Rizal menyebutkan bahwa praktik pemberian diskon atau potongan harga oleh sejumlah pelaku usaha transportasi online di wilayah bandara diduga melabrak ketentuan tarif yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur terkait penetapan tarif transportasi online di wilayah Sulawesi Selatan.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena tarif diskon yang diberlakukan di kawasan bandara berdampak langsung terhadap pelaku usaha transportasi lain yang juga beroperasi di wilayah yang sama.

“Jika benar ada praktik diskon tarif yang melanggar ketentuan tarif yang telah ditetapkan pemerintah daerah, maka hal ini bisa menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU seharusnya hadir melakukan pengawasan dan tidak terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” tegas Rizal dalam keterangannya kepada awak media, Senin (16/3/2026).

Ia juga meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik tarif diskon tersebut, khususnya di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu pintu gerbang utama transportasi udara di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, Rizal juga meminta perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan merespons kegaduhan yang berkembang di tengah masyarakat terkait persoalan tarif transportasi online di kawasan bandara.

Menurutnya, polemik tersebut telah menimbulkan keresahan dan memicu protes dari sejumlah pelaku transportasi lain yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan praktik tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“DPRD Provinsi dan Dishub harus segera mengambil langkah tegas untuk meredam kegaduhan publik ini. Jika ada pelanggaran terhadap aturan tarif yang telah ditetapkan, maka harus ada tindakan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan,” ujar Rizal.

Sementara itu, pihak manajemen Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin melalui humasnya menjelaskan bahwa penetapan tarif layanan transportasi online bukan merupakan kewenangan pihak bandara.

Dalam keterangannya kepada awak media pada Senin (16/3/2026), manajemen bandara menyampaikan bahwa pengaturan tarif transportasi online merupakan kewenangan regulator. Peran pihak bandara hanya sebatas menyediakan fasilitas operasional bagi berbagai moda transportasi yang melayani penumpang di kawasan bandara.

Selain itu, seluruh operator transportasi yang beroperasi di area bandara diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan peraturan dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Pihak bandara juga menegaskan bahwa dalam perjanjian kerja sama operasional di kawasan bandara tidak terdapat pengaturan mengenai penetapan tarif layanan transportasi. Perjanjian tersebut hanya mengatur tata kelola operasional aktivitas usaha di area bandara.

Rizal menegaskan, meskipun pihak bandara menyatakan tidak memiliki kewenangan dalam penetapan tarif, namun dugaan pelanggaran terhadap regulasi tarif tetap harus menjadi perhatian serius regulator dan lembaga pengawas persaingan usaha.

“Jika ada indikasi praktik harga yang merugikan pelaku usaha lain, maka hal ini harus segera ditelusuri oleh KPPU bersama DPRD dan Dishub agar tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan tidak merugikan pihak manapun,” tutupnya.

The post Sekjend Zona Merah Nilai KPPU Tutup Mata Soal Dugaan Pelanggaran Tarif Transportasi Online di Bandara Sultan Hasanuddin appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, marketing angkutan zonasi justru diperketat aktivitasnya di dalam booth taksi yang dibatasi dengan dinding kaca. Sementara itu, pihak pengawas aplikator seperti Grab Indonesia dan Gojek disebut bebas bergerak hingga mendekati area booth taksi, bahkan hingga jarak sekitar 15 meter.

Ironisnya, di lapangan para pengawas dari aplikator tersebut diduga tidak hanya menunggu penumpang sesuai sistem pemesanan online, tetapi juga melakukan penawaran langsung dengan cara memanggil calon penumpang secara terbuka di area kedatangan.

“Seharusnya mereka menunggu order melalui aplikasi, bukan malah maju menawarkan jasa secara langsung. Ini jelas merugikan kami yang berbasis zonasi,” ungkap salah satu marketing yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Para marketing zonasi menilai kondisi ini sangat tidak adil. Pasalnya, sistem angkutan berbasis zonasi secara prinsip memang mengandalkan komunikasi langsung dengan calon penumpang, namun justru dibatasi secara ketat oleh pengelola.

Sebaliknya, pihak pengawas aplikator dinilai mendapatkan kelonggaran yang berlebihan, bahkan tetap dibiarkan meskipun diduga melakukan pelanggaran operasional di lapangan.

Lebih jauh, para pengemudi juga menyoroti keberadaan booth aplikator di dalam area bandara yang dinilai tidak sesuai fungsi. Mereka menilai seharusnya fasilitas tersebut ditempatkan di luar area, tepatnya di sekitar titik “ready line” sebagai tempat menunggu penumpang yang telah melakukan pemesanan melalui aplikasi.

“Kalau sudah ada booth di luar sesuai fungsinya, kenapa masih difasilitasi di dalam? Ini yang kami anggap tidak adil,” tegas salah satu marketing transportasi zonasi.

Para pmarketing transportasi angkutan zonasi mendesak pihak pengelola bandara serta instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional transportasi di area bandara. Mereka juga meminta adanya penegakan aturan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pihak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola Angkasa Pura maupun pihak aplikator terkait dugaan ketimpangan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keadilan usaha, ketertiban operasional, serta kenyamanan penumpang di salah satu pintu gerbang utama transportasi udara di Sulawesi Selatan.

Awak media terus mencoba melakukan konfirmasi ke Humas Angkasa pura guna meminta klarifikasi.

The post Diduga Transportasi Online di Bandara Sultan Hasanuddin Dapat Perlakuan Khusus appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.