Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan air Sungai Saddang melalui pompanisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan jaringan irigasi pertanian.

Langkah tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman bersama Bupati Pinrang H.A.Irwan Hamid,S.Sos dan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi,SIP,M.Si saat meninjau langsung lokasi pompanisasi di Sungai Saddang serta kondisi debit air di Bendungan Benteng, Kabupaten Pinrang, Ahad (20/9).

Dalam kunjungan yang turut didampingi jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang tersebut, Gubernur A.Sudirman Sulaiman berkesempatan melihat secara langsung kondisi ketersediaan air yang menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat.

Pompanisasi di Sungai Saddang diarahkan untuk membantu menambah pasokan menuju Saluran Induk Pekkabata di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua.

Upaya ini diharapkan dapat membantu menjaga distribusi air ke jaringan irigasi sehingga lahan pertanian masyarakat tetap memperoleh pasokan air yang dibutuhkan.

Gubernur Sulsel A. Sudirman Sulaiman mengungkapkan bahwa kondisi kemarau yang cukup panjang menyebabkan debit air mengalami penurunan dan memberikan tantangan terhadap pengelolaan irigasi.

Menurutnya, pemerintah provinsi bersama BBWS Pompengan Jeneberang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mencari langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian, salah satunya melalui dukungan pompanisasi beserta kebutuhan operasionalnya.

“Langkah nyata telah kami lakukan dengan memberikan bantuan pompanisasi dan operasional agar debit air semakin tinggi untuk menyelamatkan pertanian di Kabupaten Pinrang,” ungkapnya.

Selain langkah yang bersifat segera, pemerintah juga mendorong penanganan jaringan irigasi secara lebih menyeluruh. Normalisasi aliran air dari wilayah hulu dinilai penting agar kapasitas dan kelancaran distribusi air dapat semakin optimal, khususnya dalam menghadapi musim tanam berikutnya.

Bagi Kabupaten Pinrang yang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat, ketersediaan air menjadi kebutuhan yang sangat menentukan.

Pasokan air yang lebih terjaga diharapkan dapat membantu petani mempertahankan produktivitas lahan, menjaga keberlanjutan musim tanam, sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat kekurangan air.

Saat berada di Bendung Benteng, Gubernur Sulsel juga menekankan pentingnya pengaturan distribusi air secara bersama-sama karena jaringan irigasi berkaitan dengan kebutuhan pertanian di tiga wilayah, yakni Pinrang, Sidrap dan Wajo.

Menurutnya, kesepahaman sebelum memasuki musim tanam perlu dibangun melalui pertemuan bersama atau tudang sipulung. Dengan adanya kesepakatan mengenai waktu tanam dan pola pembagian air, potensi persoalan distribusi air diharapkan dapat diminimalkan sehingga kebutuhan petani di masing-masing daerah tetap dapat terakomodasi.

“Perlu ada tudang sipulung bersama sebelum turun sawah secara serentak agar pembagian air di tiga kabupaten ini bisa optimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan dukungan sarana pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Bantuan tersebut terdiri atas satu unit traktor roda empat, satu unit traktor roda dua, 10 unit pompa Alcon berukuran tiga inci, satu unit pompa enam inci dan 10 unit sumur bor.

Selain bantuan sarana, turut diberikan dukungan anggaran untuk penyewaan 10 unit pompa ponton. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan petani dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air di tengah kondisi kemarau.

Bupati Pinrang H.A.Irwan Hamid,S.Sos menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemkab Pinrang dan BBWS Pompengan Jeneberang menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan irigasi yang dirasakan masyarakat, khususnya para petani.

Menurutnya, langkah yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan air dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar aktivitas pertanian tetap berjalan dan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupannya.

“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh upaya ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya petani. Dengan pasokan air yang lebih terjaga, kita berharap lahan pertanian tetap produktif dan para petani dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik,” ujar Bupati Irwan.

Dirinya menambahkan, penanganan persoalan irigasi membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena ketersediaan dan distribusi air tidak hanya berkaitan dengan satu daerah.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BBWS serta masyarakat pengguna air perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara terukur dan berkeadilan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap dukungan terhadap sistem irigasi dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi petani, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang semakin menantang.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen menjaga Pinrang sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang A. Sinapati Rudy, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bachrumsyah, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Awaluddin Maramat.

