Walau diduga belum kantongi izin resmi serta persetujuan dari Kementerian ESDM, namun pihak pengelola Tambang tetap nekat melakukan operasi pengrusakan lingkungan.

Masyarakat kini bertanya, apakah penyebab Kerusakan Lingkungan Dibiarkan oleh Oknum asal ada untung kantong Pribadi, dan ketika Bencana melanda semua harus bertanggung jawab.

“Kami bingun dengan Aparat Penegak Hukum, dimana aktivitas pertambangan Ilegal secara terang-terangan beraktivitas, seolah olah Wilayah tersebut tidak memiliki aparat penegak hukum, dan tidak mungkin Pengelola Tambang Diduga Ilegal itu beroperasi jika tidak kantongi Garansi dari Oknum”,jelas Hendra selaku Pemerhati Lingkungan dan Kebijakan Publik Kepada awak media pada Selasa, 17 Feb 2026.

Namun Hendra sangat menyayangkan akan pembiaran yang dilakukan seolah olah cuek dengan dampak Lingkungan yang dimana Dampak ditanggung oleh semua masyarakat.

“Saya sangat menyayangkan akan Dugaan Oknum APH yang bermain dibalik keberanian pengelola Tambang yang diduga Ilegal di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dimana pungli terjadi, Gratifikasi merajalela, Kekuasaan dijadikan tameng untuk kegiatan Ilegal, sedangkan bencana semua masyarakat harus menanggung dampaknya”,ujarnya.

Hendra meminta untuk Pemerintah Pusat, Mabes Polri, serta Kementerian untuk bertindak tegas dan memeriksa semua Oknum yang terlibat dalam kegiatan Ilegal yang merusak lingkungan di Bantimurung, Kabupaten Maros.

The post Penyebab Kerusakan Lingkungan Dibiarkan, Bencana Alam Tanggung Jawab Semua, Upeti Kegiatan Ilegal Kantong Pribadi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat dua titik tambang dengan koordinat -4.944154,119.608823 dan -4.940217,119.603021. Di lokasi tersebut, aktivitas penambangan masih berlangsung menggunakan alat berat.

Seorang pemilik alat berinisial AN mengaku alat miliknya disewa oleh pihak berinisial KSM. Ia juga menyebut bahwa di lokasi tersebut sudah terdapat sertifikat kepemilikan lahan. Namun saat diminta memperlihatkan izin tambang, AN mengaku belum memiliki dokumen perizinan.

Ia bahkan menunjuk salah satu lokasi, disana ada tiga unit alat berat beroperasi milik berinisial FDS.

Upaya konfirmasi kepada Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Maros IPDA Fajar Al A’raaf, terkait aktivitas tambang tersebut belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Hendra Sekjend Aliansi Pemerhati Lingkungan dan Kebijakan Publik, menilai tidak adanya tindakan sejak kasus ini viral pada akhir Desember 2025 sebagai bentuk kelalaian atau pembiaran.

“Sejak akhir Desember 2025 tambang ini sudah viral, namun belum ada tindakan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Maros,” ujarnya.

Menurutnya, sorotan terhadap aktivitas tambang di titik koordinat tersebut sudah berlangsung cukup lama, tetapi hingga kini belum ada langkah penindakan. Ia menegaskan, aktivitas penambangan di kawasan hutan penyangga bukan pelanggaran biasa dan harus ditangani serius.

“Pengrusakan hutan penyangga bukan persoalan ringan. Semua sektor harus turun tangan, baik Gakkum, aparat penegak hukum, maupun pemerintah daerah,” katanya.

Jika terbukti beroperasi tanpa izin, aktivitas tersebut berpotensi melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

Selain itu, jika berada di kawasan hutan, kegiatan tersebut juga dapat melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Dari aspek lingkungan, kegiatan tanpa izin juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana bagi perusakan lingkungan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait penindakan di lokasi tambang tersebut.

The post Tambang Diduga Ilegal di Bantimurung Maros Beroperasi Sekian Lama, Integritas APH Dipertanyakan..? appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Tiga Titik Lokasi Penambangan

1. Lokasi Pertama

Berada pada titik koordinat -4.9376605, 119.6036291, lokasi ini diduga dikelola oleh CLG dan FDS, dengan pengelola lapangan berinisial BB.

