Kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026, Hamdan menegaskan bahwa praktik penagihan melalui pihak ketiga (vendor) tidak boleh menjadi alasan bagi bank untuk melepaskan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa tersebut.

“Apabila vendor bertindak dalam rangka menjalankan kuasa dari bank, maka segala tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penagihan merupakan tanggung jawab pemberi kuasa. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian hanya terjadi antara Bank Mandiri sebagai kreditur dengan Wandy Roesandy sebagai nasabah, bukan antara nasabah dengan vendor,” tegas Hamdan.

Menurutnya, perkara ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh industri perbankan agar tidak lagi menggunakan pola penagihan yang berpotensi merendahkan martabat, mempermalukan, atau menjatuhkan harga diri nasabah.

Hamdan menilai bahwa setiap proses penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, menghormati hak-hak konsumen, serta tidak menimbulkan tekanan psikologis maupun tindakan yang dapat mencederai kehormatan nasabah.

Lebih lanjut, Hamdan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan yang mampu menghadirkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Kami berharap Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Wandy Roesandy. Putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi dan pesan kuat bagi seluruh lembaga perbankan agar lebih bertanggung jawab dalam memilih dan mengawasi pihak vendor yang diberi kuasa melakukan penagihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat selama ini masih menyimpan keresahan terhadap pola penagihan yang dinilai intimidatif dan mempermalukan nasabah. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini diharapkan menjadi tonggak perlindungan hukum bagi konsumen jasa perbankan di Indonesia.

Aliansi GMMSH menegaskan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan supremasi hukum, perlindungan konsumen, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara.

The post Putusan PN Makassar Dinanti, GMMSH Minta Hakim Lindungi Martabat Nasabah Perbankan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Inilah potret ketegangan paling panas tahun ini antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Publik dibuat terperangah oleh drama saling tangkap, aksi intip-mengintip antar-intelijen, hingga penemuan bunker kekayaan tersembunyi yang nilainya bikin geleng-geleng kepala.

Berikut adalah lembar-lembar fakta di balik “Perang Bintang” yang mengguncang panggung hukum nasional:

Bunker Emas dan Uang Tunai di Rumah Mewah: Drama ini meledak ketika Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menggeledah rumah mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, di kawasan elite Sentul dan Cipete.

Hasilnya mengerikan. Polisi menemukan harta karun hasil dugaan pemerasan kasus-kasus kakap (seperti Asabri dan Krakatau Steel) berupa 74 kilogram emas batangan murni dan tumpukan uang tunai valuta asing senilai Rp540 miliar!

Serangan Balik Kilat ke Jenderal Polisi: Tidak mau tinggal diam, Kejagung langsung melancarkan “serangan balik”. Mereka menetapkan perwira tinggi aktif Polri, Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, sebagai tersangka.

Sang jenderal diduga ikut “bermain” dalam proyek pengadaan wadah makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang menjadi program super penting di era pemerintah saat ini.

Ketegangan di Daerah: Polisi vs Jaksa Saling Adang: Friksi ini bukan cuma terjadi di Jakarta, tapi menjalar ke daerah. Di Jawa Tengah, jaksa dari Kejaksaan Tinggi mencoba menggeledah unit pengelolaan gizi milik kepolisian. Merasa diinjak, Propam Polda Jateng langsung mengeluarkan memo darurat: Dilarang keras memenuhi panggilan jaksa tanpa izin dan pendampingan hukum kepolisian! Situasi sempat mencekam dan memicu isu gesekan fisik di lapangan.

Intervensi Darurat Istana dan “Pelimpahan Aneh”:

Khawatir stabilitas negara runtuh karena dua penegak hukum saling serang, Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Kapolri dan Jaksa Agung dipanggil menghadap ke Wisma Danantara. Hasilnya? Sebuah antiklimaks yang aneh. Polri mendadak melimpahkan seluruh kasus korupsi Febrie Adriansyah—lengkap dengan emas dan uang Rp540 miliar tadi—kepada Kejagung untuk diusut sendiri oleh institusi asalnya. Di saat yang sama, Kejagung menyetop semua penyelidikan terhadap polisi di daerah.

