Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) GMMSH, Hendra, kepada awak media, Minggu (28/6/2026). Menurutnya, perkara tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan seorang penggugat, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna jasa perbankan yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

> “GMMSH mewakili aspirasi publik berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apabila berdasarkan pembuktian di persidangan seluruh dalil gugatan dinyatakan terbukti, maka kami berharap gugatan tersebut dikabulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak nasabah sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh industri perbankan,” ujar Hendra.

Hendra menegaskan bahwa putusan dalam perkara tersebut dinilai memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Menurutnya, setiap bank wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan tata cara penagihan yang sesuai hukum.

Ia menilai, apabila pengadilan nantinya menyatakan terdapat pelanggaran hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, maka putusan yang memberikan pemulihan kepada penggugat dapat menjadi peringatan bagi seluruh pelaku industri perbankan agar tidak mengabaikan hak-hak nasabah.

“Jangan sampai ada anggapan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak nasabah tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Jika memang berdasarkan putusan pengadilan terbukti terjadi pelanggaran, maka mengabulkan gugatan sesuai pertimbangan hukum akan menjadi contoh bagi seluruh industri perbankan bahwa mengabaikan aturan hukum perlindungan nasabah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan tanggung jawab perdata yang besar,” tegasnya.

Menurut Hendra, perkara tersebut berpotensi menjadi salah satu tolok ukur dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Putusan yang berkeadilan diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa seluruh lembaga perbankan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi hak, kehormatan, dan martabat setiap nasabah.

GMMSH juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati independensi peradilan dan menyerahkan sepenuhnya penilaian atas seluruh alat bukti, keterangan saksi, maupun dalil para pihak kepada Majelis Hakim.

Hingga rilis ini diterbitkan, perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar dan belum berkekuatan hukum tetap.

The post Hendra GMMSH: Hak Nasabah Wajib Dilindungi, Putusan Pengadilan Akan Jadi Tolok Ukur appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (27/6/2026), Hendra mengatakan bahwa apabila nantinya Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil gugatan terbukti berdasarkan fakta persidangan, maka putusan tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap nasabah sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku industri perbankan agar menjalankan proses penagihan sesuai ketentuan hukum dan etika yang berlaku.

> “Menurut kami, gugatan senilai Rp500 miliar masih sangat wajar untuk ukuran sebuah bank sebesar Bank Mandiri apabila nantinya Majelis Hakim menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat. Nilai gugatan tidak semata-mata berbicara tentang uang, tetapi menyangkut pemulihan martabat, kehormatan, dan harga diri seorang nasabah yang merasa hak-haknya telah dilanggar,” tegas Hendra.

Hendra menilai, perkara tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat luas karena dapat menjadi momentum untuk mempertegas bahwa seluruh lembaga jasa keuangan wajib menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Menurutnya, proses penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang berpotensi merendahkan kehormatan, mengganggu privasi, ataupun mengabaikan hak-hak hukum nasabah.

Lebih lanjut, Hendra menyinggung adanya dalil dalam gugatan mengenai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun demikian, ia menegaskan bahwa benar atau tidaknya seluruh dalil tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim setelah memeriksa alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

> “Kami menghormati asas praduga tidak bersalah dan proses peradilan yang sedang berjalan. Karena itu, kami tidak ingin mendahului putusan hakim. Namun kami berharap perkara ini menjadi pelajaran berharga agar seluruh bank maupun perusahaan pembiayaan benar-benar memastikan setiap proses penagihan dilakukan secara profesional, manusiawi, serta menghormati hak, privasi, kehormatan, dan harga diri setiap nasabah,” ujarnya.

Menurut Hendra, apabila nantinya terdapat putusan yang memberikan kepastian hukum, maka perkara ini berpotensi menjadi yurisprudensi penting dalam mendorong peningkatan standar perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga (vendor) yang bekerja sama dengan lembaga perbankan.

GMMSH juga berharap putusan yang lahir dari perkara tersebut mampu memberikan efek jera (deterrent effect) bagi setiap pelaku usaha jasa keuangan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan prosedur operasional, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak nasabah.