2. Lokasi Kedua

Tidak jauh dari titik pertama, lokasi ini disebut melibatkan tiga inisial pengelola: LTF, SRI, dan KSG.

3. Lokasi Ketiga

Diketahui dikelola oleh pihak berinisial SKA.

Warga sekitar menegaskan bahwa salah satu tambang batu di wilayah tersebut izinnya telah habis masa berlaku. Meski diklaim sedang dalam proses perpanjangan, aktivitas penambangan tetap berlangsung tanpa henti.

“Sudah mati izinnya, tapi tetap jalan. Dampaknya ke lingkungan makin terasa,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Temuan Investigasi LIN Sulsel,Pada 28 November 2025, Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Selatan bersama sejumlah awak media turun langsung ke lokasi. Hasil investigasi menemukan bahwa kegiatan penambangan masih berjalan aktif, memperkuat dugaan bahwa perusahaan tambang tersebut beroperasi tanpa legalitas resmi.

Yang lebih mengkhawatirkan, lokasi tambang diduga berada dalam zona penyangga hutan lindung Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, sehingga menambah potensi pelanggaran hukum dan kerusakan ekosistem.

Lokasi pertama, Berinisial BB mengungkapkan bahwa penanggungjawab yaitu berinisial FDS dan CLG.

Sedangan lokasi ketiga, salah satu anak muda atau tukang catat di lokasi tersebut menyampaikan bahwa pemiliknya H. SKA

Lokasi kedua, menemukan fakta berbeda.

Salah satu pengelolaan adalah oknum LSM.

Saat ditemui di area tambang, Ibu Ani selaku pemilik alat berat mengungkapkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas lokasi tersebut adalah seorang oknum LSM berinisial L.

“Yang bertanggung jawab di sini itu berinisial L. Bahkan tiga hari yang lalu pihak Polda dari Unit 3 dan 4 sempat turun dan memanggil L ke Polda,” ujar Ibu Ani.

Bahkan oknum L yang bertanggungjawab sempat berkomunikasi dengan awak media melalui Telepon Ibu Ani. Dan mengakui bahwa dia yang bertanggung jawab dilokasi tersebut.

Ketua DPD LIN Sulsel, Amir Perwira, menyatakan pihaknya sangat kecewa karena meski aparat kepolisian telah turun tiga hari sebelumnya, tidak ada penindakan nyata di lapangan.

“Kami mempertanyakan kenapa saat Polda turun tiga hari lalu tidak ada tindakan tegas. Kami minta transparansi penuh. Apalagi sebagian lokasi itu masuk kawasan penyangga hutan lindung,” tegas Amir.

Dalam waktu dekat, LIN Sulsel menyatakan akan melakukan koordinasi dengan:

BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) untuk menelusuri status kawasan dan memastikan apakah wilayah tersebut benar berada di zona penyangga hutan lindung.

GAKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait potensi pelanggaran hukum kehutanan.
Selain itu, tim investigasi LIN menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan laporan resmi untuk dikirimkan ke Jakarta, guna meminta penindakan tegas terhadap aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut.

Perusahaan atau pihak yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

The post Waduh..! Maros Darurat Tambang Ilegal dan Pengerusakan Lingkungan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut antara lain Kasat Intelkam KOMPOL JONI SURYA NUGRAHA, S.I.P., M.H., Kasat Reskrim AKP I PUTU IKA PRABAWA KARTIMA UTAMA, S.I.K., Kasi Humas IPDA IVAN ARIF MUNANDAR, S.Kom., dan KBO Sat Intelkam IPDA ANDRI IRAWAN, S.H.

Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa CV Bakti Agung Jaya telah melakukan aktivitas penambangan menggunakan tiga alat berat jenis excavator, dan tercatat ada 38 unit truk pengangkut material yang mengantri. Meski telah mengantongi Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), perusahaan tersebut belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen penataan pertambangan, yang merupakan persyaratan wajib dalam operasional pertambangan.

BACA JUGA: Polres Indramayu Raih Penghargaan Pelayanan Publik “A” Dari Kapolri

Guna mencegah risiko bencana alam seperti longsor yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, Polresta Cirebon langsung menutup lokasi dan memasang garis polisi sebagai langkah preventif.

Lanjut ke halaman berikutnya…

The post Polresta Cirebon Segel Tambang Galian C Diduga Ilegal di Beber appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.