Hal tersebut disampaikan Hamdan kepada awak media pada Rabu (22/7/2026) sebagai tanggapan atas proses persidangan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks antara Wandy Roesandy melawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Hamdan, mekanisme penagihan telah diatur secara jelas melalui ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta ketentuan perlindungan konsumen yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha jasa keuangan.

“Perbankan tidak boleh melakukan penagihan dengan cara yang diduga mengandung ancaman, intimidasi, maupun tindakan yang berpotensi menjatuhkan harga diri dan martabat nasabah. Seluruh proses penagihan harus dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Hamdan.

Ia menilai perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks menjadi momentum penting bagi dunia perbankan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan terhadap pihak ketiga atau vendor yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

Menurutnya, hubungan hukum dalam perjanjian kredit lahir antara kreditur (bank) dengan debitur (nasabah), bukan dengan vendor yang ditunjuk oleh bank.

“Perbankan tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh vendor. Vendor hanyalah pihak yang diberikan kuasa atau penugasan oleh bank. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit tetap antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Karena itu, apabila nantinya pengadilan menyatakan terdapat pelanggaran hukum dalam proses penagihan, maka tanggung jawab hukum tetap melekat pada pihak perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Hamdan berharap putusan dalam perkara tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi efek jera bagi dunia perbankan agar tidak lagi membiarkan praktik penagihan yang dilakukan di luar SOP maupun ketentuan OJK dan peraturan perlindungan konsumen.

“Apabila gugatan ini nantinya dikabulkan berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, maka putusan tersebut diharapkan menjadi yurisprudensi dan pembelajaran bagi seluruh industri perbankan agar memperketat pengawasan terhadap pegawai maupun vendor yang melakukan penagihan. Tujuannya agar tidak ada lagi tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat nasabah,” ujar Hamdan.

Ia juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa Perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks untuk memutus perkara secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

“Kami menghormati independensi Majelis Hakim. Namun kami berharap putusan nantinya benar-benar didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini bukan hanya menyangkut kepentingan Wandy Roesandy semata, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan bagi jutaan nasabah perbankan di seluruh Indonesia. Putusan yang berkualitas akan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha jasa keuangan agar senantiasa mematuhi SOP penagihan dan menghormati hak-hak konsumen,” tutup Hamdan.

The post Hamdan: Perbankan Wajib Patuhi SOP Penagihan, Perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks Diharapkan Jadi Tonggak Perlindungan Nasabah appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026, Hamdan menegaskan bahwa praktik penagihan melalui pihak ketiga (vendor) tidak boleh menjadi alasan bagi bank untuk melepaskan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa tersebut.

“Apabila vendor bertindak dalam rangka menjalankan kuasa dari bank, maka segala tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penagihan merupakan tanggung jawab pemberi kuasa. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian hanya terjadi antara Bank Mandiri sebagai kreditur dengan Wandy Roesandy sebagai nasabah, bukan antara nasabah dengan vendor,” tegas Hamdan.

Menurutnya, perkara ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh industri perbankan agar tidak lagi menggunakan pola penagihan yang berpotensi merendahkan martabat, mempermalukan, atau menjatuhkan harga diri nasabah.

Hamdan menilai bahwa setiap proses penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, menghormati hak-hak konsumen, serta tidak menimbulkan tekanan psikologis maupun tindakan yang dapat mencederai kehormatan nasabah.

Lebih lanjut, Hamdan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan yang mampu menghadirkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Kami berharap Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Wandy Roesandy. Putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi dan pesan kuat bagi seluruh lembaga perbankan agar lebih bertanggung jawab dalam memilih dan mengawasi pihak vendor yang diberi kuasa melakukan penagihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat selama ini masih menyimpan keresahan terhadap pola penagihan yang dinilai intimidatif dan mempermalukan nasabah. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini diharapkan menjadi tonggak perlindungan hukum bagi konsumen jasa perbankan di Indonesia.

Aliansi GMMSH menegaskan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan supremasi hukum, perlindungan konsumen, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara.

The post Putusan PN Makassar Dinanti, GMMSH Minta Hakim Lindungi Martabat Nasabah Perbankan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Koordinator Aliansi GMMSH menegaskan bahwa pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara serta penyidik Polda Sulsel harus melihat kasus ini secara objektif, jernih, dan berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya.

Pengawalan ketat ini dirasa krusial agar preseden buruk penyelesaian sengketa perbankan tidak merugikan masyarakat kecil dan agar kasus serupa tidak menimpa nasabah-nasabah perbankan lainnya di masa depan.

