Diketahui proyek Pompanisasi include dengan bangunan tanggulnya merupakan milik Dinas PUPR Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran kurang lebih Rp 1 Milyar. Begitupun dengan proyek Embun yang merupakan milik Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran kurang lebih Rp 170 juta.

Masyarakat setempat mengaku tidak pernah menikmati kedua proyek tersebut setelah selesai dibangun, akan tetapi oleh pelaksana sendiri yakni ASN PUPR di Bidang PSDA PUPR Kab. Takalar, hanya dijadikan tempat untuk kolam ikan miliknya.

“Ini termasuk penyimpangan dan penyalahgunakan anggaran Negara, yang dimana tidak memiliki fungsi sama sekali dan adanya dugaan unsur pemanfaatan secara pribadi, dan saya berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum di Wilayah Kabupaten Takalar untuk segera menindaklanjuti hal ini serta menindak tegas para pelaku yang menimbulkan kerugian Negara tersebut karena dari segi pemanfaatan saja sudah engga bermanfaat apa lagi masalah anggaran”,jelas Herman selaku Ketua II Laksar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P 45).

Lebih lanjut Herman juga menambahkan,”saya sudah komunikasi dengan Kepala Desa Kadatong terkait hal ini, namun Pihak pemerintah Desa juga mengaku pernah meminta kepada Nursyamsul Dg Bundu agar proyek tersebut dikelola oleh Bumdes, namun Nursyamsul Dg Bundu tidak ingin memberikan proyek tersebut”,ungkap Herman pada Minggu (31/12/2023).

Kepala Desa Abd. Rauf berharap agar bantuan Pompanisasi yang berada didesanya itu dapat di pungsikan bermanfaat kepada masyarakatnya dan di Kelola oleh pemerintah desa dengan dikerjasamakan oleh Bumdes agar dapat menambah pemasukan pendapatan desa PAD Kadatong.

“Waktu itu di rapat musdes pernah di minta oleh masyrakat melalui pemerintah desa bantuan Pompanisasi tersebut sebaiknya di Kelola oleh Bumdes namun Nursyamsul tidak mau,” ujar Kades Kadatong saat dikonfirmasi awak media.

The post Diduga Adanya Penyalahgunaan Anggaran Terkait 2 Proyek Dinas PUPR Kab. Takalar di Desa Kadatong, LAKI P 45 Harap APH Tindak Tegas appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ada sekitar ratusan Massa yang tergabung dari Mahasiswa, Masyarakat, Aktivis serta Dari KKM-DK, kembali lakukan unjuk rasa terkait penetapan tersangka Kades Kadatong, Kecamatan Galeson Selatan, Kabupaten Takalar, di Polres Takalar serta Kejaksaan Negeri Takalar, pada Rabu,(27/12/2023).

Menurut Qadri Selaku Jendral Lapangan, berdasarkan dari informasi yang kami himpun dari masyarakat dan pemerintah Desa Kadatong terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Desa Kadatong, Kec. Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang kami anggap tidak relevan dengan keterangan saksi yang disampaikan kepada penyidik.

“Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan sejumlah hal, yaitu:
– Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
– Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
– Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
– Cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang dapat memengaruhi keterangannya tersebut dapat dipercaya atau tidak”,Ucap Qadri kepada awak media.

Lebih lanjut Jendral Lapangan tersebut menambahkan,”Terkait perihal diatas kami menduga bahwa penyidik polres takalar tidak profesional dan terkesan terburu-buru dalam menangani kasus tersebut karena belum ada bukti yang kuat secara hukum lalu menaikkan status sebagai tersangka dan juga yang menjadi kejanggalan adalah dimana kasatreskrim menyampaikan disaat audience bersama massa aksi bahwa ia sudah sesuai prosedur namun pada saat audience ada salah satu saksi yang menyampaikan di kasatreskrim bahwa ia tidak melihat kenapa yang dimintai keterangan justru ia yang tidak melihat dan mendengar sedangkan yang melihat dan mendengarkan peristiwa tersebut tidak dimintai keterangan”,terangnya.

“Bahwa terkait kondisi dan permasalahan diatas kami dari Kerukunan Keluarga & Masyarakat Kadatong (KKM-DK) akan menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan aksi unjuk rasa nantinya di Mapolda SUL-SEL sebagai bentuk protes kami terhadap penegakan supremasi hukum yang tidak lagi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum di Negara Indonesia khususnya di Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan”,ungkap Qadri.

Adapun Tuntutan para anjuk rasa :

1. Copot KAPOLRES & KASATRESKRIM TAKALAR yang kami duga tidak profesional dan mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam menangani dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Desa Kadatong, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar.
2.Menantang Penyidik untuk Uji Kebohongan dengan menghadirkan Saksi Ahli POLIGRAF.
3.Menantang Kepala KEJARI Takalar untuk profesional dan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menangani dugaan Kasus Pelecehan Seksual yang terjadi di Desa Kadatong, Kec. Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Meminta & menantang KAPOLDA SUL-SEL untuk menegakkan Supremasi Hukum di Sulawesi Selatan khususnya di Butta Panrannuang Kabupaten Takalar.

