Masyarakat diminta tetap tenang karena seluruh layanan digital dan perbankan dipastikan beroperasi normal.Isu pemadaman tersebut menyebar lewat salinan dokumen digital berlogo Komdigi bertajuk “Surat Peringatan” dengan nomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026.

Dokumen palsu itu mencatut nama serta tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dengan narasi adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan, dokumen yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut murni tindakan pemalsuan. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun memiliki rencana untuk memutus jaringan internet secara nasional.

“Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” ujar Angga di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Layanan Publik Berjalan Normal

Angga memastikan, seluruh infrastruktur komunikasi digital nasional dalam kondisi aman. Jaringan seluler maupun fiber optik tetap berfungsi seperti biasa.Oleh karena itu, aktivitas digital masyarakat seperti aplikasi pesan instan, sistem perbankan, dan operasional mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dipastikan tidak akan terganggu.

Komdigi juga membantah narasi yang menyebutkan adanya kerusakan atau gangguan besar pada satelit komunikasi nasional. Angga menekankan agar masyarakat tidak terpancing melakukan tindakan impulsif, seperti menarik uang tunai secara berlebihan (rush money) karena khawatir terhadap isu pemadaman internet tersebut.

“Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Angga.

Langkah Hukum dan Sanksi ITE

Menyikapi kegaduhan ini, Komdigi tidak tinggal diam. Pemerintah kini tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk melacak dalang di balik pembuatan dan penyebaran dokumen palsu tersebut.

Penyelidikan difokuskan untuk memetakan sumber pertama dokumen, pola penyebaran di media sosial, hingga motif pelaku yang sengaja ingin memicu kepanikan massal.

“Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menangani pihak yang membuat maupun menyebarkan dokumen palsu ini. Ruang digital tidak boleh digunakan untuk menciptakan kepanikan melalui informasi yang tidak benar,” tutur Angga.

Pemerintah mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong yang memicu keonaran di tengah masyarakat memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 45A ayat (3) terkait penyebaran informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan.

Komdigi mengimbau masyarakat untuk memutus rantai penyebaran hoaks ini dengan tidak membagikan ulang dokumen tersebut. Publik diminta selalu melakukan verifikasi dan mengecek keabsahan informasi kebijakan pemerintah hanya melalui kanal-kanal resmi komunikasi milik Komdigi.

WBN

The post Wamenkomdigi: Isu Pemadaman Internet Nasional 25-27 September adalah Hoaks appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

NGADA, WBN — Penyebaran informasi palsu atau hoaks pascabencana alam kembali menjadi tantangan serius di tengah masyarakat. Di tengah situasi krisis, narasi yang keliru tidak hanya memicu kepanikan, tetapi juga rentan dipolitisasi.

Guna meluruskan kesimpangsiuran informasi, kehati-hatian dalam memverifikasi data menjadi tanggung jawab kolektif yang mendesak.

Sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial pasca Gempa Flores M 7,7 (15/8/2026) yang diklaim diambil sebelum peristiwa gempa bumi di Aimere, dibamtah dan diluruskan. Penelusuran fakta dan kesaksian langsung dari lokasi kejadian membantah narasi tersebut.

Sekretaris Lurah Foa. Kecamatan Aimere Kanupaten Ngada NTT,  Laurensius Nodhe kepada WBN, Minggu (16/8/2026) pagi, sebagai saksi mata di lokasi kejadian memberikan klarifikasi mendalam mengenai kronologi sebenarnya.

Menurut penuturannya, video yang viral tersebut tidak diambil sebelum bencana, melainkan sekitar 30 hingga 60 menit setelah guncangan gempa mereda.

“Saya berada langsung di lokasi saat video itu direkam. Narasi yang menyebutkan video itu diambil sebelum gempa adalah tidak benar atau hoaks,” ujarnya.

Berdasarkan kesaksiannya, sesaat setelah gempa mengguncang, ia memprioritaskan evakuasi seluruh anggota keluarganya ke area perbukitan yang lebih aman. Sekitar setengah jam kemudian, ia memutuskan kembali ke kawasan pesisir untuk memastikan kondisi kediamannya sekaligus memantau situasi perairan di Pelabuhan Aimere.

Situasi di lapangan menunjukkan aktivitas warga yang relatif terkendali. Di lapangan sepak bola yang terletak tepat di depan pelabuhan, sejumlah penumpang beserta kendaraan mereka tampak terparkir. Mereka tengah menunggu kepastian jadwal keberangkatan kapal rute Aimere menuju Kupang.

