Ibar anggap Proyek yang bernilai anggaran Miliaran tersebut diduga Rugikan Negara serta adanya dugaan gratifikasi dalam proses pembangunan serta lelang pengadaan.

Melalui suratnya bernomor 138/DPP.LKKN/LP/IV/2024 tertanggal 18 April 2024 yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Selatan dan di tembuskan ke berbagai media cetak di Makassar.

Dalam surat tersebut DPP LKKN menyatakan sikapnya atas proses pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Sosial Keagamaan tahun anggaran 2021 dengan nilai kontrak Rp. 6.762.675.350,- yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. AP, beralamat di kabupaten Gowa, Sulsel.

Kedua, kata Baharuddin adalah proyek pembangunan gedung teknik mesin kampus 2. PNUP tahun anggaran 2023 dengan nilai kontrak Rp. 51.230.332.612,- yang dikerjakan oleh perusahaan PT. Ark beralamat di kota Bandung, jawa Barat.

Dari Kedua Proyek tersebut Ibar anggap pertama proyek pembangunan gedung di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) yang di duga asal kerja yang tidak sesuai dengan standarisasi dari Kementerian PUPR, serta patut di curiga Masalah Kualitas pengerjaannya karena banyak terjadi pengaturan secara pribadi dalam hal pengadaan yang berujung kepada Kerugian Negara.

“Kami menduga dari awal sebelum pelaksanaan yaitu pada proses lelang tersebut ditengarai dikotomi pengaturan dan di duga telah terjadi gratifikasi antara penyedia, satker dan biro pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memenangkan penyedia-penyedia tersebut,” sebut Baharuddin kepada awak media pada Rabu,24 April 2024.

Lanjut Ibar, kedua diduga proses pelaksanaan proyek khususnya Pembangunan Gedung Sosial Keagamaan TA. 2021 mangkrak, dan tidak memiliki manfaat, bahkan merupakan pemborosan anggaran Negara” katanya.

Ia menduga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dan realisasi pengadaan belanja barang/jasa diantaranya pembayaran 100% sebelum pakerjaan tersebut rampung dan terdapat subkontrak penyedia yang merupakan pekerjaan utama.

“Hal ini diduga sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan persekongkolan secara terstruktur, sistematis dan massif yang diduga melibatkan PPK dan pejabat pengadaan yang tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, yang berimbas pada kwalitas barang dan jasa yang dihasilkan sangat buruk,” papar Baharuddin.

Hal ini kata Baharuddin sangat jelas melanggar Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang wajib menjamin kwalitas bangunan selama 10 tahun, sehingga diduga Negara mengalami kerugian milyaran rupiah atas paket-paket pekerjaan tersebut.

“Berdasarkan permasalahan tersebut diatas diduga telah terjadi indikasi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Kami juga menduga terjadi persekongkolan yang terselubung dalam penganggaran Paket Pakerjaan tersebut, sehingga hasil proses atas pekerjaan tersebut sangat diragukan kwalitasnya.” Katanya.

Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, kata Baharuddin maka kuat dugaan adanya persekongkolan dengan modus pemberian gratifikasi/ “Maka berdasarkan permasalahan tersebut, lembaga kami memandang perlu untuk melakukan pelaporan resmi ke aparat penegak hukum, guna mengurai adanya dugaan kerugian negara, “ katanya

Dia juga berharap tim penyidik dapat memanggil dan memeriksa Direktur PNUP beserta PPK serta Direktur CV.AP dan Direktur PT. Ark “Laporan ini kami buat sebagai bentuk akuntabilitas social of control dalam memantau Penggunaan Keuangan Negara “ tandas Baharuddin

