Koordinator Aliansi GMMSH menegaskan bahwa pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara serta penyidik Polda Sulsel harus melihat kasus ini secara objektif, jernih, dan berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya.

Pengawalan ketat ini dirasa krusial agar preseden buruk penyelesaian sengketa perbankan tidak merugikan masyarakat kecil dan agar kasus serupa tidak menimpa nasabah-nasabah perbankan lainnya di masa depan.

Dalam tanggapannya hari ini, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Aliansi GMMSH, Hendra, secara khusus menyoroti aspek formalitas hukum dan menegaskan batasan tanggung jawab para pihak dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks yang kini tengah bergulir dan tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar.

> “Kami menegaskan bahwa **Majelis Hakim tidak boleh melakukan NO (menyatakan gugatan tidak dapat diterima) atas putusan** perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks dengan dalih keterlibatan pihak *vendor*. Hubungan hukum yang terjadi secara nyata dan sah adalah antara Saudara Wandy Roesandy dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bukan dengan pihak *vendor*,” ujar Wasekjend Aliansi GMMSH, Hendra, dalam keterangannya hari ini.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa logika hukum harus didudukan pada porsi yang tepat agar masyarakat mendapatkan kepastian.

> “Proses hukum, baik perdata maupun pidana, harus melihat hubungan kausalitas dan keterkaitan hukum utama (*legal relation*), bukan malah dilemparkan kepada pelaku teknis atau pihak ketiga di lapangan secara sepihak. Jangan sampai dalih *vendor* dijadikan tameng untuk memutus rantai pertanggungjawaban hukum institusi perbankan,” tambah Hendra kepada awak media pada Senin, 13 Juli 2026.

GMMSH mengingatkan bahwa institusi perbankan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan atau operasional yang mengatasnamakan lembaga mereka, termasuk yang didelegasikan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum harus memosisikan subjek hukum utama sebagai pihak yang bertanggung jawab demi menjaga marwah supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Melalui rilis ini, Aliansi GMMSH menyatakan akan terus mengerahkan massa dan mengonsolidasikan elemen masyarakat untuk memantau setiap tahapan persidangan di pengadilan serta perkembangan penyelidikan di Polda Sulsel. Mereka berharap hukum dapat menjadi panglima yang memberikan perlindungan nyata bagi nasabah yang mencari keadilan.

The post Kawal Sidang Perkara No. 70/Pdt.G/2026/PN Mks dan Laporan di Polda Sulsel, Aliansi GMMSH Desak Majelis Hakim dan Kepolisian Objektif Tegakkan Kepastian Hukum appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Perkara ini bermula dari keluhan nasabah bernama Wandy Roesandy yang menduga adanya tindakan penagihan oleh oknum tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk dugaan intimidasi, tekanan psikologis, serta tindakan yang dianggap telah menjatuhkan harkat dan martabat nasabah.

Lebih jauh, terdapat dugaan bahwa data pribadi nasabah diperoleh dan digunakan melalui mekanisme yang tidak semestinya, termasuk dugaan akses melalui beberapa sistem, salah satunya aplikasi Pandawa BPJS, yang kemudian diduga digunakan dalam proses penagihan.

Hendra, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal perkara ini sampai tuntas.

“Ini bukan sekadar persoalan penagihan. Ini menyangkut hak dasar masyarakat sebagai nasabah, menyangkut keamanan data pribadi, serta bagaimana institusi keuangan menjalankan kewajibannya secara profesional dan sesuai hukum,” tegas Hendra kepada awak media, Rabu (01/07/2026).

Menurut Hendra, industri perbankan dan perusahaan pembiayaan tidak boleh menjadikan proses penagihan sebagai ruang untuk melakukan tindakan yang diduga melampaui batas kewenangan.

“Kami akan mengawal perkara ini agar menjadi pembelajaran bagi seluruh sektor perbankan dan finance. Aturan sudah jelas, baik dalam UU P2SK maupun regulasi OJK terkait tata cara penagihan. Tidak boleh ada praktik penagihan yang menggunakan cara-cara intimidatif, mempermalukan nasabah, atau membuka data pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah,” ujarnya.

