Awal mula awak media yang diduga dilaporkan oleh Oknum TNI terkait beberapa awak media yang melakukan peliputan dengan menggunakan Sajam (Senjata Tajam). Awak media yang tidak terima karena diduga lakukan pencemaran nama baik oleh dirinya serta medianya, langsung mendatangi Oknum TNI yang berjaga di lokasi dan sempat terjadi adu argumentasi.

Ditanya terkait laporan awak media yang dilaporkan gunakan Sajam saat peliputan dibantah oleh Oknum TNI yang berjaga di lahan tersebut.

“Kalau dari pihak kami ini tidak ada yang lakukan pelaporan dan jika memang ada silahkan klarifikasi siapa yang melakukan pelaporan”,jelas salah satu Oknum TNI yang berjaga di Lokasi yang diduga jadi Objek Vital Pertamina.

Sementara awak media yang mempertanyakan terkait surat tugas serta surat perintah untuk ditunjukkan ke awak media terkait oknum TNI yang bertugas menjaga lahan Pertamina yang diduga Objek Vital dibatahkan oleh Oknum TNI, dimana Oknum TNI hanya mengarahkan untuk melakukan konfirmasi langsung ke institusinya di Jalan Garuda serta pihak Kodam Karena dirinya berada di lokasi berdasarkan surat perintah namun tidak mampu diperlihatkan dilokasi.

“Kami selaku awak media hanya mencari fakta untuk keberimbangan informasi publik ke masyarakat terkait legalitas administrasi Oknum TNI yang menjaga lahan yang diduga milik Pertamina dan juga diduga Objek vital, karena berdasarkan data sesuai keputusan kementrian Nomor : 270.K/HK.02/MEM.S/2022, lahan yang dijaga Oknum TNI tersebut tidak masuk dalam objek vital sehingga kami ingin melakukan klarifikasi”,jelas salah satu awak media.

The post Oknum TNI Pengamanan Lokasi Tanpa Surat Tugas, Awak Media Pertanyakan Legal Objek Vital appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lahan seluas kurang lebih 6 Hektar itu diklaim Ahli Waris Nurdin yaitu Zainal Abidin yang dimana LSM Perak Maros serta Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan Kabupaten Maros akan mengawal hak ahli waris hingga tuntas.

Menurut Pengurus LSM Perak Maros, hal ini akan menjadi Polemik besar ketika hak masyarakat tidak diselesaikan.

“Ini menjadi masalah besar ketika hak ahli waris dikesampingkan, dan kami berharap pemerintah setempat bisa melakukan mediasi ke pihak berlawanan untuk penyelesaian secara musyawarah”,jelas Pengurus LSM Perak Maros kepada awak media pada 20 September 2025.

Selain itu Ketua DPC Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan Kabupaten Maros juga angkat bicara terkait polemik Lahan milik ahli waris.

“Data data ahli waris lengkap mulai Buku C, Rincik, Riwayat Tanah, Sima Tanah, dan semua data tersebut real atas nama Nurdin dimana Ahli waris Zainal Abidin yang saat ini masih hidup, dan kami akan melakukan upaya hukum sebagai mestinya untuk bisa memperjuangkan hak ahli waris”,jelas Herman.

The post Ahli Waris Kembali Pasang Plang Kepemilikan di Desa A’bulosibatang Maros appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lahan yang kini dikuasai oleh Pihak Pertamina dengan luas Kurang Lebih 21 Hektar itu diduga dikuasai oleh pihak PT Pertamina namun diduga Objek tersebut Terbengkalai, sehingga beberapa Lembaga Kontrol anggap lahan itu sudah membuktikan bahwa adanya polemik yang timbul.

Keluarga Ahli Waris Syahril menjelaskan, bahwa lahan itu Sah milik keluarga mereka, karena fakta dokumen serta saksi yang menguatkan atas kepemilikan Lahan keluarganya.

“Kami miliki Dokumen yang membuktikan atas kepemilikan keluarga kami, serta saksi hidup yang mengetahui atas kronologis lahan tersebut, sehingga kami berharap dengan adanya polemik ini bisa secepatnya diselesaikan melalui jalur Kekeluargaan sebelum kami menempuh upaya hukum sebagai mana mestinya”,jelas Syahril.

