Sidang lapangan itu dengan perkara perdata no 533/ pdt.G/ 2024 PN mks.

Dalam sidang lapangan itu, dihadiri oleh Hakim ketua dengan agenda pemaparan batas objek perkara, serta turut hadir panitera, babinsa, binmas, keluarga besar Ahli Waris Labbai bin Sonde, haji sangkala jufri sebagai penggugat, kuasa hukum Penggugat Husain Yudi Adiyaksa,SH.,MH dan Akbar ,SH.,MH, dan pihak tergugat.

Hakim ketua juga mempertanyakan penguasaan rumah yang berada di lokasi, dimana sangkala jufri menjelaskan bahwa rumah itu masih milik ahli waris dan dua rumah yang berada di lokasi labbai bin sonde. Sidang kelanjutan ke saksian akan di gelar tgl 8 mei 2025 hari kamis mendatang.

Ahli waris Labbai bin Sonde berharap bahwa putusan nantinya bisa membuktikan keadilan atas lahan miliknya yang diduga dirampas serta diserobot.

“Semoga Putusan Pengadilan Negeri Makassar bisa membuktikan keadilan kepada kami selaku ahli waris yang dimana lahan ini sudah berpuluh puluh tahun dijaga oleh kami, serta kediaman keluarga kami masih berada disekitar lokasi”,jelas Irwan Ilyas kepada awak media.

Sementara pihak penggugat atau ahli waris juga mengatakan bahwa mereka memiliki cukup bukti atas lahan mereka, dan sudah menguasai objek berpuluh-puluh tahun lamanya, namun seketika kaget ketika ada oknum yang mengklaim atas kepemilikan lahan miliknya, sehingga para ahli waris melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Makassar.

The post Sidang Lanjutan Polemik Lahan di Lantebung Makassar, Ahli Waris Harap Putusan Buktikan Keadilan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hingga sidang ke 5 pihak Berlawanan juga tak Kunjung Hadiri Sidang, namun Pihak Ahli Waris Labbai Bin Sonde tetap hadir sesuai jadwal dari Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Irwan Ilyas selaku pihak ahli waris anggap bahwa sidang di PN Makassar wujud dari adanya dugaan oknum yang mencoba untuk mengambil sebagian hak terkait Ganti Kerugian Jalur Proyek Rel kereta api.

“Kami menempuh upaya hukum agar bagaimana hak kami semua selaku ahli waris dari Labbai Bin Sonde mendapat keadilan, karena berdasarkan dengan kepemilikan SK Redist yang telah keluar yang dimana lahan tersebut sah milik Labbai Bin Sonde, dan kami berharap putusan nanti bisa memberikan keadilan buat kami selaku pihak ahli waris”, terang Irwan Ilyas kepada awak media pada Selasa 10 Desember 2024.

Selain itu Irwan Ilyas juga mengatakan bahwa yang dimana pihak BPN Kota Makassar anggap sebagian lahan kami milik Ramlan Latif/Bumi Karsa kami menduga itulah adalah oknum yang ingin mengambil keuntungan dalam proyek rel kereta.

“Kami duga itu adalah Oknum karena dimana berdasarkan Sertifikat HGB kenapa bisa ingin terlibat dalam proses Ganti Kerugian Jalur Proyek Kereta Api, padahal awalnya mereka buat sertifikat hak milik namun terbantahkan hingga ia buat SHGB”,jelasnya.

The post Sidang ke 5 di PN Makassar, Ahli Waris Harap Keadilan Terkait Ganti Kerugian Jalur Proyek Kereta Api appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berawal dari polemik Kepemilikan lahan yang dimana diduga hak lahan atas Ahli Waris Labbai bin Sonde diduga diserobot oleh Oknum hingga merugikan pihak ahli waris saat dilakukan ganti Kerugian terkait Proyek Jalur Kereta Api.

Menurut Irwan Ilyas selaku perwakilan Ahli Waris, dalam Sidang ketiga ahliwaris labbai bin sonde,lagi lagi Ramlan latif / Bumikarsa tidak hadir tanpa keterangan pasti, sedangkan BPN kota makassar hadir, sidang mediasi tidak bisa di lanjutkan.

