Bupati Maros, A.S. Chaidir Syam, sebelumnya telah mengeluarkan himbauan resmi kepada pelaku usaha tambang dan pemilik kendaraan angkutan material untuk mematuhi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Aturan tersebut mencakup pembatasan jam operasional, larangan muatan berlebih, kewajiban menutup muatan dengan terpal, hingga pembatasan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Kasat Lantas Polres Maros, Iptu Muhamad Arafah, S.I.P., menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat.
“Semua aturan sudah jelas diatur dalam Perda dan Perbup. Kalau ada sopir nakal, ya kami proses. Tidak ada kompromi bagi pelanggar yang membahayakan keselamatan masyarakat,” tegasnya, Jumat (19/09/2025).

Melalui Kasubsi Penmas Ipda A. Marwan P. Afriady, Polres Maros juga memastikan penertiban tambang ilegal menjadi prioritas.
“Kami sudah melakukan pemantauan hingga operasi penertiban. Tapi penanganan tambang ilegal butuh sinergi semua pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya, Senin (22/09/2025).

Namun, LBH Suara Panrita Keadilan menilai langkah itu masih jauh dari harapan.
“Bupati jangan hanya sebatas mengeluarkan himbauan. Harus ada tindakan tegas terhadap pelaku yang merusak lingkungan. Di Mandai, khususnya Dusun Salu, Desa Pattontongan, tambang ilegal sudah merusak gunung tanah dan sawah produktif. Parahnya, tanah galian diduga dijual ke perumahan-perumahan di Maros,” tegas Muh. Irwandi, Minggu (21/09/2025).

Irwandi juga menagih komitmen Kapolres Maros yang sempat disampaikan pada 30 Juli 2025.
“Sejak komitmen itu disampaikan, belum ada satu pun pelaku tambang ilegal yang diamankan. Sorotan ada, tapi pembuktiannya belum terlihat,” ujarnya.

Bahkan, menurutnya, setiap peninjauan ke lokasi tambang selalu berakhir tanpa hasil.
“Kami sudah melakukan investigasi, tahu siapa pelakunya, bahkan dugaan oknum di instansi terkait. Tapi kami ingin melihat Polres Maros benar-benar bertindak tegas, bukan hanya sekadar wacana,” tambahnya.

Irwandi juga mendesak pengawas lapangan agar tidak bungkam terhadap aktivitas tambang ilegal.
“Pengawas jangan tutup mata. Jangan ada yang diam melihat kerusakan. Pengawasan harus transparan dan berani melaporkan siapa saja yang terlibat, termasuk jika ada oknum aparat atau pejabat yang bermain,” tegasnya.

LBH menekankan bahwa tambang ilegal tidak hanya merusak gunung tanah dan sawah produktif, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta meningkatkan risiko bencana longsor di wilayah tersebut.

Mereka mendesak Bupati Maros dan aparat penegak hukum agar segera mengambil tindakan tegas demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

The post Mandai Darurat Tambang Ilegal, LBH Minta Penegak Hukum Tak Tutup Mata appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.