Pengukuhan yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir terhadap 134 orang pengurus tersebut disaksikan langsung Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Dalam acara tersebut, Akhmad Munir yang juga merupakan Direktur Utama LKBN Antara menegaskan bahwa persatuan adalah kunci kebangkitan organisasi PWI.

Ia mengingatkan bagaimana kondisi PWI berada di titik nadir sampai tercapainya persatuan melalui kongres di Cikarang 30 Agustus 2025 lalu.

“Tanpa persatuan, organisasi PWI lumpuh. Dengan persatuan, PWI kini bisa kembali berperan menjaga martabat pers Indonesia,” tegasnya.

Munir juga menekankan bahwa PWI merupakan organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.

“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” terangnya.

Dalam pidatonya, Menkomdigi menekankan bahwa pengukuhan ini ibarat cahaya kebenaran.

“Pengukuhan ini menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” ungkap Meutya Hafid.

Meutya yang pernah menjadi jurnalis televisi itu menceritakan bagaimana dirinya didatangi para senior wartawan untuk mendukung penyatuan PWI yang sedang terjadi dualisme.

“Waktu itu saya baru dilantik menteri, kedatangan senior-senior pers. Karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” jelas Meutya.

Dari diskusi tersebut, lanjutnya, pemerintah mengambil sikap untuk menghormati independensi pers Indonesia dengan tidak terlibat dalam proses penyatuan.

“Lalu kemudian pemerintah menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini. Pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi,” tegasnya.

Menurut Meutya, lahirnya PWI Persatuan merupakan langkah penting untuk memperkuat peran pers dalam menjaga keadaban bangsa.

“Pemerintah berdiri bersama pers yang independen, profesional, dan bersatu. Dengan pers yang kuat, demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” ujarnya.

Acara pengukuhan di Monumen Pers Nasional yang sarat nilai sejarah itu dihadiri para Ketua PWI Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol. Erwin Kurniawan, Wakapolda Jateng Kombes Pol Latif Usman.

Lalu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Wakil Walikm Kota Surakarta Astrid Widayani, serta Forum Komunikasi Pimpinan (Forkompimda) Kota Surakarta. (Lismi)

The post Menkomdigi Meutya Hafid Saksikan Pengukuhan Kepengurusan PWI Pusat Di Monumen Pers Nasional appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM.

Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers seringkali menerima pengaduan masyarakat dan kelompok sosial lainnya terkait adanya sejumlah orang yang mengaku-ngaku wartawan/pimpinan redaksi pers, yang juga merangkap sebagai anggota/aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) tertentu.

Masyarakat seringkali mengaku tidak nyaman, resah atas kehadiran dari media-media LSM dan Ormas. Tidak jarang media-media tersebut dalam pemberitaannya mengutip pernyataan wartawan/pimpinan medianya sebagai narasumber dengan atribusi pimpinan/aktivis LSM atau Ormas tertentu.

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan – dengan berbagai alasan – mengaku sebagai anggota LSM dan Ormas, baru kemudian sebagai wartawan atau memuat hasil informasi yang diperolehnya di media mereka tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancarainya.

Dalam hubungan ini, Dewan Pers mengingatkan: Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber.

Mengingat serangkaian tugas yang diemban, seorang wartawan profesional akan tersita waktunya untuk menjalankan tugas profesionalnya itu.

Dengan demikian, seorang wartawan profesional akan fokus pada tugas-tugas yang diembannya, dan harus terdaftar sebagai anggota organisasi profesi pers sebagai konsituen Dewan Pers dan wartawan dari perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers.

Selain itu, Dewan Pers juga tidak melayani nama penerbitan pers atau nama media menggunakan nama menyerupai lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik/LSM/Ormas.

Nama yang sering digunakan tersebut seperti Suratkabar KPK (yang tidak ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Suratkabar BUSER (mirip dengan satuan tugas kepolisian), Suratkabar BIN (mirip nama Badan Intelijen Negara/BIN), Suratkabar ICW (mirip LSM Indonesia Corruption Watch/ICW).

Perbuatan orang yang mengaku-ngaku wartawan dan media mengatasnamakan nama-nama instansi pemerintah, kepolisian dan TNI, selain merugikan publik (pengelabuan terhadap publik), juga merupakan perbuatan melanggar hukum.

Selanjutnya keberadaan wartawan bisa dilakukan pengecekan ke organisasi pers yang telah terverifikasi dan menjadi konstituen Dewan Pers yakni, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

BACA JUGA:PWI Depok Dukung Pemkot Depok Raih Predikat Utama Kota Layak Anak Tahun 2025

Untuk menjadi wartawan yang lebih berkompetensi, wartawan saat ini wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan terdata di Dewan Pers. Tingkatan kompetensi wartawan ada 3 yakni UKW Muda, Madya dan Utama.

Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah juga mengimbau agar wartawan, khususnya anggota PWI kota Depok memperhatikan seruan Dewan Pers tersebut. “Sebagai wartawan profesional tentu seruan Dewan Pers harus menjadi perhagian,” kata Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dalam keterangan persnya Selasa (29/04/2025).

“Menjaga kualitas produk jurnalistik dan prilaku wartawan, tidak hanya tugas organisasi pers, PWI, AJI, IJTI dan PFI saja tapi juga tugas lembaga/instansi pemerintah/perusahan serta TNI dan Polri untuk berpedoman kepada peraturan Dewan Pers, dan UU Pers No 40/1999,” jelas Rusdy Nurdiansyah.

Rusdy juga mengingatkan kepada rekan-rekan wartawan, khususnya anggota PWI agar mejaga marwah dan martabat wartawan, bekerja secara profesional dan memperhatikan kode etik jurnalistik. (Lismi)

The post Ketua PWI Depok, Imbau Wartawan Perhatikan Seruan Dewan Pers appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.