(Mamad)

The post Debit Air Turun, Gubernur Sulsel Bantu Pompanisasi untuk Pertanian Pinrang appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ngada saat menghadiri pemaparan Laporan Hasil Akhir SID Cetak Sawah Rakyat di Bajawa, Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jember, jajaran dinas terkait, para camat, kepala desa, serta penyuluh pertanian se-Kabupaten Ngada.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak terburu-buru masuk ke tahap fisik sebelum memastikan kualitas perencanaan matang. Fondasi program pertanian yang berdampak panjang dinilai sangat bergantung pada ketepatan identifikasi awal di peta dan lapangan.

“Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan ketika pekerjaan fisik dimulai, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas perencanaan sejak tahap awal. Identifikasi yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sementara data yang valid akan meminimalkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan,” ujar Wakil Bupati.

Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, Wakil Bupati meminta hasil presentasi akhir SID ini segera dijadikan landasan kerja yang kuat dan konkret bagi Pemerintah Kabupaten Ngada. Ia juga menggarisbawahi bahwa program cetak sawah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus mengikat seluruh elemen dari tingkat pusat hingga desa.Sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, hingga pemerintah desa menjadi instruksi khusus yang wajib dijalankan.

Kolaborasi ini diperlukan agar realisasi perluasan lahan pertanian berjalan sesuai linimasa dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan petani lokal.

Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu meminta momentum Program Cetak Sawah Rakyat dijadikan batu loncatan untuk merombak sektor pertanian Ngada agar lebih maju, produktif, dan berdaya saing. Langkah taktis daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perwujudan swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

WBN

The post Wabup Ngada Tekankan Akurasi Data SID untuk Keberhasilan Cetak Sawah appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, didampingi Wakil Bupati Yonathan Hani, bersama jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, para kepala desa, penyuluh pertanian, ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Program yang berasal dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian ini mengalokasikan pembangunan sawah baru seluas 935 hektare di Kabupaten Sumba Timur dengan dukungan anggaran mencapai Rp32 miliar. Nilai investasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas lahan produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi pedesaan yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuwali menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis menuju swasembada pangan. Namun, lebih dari itu, program ini harus mampu mengubah kehidupan petani menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan hasil produksi, terbukanya kesempatan kerja, dan bertambahnya pendapatan keluarga.

Selama bertahun-tahun, banyak petani di Sumba Timur menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan produktif, ketergantungan pada pertanian tadah hujan, serta rendahnya produktivitas akibat minimnya infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan petani dan terbatasnya kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, program cetak sawah menjadi jawaban atas persoalan mendasar tersebut. Dengan bertambahnya areal persawahan, peluang meningkatkan produksi beras akan semakin besar. Petani yang sebelumnya hanya mampu menanam satu kali dalam setahun berpeluang meningkatkan intensitas tanam apabila didukung sistem irigasi dan pengelolaan air yang baik. Produksi yang meningkat berarti pendapatan yang bertambah dan ekonomi desa yang semakin bergerak.

Efek berganda dari pembangunan pertanian juga sangat luas. Ketika produksi meningkat, aktivitas ekonomi di pedesaan ikut tumbuh. Permintaan terhadap benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, jasa transportasi, hingga perdagangan hasil panen akan semakin tinggi. Perputaran ekonomi tersebut menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi terutama pada komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas pelaksanaannya. Transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan sekadar menghasilkan proyek fisik.

Ia mengajak pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program sehingga tepat sasaran dan menghasilkan lahan sawah yang benar-benar produktif.

Sosialisasi ini juga menjadi momentum menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemanfaatan lahan setelah pembangunan selesai. Kesamaan pemahaman sangat penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan yang dapat mengurangi efektivitas program.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional, perluasan lahan pertanian menjadi langkah yang semakin relevan. Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi lahan yang luas untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Dengan pengelolaan yang baik, daerah ini berpeluang menjadi salah satu lumbung pangan di Nusa Tenggara Timur.

Namun, pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada pencetakan sawah semata. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan program melalui penyediaan jaringan irigasi, akses pupuk, benih unggul, pendampingan teknologi budidaya, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar bagi hasil panen petani. Tanpa dukungan tersebut, lahan yang telah dicetak berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Program cetak sawah ini diharapkan menjadi titik awal transformasi pertanian Sumba Timur. Ketika lahan produktif bertambah, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terangkat, maka cita-cita mewujudkan ketahanan pangan tidak lagi menjadi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan pertanian sejatinya bukan hanya tentang membuka lahan baru, tetapi membuka masa depan baru bagi petani. Dari sawah-sawah yang dibangun hari ini, diharapkan lahir generasi petani yang lebih mandiri, desa-desa yang lebih sejahtera, serta Kabupaten Sumba Timur yang semakin kuat sebagai daerah agraris yang mampu menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
(Asis DN )

The post Cetak Sawah 935 Hektare, Sumba Timur, Menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Di sisi lain, tata kelola sektor pertanian di daerah dinilai masih memerlukan penguatan basis data yang akurat guna menjamin ketepatan sasaran berbagai program strategis nasional.