Sementara Herman selaku Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan juga menambahkan, bahwa lahan itu secara kronologis sempat dipersidangkan oleh Oknum yang juga turut mengklaim kepemilikannya dan menggugat pihak Pertamina.

“Awalnya Objek polemik ini sudah masuk dipengadilan, namun yang lakukan upaya gugatan adalah seseorang yang melakukan klaim atas lahan seluas 21 Hektar itu, namun setelah pihak Ahli waris yang sebenarnya muncul dan ingin melakukan gugatan untuk kedua pihak antara Oknum serta pihak Pertamina, tiba tiba Permohonan Gugatan tersebut dicabut, dan kini Oknum tersebut sudah dilaporkan secara pidana di Polres Maros oleh penasehat hukum ahli waris melalui Legal Hukum Azmara”,jelas Herman.

Diketahui Objek tersebut berada di Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

The post Keluarga Ahli Waris Minta Secepatnya Polemik di Desa Temapadduae Maros Diselesaikan Secara Kekeluargaan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pada hari ini, Selasa 08 Juli pihak dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa Temapadduae Kecamatan Marusu turut diperiksa sebagai saksi di Polres Maros, terkait laporan salah satu ahli waris Budu Bin Kasa.

Diduga Objek yang diklaim ahli waris adalah lahan yang kini dikuasai oleh PT Pertamina berdasarkan SHGB nomor (Sertifikat Hak Guna Bangunan), No 00006 Tahun 1999.

Diketahui terlapor adalah salah satu yang diduga juga turut mengklaim atas kepemilikan lahan yang kini diduduki oleh PT Pertamina seluas kurang lebih 21 Hektar.

“Ia hari ini saya diperiksa terkait kasus pidana bukan perdata atas laporan lelaki Berinisial NR Dg TT, yang dimana yang melaporkan adalah salah satu ahli waris Budu Bin Kasa atas lahan yang kini dikuasai serta berdasarkan PBB Milik Pertamina”,Jelas Kades Temmappaduae kepada awak media saat diwawancarai sesaat setelah Dimintai keterangan di Polres Maros.

Selain itu Kades Temmappaduae juga menjelaskan, dimana sebelumnya dirinya ditemui oleh pihak Pertamina serta pihak terlapor, dan saat ditemui, Kepala Desa Temmappaduae sama sekali belum pernah melihat secara langsung SHGB milik Pertamina serta alas hak dari pihak terlapor.

“Benar, sebelumnya pihak Pertamina dan pihak yang terlapor saat ini di Polres Maros pernah menemui saya, dimana pihak terlapor mengklaim atas kepemilikan lahan miliknya didalam lahan milik Pertamina, dan juga pihak Pertamina pernah mendatangi saya, namun hingga saat ini SHGB milik Pertamina belum pernah saya lihat sama sekali”,ungkap Aminuddin selaku Kades Temmappaduae.

Sementara Azis Maskur selaku kuasa Hukum Ahli waris menjelaskan, bahwa semua yang dia sampaikan itu tidak bernilai hukum terkait SHGB PT.pertamina, dimana pak desa tidak sama sekali mengetahui kalau ada ada SHGB yang dimiliki PT. PERTAMINA karena dia tidak pernah melihat dan pertaminapun tidak pernah memperlihatkan SHGB ke pak desa.

“Makanya Harus mendapat keterangan VALID dari pihak penyidik, apakah pihak Pertamina sudah memperlihatkan SHGB ke pihak penyidik, karena SHGB yg menjadi dasar pertamina mengklaim tanah yang kurang lebih 21 hektar di desa temmappaduae.
yang dimana sekarang pihak ahli waris budu bin kasa menduga bahwa tanah yang diklaim pertamina adalah milih kakeknya”,terang Azis Maskur.

The post Kades Temmappaduae Maros Diperiksa Sebagai Saksi Terkait Kasus Kepemilikan Lahan Yang Kini Dikuasai PT Pertamina appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

‎Sebelumnya Kepala Kakantah Makassar juga sampaikan kepada awak media, “Bahwa selama ini tidak pernah ada audiens dengan Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya, semoga dengan kepemimpinan saya kedepannya bisa berbuat baik bagi sesama.” tutup Adry Virly.

