Awal mula awak media yang diduga dilaporkan oleh Oknum TNI terkait beberapa awak media yang melakukan peliputan dengan menggunakan Sajam (Senjata Tajam). Awak media yang tidak terima karena diduga lakukan pencemaran nama baik oleh dirinya serta medianya, langsung mendatangi Oknum TNI yang berjaga di lokasi dan sempat terjadi adu argumentasi.

Ditanya terkait laporan awak media yang dilaporkan gunakan Sajam saat peliputan dibantah oleh Oknum TNI yang berjaga di lahan tersebut.

“Kalau dari pihak kami ini tidak ada yang lakukan pelaporan dan jika memang ada silahkan klarifikasi siapa yang melakukan pelaporan”,jelas salah satu Oknum TNI yang berjaga di Lokasi yang diduga jadi Objek Vital Pertamina.

Sementara awak media yang mempertanyakan terkait surat tugas serta surat perintah untuk ditunjukkan ke awak media terkait oknum TNI yang bertugas menjaga lahan Pertamina yang diduga Objek Vital dibatahkan oleh Oknum TNI, dimana Oknum TNI hanya mengarahkan untuk melakukan konfirmasi langsung ke institusinya di Jalan Garuda serta pihak Kodam Karena dirinya berada di lokasi berdasarkan surat perintah namun tidak mampu diperlihatkan dilokasi.

“Kami selaku awak media hanya mencari fakta untuk keberimbangan informasi publik ke masyarakat terkait legalitas administrasi Oknum TNI yang menjaga lahan yang diduga milik Pertamina dan juga diduga Objek vital, karena berdasarkan data sesuai keputusan kementrian Nomor : 270.K/HK.02/MEM.S/2022, lahan yang dijaga Oknum TNI tersebut tidak masuk dalam objek vital sehingga kami ingin melakukan klarifikasi”,jelas salah satu awak media.

The post Oknum TNI Pengamanan Lokasi Tanpa Surat Tugas, Awak Media Pertanyakan Legal Objek Vital appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Rencana pendudukan lahan tersebut disampaikan oleh Syahril selaku perwakilan dari Ahli Waris Budu bin Kasa dalam konferensi pers didampingi tim kuasa hukum dari AZMARA Law Office, pada Senin (24/11) bertempat di Concrete Cafe, Maros.

Hadir mendampingi Ahli Waris Budu bin Kasa, yakni Direktur AZMARA Andi Azis Maskur, Sekretaris Direktur Rauf Mappatunru serta beberapa staf dari AZMARA Law Office.

Syahril mengatakan rencana pendudukan lahan oleh para Ahli Waris Budu bin Kasa sudah tepat dilakukan, mengingat proses negosiasi damai dengan pihak PT Pertamina sudah berlangsung selama empat bulan, namun sampai saat ini belum ada hasil yang baik.

“Memang harus diduduki itu lahan, sudah sekitar 4 bulan ini kita masukkan permohonan damai ke Pertamina dan sampai saat ini belum ada tanggapan, padahal pihak Pertamina sendiri yang telah menyuruh kita masukkan surat perdamaian, entah apa alasannya mereka belum menanggapi. Makanya lebih baik ahli waris ini menduduki lahan itu,” terang Syahril dengan nada kesal.
Pihak ahli waris juga kata Syahril, dapat memastikan bahwa dalam perkara lahan ini diuntungkan karena telah mengantongi beberapa dokumen dan surat atas nama Budu terhadap kepemilikan lahan tersebut, sementara pihak PT Pertamina lemah pada aspek legalitas untuk pembuktian secara hukum.

“Kita dari ahli waris 90% meyakini bisa memenangkan perkara ini karena kami memiliki dokumen-dokumen yang sah dan bukti-bukti semacam Rinci, IPEDA yang memiliki kekuatan hukum pembuktian,” tandasnya.