The post Diduga Tak Profesional Dalam Penetapan Tersangka Kades Kadatong, Massa Geruduk Polres Takalar Serta Kajari, Serta Ancam Lakukan Aksi di Polda Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Persolan yang sekarang masuk dalam Ranah hukum itu, dianggap semua pihak memiliki hak untuk membela diri, serta melakukan upaya hukum masing masing.



“Dugaan yang menyangkut Kades tersebut serta Kades yang anggap dirinya di cemarkan nama baiknya, saya rasa semua pihak punya hak membela diri, serta menempuh jalur hukum masing masing, kita lihat saja bagaimana kedepannya dan saya harap pihak lainnya untuk tidak membuat masyarakat terpecah belah terkait hal ini serta tidak melakukan kegaduhan dan memprovokasi kelompok atau masyarakat untuk melakukan hal hal yang bisa menimbulkan perpecahan”,jelas Herman selaku Ketua II kepada awak media pada Senin,(13/11/2023).

BACA JUGA: Musyawarah Warga Tamamaung Kota Makassar, Buat Akses Jalan Alternatif

Herman juga menambahkan bahwa, biarlah proses hukum berjalan serta kita percayakan kepada aparat penegak hukum untuk hal ini.



“Biarkan Proses hukum berjalan, karena bila mana ada yang merasa dirugikan silahkan tempuh upaya hukum seperti yang dilakukan ke dua belah pihak, nanti kita lihat saja hasilnya, serta masing masing kan memiliki saksi dan bukti untuk membela diri mereka, jadi saya kembali tegaskan tidak adanya tindakan provokasi ke masyarakat yang bisa membuat gaduh serta perpecahan di masyarakat”,jelas Herman.

The post LAKI P 45 Harap Tak Ada Tindakan Provokasi Terkait Kasus Desa Kadatong Takalar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menurut Abdul Rauf, hal ini mencederai nama baiknya serta banyak keganjalan terkait pemberitaan tersebut yang dianggap keliru serta tak berdasar.

“Pemberitaan tersebut memiliki unsur pencemaran nama baik, yang mencatut nama saya secara pribadi dan juga sebagai jabatan saya selaku kepala pemerintahan Desa Kadatong, hal ini akan saya lanjut secara proses hukum serta saya siap dengan segala upaya Hukum untuk mengembalikan nama baik saya, dan saya sudah layangkan surat keberatan akan hal ini kepada Pihak Kepolisian Polres Takalar”,jelas Abdul Rauf.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan, tuduhan tersebut aneh, karena jarak waktu kejadian sudah beberapa bulan namun kenapa baru ada keberatannya.

“Bahwa anehnya tuduhan tersebut saya lihat terjadi pada perempuan berinisial NM (18), pada 25 Juni 2023 lalu, dan yang ke dua Staf desa bernama SR (30) pada bulan September 2023 lalu, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa baru keberatan sekarang jika memang betul,,ada apa..?, kenapa disaat sekarang dan juga kenapa secara bersamaan, seolah olah saya ingin di Dzolimi”,ungkapnya.

Serta Kades Abdul Rauf juga anggap bahwa ini ada indikasi dugaan sakit hati yang tak terima orang tua mereka diberhentikan sebagai Kepala Dusun.

Diketahui NM (18) adalah anak mantan Kepala Dusun bersaudara dengan (GN ) mantan Staf Desa juga yang diberhentikan. Sedangkan SR (30) adalah Staf Desa yang melapor juga mempunyai hubungan sepupu dengan NM.

“Mungkin dugaan saya karena rembesan permasalahan yang dimana NM(18), serta SR(30), tidak terima orang tuanya saya berhentikan, karena NM serta GN adalah saudara kandung yang dimana orang tuanya pernah menjabat sebagai Kepala Dusun, yang menjadi pertimbangan saya memberhentikan orang tuanya karena tidak sejalan dengan VISI MISI saya untuk membangun Desa, sehingga dugaan saya inilah rembesan masalahnya”,terang Abdul Rauf.

Abdul Rauf juga meminta kepada pihak Kapolres Takalar untuk secepatnya menindak lanjut laporan keberatan pencemaran nama baiknya.

“Saya berharap pihak Polres Takalar bisa secepatnya memproses aduan yang telah saya layangkan terkait pencemaran nama baik saya, dan saya berharap tidak adanya keterlibatan Oknum Oknum terkait masalah Politik Pemilihan Desa sebelumnya”,tutupnya kepada awak media.(*)

The post Kades Kadatong Takalar Akan Tempuh Upaya Hukum Kembalikan Nama Baiknya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.