‎Pihak keluarga Abdul Jalali berharap ada perhatian serius dari aparat penegak hukum hingga pemerintah pusat terhadap kasus ini. Mereka menuntut hak mereka dikembalikan dan seluruh kerugian yang dialami selama ini bisa dipulihkan.

‎”Kami hanya ingin keadilan. Kami bukan mengambil hak orang lain, kami hanya mempertahankan hak warisan keluarga kami yang sah,” tutup Jalali.***

The post Ahli Waris Lahan Yang Ditempati Indogrosir Makassar Datangi BPN Makassar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Melalui penasehat hukum Azmara Legal Advocat & Legal Consultan mewakili Pihak Ahli waris Budu Bin Kasa serta Sia Binti Nuntung dimana sebagai ahli waris atas lahan seluas 21 Hektar.

Diketahui Objek lahan milik Ahli waris kini diklaim oleh Pihak Pertamina dengan Menggunakan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), No 00006 Tahun 1999, namun pihak Kuasa Hukum anggap itu terbengkalai, karena tidak ada bangunan yang sedang beroperasi, serta ada beberapa masyarakat yang juga turut memanfaatkan lahan tersebut untuk berkebun.

“Sebelumnya polemik lahan ini sudah kami konfirmasi atas SHGB milik Pertamina di BPN Maros, namun saat itu kata pihak BPN hal ini masuk dalam sengketa di PN Maros, namun setelah kami mengetahui adanya polemik sengketa antara yang mengaku sebagai kuasa ahli waris atas nama Nasir Dg Tutu yang lakukan gugatan ke Pertamina di PN Maros, maka kami juga lakukan upaya gugatan dengan menggugat kedua pihak, namun setelah kami ingin daftarkan, secara tiba-tiba gugatan Nasir Dg Tutu di cabut dari PN Maros, sehingga kami menduga hal ini aneh, dan kami langsung melaporkan Nasir Dg.Tutu ke Pihak Polres Maros terkait pemalsuan ,jelas Andi Azis Maskur kepada awak Media saat jumpa pers.

Andi Azis juga menambahkan, bahwa kami juga berharap dengan adanya hal ini, semua tabir kebenaran atas kepemilikan lahan milik Ahli waris bisa terungkap, dan sempat sebelumnya pihak Pertamina dipanggil ke pihak Polres Maros namun masih berhalangan hadir, hingga dilakukan penjadwalan ulang.

“Kami berharap juga atas kerjasama pihak pemerintah setempat, dan pihak lainnya untuk bersama ungkap tabir kebenaran atas lahan milik Ahli waris Budu Bin Kasa serta Sia Bin Nuntung yang kini di klaim oleh pihak Pertamina dengan Dasar SHGB yang masih perlu dipertanyakan terkait proses penerbitannya”, Tutup Andi Azis.

The post Polemik Kepemilikan Lahan di Desa Temmappaduae Maros, Kuasa Hukum Ingin Semua Terbuka Atas Hak Ahli Waris appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Salah satu pemilik lahan H.Talibe yang miliki 3 petak di lahan tersebut berdasarkan Akta Notaris dan Transaksi Jual Beli bersama pihak Ahli Waris atau penggarap pada waktu itu.

Dahulu Orang Tua H.Talibe bersama beberapa rekannya sebagai penggarap atas lahan disekitar Kelurahan Pannampu, namun untuk lokasi yang berada pas dibelakang kantor lurah Pannampu, adalah milik garapan Bapak dari Sanji (Lelaki), hingga H.Talibe membeli lahan tersebut dari Sanji.

“Dahulu saya beli lahan tersebut dari Sanji karena Nenek dan Bapaknya ada asli penggarap pada saat itu sebelum ada Kantor Lurah Pannampu, dan kami melakukan transaksi dihadapan Notaris”,jelas Hj.Talibe Kepada awak media.

