Dalam keterangannya, Djaya Jumain menyampaikan rasa bangga atas inisiatif DPC Maros yang terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Menurutnya, kegiatan sosial semacam ini menjadi bukti nyata bahwa LBH Suara Panrita Keadilan hadir tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah DPC LBH Suara Panrita Keadilan Maros yang menggelar bakti sosial. Ini adalah wujud nyata pengabdian advokat kepada masyarakat, bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh semua lapisan, termasuk mereka yang membutuhkan uluran tangan,” ujar Djaya Jumain, Kamis (04/09/2025).

Ia menambahkan, setiap advokat yang tergabung dalam LBH Suara Panrita Keadilan diharapkan selalu menanamkan nilai kepedulian, kebersamaan, dan keberanian dalam membela kebenaran. Menurutnya, bakti sosial harus menjadi agenda rutin di setiap daerah, karena selain mempererat tali silaturahmi, kegiatan ini juga memperlihatkan peran advokat sebagai pejuang keadilan sekaligus pejuang kemanusiaan.

“Semoga kegiatan ini terus berlanjut, bukan hanya di Maros, tetapi juga di seluruh DPC LBH Suara Panrita Keadilan di berbagai daerah. Kita harus terus menanamkan semangat ‘Menegakkan Keadilan dengan Kebijaksanaan dan Keberanian, serta Menyuarakan Kebenaran bagi yang Tak Terdengar’,” tegasnya.

Bakti sosial DPC LBH Suara Panrita Keadilan Maros tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga menilai bahwa kegiatan ini memberikan manfaat nyata, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

The post Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan Apresiasi Bakti Sosial DPC Maros appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Acara yang dihadiri oleh Ketua Umum DPN PERADMI,yakni DR.Muhammad Nur, SH,M.Pd,M.H, Herman Nompo, S.T.,S.H.,MH , Hasrullah, S.IP., SH, sebagai Ketua, Sekretaris Jenderal DPN PERADMI, Djaya Jumain dan DR Syahrir Rier, SH.,MH selaku Ketua Badan Kehormatan dan Etik DPN PERADMI dan beberapa pengurus lainnya serta undangan dari berbagai elemen masyarakat ini berlangsung khidmat.

Para advokat yang dilantik oleh Sekretaris Jenderal DPN PERADMI, Djaya Jumain mewakili Ketua Umum DPN PERADMI , DR.Muhammad Nur, SH.,M.H secara resmi menyatakan sumpah jabatan, menegaskan kesediaan mereka untuk menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan profesionalisme dalam menjalankan praktik hukum.

Ketua Umum DPN PERADMI, DR Muhammad Nur, SH.,M.H menegaskan bahwa pelantikan Advokat ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan langkah penting dalam memperkuat peran advokat di tengah masyarakat.

“Advokat adalah penegak hukum yang berdiri sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia”

Kehadiran advokat baru ini yang berasal dari berbagai daerah diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta menghadirkan keadilan bagi pencari keadilan.

Dengan digelarnya pelantikan Advokat ini, PERADMI meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi wadah yang melahirkan advokat-advokat handal, serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

Pelantikan advokat di Gowa ini juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi PERADMI sebagai organisasi profesi yang konsisten mendorong tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Selain pelantikan di Kabupaten Gowa , pelantikan yang sama juga di gelar di Provinsi Lampung.(*).

The post DPN PERADMI Gelar Pelantikan Advokat di Gowa, Sulawesi Selatan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Djaya Jumain mendesak Bupati Gowa untuk membentuk tim untuk mengusut dugaan pungutan liar tersebut dimana
Pasien yang seharusnya mendapat layanan gratis melalui program BPJS Kesehatan justru dipaksa membayar hingga ratusan ribu rupiah tanpa kwitansi resmi.

Karena ini baru dugaan terjadinya pungutan liar maka kita tunggu hasil dari pihak yang terkait dari Pemda Gowa dengan Viralnya dimedia sosial yang diberitakan oleh salah satu media online semoga Bupati Gowa dapat menuntaskan masalah di Puskesmas adanya pasien yang membayar semua dan tidak ada kwitansi Sementara warga mengunakan BPJS.