Sementara, Kuasa Hukum Ahli Waris Budu bin Kasa, Andi Azis Maskur memberikan respon yang baik atas rencana ahli waris menduduki lahan, pihaknya akan mendukung penuh langkah ahli waris dan siap membackup perlawanan hukum apabila PT Pertamina keberatan atas tindakan ahli waris.

Azis Maskur juga menyampaikan kekecewaannya karena sekitar bulan Juli mulai ada pembahasan upaya damai antara PT Pertamina dengan kliennya, tetapi hingga saat ini belum ada solusi konkret yang nyata dan spesifik dari pihak Pertamina untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut.

“Betul bulan Juli itu dibukakan perdamaian secara kekeluargaan penyelesaian, ganti rugi, namun dalam hal ini kita sudah dua kali pertemuan dan berkali-kali menemui pihak manajemen Pertamina di Jalan Garuda Makassar, tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” ujar Azis Maskur.

Lebih jauh, Azis Maskur membeberkan komunikasi terbaru dengan Legal PT Pertamina dari Jakarta, dimana pihaknya (Pertamina) memberi signal positif akan menindaklanjuti penawaran damai dari Ahli Waris Budu bin Kasa karena kesulitan menemukan dokumen Warka di BPN atas SHGB PT Pertamina di lahan itu.

Ditambahkan Sekretaris AZMARA, Rauf Mappatunru, mengatakan upaya pendudukan lahan tersebut tertuang dalam surat Nomor : 47/AZMARA/XI/2025 tanggal 21 November 2025 yang ditujukan kepada Executive General Manager Sulawesi PT Pertamina Patraniaga di Jalan Garuda Makassar. Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolda Sulsel, Bupati Maros, Ketua DPRD Maros, Kapolres Maros, Kapolsek Lau, Camat Marusu, dan Kepala Desa Temappaduae.

Dalam surat tersebut, pihak PT Pertamina diberikan waktu 3×24 jam sejak diterimanya surat secara resmi untuk menjawab surat penawaran damai dari Ahli Waris Budu bin Kasa. Sehingga apabila Pertamina dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan jawaban, maka semua Ahli Waris Budu bin Kasa bulat akan melakukan pendudukan lahan. (*)

The post Belum Ada Kejelasan, Ahli Waris Bakal Duduki Lahan Yang DiKlaim Pertamina di Maros appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lahan yang kini dikuasai oleh Pihak Pertamina dengan luas Kurang Lebih 21 Hektar itu diduga dikuasai oleh pihak PT Pertamina namun diduga Objek tersebut Terbengkalai, sehingga beberapa Lembaga Kontrol anggap lahan itu sudah membuktikan bahwa adanya polemik yang timbul.

Keluarga Ahli Waris Syahril menjelaskan, bahwa lahan itu Sah milik keluarga mereka, karena fakta dokumen serta saksi yang menguatkan atas kepemilikan Lahan keluarganya.

“Kami miliki Dokumen yang membuktikan atas kepemilikan keluarga kami, serta saksi hidup yang mengetahui atas kronologis lahan tersebut, sehingga kami berharap dengan adanya polemik ini bisa secepatnya diselesaikan melalui jalur Kekeluargaan sebelum kami menempuh upaya hukum sebagai mana mestinya”,jelas Syahril.

Sementara Herman selaku Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan juga menambahkan, bahwa lahan itu secara kronologis sempat dipersidangkan oleh Oknum yang juga turut mengklaim kepemilikannya dan menggugat pihak Pertamina.

“Awalnya Objek polemik ini sudah masuk dipengadilan, namun yang lakukan upaya gugatan adalah seseorang yang melakukan klaim atas lahan seluas 21 Hektar itu, namun setelah pihak Ahli waris yang sebenarnya muncul dan ingin melakukan gugatan untuk kedua pihak antara Oknum serta pihak Pertamina, tiba tiba Permohonan Gugatan tersebut dicabut, dan kini Oknum tersebut sudah dilaporkan secara pidana di Polres Maros oleh penasehat hukum ahli waris melalui Legal Hukum Azmara”,jelas Herman.