Pada Senin, 16 Juni 2025, anak H.Talibe mendatangi Kantor Lurah Pannampu guna melakukan klarifikasi atas lahannya dan membawa berkas atas dasar kepemilikan nya.

Sementara pada saat koordinasi, menurut Lurah Pannampu, bahwa tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai atas nama Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan menjadi aset Pemkot Makassar, namun hal itu dibantah oleh Pihak Pemilik, karena Warkah sejarah Lahan tersebut sangat jelas sebelum ada Kantor kelurahan pada masa itu, lahan disekitaran Pannampu digarap oleh Nenek, bapak, serta terahkir adalah Saudara Sanji selaku Ahli Waris.

“Pada waktu itu saya menemui lurah panampu an. Andi Toto, kemudian Andi Toto mengatakan kepada saya bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh dinas pendidikan kota Makassar, jadi pada waktu itu saya mengatakan bahwa pak lurah panggil kepala dinas pendidikan di kantor kelurahan ketemu dengan saya, tapi pada waktu itu saya ke dua kalinya ketemu dengan pak lurah, namun pak lurah saat itu mengatakan duduk maki dulu sebentar, baru saya telpon kepala dinas pendidikan. Jadi setelah pak lurah bicara dengan kepala dinas pendidikan, pak lurah mengatakan kepada saya, sekali kitami bicara langsung kepada kepala dinas pendidikan. Pada waktu itu kepala dinas mengatakan kepada saya kalau masih ada kosong di situ silahkan ambil semua”,jelas H.Talibe.

Selain itu H.Talibe juga menjelaskan Terkait mediasi di ruang rapat dinas pertanahan Lt 7 menara Kantor walikota makassar pada hari Jumat, tgl 26 november 2021,”setelah diadakan pertemuan saya mengatakan sama kepala dinas pertanahan, kenapa bisa ada terbit sertifikat di lokasi saya, pada waktu itu dinas pertanahan mengatakan kepada saya, itukan tanah kosong, jadi saya mengatakan jadi kalau kosong , langsung di ukur oleh pemerintah kota, aturan apa yang di pakai, tapi kepala dinas pertanahan pada saat itu mengatakan itu peraturan Landeporong, kemudian saya mengatakan itukan peraturan Belanda”, tutup H.Talibe selaku pemilik lahan kepada awak media pada Rabu,18 Juni 2025.

The post Pemilik Lahan di Belakang Kantor Lurah Pannampu Anggap Lahan Miliknya Bukan Aset Pemkot appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sidang lapangan itu dengan perkara perdata no 533/ pdt.G/ 2024 PN mks.

Dalam sidang lapangan itu, dihadiri oleh Hakim ketua dengan agenda pemaparan batas objek perkara, serta turut hadir panitera, babinsa, binmas, keluarga besar Ahli Waris Labbai bin Sonde, haji sangkala jufri sebagai penggugat, kuasa hukum Penggugat Husain Yudi Adiyaksa,SH.,MH dan Akbar ,SH.,MH, dan pihak tergugat.

Hakim ketua juga mempertanyakan penguasaan rumah yang berada di lokasi, dimana sangkala jufri menjelaskan bahwa rumah itu masih milik ahli waris dan dua rumah yang berada di lokasi labbai bin sonde. Sidang kelanjutan ke saksian akan di gelar tgl 8 mei 2025 hari kamis mendatang.

Ahli waris Labbai bin Sonde berharap bahwa putusan nantinya bisa membuktikan keadilan atas lahan miliknya yang diduga dirampas serta diserobot.

“Semoga Putusan Pengadilan Negeri Makassar bisa membuktikan keadilan kepada kami selaku ahli waris yang dimana lahan ini sudah berpuluh puluh tahun dijaga oleh kami, serta kediaman keluarga kami masih berada disekitar lokasi”,jelas Irwan Ilyas kepada awak media.

Sementara pihak penggugat atau ahli waris juga mengatakan bahwa mereka memiliki cukup bukti atas lahan mereka, dan sudah menguasai objek berpuluh-puluh tahun lamanya, namun seketika kaget ketika ada oknum yang mengklaim atas kepemilikan lahan miliknya, sehingga para ahli waris melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Makassar.