The post Habiskan Anggaran Miliaran Rupiah, Dua Proyek di Sulsel Resmi di Laporkan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Menurut pernyataan Muh. Sukri, kami memiliki kekhawatiran dan dugaan terkait tiga bidang tanah milik orang tua saya yang diduga menjadi sasaran pengambilalihan dengan cara yang tidak etis, dengan memanfaatkan sertifikat yang telah orang tua kami peroleh secara sah dan Muhammad Sukri juga menegaskan keabsahan dan kelegalan sertifikat yang dan Akta Jual Beli (AJB) yang dimiliki oleh orang tuanya (sertifikat dan AJB yang dimiliki oleh orang tua nya telah diperoleh secara sah, artinya sertifikat tersebut didapatkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, sertifikat tersebut dapat diidentifikasi melalui legalitasnya, yang memiliki dokumen-dokumen dan informasi yang sah dan sah secara hukum yang secara sah menunjukkan kepemilikan oleh orang tua kami.

• Kami juga merasakan kekecewaan atas tanah yang telah orang tua kami beli, karena pihak terkait atau oknum tertentu menolak untuk bersikap transparan dengan tidak bersedia menunjukkan lokasi tanah tersebut, yang mana Lahan yang memiliki nomor sertifikat tanah [Nomor SHM: 142] Tahun 1991 yang telah dibeli orang tua saya Almarhum H.Abd Muin pada Tahun 1993 dengan penguatan AJB No. 40/JB/DB/1993 pada tanggal 30 April 1993 yang terletak di [Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone (1991), namun telah mengalami pemekaran sehingga Lahan tersebut kini masuk di wilayah Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone], namun saya telah menyurat ke pihak BPN Kab.Bone namun pihak BPN hanya menyuruh saya ke aparat Desa yang menjabat pada saat itu, dan setelah saya menghadap ke mantan sekretaris desa ujung yang sekarang Desa Matajang, namun saya kembali disuruh ke BPN, jadi kami anggap seolah olah lahan kami disembuyikan atau seolah olah kami ini tidak boleh mengetahui lahan kami sendiri yang dimana dugaan menurut informasi yang saya dengar sudah ada sertifikat diatas lahan kami”jelas Sukri kepada awak media pada Senin, 04/11/2023.

• “Sangat mengecewakan dan memilukan menyaksikan fakta bahwa satu lahan milik orang tua kami telah di klaim dan berubah menjadi atas nama orang lain. Kami turut prihatin dan merasa terhina dengan ketidakadilan yang terjadi. Lebih lanjut Sukri juga menjelaskan terkait lahan kedua yang dimana dibeli oleh orang tuanya Hj.Saeja yang terletak di Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebidang tanah dengan nomor sertifkat 239, dengan Akte Jual Beli Nomor 09/JB/DB/1992 tertanggal 19 Desember 1992 dengan Luas 388 Meter Persegi yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama (Alisyahbana,SH sebagai pihak penjual) dan Pihak Kedua (Hj.Saeja.G. sebagai Pihak Pembeli), dimana tertera di AJB tersebut yang menjual adalah Alisyahbana S.H, selaku pemilik lahan sesuai dengan nama pemilik lahan di sertifikat 239, pada jual beli lahan tersebut juga melibatkan Andi Toappa sebagai penghubung yang menerima sejumlah uang atas pembelian lahan Alisyahbana yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian yang terterah Nama Andi Toappa yang menerima sejumlah uang untuk pembelian sebidang tanah milik Alisyahbana tanggal 18 Desember 1992.

“Lahan kedua dengan nomor sertifikat 239, yang kami tidak ketahui dimana keberadaannya, karena menurut ibu saya pada saat itu terjadi suatu insiden yang menyebabkan orang tua kami menjadi kwatir akan lahan tersebut sehingga mempercayakan kepada rekannya (orang dipercaya oleh bapak saya) dengan datang secara langsung kerumahnya dan menyerahkan sertifikat yang masih atas nama pemilik sebelumnya (Alisyahbana) untuk disampaikan kepada (Alisyahbana) terkait bagaimana pengurusan selanjutnya, karena lahan tersebut masih atas nama Alisyahbana, namun hingga saat ini, sertifikat tersebut tidak pernah dikembalikan dan (orang dipercaya oleh bapak saya) yang perna mengambil sertifikat tersebut mengatakan sudah tidak mengetahui dimana keberadaan sertifikat 239 itu, hingga ada orang yang mengklaim lahan tersebut adalah lahannya dengan No.SHM 176″ungkap Sukri.