Di akhir keterangannya, Hendra mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati independensi Majelis Hakim dan tidak membangun opini yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Ia menegaskan bahwa seluruh penilaian atas alat bukti, keterangan saksi, maupun dalil para pihak merupakan kewenangan penuh pengadilan.

Hingga rilis ini disampaikan, perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar dan belum berkekuatan hukum tetap.

The post Hendra: Gugatan Rp500 Miliar Bisa Menjadi Pengingat Agar Perbankan Patuh pada Aturan Penagihan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam kesimpulannya, Wandy Roesandy menyatakan bahwa kedua saksi tersebut merupakan pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai proses penagihan, identitas pelaku lapangan, mekanisme pelaksanaan penagihan, hingga asal-usul penggunaan data keluarganya yang menjadi salah satu pokok perkara.

Menurut Wandy, ketidakhadiran kedua saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai keadaan yang netral. Ia berpendapat bahwa para tergugat di satu sisi menyatakan telah melakukan pembinaan atau penanganan internal terhadap pelaku lapangan, namun di sisi lain tidak membuka identitas maupun menghadirkan pihak yang dimaksud untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan persidangan.

Wandy juga mengemukakan bahwa sikap tersebut, menurut pandangannya, menunjukkan adanya kontradiksi karena pihak yang disebut mengetahui secara langsung fakta-fakta pokok perkara tidak pernah dihadirkan untuk diperiksa di hadapan Majelis Hakim.

Selain itu, Wandy Roesandy turut mengajukan surat dari BPJS Kesehatan Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki perjanjian kerja sama maupun memberikan izin akses kepada pihak perbankan untuk menggunakan data kepesertaan keluarga peserta JKN melalui layanan PANDAWA untuk kepentingan penagihan kartu kredit, profiling, maupun aktivitas komersial lainnya.

Berdasarkan dokumen tersebut, Wandy berpendapat bahwa pihak yang paling tepat memberikan penjelasan mengenai asal-usul data, mekanisme penggunaannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas tindakan penagihan adalah petugas lapangan yang melakukan penagihan beserta atasan langsung yang mengawasinya.

Melalui kesimpulannya, Wandy Roesandy meminta Majelis Hakim agar mempertimbangkan ketidakhadiran kedua saksi tersebut sebagai bagian dari penilaian pembuktian. Menurutnya, tidak dihadirkannya saksi-saksi yang berada dalam penguasaan para tergugat patut dinilai melemahkan dalil bantahan para tergugat dan memperkuat dalil gugatannya mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses penagihan, penggunaan data keluarga, serta pengawasan terhadap vendor penagihan.

Sementara itu, Hendra selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 26 Juni 2026, berharap Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurut Hendra, perkara yang diajukan Wandy Roesandy tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi penggugat, tetapi juga dinilai berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap penerapan pola penagihan yang menghormati hak-hak nasabah.

“Kami berharap Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Wandy Roesandy apabila berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dinilai beralasan menurut hukum. Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut harapan masyarakat agar pola penagihan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan tetap menjaga marwah, kehormatan, dan harga diri setiap nasabah serta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan standar operasional yang berlaku,” ujar Hendra.

Hendra menambahkan bahwa putusan dalam perkara ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan agar setiap proses penagihan dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks kini tinggal menunggu putusan Majelis Hakim. Seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun bantahan dari pihak Tergugat masih merupakan bagian dari proses pembuktian yang akan dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti, fakta-fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum putusan dijatuhkan.

The post Kesimpulan Sidang: Wandy Roesandy Nilai Ketidakhadiran Saksi Kunci Perkuat Dalil Gugatannya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hendra, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum (GMMSH), kepada awak media pada Selasa, 23 Juni 2026, menyampaikan bahwa perkara tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam kegiatan penagihan yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun pihak ketiga yang ditunjuk.

Menurut Hendra, setiap institusi yang menjalankan fungsi penagihan wajib berpedoman pada ketentuan hukum dan SOP yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak masyarakat serta tetap menjunjung tinggi martabat dan kehormatan seseorang.

> “Kami berharap majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang lahir nantinya harus memberikan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan serta menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar senantiasa menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan,” ujar Hendra.