“Bumikarsa terkesan menghalangi proses persidangan, sebelum proses mediasi ahliwaris pemilik lahan SK Redis Labbai bin Sonde berbincang bincang dari BPN Kota Makassar menjelaskan permasalahan selama ini yang tak kunjung selesai karena masih ada oknum oknum di kantor BPN Kota Makassar yang mau memikul dosa lama dari senior senior nya”, jelas Irwan Ilyas kepada awak media pada Selasa, 26 November 2024.

Selain itu Irwan juga Ilyas juga menambahkan,”Dari awal penerbitan SHM , perubahan dan penerbitan SHGB PT. Bumikarsa yang di keluarkan Kantor Pertanahan sudah cacat administrasi, namun masih terus menerbitkan turunannya, ini sangat luar biasa, ahliwaris pemilik lahan SK Redist Labbai bin Sonde berharap di persidangan ini bisa lebih jelas kepemilikan Lahan Ahliwaris Labbai bin Sonde dan berkekuatan Hukum tetap, dan sidang lanjutan di jadwalkan kembali di tanggal 5 Desember 2024, semoga pihak dari Ramlan Latif SH / PT. Bumikarsa hadir dan bisa menjelaskan kepemilikan di depan persidangan”, tutupnya.

The post Sidang Ketiga di PN Makassar, Ahli Waris Lantebung Bira Makassar Harap Putusan Adil appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Perselisihan yang ditimbul dikarenakan saat dilakukan ganti Kerugian terkait pembebasan lahan rel kereta api dianggap oleh ahli waris Labbai Bin Sonde miris, karena adanya Oknum yang diduga bekerjasama mengambil hak luasan lahan milik ahli waris.

Menurut Irwan Ilyas selaku perwakilan Ahli Waris labbai bin sonde yang mengadiri sidang kedua di pengadilan negeri makassar, tergugat Ramlan latif / Bumikarsa kini juga tidak hadir.

“Kami ahliwaris labbai bin sonde pemilik tanah Redist tidak heran, karena pemanggilan mediasi saja dari komnasham dari pusat tidak mau hadir juga, karena dengan bangganya sudah mempunyai SHGB, Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok – pokok Agraria pasal 35 Ayat 1 dijelaskan Hak Guna Bangunan ( HGB) adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan – bangunan diatas tanah yang bukan merupakan milik sendiri. Maka pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB) bukan merupakan pemilik lahan, melainkan hanya berhak mendirikan dan menpunyai bangunan diatas tersebut”,jelas Irwan Ilyas kepada awak media pada Selasa, 19 November 2024.

Lebih lanjut Irwan Ilyas menjelaskan,”Secara tidak lansung, PT. Bumikarsa mengakui sendiri bahwa tanah milik ahliwaris labbai bukan miliknya, SHGB, PT. Bumikarsa di terbitkan di tahun 2020 dan 2021 oleh kantor pertanahan kota Makassar bisa di liat di lokasi tidak ada satupun bangunan yang ada, Ahliwaris Pemilik SK Redis Almarhum Labbai bin Sonde berharaf , pihak pihak terkait bisa menilai fakta apa yang sebenarnya yang ada di lokasi”,tutupnya.

The post Sidang Kedua di PN Makassar, Tergugat juga Tak Hadiri Sidang, Ini Kata Ahli Waris appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Ahliwaris pemilik tanah Redist almarhum Labbai bin sonde yang di wakili sangkala jufri mengugat, kantor pertanahan kota makassar dan Ramlan latif SH / Bumikarsa, yang dimana isi gugatan yang utama yaitu, kantor pertanahan kota makassar mengalihkan semua luasan yang sudah di data dari awal ada 4 petak bidang milik ahli waris”,jelas Irwan Ilyas kepada awak media saat di luar Persidangan.