• “Terlebih lagi, sangat disayangkan bahwa lahan orang tua kami disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan lahan milik orang tua kami pada pendirian sebuah menara tower tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya dari keluarga kami. Sukri menegaskan bahwa lahan ketiga ini berdekatan dengan lokasi sertifikat 239, yang kini telah di atasnya berdiri sebuah menara yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. padahal lokasi tersebut menurutnya sudah dibeli dengan alas hak berupa AJB dengan nomor 24/JB/DB/1993 dengan Luas 217 Meter Persegi dengan dasar sertifikat dengan SHM No.240 atas nama H.ABD.MUIN (Bapak Kandung Muhammad Sukri), tutupnya kepada awak media

Diketahui dari perkara diatas kini telah terjadi dugaan lapor melapor secara tindak pidana di Polres Bone oleh kedua belah pihak, namun pihak ahli waris melalui anaknya Muhammad Sukri berharap pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani persoalan tersebut bisa melihat warkah tahun transaksi, masing masing pihak siapa yang lebih dahulu melakukan trasaksi serta bukti bukti dan saksi penguatan lainnya .

Selain itu Ibar selaku Ketua Umum Lembaga Kontrol Keuangan Negara serta Herman selaku Ketua II Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kab.Maros berharap atas kejadian tersebut diharapkan pemerintah setempat serta para pihak yang didalamnya jangan membuat surat ataupun dokumen yang bisa mempersulit lajunya proses perkara secara pidana ataupun perdata dan juga berharap kepada pihak Polres Bone untuk bekerja secara maksimal berdasarkan prosedur penanganan perkara tersebut untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi dalam permasalahan ini.

The post Miris..! Warga Desa Uloe Kabupaten Bone Miliki Lahan Yang Diduga Ingin Dikuasi Oleh Mafia Serta Para Oknum appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Muhammad Sukri (Salah satu anak kandung H.Abd Muin dan Hj.Saeja) yang merupakan ahli waris serta kuasa ahli waris kini akan juga lakukan upaya gugatan secara perdata.

The post Selain Pidana, Ahli Waris Juga Tempuh Upaya Hukum Perdata Atas Lahan Milik Orang Tuanya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Muhammad Sukri (Salah satu anak kandung H.Abd Muin dan Hj.Saeja) yang merupakan ahli waris serta kuasa ahli waris sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, dimana lahan milik orang tuanya yang berdasar pada sertifikat hak milik serta AJB kini di klaim beberapa pihak, hingga sekarang dirinya terlapor sebagai penyerobotan di Polres Bone.



Lahan yang juga dimiliki oleh orang tua Muhammad Sukri terletak di Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan dasar sertifikat dan Akta Jual Beli yang sah serta diketahui pemerintah setempat dengan nomor AJB 24/JB/DB/1993 dengan Luas 217 Meter Persegi dan sertifikat dengan SHM No.240 atas nama H.ABD.MUIN (Bapak Kandung Muhammad Sukri), Bukan hanya lahan tersebut ,,Orang Tuanya juga memiliki sebidang tanah yg bersebelahan dengan lahan SHM No.240 yang sebelumnya dibeli oleh orang tuanya pada tahun 1992.