Ia menegaskan bahwa SOP tidak dibuat sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Hendra menilai bahwa apabila terdapat pihak yang menjalankan pekerjaan di luar prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun aturan internal perusahaan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP harus menjadi prinsip utama dalam setiap aktivitas pelayanan maupun penagihan.

> “Siapa pun yang menjalankan suatu pekerjaan harus memahami bahwa SOP merupakan pedoman yang wajib ditaati. Ketika prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan berujung pada kerugian pihak lain, maka tentu terdapat konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Ini penting agar ada efek pembelajaran dan pencegahan di masa mendatang,” lanjutnya.

GMMSH juga berharap perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha lainnya untuk lebih mengedepankan profesionalisme, kepatuhan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi dan harga diri masyarakat.

Menurut Hendra, perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap proses pelayanan maupun penagihan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem hukum dapat terus terjaga.

“Pada akhirnya, hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak pihak lainnya. Putusan yang berkeadilan akan menjadi rujukan penting bagi dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat luas dalam memahami pentingnya menjalankan setiap aktivitas sesuai aturan yang berlaku,” tutup Hendra.

(Redaksi)

The post PN Makassar Diharap Berikan Putusan Yang Tak Cederai Keresahan Masyarakat Atas Kasus Wandy Roesandy appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 8 Januari 2026 saat sejumlah pihak yang membawa surat dari Bank Mandiri mendatangi rumah korban di Jalan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menurut keterangan Wandy Roesandy, istrinya keluar rumah secara tergesa-gesa saat kedatangan pihak bank tersebut. Namun tanpa sepengetahuan dan izin dari istrinya, diduga ada oknum yang diam-diam mengambil foto dokumentasi yang kemudian digunakan dalam proses persidangan perdata yang sedang berjalan.

Wandy mengaku keberatan atas tindakan tersebut karena dinilai telah melanggar privasi serta mencederai harkat dan martabat keluarganya.

“Saya keberatan foto istri saya diambil secara diam-diam tanpa izin, apalagi dijadikan barang bukti di persidangan. Ini sama saja mencemarkan harkat dan martabat seorang istri saya di publik,” ungkap Wandy Roesandy saat diwawancarai awak media usai memberikan keterangan di Polda Sulsel, Kamis (21/5/2026).

Sorotan keras juga datang dari Ketua Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), Herman, yang mengecam tindakan oknum pegawai Bank Mandiri tersebut.

Menurut Herman, tindakan pengambilan gambar terhadap seorang perempuan tanpa izin, terlebih terhadap seorang muslimah yang menjaga auratnya, merupakan tindakan yang tidak pantas dan dinilai mencederai etika serta nilai kemanusiaan.

“Kami sangat menyayangkan apabila benar ada oknum pegawai yang mengambil dokumentasi seorang perempuan secara diam-diam lalu menjadikannya alat bukti di persidangan. Ini menyangkut harkat dan martabat seorang istri serta privasi keluarga,” tegas Herman.

Kasus ini pun menambah panjang sorotan terhadap proses penanganan sengketa antara Wandy Roesandy dan pihak Bank Mandiri yang kini turut bergulir di Polda Sulsel terkait dugaan pelanggaran data pribadi dan dugaan tindakan yang dianggap melampaui prosedur penagihan perbankan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bank Mandiri terkait tudingan tersebut, serta pihak awak media yang mencoba melakukan konfirmasi namun di blokir tanpa kejelasan.

The post Diduga Ambil Foto Istri Nasabah Tanpa Izin, Oknum Pegawai Bank Mandiri Kembali Disorot appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam dokumen tersebut, Wandy menyoroti dugaan penggunaan aplikasi atau “Bot Pandawa BPJS” oleh pihak penagih untuk mengakses dan mengambil data pribadi keluarga yang disebut tidak memiliki hubungan hukum dengan fasilitas kredit yang dimaksud. Dugaan penggunaan data tersebut bahkan disebut dipakai untuk melakukan intimidasi verbal terhadap keluarga korban.