Aliansi GMMSH juga meminta agar aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi ini.

“Data pribadi masyarakat bukan barang bebas yang bisa digunakan sesuka hati. Jika benar terjadi penyalahgunaan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” lanjut Hendra.

Aliansi GMMSH memastikan akan terus melakukan pengawalan terhadap proses hukum di PN Makassar maupun laporan di Polda Sulsel, serta mendorong agar seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

The post Bank Mandiri Digugat di PN Makassar, Aliansi GMMSH Kawal Dugaan Pelanggaran Data Nasabah dan Etika Penagihan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 8 Januari 2026 saat sejumlah pihak yang membawa surat dari Bank Mandiri mendatangi rumah korban di Jalan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menurut keterangan Wandy Roesandy, istrinya keluar rumah secara tergesa-gesa saat kedatangan pihak bank tersebut. Namun tanpa sepengetahuan dan izin dari istrinya, diduga ada oknum yang diam-diam mengambil foto dokumentasi yang kemudian digunakan dalam proses persidangan perdata yang sedang berjalan.

Wandy mengaku keberatan atas tindakan tersebut karena dinilai telah melanggar privasi serta mencederai harkat dan martabat keluarganya.

“Saya keberatan foto istri saya diambil secara diam-diam tanpa izin, apalagi dijadikan barang bukti di persidangan. Ini sama saja mencemarkan harkat dan martabat seorang istri saya di publik,” ungkap Wandy Roesandy saat diwawancarai awak media usai memberikan keterangan di Polda Sulsel, Kamis (21/5/2026).

Sorotan keras juga datang dari Ketua Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), Herman, yang mengecam tindakan oknum pegawai Bank Mandiri tersebut.

Menurut Herman, tindakan pengambilan gambar terhadap seorang perempuan tanpa izin, terlebih terhadap seorang muslimah yang menjaga auratnya, merupakan tindakan yang tidak pantas dan dinilai mencederai etika serta nilai kemanusiaan.

“Kami sangat menyayangkan apabila benar ada oknum pegawai yang mengambil dokumentasi seorang perempuan secara diam-diam lalu menjadikannya alat bukti di persidangan. Ini menyangkut harkat dan martabat seorang istri serta privasi keluarga,” tegas Herman.

Kasus ini pun menambah panjang sorotan terhadap proses penanganan sengketa antara Wandy Roesandy dan pihak Bank Mandiri yang kini turut bergulir di Polda Sulsel terkait dugaan pelanggaran data pribadi dan dugaan tindakan yang dianggap melampaui prosedur penagihan perbankan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bank Mandiri terkait tudingan tersebut, serta pihak awak media yang mencoba melakukan konfirmasi namun di blokir tanpa kejelasan.

The post Diduga Ambil Foto Istri Nasabah Tanpa Izin, Oknum Pegawai Bank Mandiri Kembali Disorot appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam dokumen tersebut, Wandy menyoroti dugaan penggunaan aplikasi atau “Bot Pandawa BPJS” oleh pihak penagih untuk mengakses dan mengambil data pribadi keluarga yang disebut tidak memiliki hubungan hukum dengan fasilitas kredit yang dimaksud. Dugaan penggunaan data tersebut bahkan disebut dipakai untuk melakukan intimidasi verbal terhadap keluarga korban.

Menurut Wandy, penggunaan data dilakukan tanpa persetujuan sebagai subjek data pribadi, sehingga dinilai melanggar ketentuan UU PDP serta UU ITE terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Ia juga menilai pihak korporasi diduga melakukan pembiaran atas tindakan tersebut lantaran tidak memberikan klarifikasi atas somasi yang telah dilayangkan sebelumnya.

Dalam memorandum tersebut, Wandy meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel segera menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana siber, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak korporasi berdasarkan hubungan kerja sama dengan vendor penagihan.