Djaya Jumain juga meminta media online yang memberitakan indikasi pungli tersebut memberikan data kepada pihak terkait di Pemda Gowa agar jelas oknum yang melakukan pelanggaran atas tindakannya tersebut, tutup DjayaJumain(*).

The post Ketum LBH Suara Panrita Keadilan Desak Bupati Gowa turunkan Tim Usut Pasien BPJS Dipalak di Puskesmas Paranglompoa Gowa, Bayar Rp700 Ribu Tanpa Kwitansi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Muslimin Basri yang ditunjuk secara aklamasi oleh calon pengurus untuk menjadi Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar berjanji akan menyelesaikan struktur kepengurusan dalam waktu yang singkat karena banyaknya masyarakat yang sudah mengadukan nasibnya terkait perkara pidana dan perdata namun belum bisa ditindaklanjuti karena belum terbentuknya struktur kepengurusan.

Muslimin Basri yang didampingi Calon Sekretaris Suhardiman dan Bendahara Faisal Salam serta Divisi Lingkungan Hidup, Kelautan dan Kehutanan Hasrudi,S.Ap, S.Sos disalah satu warkop di Desa Patani,Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan masyarakat Takalar membutuhkan kehadiran LBH karena banyaknya masyarakat yang belum paham soal hukum sehingga kehadiran LBH Suara Panrita Keadilan dapat membantu masyarakat dalam memberikan edukasi sehingga program ini sebagai wujud kepedulian kami sebagai aktivis untuk mengurangi tindak pidana atau konflik sosial di masyarakat.

Sementara, Djaya Jumain Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat LBH Suara Panrita Keadilan mendukung penuh komitmen teman teman di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan yang memiliki niat mengabdikan diri untuk masyarakat di bidang hukum.

Djaya Jumain yang di temui beberapa media online disalah satu warkop di Takalar berharap apa yang di programkan teman teman adalah niat mulia yang harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Dengan terbentuknya LBH Suara Panrita Keadilan di Takalar dalam waktu dekat akan diterbitkan Surat Keputusan dari DPP LBH Suara Panrita Keadilan dan di tembuskan ke pihak APH terkait(*).

The post Sejumlah Aktivis dan Jurnalis di Takalar, Tunjuk Muslimin Basri Sebagai Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kab.Takalar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kedua petani warga asal Takalar tersebut lewat LBH Suara Panrita Keadilan mengirim surat dengan Nomor : 010/LBH-SPK/Permohonan/V/2025 perihal permohonan untuk memperoleh ganti rugi lahan perkebunan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan namun sampai hari ini belum mendapat respon dari pihak Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Pendamping Hukum kedua warga atau petani asal Kabupaten Takalar dari LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain berharap Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman memperhatikan petani asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terkait dengan permohonan ganti rugi lahan perkebunan yang terletak di Desa Pa’bentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang diambil alih oleh Pemerintah dan saat ini digunakan oleh Kantor Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian (BPISP) Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan keterangan dari dua petani warga asal Takalar ini telah terjadi pembayaran pada tahun 1983 namun pihaknya tidak masuk dalam daftar pembayaran dan sampai hari ini belum menerima uang ganti rugi padahal mereka memiliki atau mengelola lahan dengan menanam jagung, padi dan Wijen, tutup Djaya Jumain (*).

The post Petani Asal Kabupaten Takalar Mengadu Ke Menteri Pertanian Republik Indonesia, Namun Surat Pengaduan Belum Direspon appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain memberikan apresiasi kepada Kepala Kepolisian Resort Takalar, AKBP Supriadi Rahman, S.IK, M.M dan Kasat Reskrim ,AKP Hatta, SH ,dan anggotanya atas diamankannya Pelaku untuk proses lebih lanjut.

Keluarga korban lega dengan adanya informasi bahwa pelaku diamankan karena dikwatirkan korban melarikan diri dan terjadinya tindakpidana yang terjadi pasca keluarga korban melaporkan pelaku atas nama Bunga di Polres Takalar.ungkap Djaya Jumain.