Suara Rakyat dan Pakar:

“Ini Bukan Penegakan Hukum, Ini Sandiwara!”

Aroma kompromi di balik pintu tertutup ini langsung memicu kemarahan para pengamat hukum dan aktivis antikorupsi.

Transparency International Indonesia (TII) dengan lantang menyebut langkah ini sebagai preseden buruk yang melanggar hukum acara pidana (KUHAP).

“Bagaimana mungkin institusi yang anggotanya korupsi, disuruh memeriksa anggotanya sendiri setelah ditangkap lembaga lain? Ini namanya jeruk makan jeruk,” kritik salah satu pakar hukum pidana terkemuka. Publik kini menaruh curiga besar bahwa perdamaian ini hanyalah kedok “tukar guling perkara” agar aib besar kedua lembaga sama-sama tersimpan rapat di bawah karpet.

The post Sorotan Utama “Tukar Guling” Atau Damai? Di balik Perang Dingin Ratusan Miliar Polri VS Kejaksaan Agung appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Koordinator Aliansi GMMSH menegaskan bahwa pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara serta penyidik Polda Sulsel harus melihat kasus ini secara objektif, jernih, dan berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya.

Pengawalan ketat ini dirasa krusial agar preseden buruk penyelesaian sengketa perbankan tidak merugikan masyarakat kecil dan agar kasus serupa tidak menimpa nasabah-nasabah perbankan lainnya di masa depan.

Dalam tanggapannya hari ini, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Aliansi GMMSH, Hendra, secara khusus menyoroti aspek formalitas hukum dan menegaskan batasan tanggung jawab para pihak dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks yang kini tengah bergulir dan tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar.

> “Kami menegaskan bahwa **Majelis Hakim tidak boleh melakukan NO (menyatakan gugatan tidak dapat diterima) atas putusan** perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks dengan dalih keterlibatan pihak *vendor*. Hubungan hukum yang terjadi secara nyata dan sah adalah antara Saudara Wandy Roesandy dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bukan dengan pihak *vendor*,” ujar Wasekjend Aliansi GMMSH, Hendra, dalam keterangannya hari ini.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa logika hukum harus didudukan pada porsi yang tepat agar masyarakat mendapatkan kepastian.

> “Proses hukum, baik perdata maupun pidana, harus melihat hubungan kausalitas dan keterkaitan hukum utama (*legal relation*), bukan malah dilemparkan kepada pelaku teknis atau pihak ketiga di lapangan secara sepihak. Jangan sampai dalih *vendor* dijadikan tameng untuk memutus rantai pertanggungjawaban hukum institusi perbankan,” tambah Hendra kepada awak media pada Senin, 13 Juli 2026.

GMMSH mengingatkan bahwa institusi perbankan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan atau operasional yang mengatasnamakan lembaga mereka, termasuk yang didelegasikan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum harus memosisikan subjek hukum utama sebagai pihak yang bertanggung jawab demi menjaga marwah supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Melalui rilis ini, Aliansi GMMSH menyatakan akan terus mengerahkan massa dan mengonsolidasikan elemen masyarakat untuk memantau setiap tahapan persidangan di pengadilan serta perkembangan penyelidikan di Polda Sulsel. Mereka berharap hukum dapat menjadi panglima yang memberikan perlindungan nyata bagi nasabah yang mencari keadilan.

The post Kawal Sidang Perkara No. 70/Pdt.G/2026/PN Mks dan Laporan di Polda Sulsel, Aliansi GMMSH Desak Majelis Hakim dan Kepolisian Objektif Tegakkan Kepastian Hukum appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kabar yang dihimpun menyebutkan bahwa orang tua tersebut merasa terpukul dan kecewa setelah mengetahui anak perempuannya yang masih di bawah umur hamil di luar nikah, lalu memilih menikah muda. Sebagai bentuk pelampiasan amarah, lembaran-lembaran ijazah yang diraih sang anak justru dihanguskan.