Yakni Hj.Saeja dan Alm.H.abd Muin, juga pernah membeli sebidang tanah yang berdekatan dengan lokasi sertifikat 240, dengan Akte Jual Beli Nomor 09/JB/DB/1992 tertanggal 19 Desember 1992 dengan Luas 388 Meter Persegi yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama (Alisyahbana,SH sebagai pihak penjual) dan Pihak Kedua (Hj.Saeja.G. sebagai Pihak Pembeli), dimana tertera di AJB tersebut yang menjual adalah Alisyahbana S.H, selaku pemilik lahan sesuai dengan nama pemilik lahan di sertifikat 239, pada jual beli lahan tersebut juga melibatkan Andi Toappa sebagai penghubung yang menerima sejumlah uang atas pembelian lahan Alisyahbana yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian yang terterah Nama Andi Toappa yang menerima sejumlah uang untuk pembelian sebidang tanah milik Alisyahbana tanggal 18 Desember 1992 dan atas dasar kepercayaan dari H.Abd Muin dan Hj.Saeja kepada Andi Toappa sebagai penghubung ke Alisyahbana sehingga Hj.Saeja dan Alm. H.Muin mempercayakan dan memberikan sertifikat ke Andi Toappa (sertifikat yang masih tertera atas nama Alisyahbana) untuk disampaikan ke Alisyahbana untuk bagaimana urusan selanjutnya, Namun sampai saat ini sertifikat tersebut tidak pernah dikembalikan dan tidak ada kabarnya sampai lahan tersebut ada juga yang mengklaim sebagai miliknya.



Tutur Muhammad Sukri bahwa “Orang tua saya membeli lahan dengan dasar AJB Nomor 09/JB/DB/1992 dengan Luas 388 Meter Persegi, dimana AJB tersebut yang menjual adalah Alisyahbana S.H, namun kenapa saat ini saya sebagai terlapor penyerobotan, inikan aneh, seharusnya saya yang melaporkan mereka dengan penggelapan karena tidak memberikan sertifikat itu kembali kepada orang tua saya, Namun dalam hal ini saya berharap,agar pihak polres bone dapat objektif dalam perkara ini”,jelasnya kepada awak media pada Senin,20/11/2023.

Ditempat terpisah Ibar sapaan akrab Ketua Umum DPP LKKN (Lembaga Kontrol Keuangan Negara), juga menambahkan,”polemik ini menarik buat saya karena masing-masing memiliki dasar hak kepemilikan, tetapi jelas atas dasar mereka ada tahun Transaksi serta warkah lahan tersebut siapa yang sebenarnya memiliki lahan tersebut dan juga siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini untuk membuktikan siapa yang melakukan tindak pidana melawan hukum, serta saya juga harap pihak Polres Bone dapat bekerja sesuai prosedur penanganan untuk bisa membuktikan setiap laporan atau aduan terkait lahan yang berpolemik itu”,jelas herman.

Diketahui pula, Muhammad Sukri juga telah melaporkan atas pemalsuan dokumen sertifikat, yang dimana lahan yang orang tuanya sudah di beli secara sah dan memiliki alas hak dengan LP/811/XI/2023/SPKT/RES BONE, serta juga akan melakukan somasi kepada pihak pihak yang turut bermain memanfaatkan lahan milik orang tuanya, dan melakukan upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

The post Polemik Tower di Bone Masuki Babak Baru, Ungkap Beberapa Fakta Menarik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Melalui Kuasa Ahli waris selaku anaknya sendiri Sukri menjelaskan bahwa lahan milik orangtuanya kini disengketakan oleh pihak yang diduga memakai alas hak miliknya sendiri.

Diketahui Ahli waris terlapor dalam laporan penyerobotan oleh pihak yang mengklaim lahan tersebut dianggap keliru oleh Sukri seperti yang di ungkap kepada awak media pada Sabtu,(11/11/2023).

Sukri menjelaskan bahwa lahannya di klaim berdasarkan dugaan sertifikat yang dimana telah dibeli oleh orang tuanya melalui Akta Jual Beli serta Kwitansi pembelian yang disaksikan pemerintah setempat pada saat itu.