Bantuan alsintan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia Wilfridus Yons Ebit kepada Bupati Ngada Raymundus Bena di Kantor Bupati Ngada, Selasa (9/6/2026).

Enam unit alsintan tersebut terdiri dari dua unit traktor roda dua dan empat unit traktor roda empat yang dialokasikan bagi sejumlah kelompok tani di Kecamatan Bajawa Utara, Soa, Riung Barat, dan Bajawa.

Wilfridus Yons Ebit menyatakan, distribusi teknologi pertanian secara berkala setiap dua bulan ini merupakan komitmen untuk menggenjot produktivitas di daerah. Namun, ia menekankan bahwa modernisasi pertanian harus berjalan beriringan dengan pembangunan bank data pertanian yang solid.

“Data mengenai luas lahan, komoditas, dan potensi produksi sangat krusial. Basis data yang kuat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, mulai dari hilirisasi, penguatan koperasi, hingga menyokong program nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ujar Wilfridus.Bupati Ngada.

Bupati Raymundus Bena mengapresiasi dukungan intervensi teknologi dari pemerintah pusat dan mitra pembangunan. Menurut Bupati Raymundus, bantuan alsintan ini meringankan beban fiskal daerah. Jika pengadaan tersebut bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Ngada setidaknya harus mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

“Intervensi ini berdampak signifikan terhadap produktivitas petani lokal. Ke depan, kami meminta kelompok tani lebih proaktif berkoordinasi dengan penyuluh dan pemerintah desa agar verifikasi data berjalan baik dan bantuan berikutnya tepat sasaran,” kata Bupati.

Selain pemenuhan mekanisasi pra-panen, Pemkab Ngada saat ini juga tengah memacu sektor perkebunan lewat pengadaan bibit kelapa dalam dan kelapa genjah. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperkokoh sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian di Kabupaten Ngada.

WBN

The post Sinergi Pertanian: Ngada Terima Enam Alsintan, Yons Ebit Tekankan Bank Data  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

WBN|WAINGAPU — Di tengah ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan makin menurunnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian, sebuah gerakan perlahan tumbuh dari wilayah pedalaman Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur. Kawasan yang selama ini lebih dikenal sebagai daerah agraris tradisional itu kini mulai diarahkan menjadi sentra hortikultura baru berbasis agribisnis modern.

Gerakan itu tidak lahir dari proyek seremonial semata. Ia dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, kelompok muda tani hingga dukungan dunia usaha. Di titik inilah Sekolah Pertanian Lapangan (SPL) Mahu hadir bukan sekadar sebagai tempat belajar bercocok tanam, tetapi sebagai laboratorium perubahan wajah pertanian di Sumba Timur.

Berbagai komoditas hortikultura mulai dikembangkan secara serius. Cabai, kol, bunga kol, tomat, labu siam hingga aneka sayuran kini ditanam secara intensif melalui pendekatan pertanian terpadu yang lebih terukur dan berorientasi pasar.

Di balik geliat itu, terdapat dua program yang kini menjadi penggerak utama: Kebun Kecamatan Bergizi (KKB) dan Milenial Tanam Sayur Intensif (MILITANSI). Dua program tersebut tidak hanya berbicara soal produksi pangan, tetapi juga membangun pola pikir baru bahwa pertanian dapat menjadi sumber ekonomi modern yang menjanjikan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Nico Pandarangga, mengatakan Mahu memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan hortikultura unggulan karena didukung kondisi lahan dan iklim yang cukup ideal.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin pertanian di Mahu berhenti pada pola subsisten atau sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang sedang dibangun adalah ekosistem agribisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat desa.

“Kami melihat Mahu memiliki peluang besar berkembang menjadi kawasan hortikultura produktif. Karena itu pemerintah hadir melalui pendampingan, penguatan SPL dan kolaborasi bersama berbagai pihak agar masyarakat mampu mengembangkan pertanian yang berorientasi bisnis,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menegaskan, wajah pertanian saat ini harus berubah. Petani tidak cukup hanya menanam lalu menunggu panen. Pertanian modern, kata dia, membutuhkan pengetahuan, pengelolaan usaha, efisiensi produksi hingga kemampuan membaca pasar.

Karena itu, SPL Mahu diarahkan menjadi pusat pembelajaran pertanian modern bagi petani maupun generasi muda desa.