Menanggapi video viral ini, publik menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Mayoritas warganet menilai bahwa menghancurkan dokumen pendidikan bukanlah solusi bijak, melainkan justru memutus peluang masa depan anak untuk memperbaiki kehidupannya kelak. Meski video ini sudah ditonton ribuan kali, identitas pasti serta konfirmasi dari pihak terkait masih belum dapat dipastikan. (Red)

Bagaimana menurut sahabat WBN isi dalam kolom komentar yah

The post Viral Video Orang Tua Bakar Ijazah Anak di NTB, Diduga Kecewa Anak Hamil dan Nikah Muda appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat tersebut diringkus atas dugaan keterlibatan berat dalam jaringan peredaran narkotika.AKP Deky diduga kuat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aliran dana bisnis barang haram jaringan Ishak dkk di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Tidak hanya menerima aliran dana kejahatan, perwira pertama ini juga berperan aktif sebagai pelindung atau beking.

Peran tersebut ia lakukan demi memastikan operasional bisnis sindikat narkoba di wilayah hukumnya berjalan aman tanpa gangguan.Langkah tegas langsung diambil oleh institusi Polri.

Bersamaan dengan momentum penangkapannya oleh Bareskrim, AKP Deky Jonathan Sasiang juga resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemecatan ini menegaskan komitmen kepolisian untuk membersihkan internal organisasi dari oknum yang mencederai penegakan hukum. Saat ini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna menelusuri seluruh aset hasil kejahatan tersebut.(Red)

The post Jadi Beking Narkoba dan Terlibat TPPU, Mantan Kasat Resnarkoba Kutai Barat Ditangkap Bareskrim dan Dipecat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam aduannya, Wandy Roesandy melaporkan dugaan tindak pidana serius berupa peretasan, pengancaman, serta pencemaran nama baik yang juga diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kasus ini turut menyeret oknum pegawai dari salah satu perbankan nasional, yakni Bank Mandiri.

Namun, dalam SP2HP yang diterbitkan oleh penyidik Polda Sulsel, status penanganan perkara disebut masih merujuk pada Laporan Informasi (LI). Hal ini menuai keberatan keras dari pihak korban dan GMMSH. Pasalnya, penggunaan LI sebagai dasar rujukan dalam SP2HP dinilai kurang tepat untuk kasus ini.

Herman selaku Ketua Aliansi GMMSH menegaskan bahwa perkara yang dilaporkan merupakan delik aduan murni, bukan delik umum, sehingga seharusnya penanganannya mengacu langsung pada surat aduan resmi korban tertanggal 23 Januari 2026, bukan pada Laporan Informasi.

“LI memang tidak salah secara prosedur sebagai langkah awal, namun dalam kasus ini kurang tepat dijadikan rujukan utama di SP2HP. Ini adalah delik aduan murni, bukan delik umum. Jadi seharusnya dasar penanganannya jelas mengacu pada surat aduan korban, bukan LI,” tegas Herman kepada awak media, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa menjadikan aduan sebagai Laporan Informasi berpotensi memperlambat proses hukum, karena LI umumnya hanya digunakan sebagai bahan awal penyelidikan sebelum ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP).

“Hal ini berdampak pada lambannya pelayanan terhadap korban. Padahal unsur tindak pidana sudah jelas dan bukti awal sudah cukup. Korban bahkan telah memiliki tanda bukti lapor, sehingga seharusnya sudah bisa diterbitkan LP dan ditindaklanjuti secara maksimal,” lanjutnya.

Aliansi GMMSH menilai adanya indikasi penundaan dalam peningkatan status perkara, yang berpotensi merugikan korban secara hukum. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan koreksi administratif terhadap SP2HP yang telah diterbitkan, serta meningkatkan status laporan ke tahap yang lebih tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penyuratan yang dilayangkan oleh GMMSH bersama korban.