Diketahui Objek tersebut berada di Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

The post Keluarga Ahli Waris Minta Secepatnya Polemik di Desa Temapadduae Maros Diselesaikan Secara Kekeluargaan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pada hari ini, Selasa 08 Juli pihak dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa Temapadduae Kecamatan Marusu turut diperiksa sebagai saksi di Polres Maros, terkait laporan salah satu ahli waris Budu Bin Kasa.

Diduga Objek yang diklaim ahli waris adalah lahan yang kini dikuasai oleh PT Pertamina berdasarkan SHGB nomor (Sertifikat Hak Guna Bangunan), No 00006 Tahun 1999.

Diketahui terlapor adalah salah satu yang diduga juga turut mengklaim atas kepemilikan lahan yang kini diduduki oleh PT Pertamina seluas kurang lebih 21 Hektar.

“Ia hari ini saya diperiksa terkait kasus pidana bukan perdata atas laporan lelaki Berinisial NR Dg TT, yang dimana yang melaporkan adalah salah satu ahli waris Budu Bin Kasa atas lahan yang kini dikuasai serta berdasarkan PBB Milik Pertamina”,Jelas Kades Temmappaduae kepada awak media saat diwawancarai sesaat setelah Dimintai keterangan di Polres Maros.

Selain itu Kades Temmappaduae juga menjelaskan, dimana sebelumnya dirinya ditemui oleh pihak Pertamina serta pihak terlapor, dan saat ditemui, Kepala Desa Temmappaduae sama sekali belum pernah melihat secara langsung SHGB milik Pertamina serta alas hak dari pihak terlapor.

“Benar, sebelumnya pihak Pertamina dan pihak yang terlapor saat ini di Polres Maros pernah menemui saya, dimana pihak terlapor mengklaim atas kepemilikan lahan miliknya didalam lahan milik Pertamina, dan juga pihak Pertamina pernah mendatangi saya, namun hingga saat ini SHGB milik Pertamina belum pernah saya lihat sama sekali”,ungkap Aminuddin selaku Kades Temmappaduae.

Sementara Azis Maskur selaku kuasa Hukum Ahli waris menjelaskan, bahwa semua yang dia sampaikan itu tidak bernilai hukum terkait SHGB PT.pertamina, dimana pak desa tidak sama sekali mengetahui kalau ada ada SHGB yang dimiliki PT. PERTAMINA karena dia tidak pernah melihat dan pertaminapun tidak pernah memperlihatkan SHGB ke pak desa.

“Makanya Harus mendapat keterangan VALID dari pihak penyidik, apakah pihak Pertamina sudah memperlihatkan SHGB ke pihak penyidik, karena SHGB yg menjadi dasar pertamina mengklaim tanah yang kurang lebih 21 hektar di desa temmappaduae.
yang dimana sekarang pihak ahli waris budu bin kasa menduga bahwa tanah yang diklaim pertamina adalah milih kakeknya”,terang Azis Maskur.

The post Kades Temmappaduae Maros Diperiksa Sebagai Saksi Terkait Kasus Kepemilikan Lahan Yang Kini Dikuasai PT Pertamina appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Melalui penasehat hukum Azmara Legal Advocat & Legal Consultan mewakili Pihak Ahli waris Budu Bin Kasa serta Sia Binti Nuntung dimana sebagai ahli waris atas lahan seluas 21 Hektar.

Diketahui Objek lahan milik Ahli waris kini diklaim oleh Pihak Pertamina dengan Menggunakan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), No 00006 Tahun 1999, namun pihak Kuasa Hukum anggap itu terbengkalai, karena tidak ada bangunan yang sedang beroperasi, serta ada beberapa masyarakat yang juga turut memanfaatkan lahan tersebut untuk berkebun.