Saat sidang pertama pada Selasa, 12 November 2024, pihak dari Ramlan latif / Bumi karsa tidak hadir dari jadwal sidang jam 10 pagi tertunda sampai jam 2:00 (Siang), dimana Ahliwaris pemilik tanah Redist berharap pihak bumikarsa bisa hadir kalau merasa pemilik, dan bisa menjelaskan.




“Kami sangat dirugikan dengan adanya SHGB yang diduga milik tergugat yang dimana Menjadi 2 bidang dan merubah nama yang dari awal pendataan, atas nama sangkala jufri / Bumikarsa menjadi Ramlan latif SH / Bumikarsa, yang lebih mencenangkan Ahliwaris pemilik Redist cuma mendapatkan 3 meter dan 15 meter ,ini sangat merugikan pemilik tanah redist almarhum Labbai bin sonde”,tutur Irwan Ilyas.

The post Anggap Luasan Lahan Tak Sesuai Data Proyek Rel Kereta, Ahli Waris Lahan di Lantebung Makassar Gugat di Pengadilan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Saat Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian oleh Pihak BPN Makassar, kini ahli waris yang miliki lahan dampak proyek tersebut merasa ada keganjalan, karena saat pendataan Pihak Ahli Waris tidak mengetahui bahwa lahan luasannya akan selisih dan dialihkan ke Pihak Lain yang Diduga Miliki Sertifikat HGB diatas lahan milik ahli waris.

“Ahliwaris labbai bin sonde, mempertanyakan ke kantor bpn kota makassar sebagai ketua panitia pembebasan lahan proyek kereta api segmen E maros – Makassar, dimana dari awal pendataan atas nama sangkala jufri / Bumikarsa, dengan dampak yang terkena luas tanah di nomor urut 6 di pendataan yaitu 12.4539.00 nomor urut 7. Yaitu,571.57.00 nomor urut.8. Yaitu.4.784.400 dan nomor 10. Yaitu .43257.00 luas tanah terdampak. No. 6 .28.99.00 No. 7. 6.242.00 No. 8. 36.16.00 dan No. 10. 199.00 , setelah di umumkan daftar pemilik lahan yang awal pendataan dan undangan pertemuan atas nama Sangkala jufri / Bumikarsa berubah sangat signifikan menjadi Ramlan latif / Bumikarsa, dan luasannya di alihkan semua ke Atas Nama Ramlan latif/ Bumikarsa”,jelas Irwan Ilyas Kepada awak media pada Kamis 10 Oktober 2024.

Lebih lanjut Irwan Ilyas menjelaskan “sedangkang atas nama Sangkala Jufri luasanya yang di masukkan luasannya cuma mendapatkan 3 meter dan 15 meter begitu saktinya mereka, dimana Data data kepemilikan Ahliwaris labbai bin sonde yang mewakili ahliwaris atas nama sangkala jufri tidak pernah memasukkan data kepemilikan tanah 3 meter dan 15 meter ada apa dengan bpn kota makassar, itu patut di pertanyakan karena sangat merugikan ahliwaris labbai bin sonde, karena masyarakat biasa begitu mudahnya luasan tanahnya bisa beralih, dan sekali lagi ada apa dengan bpn kota makassar”,ujarnya.

Irwan Ilyas menegaskan”Kami ahliwaris labbai dengan tegas menolak hasil pengumuman nama pemilik lahan dan luasan yang di ambil yang tidak punya hati nurani menyensarakan anak cucu labbai bin sonde, dan dimana Aturannya Sertifikat HGB bisa dapat Ganti Kerugian”,tegasnya.

The post Luasan Lahan Dialihkan ke Pihak Lain, Ahli Waris Tuntut Keadilan Terkait Ganti Kerugian Proyek Jalur Kereta Api appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ahli waris yang selama ini telah berjuang dengan inisiatif sendiri mengurus untuk mempertanyakan sertifikat lahannya serta menyurat ke semua instansi seperti KPK, Mabes Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, ATR BPN RI serta lainnya terkait, guna mendapat kejelasan tentang sertifkatnya berdasarkan SK Redist Indonesia Timur dan Tenggara pada Tahun 1965.