“Dulunya orang tua saya membeli sebidang Tanah di Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan dasar Akta Jual Beli serta sertifikat yang telah di sah kan serta diketahui pemerintah setempat dengan nomor AJB 24/JB/DB/1993 dengan Luas 217 Meter Persegi atas nama ayah saya H.ABD.MUIN dengan nomor sertifikat 240, dan Sebelum membeli lahan tersebut (lahan sertifikat No.240), orang tua kami juga pernah membeli sebidang tanah yang berdekatan dengan lokasi kami (lokasi sertifikat 240), dengan AJB dengan Nomor 09/JB/DB/1992 dengan Luas 388 Meter Persegi  atas nama ibu saya Hj.Saeja dengan nomor sertifikat 239”,jelasnya kepada awak media.

Lebih lanjut Sukri juga menambahkan,”saat itu sertifikat 239 yang telah orang tua beli lahannya dikembalikan kepada seorang yang dianggap sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah setempat, dengan mengambil kembali sertifikat yang telah dibuatkan AJB dengan niat untuk melakukan klarifikasi atas persoalan lahan sertifikat 239 tersebut, yang orang tua saya beli, namun hingga detik ini sertifikat tersebut sudah tidak dikembalikan lagi, dan kami menduga sertifikat itulah yang dimanfaatkan untuk mengklaim kepemilikan lahan milik kami”.

“Serta Dugaan kami dibuatlah AJB lain untuk menduplikasi sertifikat tersebut agar menguatkan posisi sertifikat yang telah orang tua kami beli saat itu, sehingga polemik sengketa ini muncul”,ungkap Sukri.

Sukri juga menegaskan akan melaporkan juga terkait pengrusakan gembok serta spanduk atau plang kepemilikan lahannya serta melaporkan atas penggelapan sertifikat serta perampasan hak milik orang tuanya itu, serta melayangkan gugatan secara resmi.

Selain itu Sukri juga akan melakukan upaya somasi serta gugatan jika permintaannya untuk pemetaan atau pengembalian batas diabaikan di BPN Bone.

The post Miris Sengketa Lahan Milik Hj.Saeja terkait Tower di Kab.Bone appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menurut Hj Saeja diwakili anaknya kepada awak media pada Rabu,25/10/2023, menjelaskan bahwa lahan miliknya dibeli oleh ayahnya Alm.H.Abd Muin pada tahun 1993 dan dibalik nama sesuai ajb di Sertifikat no 240 pada tahun 2012.

Tower tersebut baru diketahui oleh pemilik atau ahli waris saat H.Abd Muin meninggal, karena lokasi tersebut diketahui sepenuhnya oleh alm. dan juga jarak lokasi dengan kediaman ahli waris sangat jauh hingga sulit terpantau.

Dari olah investigasi oleh DPP LKKN diduga tower tersebut milik salah satu perusahaan Telekomunikasi, dan ibar sapaan akrab Ketua Umum DPP LKKN, menduga bahwa adanya kerjasama secara berjamaah terkait sewa lahan milik Ahli Waris.

“Saya menduga bahwa pihak perusahaan tersebut telah salah dalam melakukan sewa menyewa atas lahan yang dibangun tower tersebut, dan juga adanya dugaan keterlibataan beberapa Oknum secara berjamaah, yang merugikan pihak pemilik sah secara legal”,jelasnya.

DPP LKKN serta Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 akan mengawal hingga tuntas kasus ini.

“Kami akan lakukan upaya somasi dan juga pihak kami telah melakukan pemasangan plang atas lahan tersebut, dan juga kami akan pidanakan semua yang terlibat menikmati hasil lahan tersebut, serta melakukan upaya gugatan secara hukum”,jelas Herman selaku wakil Ketua II DPW LAKI P45.

The post DPP LKKN Serta Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Akan Kawal Kasus Tower di Bone appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Hal ini kami anggap suatu penyimpangan karena prosedur alokasi anggaran diluar dari yang telah dialokasikan, seperti Dugaan kami bahwa adanya penyalahgunaan anggaran yang dimana digunakan untuk kepentingan pribadi seperti dugaan adanya pembelian Unit Roda Empat”,jelas Ibar kepada awak media pada Kamis,(12/10/2023).