“Sebelumnya polemik lahan ini sudah kami konfirmasi atas SHGB milik Pertamina di BPN Maros, namun saat itu kata pihak BPN hal ini masuk dalam sengketa di PN Maros, namun setelah kami mengetahui adanya polemik sengketa antara yang mengaku sebagai kuasa ahli waris atas nama Nasir Dg Tutu yang lakukan gugatan ke Pertamina di PN Maros, maka kami juga lakukan upaya gugatan dengan menggugat kedua pihak, namun setelah kami ingin daftarkan, secara tiba-tiba gugatan Nasir Dg Tutu di cabut dari PN Maros, sehingga kami menduga hal ini aneh, dan kami langsung melaporkan Nasir Dg.Tutu ke Pihak Polres Maros terkait pemalsuan ,jelas Andi Azis Maskur kepada awak Media saat jumpa pers.

Andi Azis juga menambahkan, bahwa kami juga berharap dengan adanya hal ini, semua tabir kebenaran atas kepemilikan lahan milik Ahli waris bisa terungkap, dan sempat sebelumnya pihak Pertamina dipanggil ke pihak Polres Maros namun masih berhalangan hadir, hingga dilakukan penjadwalan ulang.

“Kami berharap juga atas kerjasama pihak pemerintah setempat, dan pihak lainnya untuk bersama ungkap tabir kebenaran atas lahan milik Ahli waris Budu Bin Kasa serta Sia Bin Nuntung yang kini di klaim oleh pihak Pertamina dengan Dasar SHGB yang masih perlu dipertanyakan terkait proses penerbitannya”, Tutup Andi Azis.

The post Polemik Kepemilikan Lahan di Desa Temmappaduae Maros, Kuasa Hukum Ingin Semua Terbuka Atas Hak Ahli Waris appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ibar sapaan akrab selaku Ketua DPP LKKN (Lembaga Kontrol Keuangan Negara), mengecam perbuatan beberapa SPBU yang diduga melakukan pembiaran kepada pelaku yang membeli BBM Jenis Solar menggunakan Jerigen Yg indikasi tanpa ada surat rekomendasi dari pihak pemerintah

“Setalah kami olah TKP melalui Tim Investigasi ternyata beberapa SPBU seperti SPBU di Galesong dengan kode SPBU 7492212
dimana diketahui pemiliknya H.Sibali, semua melegalkan transaksi tersebut”,jelas Ibar kepada Awak media pada sabtu,(30/09/2023).

Lebih lanjut Ibar juga menjelaskan bahwa Harga yang dibeli pelaku jerigen diatas harga yang telah ditetapkan.

“Seperti hasil lapangan kami saat investigasi ternyata harga yang dibeli oleh pihak jerigen diatas harga yang telah ditetapkan, dan tidak sampai disitu kini pelaku jerigen menampung BBM tersebut untuk diperjual belikan ke Industri dan tambang serta perusahaan besar khususnta Sulsel,,sulteng dan suktra. secara tidak langsung mereka meraut keuntungan banyak, karena mereka membeli BBM Jenis Solar bukan melalui PT. PERTAMINA, secara otomatis mereka tidak bayar pajak ke Negara”,tutupnya.

Pelarangan penjualan BBM menggunakan jerigen untuk diperjualbelikan kembali sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 0013.E/10/DJM.O/2017 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perihal Ketentuan Penyaluran BBM Melalui Lembaga Penyalur.

DPP LKKN akan melaporkan hal ini untuk izin dan operasional SPBU di Tutup.

Sementara pemilik SPBU yang dikonfirmasi belum sempat menanggapi hal ini hingga terbitnya berita ini.

The post SPBU 7492212 di Galesong Bebas Melangsir Gunakan Jerigen, DPP LKKN Desak PT.PERTAMINA Cabut Izin Serta Proses Sesuai Prosedur Hukum appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.