Dalam tanggapannya hari ini, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Aliansi GMMSH, Hendra, secara khusus menyoroti aspek formalitas hukum dan menegaskan batasan tanggung jawab para pihak dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks yang kini tengah bergulir dan tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar.

> “Kami menegaskan bahwa **Majelis Hakim tidak boleh melakukan NO (menyatakan gugatan tidak dapat diterima) atas putusan** perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks dengan dalih keterlibatan pihak *vendor*. Hubungan hukum yang terjadi secara nyata dan sah adalah antara Saudara Wandy Roesandy dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bukan dengan pihak *vendor*,” ujar Wasekjend Aliansi GMMSH, Hendra, dalam keterangannya hari ini.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa logika hukum harus didudukan pada porsi yang tepat agar masyarakat mendapatkan kepastian.

> “Proses hukum, baik perdata maupun pidana, harus melihat hubungan kausalitas dan keterkaitan hukum utama (*legal relation*), bukan malah dilemparkan kepada pelaku teknis atau pihak ketiga di lapangan secara sepihak. Jangan sampai dalih *vendor* dijadikan tameng untuk memutus rantai pertanggungjawaban hukum institusi perbankan,” tambah Hendra kepada awak media pada Senin, 13 Juli 2026.

GMMSH mengingatkan bahwa institusi perbankan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan atau operasional yang mengatasnamakan lembaga mereka, termasuk yang didelegasikan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum harus memosisikan subjek hukum utama sebagai pihak yang bertanggung jawab demi menjaga marwah supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Melalui rilis ini, Aliansi GMMSH menyatakan akan terus mengerahkan massa dan mengonsolidasikan elemen masyarakat untuk memantau setiap tahapan persidangan di pengadilan serta perkembangan penyelidikan di Polda Sulsel. Mereka berharap hukum dapat menjadi panglima yang memberikan perlindungan nyata bagi nasabah yang mencari keadilan.

The post Kawal Sidang Perkara No. 70/Pdt.G/2026/PN Mks dan Laporan di Polda Sulsel, Aliansi GMMSH Desak Majelis Hakim dan Kepolisian Objektif Tegakkan Kepastian Hukum appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Perkara ini bermula dari keluhan nasabah bernama Wandy Roesandy yang menduga adanya tindakan penagihan oleh oknum tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk dugaan intimidasi, tekanan psikologis, serta tindakan yang dianggap telah menjatuhkan harkat dan martabat nasabah.

Lebih jauh, terdapat dugaan bahwa data pribadi nasabah diperoleh dan digunakan melalui mekanisme yang tidak semestinya, termasuk dugaan akses melalui beberapa sistem, salah satunya aplikasi Pandawa BPJS, yang kemudian diduga digunakan dalam proses penagihan.

Hendra, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal perkara ini sampai tuntas.

“Ini bukan sekadar persoalan penagihan. Ini menyangkut hak dasar masyarakat sebagai nasabah, menyangkut keamanan data pribadi, serta bagaimana institusi keuangan menjalankan kewajibannya secara profesional dan sesuai hukum,” tegas Hendra kepada awak media, Rabu (01/07/2026).

Menurut Hendra, industri perbankan dan perusahaan pembiayaan tidak boleh menjadikan proses penagihan sebagai ruang untuk melakukan tindakan yang diduga melampaui batas kewenangan.

“Kami akan mengawal perkara ini agar menjadi pembelajaran bagi seluruh sektor perbankan dan finance. Aturan sudah jelas, baik dalam UU P2SK maupun regulasi OJK terkait tata cara penagihan. Tidak boleh ada praktik penagihan yang menggunakan cara-cara intimidatif, mempermalukan nasabah, atau membuka data pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah,” ujarnya.

Aliansi GMMSH juga meminta agar aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi ini.

“Data pribadi masyarakat bukan barang bebas yang bisa digunakan sesuka hati. Jika benar terjadi penyalahgunaan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” lanjut Hendra.

Aliansi GMMSH memastikan akan terus melakukan pengawalan terhadap proses hukum di PN Makassar maupun laporan di Polda Sulsel, serta mendorong agar seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

The post Bank Mandiri Digugat di PN Makassar, Aliansi GMMSH Kawal Dugaan Pelanggaran Data Nasabah dan Etika Penagihan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) GMMSH, Hendra, kepada awak media, Minggu (28/6/2026). Menurutnya, perkara tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan seorang penggugat, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna jasa perbankan yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

> “GMMSH mewakili aspirasi publik berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apabila berdasarkan pembuktian di persidangan seluruh dalil gugatan dinyatakan terbukti, maka kami berharap gugatan tersebut dikabulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak nasabah sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh industri perbankan,” ujar Hendra.