Djaya Jumain, mempercayakan proses hukum selanjutnya kepada penyidik yang menangani perkara berdasarkan laporan Polisi, Nomor : LP/B/180/VII/2025/SPKT/POLRES TAKALAR/POLDA SULAWESI SELATAN  tertanggal 18 Juli 2025.

Pelaku atas nama Bunga diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016,Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang -Undang 35 Tahun 2014.

Kronologis kejadian dimana pelaku berdasarkan laporan polisi dan beberapa saksi yang telah diambil keterangannya atas nama Bunga telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan menarik korban dan memukul punggung korban sebanyak empat kali yang menyebabkan luka lebam, pelaku juga memukul muka korban pakai sarung sebanyak satu kali yang mengakibatkan mata kiri korban bengkak.

Korban akan didampingi oleh LBH Suara Panrita Keadilan sampai kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana komitmen LBH Suara Panrita Keadilan mengawal perkara sampai tuntas, tutup Djaya Jumain(*).

The post Pelaku Diamankan, Keluarga Korban Serta DPP LBH SPK Apresiasi Kapolres Serta Reskrim Takalar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain mendesak Kepala Kepolisian Resort Takalar menangkap pelaku yang masih berkeliaran selain untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana baru juga di takutkan pelaku atas nama Bunga melarikan diri.

Djaya Jumain, menambahkan bahwa korban yang diwakili oleh orangtua korban telah melaporkan pelaku atas nama Bunga ke Polres Takalar dengan nomor laporan Polisi , LP/B/180/VII/2025/SPKT/POLRES TAKALAR/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 18 Juli 2025.

Pelaku atas nama Bunga diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016,Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang -Undang 35 Tahun 2014.

Pelaku atas nama Bunga telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan menarik korban dan memukul punggung korban sebanyak empat kali yang menyebabkan luka lebam, pelaku juga memukul muka korban pakai sarung sebanyak satu kali yang mengakibatkan mata kiri korban bengkak.

Korban akan didampingi oleh LBH Suara Panrita Keadilan sampai kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana komitmen LBH Suara Panrita Keadilan mengawal perkara sampai tuntas, tutup Djaya Jumain(*).

The post LBH SPK Dampingi Korban Kasus Penganiayaan Anak, Kuasa Hukum Minta Kapolres Takalar Amankan Pelaku appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menanggapi hal itu Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan mendukung penuh atas Pembetukan DPC untuk wilayah Kabupaten Maros

“Saya mendukung penuh komitmen teman teman di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang memiliki niat mengabdikan diri untuk masyarakat di bidang hukum, dan saya berharap apa yang di programkan teman teman adalah niat mulia yang harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros”,jelas Ketua Umum DPP LBH SPK Djaya Jumain kepada awak Media saat lakukan Rapat koordinasi disalah satu warkop di kabupaten Maros pada, 18 Juli 2025.

Sementara Herman selaku Ketua DPC Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan Kabupaten Maros yang dipilih secara aklamasi mengapresiasi atas inisiatif teman teman aktivis yang turut bergabung dalam LBH SPK

“Teman teman di Maros adalah pekerja dengan niat tulusnya ingin melihat kemajuan Kabupaten Maros dari semua aspek terutama dalam Aspek Keadilan Sosial, dimana Sila ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya”, sehingga kami semua menyatu dalam satu lembaga bantuan hukum untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi niat tulus teman teman aktivis di Maros”,jelas Herman yang juga Kepala Wilayah Sulawesi Selatan Media Warisan Budaya Nusantara

Selain itu, Herman juga akan membentuk Klinik Hukum di tiap-tiap Desa/Kelurahan sebagai tempat Konsultasi serta aduan untuk masyarakat lebih mudah dalam akses untuk mendapatkan Bantuan Hukum.