The post Rujukan LI Polda Sulsel Dipermasalahkan, GMMSH Minta Kasus Segera Naik ke LP appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sorotan ini mencuat setelah munculnya kasus dugaan peretasan data yang dialami nasabah Bank Mandiri, Wandy Roesandy. Ia mengaku menjadi korban pengancaman dan pencemaran nama baik yang diduga berawal dari kebocoran data pribadi yang diakses melalui layanan PANDAWA.

Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (29/4/2026), Wandy mengungkapkan bahwa dirinya telah resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Namun, ia menyayangkan proses penanganan yang dinilai belum maksimal.

“SP2HP yang saya terima terkesan keliru karena hanya berdasarkan laporan informasi, padahal saya sudah jelas melapor secara langsung sebagai korban. Ini bukan sekadar dugaan biasa, tetapi menyangkut pengancaman, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” tegas Wandy.

Lebih jauh, dalam sorotan yang berkembang, pihak BPJS Kesehatan juga dinilai tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Sejumlah pihak menilai, apabila terbukti terdapat celah sistem pada layanan PANDAWA yang memungkinkan akses data oleh pihak tidak berwenang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian serius, bahkan berpotensi masuk dalam unsur “turut serta” karena dianggap membuka akses yang dimanfaatkan oleh pelaku peretasan.

Kasus ini turut memunculkan dugaan keterlibatan oknum internal yang disebut-sebut memanfaatkan akses data untuk kepentingan tertentu, termasuk melakukan tekanan dan intimidasi terhadap korban.

Publik kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital yang digunakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya pada layanan berbasis WhatsApp seperti PANDAWA. Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak transparan dan profesional dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang menyeret isu sensitif terkait perlindungan data pribadi.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga, baik pemerintah maupun sektor perbankan, bahwa pengelolaan dan perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan secara ketat di tengah era digital saat ini.

WBN

The post Kasus Peretasan Data Nasabah, PANDAWA BPJS Kesehatan Ikut Terseret appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Aliansi GMMSH, Herman, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak Bank Mandiri dinilai masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi terbuka kepada publik atas dugaan kasus tersebut. Kondisi ini, menurutnya, justru memperkuat urgensi dilaksanakannya RDP sebagai forum resmi untuk membuka fakta secara transparan.

“Kami menunggu jadwal resmi RDP dari DPRD Sulsel. Ini penting agar semua pihak, termasuk Bank Mandiri, dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan ada kesan menutup-nutupi persoalan yang menyangkut hak dan keamanan data nasabah,” tegas Herman kepada awak media, Sabtu (25/04/2026).

Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa korban, Wandy Roesandy, telah menempuh langkah hukum secara komprehensif. Upaya perdata telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Makassar, sementara laporan pidana juga tengah diproses di Polda Sulawesi Selatan.

Menurut GMMSH, langkah hukum tersebut merupakan bentuk keseriusan korban dalam mencari keadilan, sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang diduga melibatkan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi.

“Korban sudah menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana. Kami berharap seluruh proses berjalan secara transparan, objektif, dan profesional, tanpa intervensi dari pihak manapun,” lanjut Herman.

Aliansi GMMSH juga mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar segera menetapkan jadwal RDP dan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk perwakilan Bank Mandiri, aparat penegak hukum, serta pihak korban, guna memastikan adanya kejelasan dan akuntabilitas di hadapan publik.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan pelanggaran serius terhadap keamanan data pribadi nasabah, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem perbankan modern.

GMMSH menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta memastikan bahwa supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

The post GMMSH Tunggu Jadwal RDP DPRD Sulsel–Bank Mandiri, Desak Transparansi Kasus Dugaan Peretasan Data appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP LANTIK, Yhoka, menegaskan bahwa selain laporan administratif, yang paling krusial adalah kejelasan alur anggaran secara menyeluruh, mulai dari sumber anggaran, proses penyaluran, hingga realisasi penggunaannya di lapangan.

“Publik tidak hanya butuh laporan di atas kertas. Yang harus dibuka secara terang adalah alur anggaran itu dari mana, masuk ke mana, dikelola oleh siapa, dan direalisasikan untuk kegiatan apa saja. Semua itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Yhoka kepada awak media.