“Pertanian hari ini tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional semata. Harus ada inovasi, penguatan kapasitas petani, pengelolaan usaha tani dan akses pasar. Di sinilah pentingnya kolaborasi,” tegas Nico.

Di lapangan, geliat perubahan mulai terasa. Lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif kini mulai dipenuhi tanaman hortikultura. Sejumlah kelompok tani juga mulai belajar teknik budidaya yang lebih intensif, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengendalian hama hingga pola tanam yang menyesuaikan kebutuhan pasar.

Bagi masyarakat Mahu, perubahan ini membawa harapan baru.

Tokoh masyarakat sekaligus penggerak lokal, Marthen Lijang Mar Lidjang, menilai kehadiran program KKB dan MILITANSI menjadi titik penting kebangkitan ekonomi masyarakat berbasis pertanian.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar masyarakat Mahu hidup dalam pola pertanian tradisional dengan hasil yang sering tidak stabil. Ketika musim buruk datang, pendapatan masyarakat ikut terguncang. Karena itu, pengembangan hortikultura dipandang sebagai peluang membuka sumber ekonomi baru yang lebih menjanjikan.

“Kami mendukung penuh pengembangan SPL Mahu. Ini bukan hanya soal menanam sayur, tetapi bagaimana masyarakat bisa memiliki sumber ekonomi baru yang lebih menjanjikan,” katanya.

Namun yang paling menarik dari program ini adalah keterlibatan generasi muda. Di banyak daerah, sektor pertanian mulai ditinggalkan anak muda karena dianggap identik dengan kemiskinan dan pekerjaan berat tanpa masa depan. Program MILITANSI mencoba mematahkan stigma itu.

Anak-anak muda mulai diajak melihat pertanian sebagai sektor usaha modern yang bisa menghasilkan keuntungan nyata jika dikelola serius.

“Anak muda harus melihat pertanian sebagai peluang usaha modern yang menghasilkan. Kalau dikelola serius, pertanian bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat desa,” tambah Marthen.

Dukungan dunia usaha juga mulai masuk. Owner Timoer Farm, Cahyono Yanto Sutikno, memastikan pihaknya siap mendukung pengembangan kawasan hortikultura Mahu melalui penyediaan bibit unggul berkualitas.

Menurutnya, salah satu persoalan utama petani selama ini adalah keterbatasan akses terhadap bibit yang baik. Akibatnya, produktivitas tanaman sering rendah dan hasil panen tidak maksimal.

“Kami ingin petani Mahu memiliki akses bibit unggul yang berkualitas agar hasil produksinya maksimal. Jika pertanian berkembang, ekonomi masyarakat juga akan ikut tumbuh,” ungkapnya.

Kolaborasi pemerintah, petani dan dunia usaha inilah yang mulai membuat SPL Mahu dipandang sebagai model baru pembangunan pertanian di Sumba Timur. Bukan sekadar proyek pertanian biasa, tetapi upaya membangun rantai ekonomi desa berbasis pangan dan agribisnis.

Jika konsisten dikembangkan, Mahu bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu lumbung hortikultura baru di Pulau Sumba. Sebuah kawasan yang tidak hanya memasok kebutuhan pangan lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi masyarakat desa dan melahirkan generasi muda tani yang lebih modern.

Di tengah banyaknya desa yang kehilangan minat anak muda terhadap sektor pertanian, Mahu justru sedang mencoba membuktikan bahwa masa depan desa mungkin masih tumbuh dari tanah, bibit dan keringat para petani.

(Asis DN)
Sumba Timur

The post Mahu Disiapkan Jadi Sentra Hortikultura Baru di Sumba Timur appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan hasil koordinasi dan keterangan lapangan yang kami terima pada Jumat, 15 Mei 2026, disimpulkan bahwa genangan air pada ±5 hektar sawah padi di Jl. Libukang, Marawi, Tiroang, bukan disebabkan oleh kelalaian petugas pintu air.

-Banjir terjadi akibat curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Tiroang sejak Rabu, 13 Mei 2026 pukul 15.00 WITA, melebihi kapasitas normal saluran irigasi.
-Petugas pintu air telah melakukan pembukaan aliran sesuai prosedur dan SOP yang berlaku. Pembukaan dilakukan pada Kamis, 14 Mei 2026 dini hari setelah debit air di hulu memungkinkan untuk dialirkan tanpa menimbulkan dampak lebih besar di wilayah lain.
-Tidak Ada Kelalaian Hasil penelusuran sementara tidak menemukan bukti kelalaian atau keterlambatan yang disengaja oleh petugas pintu air.
permohonan maaf atas pemberitaan awal yang menimbulkan dugaan kelalaian petugas. Klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi di masyarakat dan menjaga objektivitas pemberitaan.