Diketahui Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan DPC Kabupaten Maros yang sudah terbentuk miliki Pengurus Inti Seperti :

Pengurus DPC LBH SPK (Suara Panrita Keadilan)

Dewan Pembina : *Mahmud
Dewan Penasehat: *Syahril

Dewan Pengurus Cabang

Ketua : Herman
Sekretaris: Agus Salim S.H
Bendahara: Syafar

Divisi Admin, Keuangan & Operasional :
– Zainal

Divisi Investigasi & Penindakan:
– Muhammad Irwandi S.E

Divisi Perempuan dan Anak :
– Rismawati

Divisi Hak Sipil dan Buruh :
– Risal

Divisi Media & Cyber Crime:
– Arif Sumantri. ST

Divisi Lingkungan Hidup, Kelautan & Kehutanan :
– Hamzah

The post Terapkan Sila ke-5 Pancasila, Aktivis di Maros Bentuk DPC LBH Suara Panrita Keadilan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Saksi yang berhalangan hadiri panggilan pengambilan keterangan di Polres Maros karena adanya alasan yang patut dan wajar, membuat pihak Polres Maros melakukan kunjungan ke kediaman para saksi untuk dilakukan pemeriksaan keterangan saksi guna memperlancar proses penyelidikan.

Menurut Penyidik Unit PPA Polres Maros, setelah dilakukan pemeriksaan saksi akan dilakukan Gelar Perkara untuk dinaikan ke Tahap Penyidikan.

Dikonfirmasi pihak Polres Maros melalui Kasat Reskrim Polres Maros terkait pemeriksaan saksi, IPTU Ridwan S.H.,M.H., membenarkan hal tersebut.

“Kami pihak Polres dalam upaya penyelidikan setiap kasus tetap memberikan layanan yang maksimal dimana untuk mempercepat proses kasus, kami wajib bergerak hingga melakukan pemeriksaan saksi di kediamannya, jika saksi berhalangan hadir karena alasan yang wajar, dan selanjutnya kami akan melakukan proses sesuai tahapannya”,jelas Kasat Reskrim Polres Maros saat dikonfirmasi.

Sementara Kuasa pendamping Hukum dari pihak Korban mengapresiasi atas upaya percepatan proses penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Maros.

“Saya mengapresiasi atas upaya percepatan proses penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Maros dalam upaya tindak lanjut penanganan kasus dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur, dengan sambangi kediaman para saksi untuk dimintai keterangan atau kesaksian saat kejadian Dugaan Penganiayaan itu dilakukan “,jelas Herman Selaku Pendamping Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum SPK (Suara Panrita Keadilan).

The post Saksi Telah Diperiksa Unit PPA Polres Maros Terkait Dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lahan yang kini dikuasai oleh Pihak Pertamina dengan luas Kurang Lebih 21 Hektar itu diduga dikuasai oleh pihak PT Pertamina namun diduga Objek tersebut Terbengkalai, sehingga beberapa Lembaga Kontrol anggap lahan itu sudah membuktikan bahwa adanya polemik yang timbul.

Keluarga Ahli Waris Syahril menjelaskan, bahwa lahan itu Sah milik keluarga mereka, karena fakta dokumen serta saksi yang menguatkan atas kepemilikan Lahan keluarganya.

“Kami miliki Dokumen yang membuktikan atas kepemilikan keluarga kami, serta saksi hidup yang mengetahui atas kronologis lahan tersebut, sehingga kami berharap dengan adanya polemik ini bisa secepatnya diselesaikan melalui jalur Kekeluargaan sebelum kami menempuh upaya hukum sebagai mana mestinya”,jelas Syahril.

Sementara Herman selaku Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan juga menambahkan, bahwa lahan itu secara kronologis sempat dipersidangkan oleh Oknum yang juga turut mengklaim kepemilikannya dan menggugat pihak Pertamina.

“Awalnya Objek polemik ini sudah masuk dipengadilan, namun yang lakukan upaya gugatan adalah seseorang yang melakukan klaim atas lahan seluas 21 Hektar itu, namun setelah pihak Ahli waris yang sebenarnya muncul dan ingin melakukan gugatan untuk kedua pihak antara Oknum serta pihak Pertamina, tiba tiba Permohonan Gugatan tersebut dicabut, dan kini Oknum tersebut sudah dilaporkan secara pidana di Polres Maros oleh penasehat hukum ahli waris melalui Legal Hukum Azmara”,jelas Herman.

Diketahui Objek tersebut berada di Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

The post Keluarga Ahli Waris Minta Secepatnya Polemik di Desa Temapadduae Maros Diselesaikan Secara Kekeluargaan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.