Kondisi serupa terlihat di dalam area pelabuhan. Sejumlah warga lokal dan kerabat tampak berkumpul dalam suasana tenang. Beberapa di antaranya mengobrol, menikmati kopi, atau membeli sarapan karena sebagian pedagang setempat memilih untuk tetap membuka usahanya pascaguncangan.

“Saya bahkan sempat berseloroh kepada para pedagang yang saya kenal, mempertanyakan mengapa mereka tetap tenang berdagang di tengah situasi darurat,” lanjutnya.

Ketenangan warga lokal dan sebagian penumpang didasari oleh pengamatan visual terhadap kondisi laut. Air laut saat itu hanya mengalami surut normal yang dalam istilah lokal disebut “meti”, bukan surut ekstrem yang lazim menjadi penanda awal terjadinya gelombang tsunami.

Sesaat sebelum saksi mata hendak kembali ke lokasi pengungsian keluarga, momen histeris yang terekam dalam video terjadi ketika salah seorang kerabatnya berteriak spontan, sebagaimana yang terdengar dalam rekaman yang beredar.

“Klarifikasi kronologis ini sengaja disusun sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menghentikan pelabelan negatif, stereotip, dan stigma yang menyudutkan kelompok keagamaan tertentu di ruang digital. Dalam situasi pascabencana, sensitivitas sosial meninggi, sehingga penyebaran kabar bohong dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memicu polarisasi”, ujarnya.

“Dalam video seorang pemuda mengenakan baju kuning berteriak bahwa Malaikat Mikael masuk dalam tubuhnya. Malaika mengingatkan warga agar segera lari sebab sebentar lagi akan terjadi bencana”, tambahnya.

Publik diimbau untuk lebih bijak dan menahan diri dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Menjaga ruang digital tetap bersih dari hoaks bukan sekadar upaya meluruskan informasi, melainkan langkah nyata dalam melindungi martabat kemanusiaan dan keharmonisan antarumat beragama.

WBN

The post Melawan Hoaks Pascabencana : Video Viral Aimere Direkam Setelah Gempa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut terpantau WBN Pers melalui sejumlah grup WhatsApp dalam wilayah Ngada, Pulau Flores, NTT, pada tanggal 20 Desember 2022. Diduga penyebarannya sudah meluas, tidak terkendali.

Atas peristiwa ini, Komandan Kodim 1625 Ngada, Dandim Letnan Kolonel CZI Deni Wahyu Setiyawan, SH langsung memberikan jawaban tegas dalam konfirmasi WBN, (20/12/2022).

Dandim 1625, Letnan Kolonel CZI Deni Wahyu Setiyawan, SH memastikan itu adalah hoaks, sebaran informasi palsu. Kodim 1625 tidak pernah merilis itu.

“Kodim 1625 tidak rilis itu. Saya pastikan itu hoaks”, tegas Dandim Letnan Kolonel CZI Deni Wahyu Setiyawan, SH.

Masyarakat tidak perlu takut dan membesar-besarkan. Hoaks justeru membantu tujuan dari adanya terorisme itu sendiri.

Berikut sebaran yang beredar dikutip media ini, (20/12/2022).

“Informasi untuk diwaspadai, informasi ini diterima dari Kodim 1625 Ngada. Oknum ini adalah salah satu dari kelompok radikal yang keberadaannya tadi malam berada di Kampung Wogo. Info dari Kodim katanya dia jualan cinlok/salome. Share info ini ke WA grup agar dapat dilacak keberadaannya, jangan share di fb nanti jaga kemungkinan oknum tahu keberadaannya di Ngada sudah diketahui APH”, demikian sebaran beredar.

Masyarakat diharapkan tidak sembarang menyebarkan informasi dan foto, karena bisa terancam Pidana 4 tahun penjara. Larangan dan ancaman pidana itu tercantum dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE mengatur soal larangan dan ancaman pidana penyebaran konten kekerasan lewat internet. Larangan dan ancaman pidana itu terdapat dalam pasal 29 dan pasal 45 B. Pasal 29 menyatakan,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sedangkan pasal 45B mengatur tentang ancaman pidana yakni, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00.”

WBN

The post Hoaks Seret Nama Kodim 1625 Ngada Sebut Pelaku Radikalis Berkeliaran appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.