The post Sidang Lanjutan Polemik Lahan di Lantebung Makassar, Ahli Waris Harap Putusan Buktikan Keadilan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Para tokoh adat, ahli waris serta mahasiswa menuntut keadilan atas hak ahli waris Abd.Jalali Dg.Nai yang diduga dirampas oleh mafia tanah.

Aksi demonstrasi serta blokade dilakukan massa di halaman pusat perbelanjaan Indogrosir Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.18, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada Jum’at, (25/4/2025).

Massa menerobos masuk ke pintu utama Indogrosir serta memasang spanduk dan juga memagari akses pintu masuk indogrosir.

Hal ini dilakukan sebagai buntut perlawanan atas hak ahli waris Abd Jalali Dg Nai selaku ahli waris di lahan yang kini menjadi pusat perbelanjaan Indogrosir.

Sempat terjadi insiden adu argumentasi yang memanas hingga hampir terjadi kekerasan antara demonstran dengan karyawan Indogrosir, namun beruntung Babinsa Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya menengahi.

“Alhamdulillah sempat terjadi situasi memanas akibat miss komunikasi antara demonstran dengan karyawan Indogrosir sehingga saya langsung menengahi agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan”,jelas Serka Syamsuddin M Babinsa Pai Koramil 11/BKY.

Sementara massa bertahan hingga malam hari karena pihak manajemen Indogrosir belum sempat menemui para demonstran.

Tampak di lapangan terjadi koordinasi antara pihak demonstran dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar.

“Kami tadi ditemui oleh Kabag Ops Polrestabes Makassar dan meminta kami untuk meninggalkan lokasi dan menempuh jalur jalur hukum dan politik seperti meminta DPRD Kota Makassar untuk menengahi hal ini serta upaya lain, namun kami menuntut agar kami di mediasi oleh bapak Kapolda Sulsel, dan kami bisa meninggalkan lokasi jika pihak indogrosir juga tidak melakukan kegiatan diatas lahan ini, agar terjadi suatu keadilan untuk mencari solusi terkait Polemik antar pihak indogrosir dan pihak ahli waris, dan kami akan bertahan hingga bapak Kapolda yang melakukan mediasi terkait hal ini”,jelas salah satu demonstran saat dilokasi.

WBN News

The post Babinsa Tengahi Demonstran yang Hampir Adu Jotos Bersama Karyawan Indogrosir Makassar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hingga sidang ke 5 pihak Berlawanan juga tak Kunjung Hadiri Sidang, namun Pihak Ahli Waris Labbai Bin Sonde tetap hadir sesuai jadwal dari Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Irwan Ilyas selaku pihak ahli waris anggap bahwa sidang di PN Makassar wujud dari adanya dugaan oknum yang mencoba untuk mengambil sebagian hak terkait Ganti Kerugian Jalur Proyek Rel kereta api.

“Kami menempuh upaya hukum agar bagaimana hak kami semua selaku ahli waris dari Labbai Bin Sonde mendapat keadilan, karena berdasarkan dengan kepemilikan SK Redist yang telah keluar yang dimana lahan tersebut sah milik Labbai Bin Sonde, dan kami berharap putusan nanti bisa memberikan keadilan buat kami selaku pihak ahli waris”, terang Irwan Ilyas kepada awak media pada Selasa 10 Desember 2024.

Selain itu Irwan Ilyas juga mengatakan bahwa yang dimana pihak BPN Kota Makassar anggap sebagian lahan kami milik Ramlan Latif/Bumi Karsa kami menduga itulah adalah oknum yang ingin mengambil keuntungan dalam proyek rel kereta.

“Kami duga itu adalah Oknum karena dimana berdasarkan Sertifikat HGB kenapa bisa ingin terlibat dalam proses Ganti Kerugian Jalur Proyek Kereta Api, padahal awalnya mereka buat sertifikat hak milik namun terbantahkan hingga ia buat SHGB”,jelasnya.

The post Sidang ke 5 di PN Makassar, Ahli Waris Harap Keadilan Terkait Ganti Kerugian Jalur Proyek Kereta Api appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.