LKKN juga menegaskan akan melaporkan hal ini ke Pihak Polda Sulsel serta Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk ditindak lanjut.



“Kami akan melaporkan hal ini secara resmi terkait penyalahgunaan alokasi anggaran Hibah oleh PGIW Sulselbara”.

Sementara awak media yang mencoba melakukan konfirmasi ke pihak PGIW Sulselbara melalui Ketua Umum, namun hingga terbitnya berita ini belum ada tanggapan terkait hal ini.

The post LKKN Akan Laporkan Secara Resmi ke Polda Serta Kajati Sulsel Terkait Dana Hibah PGIW Sulselbara appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menurutnya, sejak Mediasi Bulan lalu di ruangan penyidik Cyber Polda Sulawesi Selatan mengalami Dead Lock, harusnya saat ini sudah masuk tahapan Gelar.

” sejak aduan kami masuk proses penyelidikan, kami yakin kalau penyidik sudah menemukan rangkaian peristiwa hukumnya, karena itu setelah upaya mediasi yang dilakukan kemarin deadlock, mestinya saat ini sudah masuk ke tahap gelar.” Ujar Andi Wawan

Jadi kami ingatkan, bahwa pengaduan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 30 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tentang perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik oleh Klien Kami sampai saat baru selesai tahap mediasi

“ Saat ini kami menunggu SP2HP dari Penyidik. Info terakhir dari hasil komunikasi kami dengan penyidiknya kalau beliau saat ini sedang tugas keluar daerah, jadi mereka belum sempat mengirimkan SP2HP nya ” tambah Advokat alumni Fakultas Hukum UMI ini.

Andi Wawan Berharap semoga dalam waktu dekat SP2HP segera kami terima dan pengaduan kami segera masuk tahap gelar perkara karena menurut keyakinan kami dari tim hukum Ibu MK jika gelar perkara segera dilakukan maka status hukum aduan kami akan segera naik lidik

” Untuk semakin meyakinkan Penyidik, Bukti – Bukti tambahan sudah kami persiapkan dan itu semua akan kami sampaikan dalam gelar perkara. ”

semoga laporan kami segera masuk tahap gelar, biar kasus ini mengalami titik terang dan tentu dengan begitu klien kami bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ditengah masyarakat yang terpuruk setelah data pribadinya di retas oleh oknum kepala Desa. Tegas Andi Wawan

The post Laporan Dugaan Pencurian Data Pribadi Di Kecamatan Kajang Menunggu Proses Gelar Perkara. Kuasa Hukum; Kami Yakin aduan kami akan naik tahap lidik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kepada warta,ibar sapaan akrab pada ketua DPP-LKKN, mengutarakan hasil investigasi lapangan yang di lakukan di Kabupaten Bone,bahwa maraknya pembelian BBM solar bersubsidi ternyata bukan hanya terjadi di Kabupaten Gowa dan takalar, tapi juga terjadi didepan mata saya ungkapnya.

Selama sekian hari kami pantau ternyata pelangsir-pelangsir BBM tersebut seperti biasa melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dengan menggunakan motor mendatangi SPBU, dan salah satunya yang ramai dikunjungi yaitu SPBU yang berlokasi di desa uloe, kecamatan duaboccoe,Kabupaten Bone – sulsel.

Karena rasa penasaran dan ingin tau kegiatan selanjutnya yang dilakukan pelangsir tersebut setelah membeli solar,kami ikuti jejaknya sampai ke suatu tempat yang mana ternyata tempat itu merupakan penadah atau tempat penimbun BBM solar bersubsidi.