Sejumlah dokumen turut dilampirkan sebagai alat bukti, di antaranya salinan jawaban dan duplik persidangan perdata, surat somasi, dokumen kerja sama, hingga surat permintaan maaf resmi yang disebut berasal dari pihak manajemen perbankan.

Wandy menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata sengketa perdata terkait utang-piutang, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi dan kejahatan siber yang harus diproses secara hukum.

The post Dugaan Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Bank Mandiri Dilaporkan ke Polda Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pasalnya, komunikasi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank kepada nasabah diduga telah keluar dari standar operasional prosedur (SOP) perbankan yang semestinya menjunjung tinggi etika, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Akibat kejadian tersebut, Wandy Roesandy disebut mengalami berbagai kerugian, baik materiel maupun immateriel. Kerugian itu tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut tekanan psikologis, rusaknya reputasi, dan terganggunya aktivitas pribadi maupun usaha.

Ketua Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), Herman, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Kami meminta Polda Sulsel dan Pengadilan Negeri Makassar benar-benar bekerja secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setiap pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Herman kepada awak media, Rabu (20/5/2026).

Menurut Herman, jika terbukti ada tindakan yang melanggar aturan internal perbankan maupun ketentuan hukum, maka oknum yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

“Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang profesional. Jika ada komunikasi yang intimidatif, tidak etis, atau menyimpang dari SOP, maka hal itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

GMMSH juga mengingatkan bahwa penanganan perkara ini akan menjadi tolok ukur keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan lembaga perbankan.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik menunggu keberanian aparat untuk mengungkap fakta secara terang benderang. Keadilan harus ditegakkan tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu,” tutup Herman.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan dinilai sebagai ujian nyata bagi integritas aparat penegak hukum serta komitmen lembaga perbankan dalam melindungi hak-hak nasabah. Masyarakat berharap proses hukum berjalan secara jujur, transparan, dan berkeadilan.

The post Objektivitas Polda Sulsel dan PN Makassar Dipertaruhkan dalam Kasus Wandy Roesandy appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam aduannya, Wandy Roesandy melaporkan dugaan tindak pidana serius berupa peretasan, pengancaman, serta pencemaran nama baik yang juga diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kasus ini turut menyeret oknum pegawai dari salah satu perbankan nasional, yakni Bank Mandiri.

Namun, dalam SP2HP yang diterbitkan oleh penyidik Polda Sulsel, status penanganan perkara disebut masih merujuk pada Laporan Informasi (LI). Hal ini menuai keberatan keras dari pihak korban dan GMMSH. Pasalnya, penggunaan LI sebagai dasar rujukan dalam SP2HP dinilai kurang tepat untuk kasus ini.

Herman selaku Ketua Aliansi GMMSH menegaskan bahwa perkara yang dilaporkan merupakan delik aduan murni, bukan delik umum, sehingga seharusnya penanganannya mengacu langsung pada surat aduan resmi korban tertanggal 23 Januari 2026, bukan pada Laporan Informasi.

“LI memang tidak salah secara prosedur sebagai langkah awal, namun dalam kasus ini kurang tepat dijadikan rujukan utama di SP2HP. Ini adalah delik aduan murni, bukan delik umum. Jadi seharusnya dasar penanganannya jelas mengacu pada surat aduan korban, bukan LI,” tegas Herman kepada awak media, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa menjadikan aduan sebagai Laporan Informasi berpotensi memperlambat proses hukum, karena LI umumnya hanya digunakan sebagai bahan awal penyelidikan sebelum ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP).

“Hal ini berdampak pada lambannya pelayanan terhadap korban. Padahal unsur tindak pidana sudah jelas dan bukti awal sudah cukup. Korban bahkan telah memiliki tanda bukti lapor, sehingga seharusnya sudah bisa diterbitkan LP dan ditindaklanjuti secara maksimal,” lanjutnya.

Aliansi GMMSH menilai adanya indikasi penundaan dalam peningkatan status perkara, yang berpotensi merugikan korban secara hukum. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan koreksi administratif terhadap SP2HP yang telah diterbitkan, serta meningkatkan status laporan ke tahap yang lebih tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penyuratan yang dilayangkan oleh GMMSH bersama korban.