Hendra menegaskan bahwa putusan dalam perkara tersebut dinilai memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Menurutnya, setiap bank wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan tata cara penagihan yang sesuai hukum.

Ia menilai, apabila pengadilan nantinya menyatakan terdapat pelanggaran hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, maka putusan yang memberikan pemulihan kepada penggugat dapat menjadi peringatan bagi seluruh pelaku industri perbankan agar tidak mengabaikan hak-hak nasabah.

“Jangan sampai ada anggapan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak nasabah tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Jika memang berdasarkan putusan pengadilan terbukti terjadi pelanggaran, maka mengabulkan gugatan sesuai pertimbangan hukum akan menjadi contoh bagi seluruh industri perbankan bahwa mengabaikan aturan hukum perlindungan nasabah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan tanggung jawab perdata yang besar,” tegasnya.

Menurut Hendra, perkara tersebut berpotensi menjadi salah satu tolok ukur dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Putusan yang berkeadilan diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa seluruh lembaga perbankan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi hak, kehormatan, dan martabat setiap nasabah.

GMMSH juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati independensi peradilan dan menyerahkan sepenuhnya penilaian atas seluruh alat bukti, keterangan saksi, maupun dalil para pihak kepada Majelis Hakim.

Hingga rilis ini diterbitkan, perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar dan belum berkekuatan hukum tetap.

The post Hendra GMMSH: Hak Nasabah Wajib Dilindungi, Putusan Pengadilan Akan Jadi Tolok Ukur appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (27/6/2026), Hendra mengatakan bahwa apabila nantinya Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil gugatan terbukti berdasarkan fakta persidangan, maka putusan tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap nasabah sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku industri perbankan agar menjalankan proses penagihan sesuai ketentuan hukum dan etika yang berlaku.

> “Menurut kami, gugatan senilai Rp500 miliar masih sangat wajar untuk ukuran sebuah bank sebesar Bank Mandiri apabila nantinya Majelis Hakim menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat. Nilai gugatan tidak semata-mata berbicara tentang uang, tetapi menyangkut pemulihan martabat, kehormatan, dan harga diri seorang nasabah yang merasa hak-haknya telah dilanggar,” tegas Hendra.

Hendra menilai, perkara tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat luas karena dapat menjadi momentum untuk mempertegas bahwa seluruh lembaga jasa keuangan wajib menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Menurutnya, proses penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang berpotensi merendahkan kehormatan, mengganggu privasi, ataupun mengabaikan hak-hak hukum nasabah.

Lebih lanjut, Hendra menyinggung adanya dalil dalam gugatan mengenai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun demikian, ia menegaskan bahwa benar atau tidaknya seluruh dalil tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim setelah memeriksa alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

> “Kami menghormati asas praduga tidak bersalah dan proses peradilan yang sedang berjalan. Karena itu, kami tidak ingin mendahului putusan hakim. Namun kami berharap perkara ini menjadi pelajaran berharga agar seluruh bank maupun perusahaan pembiayaan benar-benar memastikan setiap proses penagihan dilakukan secara profesional, manusiawi, serta menghormati hak, privasi, kehormatan, dan harga diri setiap nasabah,” ujarnya.

Menurut Hendra, apabila nantinya terdapat putusan yang memberikan kepastian hukum, maka perkara ini berpotensi menjadi yurisprudensi penting dalam mendorong peningkatan standar perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga (vendor) yang bekerja sama dengan lembaga perbankan.

GMMSH juga berharap putusan yang lahir dari perkara tersebut mampu memberikan efek jera (deterrent effect) bagi setiap pelaku usaha jasa keuangan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan prosedur operasional, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak nasabah.

Di akhir keterangannya, Hendra mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati independensi Majelis Hakim dan tidak membangun opini yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Ia menegaskan bahwa seluruh penilaian atas alat bukti, keterangan saksi, maupun dalil para pihak merupakan kewenangan penuh pengadilan.

Hingga rilis ini disampaikan, perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar dan belum berkekuatan hukum tetap.

The post Hendra: Gugatan Rp500 Miliar Bisa Menjadi Pengingat Agar Perbankan Patuh pada Aturan Penagihan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam kesimpulannya, Wandy Roesandy menyatakan bahwa kedua saksi tersebut merupakan pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai proses penagihan, identitas pelaku lapangan, mekanisme pelaksanaan penagihan, hingga asal-usul penggunaan data keluarganya yang menjadi salah satu pokok perkara.