Luas lahan sekitat 27 hektar itu, sesuai SK Redist Indonesia Timur dan Tenggara tahun 1965, dimana lahan tersebut sesuai UUPA No 5 Tahun 1960, PP NO 224 Tahun 1961, serta SK Menteri Pertanian dan Agraria No.SK-XIII/7/RA/1962, juga berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria AN.Menteri Agraria No.SK 95 XVII/169/5/1965, tertanggal 21 Januari 1965 yang memutuskan atau menetapkan atas hak lokasinya.

Menurut Ahli waris, ia berharap sertifkatnya dengan nomor 2,3,4,5,6,7,8 dan nomor urut 216(39),217(40),218(41),219(42),220(43),221(44) serta 222(45), dapat dimunculkan untuk ahli waris, agar para ahli waris bisa merasakan yang sebenarnya haknya.

“Setahu kami sistem komputerisasi KKP yang ada di BPN itu adanya tahun 2007 keatas, dan sistem komputerisasi itu tujuannya adalah untuk memasukkan semua data lama maupun data yang baru, agar bisa terkoneksi ke semua kalangan termasuk masyarakat awam yang ingin mengetahui letak tanah dan luasannya serta Hak Tanah yang telah mereka miliki, Kalau data kepemilikan kami belum ada di sistim yang kantor BPN, maka kami dari itu sebagai ahli waris meminta kepada BPN untuk memasukkan di sistim tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku di sertai data yang kami berikan”jelas Irwan Ilyas.

“Dengan adanya sistem ini, masyarakat lebih mudah untuk mengakses kepemilikan mereka melalui wesite atau sistim komputerisasi yang BPN maksud, dan Semenjak kami mendapatkan, salinan SK Redis buku A dan buku B, mempertanyakan sertifikat di kantor BPN keterangannya, berbeda beda yang di sampai kan, ke kantor Ombudsman, ke kementerian ATR BPN pusat”terangnya.

Lebih lanjut lagi ia menegaskan,”Kami berharap satgas mafia tanah kejaksaan Tinggi, bisa membantu kami mendapatkan sertifikat kami dan berkekuatan hukum tetap, untuk itu kami lampirkan poto copy alas hak kami, lampiran penyuratan dan balasannya, serta lampiran lainnya, Harusnya Ombudsman tegas dalam hal ini menindak tegas oknum BPN yang sudah jelas jelas melakukan Mal administrasi, baik adanya Warkah di Kanwil tapi BPN kota Makassar mengatakan tidak ada, kan luar biasa ada sebuah instansi tidak singkron atau seolah olah berdiri, bekerja sendiri sendiri. Kami harapkan Ombudsman membantu kami karena sudah jelas pelanggaran oknum BPN Kota Makassar dan menegaskan untuk diberikan sertifikat kami Ahli Waris, kalau itu sudah terwujud maka selesailah tugas Ombudsman”,tegasnya.

The post Pihak Ahli Waris Minta Oknum Serta Mafia Atas Lahannya Bisa Ditindak, Serta Munculkan Sertifikat Hak Miliknya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan SK tersebut, penerima objek land reform adalah sebagai berikut :

A. Sdr. Labbai, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1836;

B. Sdr. Sewa, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1837;

C. Sdr. Tonggo, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1838;

D. Sdr. Reso, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1839

E. Sdr. Njorong, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1840;

F. Sdr. Manje, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1841; dan

G. Sdr. Soloming, luas tanah 38.971 M², kode persil D/XVll/169/1842.

Para ahli waris tidak pernah atau memindahtangankan tanah tersebut karena penggarap mempunyai kewajiban mengangsur selama 15 tahun semenjak di keluarkannya SK Menteri tertanggal 21 Januari 1965.