Mamad

The post KLARIFIKASI GENANGAN SAWAH DI KEC. TIROANG BUKAN AKIBAT KELALAIAN PETUGAS PINTU AIR appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Melalui Dinas Pertanian dan Pangan, pemerintah daerah menegaskan bahwa surplus beras harus dikelola sebagai kekuatan pangan, bukan sekadar angka statistik produksi. Fokusnya bukan hanya menjaga ketersediaan stok, tetapi memastikan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dari kerja panjang mereka di sawah.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Nicolas Pandarangga, mengatakan pemerintah tidak ingin panen raya justru menjadi momentum jatuhnya harga gabah akibat lemahnya penyerapan pasar dan minimnya fasilitas pascapanen.

“Produksi yang meningkat harus diikuti dengan kesiapan sistem distribusi dan penyerapan hasil panen. Jangan sampai petani bekerja keras berbulan-bulan tetapi harga jatuh saat panen tiba,” tegas Nico dalam wawancara program ini di ruang kerjanya,Selasa (28/4/2026).

Pernyataan itu sekaligus menggambarkan persoalan lama yang terus menghantui sektor pertanian di banyak daerah: ketika panen melimpah, harga justru anjlok. Petani berada di posisi paling lemah karena tidak memiliki gudang penyimpanan, akses pasar yang kuat, maupun kemampuan menjaga kualitas gabah dalam waktu lama.

Karena itu, Pemkab Sumba Timur mulai memperkuat infrastruktur pascapanen di sejumlah sentra produksi. Pembangunan lantai jemur dan penyediaan mesin pengering padi (dryer) dipercepat untuk membantu petani menjaga mutu gabah. Langkah ini dinilai penting karena kualitas hasil panen sangat menentukan harga jual di pasar.

Selama ini, banyak petani terpaksa menjual gabah dalam kondisi kadar air tinggi akibat keterbatasan fasilitas pengeringan. Kondisi tersebut membuat harga ditekan rendah oleh tengkulak. Pemerintah daerah kini mencoba memutus rantai kerugian itu dengan menghadirkan dukungan teknis yang lebih nyata di lapangan.

Namun persoalan surplus beras tidak berhenti pada kualitas produksi semata. Tantangan berikutnya adalah penyerapan hasil panen dalam skala besar. Untuk itu, koordinasi dengan Perum Bulog diperkuat agar hasil panen petani dapat terserap secara maksimal dan harga tetap stabil.

“Kami memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak merugikan petani,” ujar Nico.

Langkah ini menjadi krusial karena tanpa intervensi penyerapan yang kuat, pasar cenderung dikuasai permainan tengkulak. Dalam situasi surplus, petani sering kali tidak memiliki pilihan selain menjual cepat demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, harga gabah jatuh jauh di bawah harapan.

Pemerintah daerah juga mulai melihat surplus beras sebagai peluang strategis bagi ketahanan pangan regional. Jika selama ini sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, maka Sumba Timur didorong menjadi salah satu lumbung pangan baru yang mampu menyuplai kebutuhan antarwilayah.

Strategi ini menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap sektor pertanian. Pertanian tidak lagi diperlakukan sekadar aktivitas subsisten, tetapi sebagai kekuatan ekonomi yang dapat menopang stabilitas daerah.

Di sisi lain, Pemkab Sumba Timur juga menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan surplus tidak akan tercapai tanpa dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai. Karena itu, dorongan pembangunan gudang modern mulai diajukan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.

Gudang penyimpanan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar beras tidak cepat rusak dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih panjang. Dengan sistem pergudangan yang baik, pemerintah maupun kelompok tani memiliki ruang untuk mengatur distribusi secara lebih sehat tanpa harus melepas stok sekaligus ke pasar.

Tidak hanya berhenti pada produksi dan penyimpanan, pemerintah juga mulai mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam pengemasan dan pemasaran beras lokal. Beras hasil petani Sumba Timur diharapkan tidak lagi dijual secara mentah tanpa identitas, tetapi memiliki merek, kemasan, dan nilai tambah ekonomi.

Inovasi pemasaran digital pun mulai diperkenalkan kepada kelompok tani agar mereka tidak terus bergantung pada pola perdagangan lama yang dikuasai tengkulak. Transformasi ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.

Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes menjadi bagian penting dalam strategi menjaga stabilitas harga gabah. Pemerintah ingin BUMDes hadir bukan sekadar sebagai lembaga administratif desa, tetapi sebagai motor ekonomi rakyat yang mampu membeli hasil panen petani secara transparan dan adil.

“Pemberdayaan BUMDes terus diperkuat agar petani memiliki alternatif penjualan yang lebih sehat dan tidak selalu berada dalam tekanan permainan harga,” kata Nico.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Sumba Timur tengah mencoba membangun ekosistem perdagangan beras yang lebih berpihak kepada petani. Tantangannya memang besar: mulai dari infrastruktur terbatas, distribusi yang mahal, hingga ketergantungan panjang terhadap rantai tengkulak.

Namun di tengah ancaman krisis pangan global dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, keberhasilan mengelola surplus beras bisa menjadi momentum penting bagi kebangkitan sektor pertanian di Sumba Timur.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan panen bukan hanya seberapa banyak beras dihasilkan, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang benar-benar dirasakan petani di ujung musim.

Kontributor: Asis Dapa Ngole

WBN

The post Pemkab Sumba Timur Bergerak: Surplus Beras Tak Boleh Berujung Petani Merugi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Anggota DDPRD Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Golewa raya, Benediktus Lagho, S.Pd menggandeng sejumlah pihak  mendorong kembali semangat budi daya tanaman kopi di wilayah Golewa.

Demi mendongkrak minat para petani kopi, Anggota DPRD Benediktus Lagho menggandeng Kelompok Tani Desa Watunai Golewa Barat, memacu kembali budi daya tanaman kopi melalui penjabaran dana pokok pikiran nya sebagai wakil rakyat.

Disaksikan media ini, bertempat di wilayah Desa Watunai, dilakukan penanaman kopi perdana oleh Kelompok Tani Sinar Kasih, pada Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, hal ini penting dilakukan dan dikawal, sebab memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, juga mendukung Ngada sebagai salah satu daerah dengan ikon kopi yang terjaga dari masa ke masa.

Selain itu, juga untuk mendukung sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Wakil Rakyat, Bene Lagho, kecenderungan petani kopi membabat tanaman kopi diganti tanaman hortikultura, perlu mendapat perhatian serius, dengan cara mendukung pertanian hortikultura; sambil memacu peningkatan penanaman kopi.

“Satu tambah satu harus dua, jangan kopi tambah hortikultura menghasilkan kopinya hilang”, kata Wakil Rakyat Bene Lagho (3/2).

Dalam kegiatan tersebut, ia menggandeng Dinas Pertanian Ngada, Pemerintah Kecamatan Golewa Barat dan Penyuluh Pertanian Golewa Barat, serta Kepala Desa Watunai bersama perangkat, dan Kelompok Tani Sinar Kasih Watunai.

“Data menunjukan dari tahun 2015 sampai 2019 lahan perkebunan kopi kita mengalami penurunan dari 10 ribu hektar turun 7000 hektar, sisa tiga ribuan hektar. Keadaan seperti ini menunjukan potensi negativ bagi perkebunan kopi kita, jika tidak segera didorong untuk bangkit kembali. Maka saya mengajak kita semua agar menjadi pelaku terdepan, membangkitkan kembali kejayaan kopi Ngada. Kopinya maju, hortikultura juga berkembang”, ujar Anggota DPRD Ngada  Bene Lagho.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Pertanian juga memastikan adanya penurunan drastis jumlah lahan perkebunan kopi di Ngada.

“Kita dibawah tahun 2010 masih ada ekspor perdana dengan kesanggupan dua puluh sampai tiga puluhan ekspedisi. Dua ratusan ton sanggup kita penuhi ekspor ke Amerika, Australia dengan berbagai varian pengolahan. Tetapi setelah itu kita sedikit meredup, terlebih setelah alih fungsi lahan yang cukup masif”, kata JFT Dinas Pertanian Ngada, Atanasius Jawa Sebo, (3/2).

Sementara itu Pemerintah Kecamatan Golewa Barat juga mengungkapkan data penurunan yang cukup tajam dari waktu ke waktu, sehingga dibutuhkan dukungan berbagai pihak guna memacu kembali sektor perkebunan yang satu ini.

“Dari aspek alih fungsi lahan, memang terjadi perubahan cukup signifikan atas lahan perkebunan kopi. Minat petani ke tanaman horti cukup besar, sebab menyangkut dengan pendapatan langsung. Kita tidak mempersalahkan hal itu, kita hanya perlu mendorong bersama agar horti meningkat, kopi pun semakin bertumbuh”, kata Camat Golewa, Wilibaldus Gori.