Menurut Wandy, penggunaan data dilakukan tanpa persetujuan sebagai subjek data pribadi, sehingga dinilai melanggar ketentuan UU PDP serta UU ITE terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Ia juga menilai pihak korporasi diduga melakukan pembiaran atas tindakan tersebut lantaran tidak memberikan klarifikasi atas somasi yang telah dilayangkan sebelumnya.

Dalam memorandum tersebut, Wandy meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel segera menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana siber, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak korporasi berdasarkan hubungan kerja sama dengan vendor penagihan.

Sejumlah dokumen turut dilampirkan sebagai alat bukti, di antaranya salinan jawaban dan duplik persidangan perdata, surat somasi, dokumen kerja sama, hingga surat permintaan maaf resmi yang disebut berasal dari pihak manajemen perbankan.

Wandy menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata sengketa perdata terkait utang-piutang, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi dan kejahatan siber yang harus diproses secara hukum.

The post Dugaan Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Bank Mandiri Dilaporkan ke Polda Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pasalnya, komunikasi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank kepada nasabah diduga telah keluar dari standar operasional prosedur (SOP) perbankan yang semestinya menjunjung tinggi etika, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Akibat kejadian tersebut, Wandy Roesandy disebut mengalami berbagai kerugian, baik materiel maupun immateriel. Kerugian itu tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut tekanan psikologis, rusaknya reputasi, dan terganggunya aktivitas pribadi maupun usaha.

Ketua Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), Herman, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Kami meminta Polda Sulsel dan Pengadilan Negeri Makassar benar-benar bekerja secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setiap pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Herman kepada awak media, Rabu (20/5/2026).

Menurut Herman, jika terbukti ada tindakan yang melanggar aturan internal perbankan maupun ketentuan hukum, maka oknum yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

“Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang profesional. Jika ada komunikasi yang intimidatif, tidak etis, atau menyimpang dari SOP, maka hal itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

GMMSH juga mengingatkan bahwa penanganan perkara ini akan menjadi tolok ukur keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan lembaga perbankan.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik menunggu keberanian aparat untuk mengungkap fakta secara terang benderang. Keadilan harus ditegakkan tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu,” tutup Herman.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan dinilai sebagai ujian nyata bagi integritas aparat penegak hukum serta komitmen lembaga perbankan dalam melindungi hak-hak nasabah. Masyarakat berharap proses hukum berjalan secara jujur, transparan, dan berkeadilan.

The post Objektivitas Polda Sulsel dan PN Makassar Dipertaruhkan dalam Kasus Wandy Roesandy appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam aduannya, Wandy Roesandy melaporkan dugaan tindak pidana serius berupa peretasan, pengancaman, serta pencemaran nama baik yang juga diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kasus ini turut menyeret oknum pegawai dari salah satu perbankan nasional, yakni Bank Mandiri.

Namun, dalam SP2HP yang diterbitkan oleh penyidik Polda Sulsel, status penanganan perkara disebut masih merujuk pada Laporan Informasi (LI). Hal ini menuai keberatan keras dari pihak korban dan GMMSH. Pasalnya, penggunaan LI sebagai dasar rujukan dalam SP2HP dinilai kurang tepat untuk kasus ini.

Herman selaku Ketua Aliansi GMMSH menegaskan bahwa perkara yang dilaporkan merupakan delik aduan murni, bukan delik umum, sehingga seharusnya penanganannya mengacu langsung pada surat aduan resmi korban tertanggal 23 Januari 2026, bukan pada Laporan Informasi.

“LI memang tidak salah secara prosedur sebagai langkah awal, namun dalam kasus ini kurang tepat dijadikan rujukan utama di SP2HP. Ini adalah delik aduan murni, bukan delik umum. Jadi seharusnya dasar penanganannya jelas mengacu pada surat aduan korban, bukan LI,” tegas Herman kepada awak media, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa menjadikan aduan sebagai Laporan Informasi berpotensi memperlambat proses hukum, karena LI umumnya hanya digunakan sebagai bahan awal penyelidikan sebelum ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP).

“Hal ini berdampak pada lambannya pelayanan terhadap korban. Padahal unsur tindak pidana sudah jelas dan bukti awal sudah cukup. Korban bahkan telah memiliki tanda bukti lapor, sehingga seharusnya sudah bisa diterbitkan LP dan ditindaklanjuti secara maksimal,” lanjutnya.