The post Rujukan LI Polda Sulsel Dipermasalahkan, GMMSH Minta Kasus Segera Naik ke LP appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sorotan ini mencuat setelah munculnya kasus dugaan peretasan data yang dialami nasabah Bank Mandiri, Wandy Roesandy. Ia mengaku menjadi korban pengancaman dan pencemaran nama baik yang diduga berawal dari kebocoran data pribadi yang diakses melalui layanan PANDAWA.

Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (29/4/2026), Wandy mengungkapkan bahwa dirinya telah resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Namun, ia menyayangkan proses penanganan yang dinilai belum maksimal.

“SP2HP yang saya terima terkesan keliru karena hanya berdasarkan laporan informasi, padahal saya sudah jelas melapor secara langsung sebagai korban. Ini bukan sekadar dugaan biasa, tetapi menyangkut pengancaman, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” tegas Wandy.

Lebih jauh, dalam sorotan yang berkembang, pihak BPJS Kesehatan juga dinilai tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Sejumlah pihak menilai, apabila terbukti terdapat celah sistem pada layanan PANDAWA yang memungkinkan akses data oleh pihak tidak berwenang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian serius, bahkan berpotensi masuk dalam unsur “turut serta” karena dianggap membuka akses yang dimanfaatkan oleh pelaku peretasan.

Kasus ini turut memunculkan dugaan keterlibatan oknum internal yang disebut-sebut memanfaatkan akses data untuk kepentingan tertentu, termasuk melakukan tekanan dan intimidasi terhadap korban.

Publik kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital yang digunakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya pada layanan berbasis WhatsApp seperti PANDAWA. Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak transparan dan profesional dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang menyeret isu sensitif terkait perlindungan data pribadi.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga, baik pemerintah maupun sektor perbankan, bahwa pengelolaan dan perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan secara ketat di tengah era digital saat ini.

WBN

The post Kasus Peretasan Data Nasabah, PANDAWA BPJS Kesehatan Ikut Terseret appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Aliansi GMMSH, Herman, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak Bank Mandiri dinilai masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi terbuka kepada publik atas dugaan kasus tersebut. Kondisi ini, menurutnya, justru memperkuat urgensi dilaksanakannya RDP sebagai forum resmi untuk membuka fakta secara transparan.

“Kami menunggu jadwal resmi RDP dari DPRD Sulsel. Ini penting agar semua pihak, termasuk Bank Mandiri, dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan ada kesan menutup-nutupi persoalan yang menyangkut hak dan keamanan data nasabah,” tegas Herman kepada awak media, Sabtu (25/04/2026).

Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa korban, Wandy Roesandy, telah menempuh langkah hukum secara komprehensif. Upaya perdata telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Makassar, sementara laporan pidana juga tengah diproses di Polda Sulawesi Selatan.

Menurut GMMSH, langkah hukum tersebut merupakan bentuk keseriusan korban dalam mencari keadilan, sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang diduga melibatkan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi.

“Korban sudah menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana. Kami berharap seluruh proses berjalan secara transparan, objektif, dan profesional, tanpa intervensi dari pihak manapun,” lanjut Herman.

Aliansi GMMSH juga mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar segera menetapkan jadwal RDP dan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk perwakilan Bank Mandiri, aparat penegak hukum, serta pihak korban, guna memastikan adanya kejelasan dan akuntabilitas di hadapan publik.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan pelanggaran serius terhadap keamanan data pribadi nasabah, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem perbankan modern.

GMMSH menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta memastikan bahwa supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

The post GMMSH Tunggu Jadwal RDP DPRD Sulsel–Bank Mandiri, Desak Transparansi Kasus Dugaan Peretasan Data appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Diketahui, Wandy Roesandy selaku korban telah melaporkan oknum pegawai Bank Mandiri atas dugaan peretasan data, pengancaman, serta pencemaran nama baik. Laporan tersebut tercatat berdasarkan surat tanda terima aduan pada Jumat, 23 Januari 2026, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, penanganan perkara ini juga telah diperkuat dengan terbitnya SP2HP Nomor: B/239/III/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus serta Laporan Informasi Nomor: LI/224/III/RES.2.5/2026/Ditreskrimsus tertanggal 27 Maret 2026.

