Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum pemanasan menjelang Aksi Damai Wartawan Se-Bekasi Raya yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026 mendatang di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Insiden bermula saat Himsan Indra Simaremare, jurnalis dari media Pos Keadilan, bersama sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait sebuah isu. Meski diklaim telah mengantongi izin masuk dari asisten kepala dinas, Himsan diduga diusir dan menerima ucapan yang dinilai merendahkan dari Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa konfirmasi adalah ruh dari kerja jurnalistik untuk menjaga keberimbangan informasi (cover both sides). Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) bertindak objektif.

“Pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan pejabat publik wajib memberikan pelayanan informasi secara profesional. Hubungan keduanya harus saling menghormati. Kami meminta Pemkab Bekasi menyikapi persoalan ini secara serius, transparan, dan jangan dibiarkan menggantung,” ujar Ade.

Satu Profesi Lintas Organisasi
Buntut dari peristiwa tersebut, gelombang solidaritas menjalar ke berbagai media, kelompok kerja (pokja), forum, komunitas, hingga paguyuban wartawan di Bekasi Raya. Di bawah jargon “Beda Organisasi, Satu Profesi — Wartawan Bekasi Raya Bersatu!”, mereka sepakat turun ke jalan pada 15 Oktober pukul 10.00 WIB.

Koordinator Aksi, Paulus Simalango, S.H., memastikan aksi ini merupakan gerakan moral yang simpatik dan taat hukum, bukan untuk menciptakan kegaduhan.

“Kami tidak meminta pejabat publik takut kepada wartawan. Kami meminta mereka menghormati profesi ini. Kritik dan pertanyaan jurnalistik semestinya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan ucapan merendahkan atau tindakan menghambat kerja pers,” kata Paulus tegas.

Paulus menambahkan, masalah ini bukan lagi urusan pribadi antara Himsan dan Kepala DLH, melainkan gejolak yang menyentuh muruah kebebasan pers secara luas.

Nonton juga video viral nya:
Video Viral, Penghiana Terhadap Insan Pers

Tiga Tuntutan Utama untuk Bupati Bekasi
Dalam aksi damai mendatang, massa aksi akan melayangkan tiga tuntutan utama kepada Penjabat (Pj) Bupati Bekasi:

• Pertama: Mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terkait dugaan pengusiran dan ucapan merendahkan oleh Kepala DLH.
• Kedua: Meminta adanya klarifikasi terbuka dan komitmen Pemkab Bekasi untuk memastikan tidak ada lagi hambatan bagi jurnalis dalam bertugas.
• Ketiga: Desakan kuat kepada Bupati untuk mengevaluasi jabatan dan menjatuhkan sanksi tegas jika Kepala DLH terbukti melanggar etika serta disiplin ASN.

“Bupati harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai sikap diam pemerintah justru dianggap sebagai pembenaran atas tindakan yang merendahkan wartawan,” tutup Paulus sembari mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan menjauhi aksi anarkis.

Editor ndra

The post Satu Profesi Lintas Organisasi: Wartawan Bekasi Raya Bersatu Gelar Aksi Damai Menolak Intimidasi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.