Aliansi GMMSH menilai adanya indikasi penundaan dalam peningkatan status perkara, yang berpotensi merugikan korban secara hukum. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan koreksi administratif terhadap SP2HP yang telah diterbitkan, serta meningkatkan status laporan ke tahap yang lebih tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penyuratan yang dilayangkan oleh GMMSH bersama korban.

The post Rujukan LI Polda Sulsel Dipermasalahkan, GMMSH Minta Kasus Segera Naik ke LP appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sorotan ini mencuat setelah munculnya kasus dugaan peretasan data yang dialami nasabah Bank Mandiri, Wandy Roesandy. Ia mengaku menjadi korban pengancaman dan pencemaran nama baik yang diduga berawal dari kebocoran data pribadi yang diakses melalui layanan PANDAWA.

Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (29/4/2026), Wandy mengungkapkan bahwa dirinya telah resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Namun, ia menyayangkan proses penanganan yang dinilai belum maksimal.

“SP2HP yang saya terima terkesan keliru karena hanya berdasarkan laporan informasi, padahal saya sudah jelas melapor secara langsung sebagai korban. Ini bukan sekadar dugaan biasa, tetapi menyangkut pengancaman, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” tegas Wandy.

Lebih jauh, dalam sorotan yang berkembang, pihak BPJS Kesehatan juga dinilai tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Sejumlah pihak menilai, apabila terbukti terdapat celah sistem pada layanan PANDAWA yang memungkinkan akses data oleh pihak tidak berwenang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian serius, bahkan berpotensi masuk dalam unsur “turut serta” karena dianggap membuka akses yang dimanfaatkan oleh pelaku peretasan.

Kasus ini turut memunculkan dugaan keterlibatan oknum internal yang disebut-sebut memanfaatkan akses data untuk kepentingan tertentu, termasuk melakukan tekanan dan intimidasi terhadap korban.

Publik kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital yang digunakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya pada layanan berbasis WhatsApp seperti PANDAWA. Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak transparan dan profesional dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang menyeret isu sensitif terkait perlindungan data pribadi.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga, baik pemerintah maupun sektor perbankan, bahwa pengelolaan dan perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan secara ketat di tengah era digital saat ini.

WBN

The post Kasus Peretasan Data Nasabah, PANDAWA BPJS Kesehatan Ikut Terseret appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Aliansi GMMSH, Herman, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak Bank Mandiri dinilai masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi terbuka kepada publik atas dugaan kasus tersebut. Kondisi ini, menurutnya, justru memperkuat urgensi dilaksanakannya RDP sebagai forum resmi untuk membuka fakta secara transparan.

“Kami menunggu jadwal resmi RDP dari DPRD Sulsel. Ini penting agar semua pihak, termasuk Bank Mandiri, dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan ada kesan menutup-nutupi persoalan yang menyangkut hak dan keamanan data nasabah,” tegas Herman kepada awak media, Sabtu (25/04/2026).

Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa korban, Wandy Roesandy, telah menempuh langkah hukum secara komprehensif. Upaya perdata telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Makassar, sementara laporan pidana juga tengah diproses di Polda Sulawesi Selatan.

Menurut GMMSH, langkah hukum tersebut merupakan bentuk keseriusan korban dalam mencari keadilan, sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang diduga melibatkan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi.

“Korban sudah menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana. Kami berharap seluruh proses berjalan secara transparan, objektif, dan profesional, tanpa intervensi dari pihak manapun,” lanjut Herman.

Aliansi GMMSH juga mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar segera menetapkan jadwal RDP dan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk perwakilan Bank Mandiri, aparat penegak hukum, serta pihak korban, guna memastikan adanya kejelasan dan akuntabilitas di hadapan publik.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan pelanggaran serius terhadap keamanan data pribadi nasabah, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem perbankan modern.

GMMSH menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta memastikan bahwa supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

The post GMMSH Tunggu Jadwal RDP DPRD Sulsel–Bank Mandiri, Desak Transparansi Kasus Dugaan Peretasan Data appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.