Namun ada kejanggalan yang saya liat di lokasi tersebut karena ada mobil tangki yang siap memuat solar-solar yang berasal dari para pelangsir-pelangsir tadi,ungkap ibar Pada Selasa,(10/10/2023).

Dari hasil investigasi yang saya lakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa tercipta modus baru yang dilakukan oknum penimbun BBM, yaitu dengan menggunakan cara hasil lansiran langsung disetor ke mobil tangki yang sudah menunggu demi menghindari sorotan sebagai penimbun BBM atau juga dalam tanda kutip sudah ada arahan dari oknum-oknum Penegak hukum agar tidak mencolok dimata publik, apa lagi sekarang lagi ramai-ramainya media menyoroti kasus penimbunan BBM solar bersubsidi. Dan juga semua mereka lakukan hanya untuk menghindari pembayaran Pajak ke negara, kan begitu kenyataannya ungkap Ibar.

Dengan ini, sekali lagi Ibar sebagai ketua DPP-LKKN Makassar menegaskan kepada penegak hukum terutama POLDA Sulsel dan khususnya Polres Kabupaten Bone, untuk tetap pengawasan dan kalau perlu mengambil tindakan tegas pada pemilik SPBU, pelangsir apa lagi penimbun BBM solar bersubsidi, agar memberikan efek jera kepada para pelaku sesuai UU yang berlaku, tegas ketua DPP-LKKN MAKASSAR !!!

The post MODUS BARU PENIMBUN BBM SOLAR BERSUBSIDI GUNAKAN MOBIL TANGKI YANG SIAP ANGKUT appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Warga yang beralamat di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Lebih jauh lagi ibar menyampaikan bahwa, Ibu haji ini sebenarnya menjadi korban kedzoliman dari seorang Oknum mantan pejabat Lurah sekitar belasan tahun lalu. “Nah karena saya ingin mengetahui kelanjutan kasus tersebut, selanjutnya saya mendatangi langsung lokasi yang dimaksud yaitu tower siluman diatas tanah ibu haji tersebut, dan memang terbukti adanya bangunan tower dan malah tidak ada yang tau itu tower milik siapa” ucap Ibar.

Secara jauh ibu haji tersebut mengutarakan kepada saya bahwa dirinya sebenarnya ditipu oleh Oknum mantan Lurah di kelurahan Unyi, dimana saat itu sang Lurah mengatakan ada yang mau menyewa tanah ibu Haji untuk dibangun tower tapi tidak juga dijelaskan tower apa. Selain itu Oknum Lurah tersebut berjanji uang sewa dari pembangunan tower akan diberikan setiap bulannya, namun kenyataannya hingĝa sekitar 20 tahun hingga saat ini se rupiah pun tidak pernah ada, seperti itulah kutipan percakapan antara ibar panggilan ketua DPP-LKKN dengan ibu Haji saeja (pemilik tanah).

“Terkait keterangan dari ibu Haji, kami pun coba pertanyakan ke kantor kelurahan Unyi yang mana bertanya langsung pada Lurah sekarang yaitu bapak Andi Mulfi, dan jawabannya tidak mengetahui secara jelas tower tersebut milik perusahaan mana karena selama beliau menjabat tidak ada yang datang membayar PBB atas bangunan tersebut,ungkapnya, nah langkah terakhir yang kami tempuh adalah melakukan pelaporan ke kantor Polres Bone, namun juga tidak mengetahui hal tersebut dan hanya memberi saran untuk memasang spanduk di atas tanah tersebut dengan menyertakan nama pemilik”.

Yang menjadi pertanyaan ‘bangunan tower semegah itu koq tidak ada yang tau kapan dibangun, diatas tanah siapa, melalui izin siapa,dan milik perusahaan mana, dan lebih ironisnya “siapa yang menikmati hasil sewa tanah korban hingga saat ini ??? Pungkas Ibar pada wartawan.

The post Diduga Tower Siluman Berdiri Diatas Lahan di Bone, LKKN Anggap Serobot Lahan Warga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.