Sementara menurut Koordinator Penyuluh Golewa Barat, Marsianus Djawa, Pemda termasuk DPRD Ngada perlu menghasilkan regulasi yang mengatur secara jelas dan memiliki sanksi agar pola alih fungsi lahan perkebunan kopi tidak dilakukan seturut kehendak warga.

“Proteksi lahan perkebunan adalah kebutuhan saat ini, jika kita mau membicarakan masa depan perkebunan kopi di Ngada”, kata Koordinator Penyuluh Golewa Barat, Marsianus Djawa.

Poktan dan Kades Minta Traktor 

Kelompok Tani (Poktan) Sinar Kasih Desa Watunai bersama Kepala Desa setempat menyampaikan terima kasih atas perhatian Amggota DPRD Ngada Benediktus Lagho serta Dinas Pertanian dan Pemerintah Kecamatan Golewa Barat yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada para petani Desa Watunai.

Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada wakil rakyat Benediktus Lagho yang mengalokasikan Dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk segmen perkebunan, khususnya kopi yang terus mengalami pengurangan jumlah lahan di wilayah mereka.

“Kami juga menitip harapan sekiranya kami bisa mendapatkan bantuan peralatan Tratktor guna mengelola lahan yang jumlahnya masih banyak di wilayah Desa kami”, ungkap Ketua Kelompok Tani Sinar Kasih Desa Watunai, Nesti Ule, dibenarkan Kepala Desa Watunai, Darius Deru.

WBN

The post DPRD Ngada Bene Lagho Gandeng Multi Elemen Bangkitkan Budi Daya Kopi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wajib memastikan setiap bantuan dari pusat diprioritaskan untuk petani yang benar-benar membutuhkan, terutama petani gurem, petani berpendapatan rendah, dan petani yang masih tertinggal secara ekonomi.

Ia menekankan penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program pertanian di lapangan, harus menjaga amanah, bekerja tanpa pamrih, dan memastikan tidak ada bantuan yang melenceng atau salah sasaran.

“Tolong seluruh PPL perhatikan baik-baik. Semua bantuan harus diprioritaskan untuk petani miskin, petani yang kesulitan, dan petani gurem. Saya ulangi, prioritaskan saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Bantuan dari pusat harus diarahkan kepada petani yang masih sulit bertahan. Jangan sebaliknya jangan sampai petani yang sudah punya traktor mendapatkan bantuan traktor lagi. Utamakan mereka yang kecil, yang lemah, dan yang sangat membutuhkan,” kata Mentan Amran saat memberikan arahan pada “Apel Nasional Penyuluh Pertanian” secara daring, (20/11/2025).

Menurut Mentan Amran, pemerintah terus berupaya mempercepat berbagai program strategis seperti peningkatan produksi, perluasan tanam, bantuan saprodi, hingga penguatan Alsintan.

Ia mengingatkan bahwa seluruh kebijakan tersebut hanya bisa memberikan dampak nyata jika PPL hadir aktif mendampingi petani.

“Semua program ini tidak ada artinya kalau penyuluh tidak turun langsung. Kalian adalah perpanjangan tangan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian di lapangan. Keberhasilan program dan kesejahteraan petani sangat ditentukan oleh integritas dan kecepatan para PPL dilapangan,” tambah Mentan Amran.

Ia juga meminta penyuluh meningkatkan kualitas pendampingan, memperbaiki tata kelola pendataan, serta memastikan seluruh proses pengusulan bantuan dilakukan dengan transparan dan berbasis kebutuhan riil petani. Menurut Mentan Amran, pendataan yang tepat adalah fondasi agar kebijakan tidak salah sasaran.

“Kalau datanya salah, bantuannya pasti salah. Jadi tolong pastikan data kelompok, kebutuhan alat, dan kondisi petani benar-benar akurat. Kita ingin bantuan jatuh ke tangan yang tepat,” ungkap Mentan Amran.

Mentan Amran juga menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan penyuluh menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada gagal tanam, kekeringan, hingga serangan hama. Ia meminta PPL terus memberikan edukasi teknik budidaya adaptif dan pendampingan yang memperkuat ketahanan petani.