Namun demikian, hingga saat ini pihak terlapor yang merupakan oknum pegawai Bank Mandiri diketahui belum juga dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik, khususnya terkait komitmen penegakan hukum yang profesional dan transparan.

Ketua Aliansi GMMSH, Herman, dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 20 April 2026, menegaskan bahwa lambannya proses pemanggilan terhadap terlapor berpotensi mencederai rasa keadilan korban serta menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.

“Ini menjadi pertanyaan serius. Bukti administrasi sudah jelas, laporan sudah berjalan, bahkan SP2HP sudah terbit. Namun hingga kini belum ada langkah tegas berupa pemanggilan terhadap terlapor. Kami mendesak Polda Sulsel untuk segera bertindak profesional dan transparan,” tegas Herman.

Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan penanganan perkara seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut perlindungan data pribadi dan hak hukum masyarakat.

GMMSH juga meminta agar penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak tebang pilih dalam menangani perkara, terlebih kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran serius terhadap data pribadi dan hak hukum warga negara.

Lebih lanjut, GMMSH menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka kemungkinan melaporkan perkembangan perkara ini ke instansi pengawas internal Polri maupun lembaga eksternal apabila tidak ada progres berarti dalam waktu dekat.

“Jangan sampai hukum terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami akan terus mengawal dan memastikan kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.

(Tim Redaksi)

The post GMMSH Soroti Kinerja Polda Sulsel, Kasus Dugaan Peretasan Data Wandy Roesandy Dinilai Lamban appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Makassar, 18 April 2026 – Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) melalui Ketua, Herman, mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap objektif dan profesional dalam menangani kasus yang menimpa Wandy Roesandy.

Diketahui, Wandy Roesandy sebagai Korban atas dugaan Peretasan Data, Pencemaran Nama Baik hingga Pengancaman yang dilakukan oleh diduga Oknum Pegawai Bank Mandiri. Kasus tersebut saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2026/PN Mks.

Selain itu, dugaan tindak pidana terkait peretasan data, pencemaran nama baik, hingga pengancaman juga sedang dalam tahap penyelidikan oleh Polda Sulawesi Selatan melalui Ditreskrimsus, berdasarkan Laporan Informasi Nomor LI/224/III/RES.2.5/2026/Ditrekrimsus tertanggal 27 Maret 2026.

Herman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menilai, Wandy Roesandy patut mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal sebagai korban dugaan kejahatan siber dan intimidasi yang diduga melibatkan oknum pegawai dari Bank Mandiri.

“Ini bukan sekadar perkara perdata, tetapi juga menyangkut dugaan tindak pidana serius seperti peretasan data pribadi, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Kami meminta agar proses hukum berjalan transparan, objektif, dan tanpa intervensi pihak manapun,” tegas Herman kepada awak media pada Sabtu, 18 April 2026.

Aliansi GMMSH juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, mengingat kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk apabila tidak ditangani secara serius. Terlebih, isu perlindungan data pribadi saat ini menjadi perhatian publik luas seiring meningkatnya kejahatan siber di Indonesia.

Lebih lanjut, Herman meminta agar pihak kepolisian segera meningkatkan status penanganan perkara jika ditemukan cukup bukti, serta mendesak majelis hakim di PN Makassar untuk memeriksa perkara secara independen dan profesional.

“Kami berharap tidak ada pihak yang kebal hukum. Siapapun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Aliansi GMMSH memastikan akan terus melakukan pengawalan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum dalam kasus tersebut.

W B N

The post GMMSH Desak Polda Sulsel dan PN Makassar Objektif Tangani Kasus Wandy Roesandy  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.