Menurut Irwan Ilyas, Kantor pertanahan Kota Makassar Menerbitkan Sertfikat Hak Milik (SHM) di atas lokasi tanah milik ahli waris Labbai. Atas nama sebagai berikut :

1. No. 95, tanggal 3-10-1978, Gambar Situasi No. 741, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Intang”.

2. No. 96, tanggal 3-10-1978, Gambar No. 742, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Haji Kanang”.

3. No. 97, tanggal 3-10-1978, Gambar Situasi No. 743, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Kanang”.

4. No. 98 tanggal 3-10-1978, Gambar situasi No. 744, Tanggal 15-5-1978 atas nama ” Daeng Intang”.

5. No. 99, tanggal 3-10-1978, Gambar Situasi No. 745, tanggal 15-5-1978 atas nama ” Haji Raija Daeng Kanang”.

“Dibuat bukan semestinya (Tidak benar) atas nama nama diatas identik satu orang (orang yang sama) berdasarkan SK Kepala insekpeksi agraria Sulawesi Selatan dan tenggara nomor. 95/XVlll/169/5/1965 tanggal 21 Januari 1965. Keterangannya lokasi tersebut tidak bisa dijual belikan (dialihkan) selama 15 tahun kedepan”,jelasnya kepada awak media pada Minggu,31/03/2024.

“Dimana diduga salah satu perusahaan di Makassar merubah lagi shm nya menjadi SHM, No SHM 20069, 20264, 20265, 20266 dan 2027, dan Perusahaan tersebut kembali merubah lagi SHM menjadi SHGB Nomor 20842 – HGB No. 20843 – HGB NO. 21553 dan HGB NO. 21554, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan terbatas bukan merupakan orang perorangan. Sehingga berdasarkan ketentuan Hukum id est. Pasal 20 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak milik tidak dapat diberikan kepada Perusahaan tersebut”,jelas Irwan Ilyas.

Lokasi yang terletak di jln lantebung kel,  Bira kec. Tamalanrea kota Makassar dengan luas kutang lebih 27 HektarYang berlokasi di jln lantebung kel, Bira kec. Tamalanrea kota Makassar dengan luas kurang lebih 27 Hektar.

Kurang lebih 8 Tahun Irwan Ilyas menelusuri kantor demi kantor menyurat dan memasukkan pengaduan, ke kantor BPN kota dan kanwill sulawesi selatan, kementerian ATR BPN pusat.

Selain itu ia juga mendatangi Ombudsman RI pusat, Ombudsman RI perwakilan sulawesi selatan, kementerian Hukum dan Ham, KSP, Menkopolkam, kejaksaan Agung, INSPEKTORAT ATR BPN pusat dan Kesekertariat Negara.

“Alhamdulillah dari berapa kantor yang di masukkan pengaduan mempertanyakan sertifikat lokasi ahli waris labbai, sudah mendapatkan perkembangan dan surat balasanAlhamdulillah dari berapa kantor yang di masukkan pengaduan mempertanyakan sertifikat lokasi ahli waris labbai, sudah mendapatkan perkembangan dan surat balasan”,

“Kementerian ATR BPN, INSPEKTORAT BPN, sudah 2 kali menyurati kantor BPN dan kanwil Sulawesi Selatan, kementerian Hukum dan Ham, sudah mengeluarkan surat menerangkan bahwa sertifikat nomor 95 sampai 99 yang di terbitkan  BPN kota Makassar itu tidak berlaku di atas lokasi ahli waris labbaiKementerian ATR BPN, INSPEKTORAT BPN, sudah 2 kali menyurati kantor BPN dan kanwil Sulawesi Selatan, kementerian Hukum dan Ham, sudah mengeluarkan surat menerangkan bahwa sertifikat nomor 95 sampai 99 yang di terbitkan BPN kota Makassar itu tidak berlaku di atas lokasi ahli waris labbai”,.

“Yang pada intinya Ombudsman RI provinsi sulawesi selatan menemukan tindakan / perbuatan maladminitrasi yang di lakukan oleh kantor pertanahan kota Makassar”, tutupnya.

Selain itu ditempat terpisah, Ketua II Laksar Anti Korupsi Pejuang 45 Maros, Herman menjelaskan bahwa terkait hal pemerintah pusat dalam hal ini satgas mafia Tanah harus bertindak.

