sudah dilakukan oleh kliennya adalah permintaan mengosongkan lahan, somasi, pemasangan papan peringatan, hingga laporan polisi.
‎
‎”Patut diketahui bersama bahwa mereka tinggal di atas lahan itu pada awalnya hanya diberi izin tinggal untuk sementara waktu. Bukan diberikan untuk digunakan selamanya. Acara peletakan batu itu lumrah di Nagekeo oleh pemilik tanah yang dalam tradisi lokal disebut sebagai Pu’u Meze (Om kandung), sehingga wajib memberikan batu pertama. Karena itu adalah identitas, simbol kepatuhan secara budaya, yang mestinya dimaknai oleh orang yang menempati tanah. Jangan sampai pemahaman budaya dan kesadaran diri yang minim malah membalik situasi bahwa peletakan batu sebagai penyerahan lahan. Itu kan sangat kacau. Jangan lupa tidak ada kwitansi jual beli atau dokumen hukum lain yang menyatakan tanah tersebut milik mereka. Membangun rumah secara permanen dan menolak mengosongkan, kuat dugaan merupakan tindakan terencana untuk menguasai lahan. Makanya segala hal ditarik untuk menguatkan keinginan mereka, sekalipun itu melanggar hukum”, terang PH Hendrikus Dhenga.
‎

Apabila perkara dibiarkan gantung, kata Hendrikus, berpotensi terjadi kekacauan besar, sebab setiap orang akan mengikuti hal yang sama, membangun rumah di tanah SHM orang lain, mengabaikan hukum.

“Ini merupakan kejahatan besar yang merusak tatanan budaya dan tatanan hukum negara”, ujarnya.
‎
‎Ia berharap gelar perkara segera dilakukan, sehingga bisa menyimpulkan apakah laporannya masuk pidana atau perdata.

Sebagai Pengacara ia berkeyakinan konstruksi hukum dan laporan yang dibuat sudah tepat.
‎
‎PH Hendrikus juga menyayangkan lamban penanganan kasus, sebab sudah dilaporkan dari tanggal 12 November 2025, namun hingga Mei 2026. belum ada perkembangan.
‎
‎”Kasus ini sudah parkir selama kurang lebih 7 bulan di meja Polres Nagekeo. setiap kali kita tanya pekembangan selalu terdengar jawabannya terlapor VYT menunggu suaminya BNW izin cuti, tanpa ada kepastian yang jelas. Sedangkan di media sosial maupun di pemberitaan, pengacaranya sangat aktif menyampaikan dalil-dali untuk menguatkan perbuatan mereka. Sangat tidak kooperatif dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Polres Nagekeo harus ambil langkah tegas gelar perkara”, tutup PH Hendrikus.

Konfirmasi Polres Nagekeo

Sebelumnya, konfirmasi media ini kepada Kasat Reskrim Polres Nagekeo, belum diberikan penjelasan terperinci.

Kasat Reskrim mempersilahkan melakukan konfirmasi langsung kepada Kanit Pidum.

Kanit Pidum Polres Nagekeo  menginformasikan bahwa pihaknya sudah dua kali melayangkan panggilan, namun Terlapor beralasan masih ada halangan kesehatan.

Pihak Polisi mengatakan bahwa jika pemanggilan tidak diindahkan melewati batas ketentuan sesuai aturan hukum  berlaku, maka bisa saja akhirnya dilakukan pemanggilan paksa.

Wil – WBN

The post Perkara Dugaan Penyerobotan Lahan di Nangaroro Lama di Meja Polres Nagekeo, PH Desak Naikan  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

‎Ia menerangkan laporan kasus tertera melalui Nomor : LP/B/104/XI/2025/SPKT/Polres Nagekeo/Polda Nusa Tenggara Timur, Senin 12 November 2025.

“Kami telah melapor dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di kecamatan Nangaroro, Nagekeo, dengan Terlapor inisial BNW dan VYT, profesi ASN. Pelapor  Antonius Sukadame Wangge (ASW). Saya berharap proses ini cepat penanganannya, mengingat klien saya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Sekarang dugaan saya kejahatan pihak Terlapor berkembang terus, mulai dari penyerobotan, pengerusakan, hingga pencurian. Apakah ini mungkin karena pihak Terlapor tidak takut lagi terhadap hukum, sehingga perbuatan jahatnya terus berkembang.”, ungkap Pengacara Hukum (PH) yang biasa disapa dengan nama Endi Dhenga.
‎

Menurutnya, lambannya penanganan hukum dapat memicu kejahatan lain,  apalagi Terlapor dan Pelapor hidup bertetangga.
‎

“Laporan awal mengenai penyerobotan tanah terhadap klien saya, kemudian langkah hukum saya pajang baliho di atas tanah ASW tersebut, kemudian dicabut dan di videokan oleh Terlapor. Inikan ngeri.  Nah, sekarang baliho itu hilang, dugaan saya dicuri juga oleh Terlapor. Apakah kejahatan ini terus dibiarkan, bagaimana peran penegakan hukum di Nagekeo?  Apakah harus ada korban jiwa atau kejahatan luar biasa baru direspon cepat. Sekali lagi kita pertegas bahwa selain dugaan  penyerobotan tanah, juga ada pelanggaran hukum dengan tindakan pengerusakan dan pencurian plang milik Advokat yang merupakan simbol atau identitas dari Profesi Advokat. Semestinya kalau tidak sepaham melayangkan surat sanggahan atau keberatan akan pemajangan papan himbauan itu, bukan dengan cara merusak dan mencuri Plang tersebut.”, urainya.

Upaya konfirmasi media ini kepada Kasat Reskrim Polres Nagekeo, belum mendapatkan penjelasan terperinci.

Kasat Reskrim mempersilahkan melakukan konfirmasi langsung kepada Kanit Pidum.

Kanit Pidum Polres menginformasikan bahwa pihaknya sudah dua kali melayangkan panggilan, namun  Terlapor beralasan masih ada halangan kesehatan.

Polisi memgatakan bahwa jika panggilan tidak diindahkan dan melewati batas ketentuan, bisa saja pada akhirnya dilakukan pemanggilan paksa.

Tanggapan Kuasa Hukum Terlapor
‎
‎Menanggapi laporan dugaan penyerobotan  serta tidak mengindahkan panggilan klarifikasi oleh Polres Nagekeo, Cosmas Jo Oko sebagai Kuasa Hukum Terlapor mengutarakan  kliennya cukup kooperatif, dan melaluinya sudah menyampaikan kepada penyidik agar menunggu sebab masih terhalang urusan kesehatan.
‎
‎”Mengenai jemput paksa karena dua kali tidak menghadiri undangan klarifikasi, itu kewenangan penyidik dan menurut saya upaya jemput paksa itu keliru. Terkait laporan penyerobotan itu abal-abal, karena klien saya sudah lama tinggal disitu, dan ASW yang menyerahkan batu pertama untuk fondasi rumah. Upaya jemput paksa bagi kami, apabila kliennya sudah ditetapkan Tersangka dan mengabaikan panggilan dari pihak kepolisian” tanggap Cosmas.
‎
‎Lebih lanjut Kosmas, memastikan kliennya akan menghadap.

Cosmas optimis laporan penyerobotan tidak bisa dinaikan ke tingkat penyidikan karena tidak ada bukti kliennya melakukan penyerobotan.

Wil – WBN
‎
‎
‎

The post PH Anton Sukadame Desak Polres Nagekeo Tuntaskan Laporan Dugaan Penyerobotan Lahan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.