Menurutnya, sorotan publik yang sebelumnya viral terkait dugaan kurangnya transparansi penggunaan anggaran MTQ menjadi momentum penting agar penyusunan laporan kali ini benar-benar dilakukan secara teliti, terbuka, dan tidak menyisakan ruang kecurigaan.

Yhoka juga menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, baik penanggung jawab kegiatan maupun pelaksana teknis, wajib bertanggung jawab secara penuh apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan fakta di lapangan.

“Kami menduga adanya potensi kejanggalan jika tidak dilakukan audit secara serius. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus siap dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan,” ujarnya kepada awak media pada Selasa,21 April 2026, usai lakukan RDP bersama DPRD Kabupaten Maros.

Lebih lanjut, DPP LANTIK secara tegas meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terperinci terhadap laporan yang disusun.

Audit tersebut, kata Yhoka, harus mencakup:

• Sumber dan besaran anggaran
• Mekanisme pencairan dan distribusi
• Pihak-pihak yang mengelola anggaran
• Realisasi penggunaan di setiap pos kegiatan
• Kesesuaian antara laporan dan kondisi faktual di lapangan

“Kami meminta agar dilakukan crosscheck menyeluruh, bukan hanya administrasi, tetapi juga fakta di lapangan. Jika ada selisih atau ketidaksesuaian, harus diungkap secara transparan,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa hasil audit nantinya harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan uang negara.

“Uang yang digunakan adalah uang publik, maka publik berhak tahu. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Dengan berakhirnya kegiatan MTQ tersebut, masyarakat kini menaruh harapan besar agar laporan pertanggungjawaban yang disusun benar-benar transparan, akuntabel, dan dapat diuji secara terbuka, serta menjadi pembelajaran penting bagi pengelolaan kegiatan serupa di masa mendatang.

(Redaksi)

The post MTQ Tingkat Provinsi di Maros Usai, DPP LANTIK Soroti Alur Anggaran dan Dorong Audit Menyeluruh appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Diketahui, Wandy Roesandy selaku korban telah melaporkan oknum pegawai Bank Mandiri atas dugaan peretasan data, pengancaman, serta pencemaran nama baik. Laporan tersebut tercatat berdasarkan surat tanda terima aduan pada Jumat, 23 Januari 2026, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, penanganan perkara ini juga telah diperkuat dengan terbitnya SP2HP Nomor: B/239/III/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus serta Laporan Informasi Nomor: LI/224/III/RES.2.5/2026/Ditreskrimsus tertanggal 27 Maret 2026.

Namun demikian, hingga saat ini pihak terlapor yang merupakan oknum pegawai Bank Mandiri diketahui belum juga dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik, khususnya terkait komitmen penegakan hukum yang profesional dan transparan.

Ketua Aliansi GMMSH, Herman, dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 20 April 2026, menegaskan bahwa lambannya proses pemanggilan terhadap terlapor berpotensi mencederai rasa keadilan korban serta menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.

“Ini menjadi pertanyaan serius. Bukti administrasi sudah jelas, laporan sudah berjalan, bahkan SP2HP sudah terbit. Namun hingga kini belum ada langkah tegas berupa pemanggilan terhadap terlapor. Kami mendesak Polda Sulsel untuk segera bertindak profesional dan transparan,” tegas Herman.

Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan penanganan perkara seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut perlindungan data pribadi dan hak hukum masyarakat.

GMMSH juga meminta agar penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak tebang pilih dalam menangani perkara, terlebih kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran serius terhadap data pribadi dan hak hukum warga negara.

Lebih lanjut, GMMSH menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka kemungkinan melaporkan perkembangan perkara ini ke instansi pengawas internal Polri maupun lembaga eksternal apabila tidak ada progres berarti dalam waktu dekat.

“Jangan sampai hukum terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami akan terus mengawal dan memastikan kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.

(Tim Redaksi)

The post GMMSH Soroti Kinerja Polda Sulsel, Kasus Dugaan Peretasan Data Wandy Roesandy Dinilai Lamban appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.