“Saya harap atas upaya yang dilakukan Ahli waris, pihak pemerintah pusat bisa berkoordinasi ke semua instansi terkait guna ungkap siapa Mafia Tanah warga yang kini telah berpuluh tahun manfaatkan lahan milik para ahli waris serta jika memang ada yang merasa miliki berdasarkan Warkah yang jelas kenapa engga muncul ke lapangan dan panggil ahli waris untuk dilakukan mediasi”,jelasnya.

The post LAKI P 45 Maros Turut Suport Irwan Ilyas Yang Harap Pemerintah Pusat Secepatnya Ungkap Mafia Tanah di Lantebung Makassar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Irwan ilyas mewakili ahli waris labbai bin sonde tetap berusaha mencari hak sepenuhnya yaitu sertifikat lokasi empang LANTEBUNG yang sudah lama di perjuangkan, Irwan anggap selama ini BPN Kota makassar dan Kanwil saling lempar siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas sertifikat ahli waris labbai bin sonde.

“Ahli waris sudah menyurat ke BPN kota makassar atas arahan bpn Kanwil, bpn kota makassar menjawab datanya tidak bisa dibuka tanpa ijin kanwil, bpn Kanwil membalas bpn kota makassar berdalih lagi penelitian ke bpn Maros begitu saja berputar putar tidak ada kepastian, dimana juga ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan sudah adakan pertemuan membahas pengaduan kami dan lagi lagi ombudsman cuma di janji, dengan bahasa lagi kordinasi bpn kota makassar dan bpn Maros, ombudsman sdh memberi waktu 2 kali 14 hari sampai sekarang juga belum ada jawaban”,jelasnya.

Lebih lanjut Irwan Ilyas juga menambahkan,”mudah mudahan dengan usaha kami mengadu ke pusat bisa cepat terselesaikan permasalahan kami yang sudah puluhan tahun ahli waris belum mendapatkan hak sepenuhnya, kami berharap kepala kantor bpn Kanwil Sulawesi Selatan atau menteri ATR/BPN bisa memanggil ahli waris, BPN kota makassar dan BPN Maros duduk bersama menyelesaikan pengaduan kami, jangan cuma surat menyurat saja yang dilayangkan”,tegasnya.

The post Ahli Waris Lahan di Lantebung Kota Makassar Harap Pemerintah Serta Instansi Lainnya Bisa Kembalikan Hak Atas Lahan Miliknya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menurut Irwan Ilyas sertifikat yang dicari berdasarkan riwayat dengan nomor 2,3,4,5,6,7,8 dan nomor urut 216(39),217(40),218(41),219(42),220(43),221(44) serta 222(45), agar dapat dimunculkan untuk ahli waris, agar para ahli waris bisa kembali mendapatkan haknya secara administratif.

BACA JUGA: Masyarakat Apresiasi Kapolrestabes Makassar Terkait Tertangkapnya Para Pelaku Penganiayaan

“Kami terus berupaya akan hal tersebut selain itu juga pihak Ombudsman Provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan Kanwil Sulsel serta BPN Kota Makassar, namun hingga saat ini belum kejelasan hingga menteri ATR pertanahan juga telah layangkan surat ke Kanwil BPN Sulsel serta Kota Makassar, dimana juga belum lagi ada kejelasan terkait pembebasan lahan untuk Rell kereta api diatas lahan para ahli waris yang juga diserobot untuk mendapatkan dana ganti rugi atau pembebasan lahan miliknya yang dimainkan oleh para oknum serta mafia tanah”,jelasnya.



Irwan Ilyas berharap dengan laporan laporan serta Penyuratan yang ia lakukan di KPK, Kementerian ATR PERTANAHAN, Ombudsman, Satgas Mafia Tanah, serta beberapa Kementerian lainnya dapat membantu permasalahan yang sekarang Berpolemik.

The post Demi Sertifkat Hak Milik, Kuasa Ahli Waris Lahan di Lantebung Makassar Terus Giat Koordinasi ke Pusat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.