Menurut Wandy, ketidakhadiran kedua saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai keadaan yang netral. Ia berpendapat bahwa para tergugat di satu sisi menyatakan telah melakukan pembinaan atau penanganan internal terhadap pelaku lapangan, namun di sisi lain tidak membuka identitas maupun menghadirkan pihak yang dimaksud untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan persidangan.

Wandy juga mengemukakan bahwa sikap tersebut, menurut pandangannya, menunjukkan adanya kontradiksi karena pihak yang disebut mengetahui secara langsung fakta-fakta pokok perkara tidak pernah dihadirkan untuk diperiksa di hadapan Majelis Hakim.

Selain itu, Wandy Roesandy turut mengajukan surat dari BPJS Kesehatan Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki perjanjian kerja sama maupun memberikan izin akses kepada pihak perbankan untuk menggunakan data kepesertaan keluarga peserta JKN melalui layanan PANDAWA untuk kepentingan penagihan kartu kredit, profiling, maupun aktivitas komersial lainnya.

Berdasarkan dokumen tersebut, Wandy berpendapat bahwa pihak yang paling tepat memberikan penjelasan mengenai asal-usul data, mekanisme penggunaannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas tindakan penagihan adalah petugas lapangan yang melakukan penagihan beserta atasan langsung yang mengawasinya.

Melalui kesimpulannya, Wandy Roesandy meminta Majelis Hakim agar mempertimbangkan ketidakhadiran kedua saksi tersebut sebagai bagian dari penilaian pembuktian. Menurutnya, tidak dihadirkannya saksi-saksi yang berada dalam penguasaan para tergugat patut dinilai melemahkan dalil bantahan para tergugat dan memperkuat dalil gugatannya mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses penagihan, penggunaan data keluarga, serta pengawasan terhadap vendor penagihan.

Sementara itu, Hendra selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum), dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 26 Juni 2026, berharap Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurut Hendra, perkara yang diajukan Wandy Roesandy tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi penggugat, tetapi juga dinilai berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap penerapan pola penagihan yang menghormati hak-hak nasabah.

“Kami berharap Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Wandy Roesandy apabila berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dinilai beralasan menurut hukum. Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut harapan masyarakat agar pola penagihan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan tetap menjaga marwah, kehormatan, dan harga diri setiap nasabah serta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan standar operasional yang berlaku,” ujar Hendra.

Hendra menambahkan bahwa putusan dalam perkara ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan agar setiap proses penagihan dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks kini tinggal menunggu putusan Majelis Hakim. Seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun bantahan dari pihak Tergugat masih merupakan bagian dari proses pembuktian yang akan dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti, fakta-fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum putusan dijatuhkan.

The post Kesimpulan Sidang: Wandy Roesandy Nilai Ketidakhadiran Saksi Kunci Perkuat Dalil Gugatannya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hendra, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum (GMMSH), kepada awak media pada Selasa, 23 Juni 2026, menyampaikan bahwa perkara tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam kegiatan penagihan yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun pihak ketiga yang ditunjuk.

Menurut Hendra, setiap institusi yang menjalankan fungsi penagihan wajib berpedoman pada ketentuan hukum dan SOP yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak masyarakat serta tetap menjunjung tinggi martabat dan kehormatan seseorang.

> “Kami berharap majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang lahir nantinya harus memberikan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan serta menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar senantiasa menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan,” ujar Hendra.

Ia menegaskan bahwa SOP tidak dibuat sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Hendra menilai bahwa apabila terdapat pihak yang menjalankan pekerjaan di luar prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun aturan internal perusahaan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP harus menjadi prinsip utama dalam setiap aktivitas pelayanan maupun penagihan.

> “Siapa pun yang menjalankan suatu pekerjaan harus memahami bahwa SOP merupakan pedoman yang wajib ditaati. Ketika prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan berujung pada kerugian pihak lain, maka tentu terdapat konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Ini penting agar ada efek pembelajaran dan pencegahan di masa mendatang,” lanjutnya.

GMMSH juga berharap perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha lainnya untuk lebih mengedepankan profesionalisme, kepatuhan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi dan harga diri masyarakat.

Menurut Hendra, perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap proses pelayanan maupun penagihan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem hukum dapat terus terjaga.

“Pada akhirnya, hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak pihak lainnya. Putusan yang berkeadilan akan menjadi rujukan penting bagi dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat luas dalam memahami pentingnya menjalankan setiap aktivitas sesuai aturan yang berlaku,” tutup Hendra.

(Redaksi)

The post PN Makassar Diharap Berikan Putusan Yang Tak Cederai Keresahan Masyarakat Atas Kasus Wandy Roesandy appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.