“Contohnya, jika terjadi banjir, segera laporkan. Jika ada serangan hama, laporkan juga dengan cepat. Dengan begitu, pusat bisa segera memberikan respons dan kebijakan yang tepat. Dari pusat akan datang bantuan, tetapi daerah juga harus cepat menyampaikan persoalan-persoalan di lapangan yang sulit diselesaikan. Semua masalah yang tidak mampu ditangani di daerah harus segera dilaporkan ke pusat agar dapat ditindaklanjuti,” ucap Mentan Amran

Mentan Amran juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPL yang terus bekerja memastikan kenaikan produksi pangan nasional. Ia menegaskan bahwa capaian peningkatan produksi tidak terlepas dari kerja keras para petani dan pendampingan aktif para penyuluh di lapangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, atau naik 4,15 juta ton dibandingkan periode 2024, berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) per Oktober 2025. Selain itu, stok Bulog pada Juni 2025 tercatat mencapai 4,2 juta ton, menunjukkan kekuatan pasokan nasional yang semakin stabil.

“Saya minta PPL tolong sampaikan informasi kebijakan – kebijakan pusat seperti kenaikan HET, harga pupuk turun 20 persen dan kebijakan lainnya dengan cepat kepada petani diseluruh Indonesia. Masih banyak petani yang belum tahu kebijakan terbaru, jadi saya minta informasi penting agar benar-benar sampai ke tingkat paling bawah sehingga petani bisa mengetahui dan bisa segera melaporkan jika ada ketidaksesuaian dilapangan,” tutup Mentan Amran.

Pada apel penyuluh tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, melaporkan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Dilaporkan kegiatan tersebut, diperkirakan dihadiri hingga 45.000 peserta dari berbagai unsur pertanian mencakup penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia, petani, petani milenial, Brigade Pangan, BRMP, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian.

Idha mengatakan bahwa penyuluh yang kini berada di bawah Kementan telah menjadi satu tim besar dalam menggerakkan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia juga melaporkan bahwa penyuluh telah aktif memberikan laporan pendampingan di lapangan, mulai dari Luas Tambah Tanam (LTT), luas panen, harga gabah hingga harga jagung serta komoditas lainnya.

WBN

The post Menteri Pertanian Ingatkan Prioritas Bantuan untuk Petani yang Membutuhkan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pemerintah terus mempercepat langkah hilirisasi sektor pertanian untuk memperkuat nilai tambah komoditas dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru.

Langkah ini dimatangkan melalui Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), pada Jumat (7/11/2025).

Disepakati total rencana investasi sebesar Rp371 triliun akan dialokasikan untuk mengakselerasi hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

Program besar ini ditargetkan mampu menciptakan sekitar 8 juta tenaga kerja.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami bergerak cepat bersama Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara. Total rencana Rp371 triliun kita investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan. Pra FS (studi kelayakan) akan diselesaikan dalam waktu singkat dan diserahkan ke Menteri Investasi. Tadi kita sudah sepakati semua prinsipnya dan kita percepat,” kata Mentan Amran.

Menurutnya, investasi paling banyak disalurkan untuk komoditas perkebunan, antara lain tebu, kakao, mete, dan lainnya.

Ia menegaskan hilirisasi menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat daya saing komoditas nasional. Contohnya, komoditas kelapa yang sebelumnya dijual mentah seharga Rp600 per butir kini telah melonjak menjadi Rp3.500 per butir setelah program hilirisasi dijalankan di beberapa daerah seperti Maluku Utara.

“Kalau dulu kelapa dijual mentah, nilainya kecil. Tapi setelah kita olah di dalam negeri, harganya bisa naik hingga 500 persen. Ke depan, dengan industri yang lebih besar, nilainya bisa meningkat 20 sampai 100 kali lipat,” jelasnya.

Selain investasi Rp.371 triliun, pemerintah juga menyiapkan investasi khusus senilai Rp20 triliun untuk memperkuat pasokan ayam dan telur nasional. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produksi dan mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

“Peternakan ayam, pedaging, dan telur terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun. Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai Badan Gizi Nasional (BGN). Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Rosan Roeslani menegaskan bahwa hilirisasi sektor pertanian memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan sektor mineral karena padat karya dan langsung menyentuh masyarakat di lapangan.

“Kalau hilirisasi mineral investasinya besar, tapi tenaga kerja yang terserap sedikit. Justru hilirisasi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan ini jauh lebih tinggi dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang akan kita akselerasi bersama,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan Danantara telah mengidentifikasi proyek-proyek prioritas hilirisasi serta menugaskan sejumlah BUMN untuk mengeksekusinya.

“Kami dari Danantara akan men-support penuh dan ikut mengevaluasi setiap tahapan. Produk unggulan seperti kelapa dan kakao memiliki competitive advantage yang tinggi. Karena itu, kita akan jalankan program ini secara cepat, masif, dan tepat sasaran, dengan melibatkan para petani kecil,” jelasnya.

WBN

The post Investasi Hilirisasi Pertanian Capai 371 Triliun appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.