Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM.

Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers seringkali menerima pengaduan masyarakat dan kelompok sosial lainnya terkait adanya sejumlah orang yang mengaku-ngaku wartawan/pimpinan redaksi pers, yang juga merangkap sebagai anggota/aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) tertentu.

Masyarakat seringkali mengaku tidak nyaman, resah atas kehadiran dari media-media LSM dan Ormas. Tidak jarang media-media tersebut dalam pemberitaannya mengutip pernyataan wartawan/pimpinan medianya sebagai narasumber dengan atribusi pimpinan/aktivis LSM atau Ormas tertentu.

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan – dengan berbagai alasan – mengaku sebagai anggota LSM dan Ormas, baru kemudian sebagai wartawan atau memuat hasil informasi yang diperolehnya di media mereka tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancarainya.

Dalam hubungan ini, Dewan Pers mengingatkan: Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber.

Mengingat serangkaian tugas yang diemban, seorang wartawan profesional akan tersita waktunya untuk menjalankan tugas profesionalnya itu.

Dengan demikian, seorang wartawan profesional akan fokus pada tugas-tugas yang diembannya, dan harus terdaftar sebagai anggota organisasi profesi pers sebagai konsituen Dewan Pers dan wartawan dari perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers.

Selain itu, Dewan Pers juga tidak melayani nama penerbitan pers atau nama media menggunakan nama menyerupai lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik/LSM/Ormas.

Nama yang sering digunakan tersebut seperti Suratkabar KPK (yang tidak ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Suratkabar BUSER (mirip dengan satuan tugas kepolisian), Suratkabar BIN (mirip nama Badan Intelijen Negara/BIN), Suratkabar ICW (mirip LSM Indonesia Corruption Watch/ICW).

Perbuatan orang yang mengaku-ngaku wartawan dan media mengatasnamakan nama-nama instansi pemerintah, kepolisian dan TNI, selain merugikan publik (pengelabuan terhadap publik), juga merupakan perbuatan melanggar hukum.

Selanjutnya keberadaan wartawan bisa dilakukan pengecekan ke organisasi pers yang telah terverifikasi dan menjadi konstituen Dewan Pers yakni, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

BACA JUGA:PWI Depok Dukung Pemkot Depok Raih Predikat Utama Kota Layak Anak Tahun 2025

Untuk menjadi wartawan yang lebih berkompetensi, wartawan saat ini wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan terdata di Dewan Pers. Tingkatan kompetensi wartawan ada 3 yakni UKW Muda, Madya dan Utama.

Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah juga mengimbau agar wartawan, khususnya anggota PWI kota Depok memperhatikan seruan Dewan Pers tersebut. “Sebagai wartawan profesional tentu seruan Dewan Pers harus menjadi perhagian,” kata Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dalam keterangan persnya Selasa (29/04/2025).

“Menjaga kualitas produk jurnalistik dan prilaku wartawan, tidak hanya tugas organisasi pers, PWI, AJI, IJTI dan PFI saja tapi juga tugas lembaga/instansi pemerintah/perusahan serta TNI dan Polri untuk berpedoman kepada peraturan Dewan Pers, dan UU Pers No 40/1999,” jelas Rusdy Nurdiansyah.

Rusdy juga mengingatkan kepada rekan-rekan wartawan, khususnya anggota PWI agar mejaga marwah dan martabat wartawan, bekerja secara profesional dan memperhatikan kode etik jurnalistik. (Lismi)

The post Ketua PWI Depok, Imbau Wartawan Perhatikan Seruan Dewan Pers appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Rasa kecewa para insan Pers sedikit terobati ketika aksi lanjutan ke Mabes Polri langsung direspon dan diterima masuk beberapa perwakilan peserta aksi. Dalam mediasi tersebut disimpulkan Mabes Polri selama ini tak mengetahui kalau produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Verifikasi Media tidak terkandung di dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Ya, tampak jelas bahwa aksi itu merupakan akumulasi kemarahan Insan Pers Nasional, karena merasa kebebasan pers terusik, kebebasannya merasa terkebiri terpasung oleh perangkat aturan aturan yang dibuat Dewan Pers yang sangat mempersulit insan pers, organisasi wartawan dan perusahaan pers untuk berkembang”, ungkap Ketua DPD AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Provinsi Jawa Barat.

“Aksi demo ini merupakan luapan emosi atas sikap Dewan Pers yang dengan sengaja telah menggiring opini publik secara terbuka memberikan stigma bahwa diluar konstituennya adalah illegal, abal abal, odong-odong. Padahal kalau dilihat dari jumlah insan pers, organisasi wartawan dan perusahaan pers yang diluar konstituen Dewan Pers jauh lebih besar dan lebih banyak daripada konstituennyal”, jelas Aceng.

Peristiwa aksi demo ini berjalan dengan baik, ini empat (4) Tuntutan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe;

1. Pidanakan Iskandar Zulkarnain Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung yang juga mengaku Ahli Pers Dewan Pers atas ucapannya yang viral telah melakukan pengaburan konstitusi dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga menimbulkan provokasi serta kegaduhan dan memantik kemarahan insan pers Indonesia;

2. Menghapus aturan verifikasi media dan UKW Dewan Pers yang telah jelas keluar dari konstitusi amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

3. Singkirkan para oknum pengurus Dewan Pers yang tak sejalan dengan Visi dan Misi dibentuknya Dewan Pers Independen;

4. Cabut SK Presiden, serta Nota Kesepahaman TNI/Polri, Pemerintah dengan Dewan Pers;

“Kalau melihat fenomena perseteruan antar insan pers dengan Dewan Pers, ini disebabkan karena sikap arogansi, kecongkakan dan kesombongan dari beberapa oknum dewan pers, serta beberapa surat edaran dan aturan yang dikeluarkan oleh dewan pers tampak sangat jelas cenderung diskriminatif provokatif, dan bertentangan dengan UU PERS No. 40 Tahun 1999, dimana verifikasi organisasi wartawan dan perusahaan pers, termasuk urusan sertifikasi UKW dan UKJ, itu semua bukan kewenangan dewan pers, maka kalau saya perhatikan program Dewan Pers seakan terkesan ada langkah-langkah pembrangusan kelompok diluar konstituennya. Jadi tidaklah salah kalau saya katakan bahwa Dewan Pers merupakan sumber Pemecah belah Insan Pers Nasional”, ungkap mantan anggota DPRD tiga periode ini.

“Saya sepakat apa yang diucapkan Prof. DR. KH. Sutan Nasution (rektor di salah satu universitas swasta di Jakarta, mantan jurnalis) yang dirilis oleh media sinar pagi baru (24/3/22), bahwa bahwa perbuatan Dewan Pers sebagai kejahatan “Genosida” secara sistematis untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok tertentu”, ungkap Aceng juga selaku dosen di salah satu perguruan tinggi.

“Saya khawatir perseteruan ini berbuntut panjang dengan berakibat fatal yang berujung konflik horizontal antar konstituen Dewan Pers dengan diluar konstituennya yang justru lebih besar, ini akan mengorbankan Insan Pers yang dibawah. Maka saya menghimbau kepada Dewan Pers, demi menjaga kenyamanan, persatuan dan kesatuan Insan Pers Nasional lebih baik Dewan Pers meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya kepada semua insan pers dan mundur”, pungkas Ketua DPD AWI JABAR.(red)

The post Kemarahan Insan Pers Meledak appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.