Waingapu |Media WBN – Pemerintah Kabupaten Waingapu mulai membaca tanda-tanda penting dari musim panen tahun ini: produksi meningkat, stok melimpah, dan ancaman klasik kembali muncul — harga gabah jatuh di tangan petani. Di tengah potensi surplus beras yang mulai terbentuk, Pemkab Sumba Timur kini bergerak menyiapkan strategi besar agar hasil panen tidak berubah menjadi bencana ekonomi bagi masyarakat tani.
Melalui Dinas Pertanian dan Pangan, pemerintah daerah menegaskan bahwa surplus beras harus dikelola sebagai kekuatan pangan, bukan sekadar angka statistik produksi. Fokusnya bukan hanya menjaga ketersediaan stok, tetapi memastikan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dari kerja panjang mereka di sawah.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Nicolas Pandarangga, mengatakan pemerintah tidak ingin panen raya justru menjadi momentum jatuhnya harga gabah akibat lemahnya penyerapan pasar dan minimnya fasilitas pascapanen.
“Produksi yang meningkat harus diikuti dengan kesiapan sistem distribusi dan penyerapan hasil panen. Jangan sampai petani bekerja keras berbulan-bulan tetapi harga jatuh saat panen tiba,” tegas Nico dalam wawancara program ini di ruang kerjanya,Selasa (28/4/2026).
Pernyataan itu sekaligus menggambarkan persoalan lama yang terus menghantui sektor pertanian di banyak daerah: ketika panen melimpah, harga justru anjlok. Petani berada di posisi paling lemah karena tidak memiliki gudang penyimpanan, akses pasar yang kuat, maupun kemampuan menjaga kualitas gabah dalam waktu lama.
Karena itu, Pemkab Sumba Timur mulai memperkuat infrastruktur pascapanen di sejumlah sentra produksi. Pembangunan lantai jemur dan penyediaan mesin pengering padi (dryer) dipercepat untuk membantu petani menjaga mutu gabah. Langkah ini dinilai penting karena kualitas hasil panen sangat menentukan harga jual di pasar.
Selama ini, banyak petani terpaksa menjual gabah dalam kondisi kadar air tinggi akibat keterbatasan fasilitas pengeringan. Kondisi tersebut membuat harga ditekan rendah oleh tengkulak. Pemerintah daerah kini mencoba memutus rantai kerugian itu dengan menghadirkan dukungan teknis yang lebih nyata di lapangan.
Namun persoalan surplus beras tidak berhenti pada kualitas produksi semata. Tantangan berikutnya adalah penyerapan hasil panen dalam skala besar. Untuk itu, koordinasi dengan Perum Bulog diperkuat agar hasil panen petani dapat terserap secara maksimal dan harga tetap stabil.
“Kami memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak merugikan petani,” ujar Nico.
Langkah ini menjadi krusial karena tanpa intervensi penyerapan yang kuat, pasar cenderung dikuasai permainan tengkulak. Dalam situasi surplus, petani sering kali tidak memiliki pilihan selain menjual cepat demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, harga gabah jatuh jauh di bawah harapan.
Pemerintah daerah juga mulai melihat surplus beras sebagai peluang strategis bagi ketahanan pangan regional. Jika selama ini sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, maka Sumba Timur didorong menjadi salah satu lumbung pangan baru yang mampu menyuplai kebutuhan antarwilayah.
Strategi ini menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap sektor pertanian. Pertanian tidak lagi diperlakukan sekadar aktivitas subsisten, tetapi sebagai kekuatan ekonomi yang dapat menopang stabilitas daerah.
Di sisi lain, Pemkab Sumba Timur juga menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan surplus tidak akan tercapai tanpa dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai. Karena itu, dorongan pembangunan gudang modern mulai diajukan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.
Gudang penyimpanan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar beras tidak cepat rusak dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih panjang. Dengan sistem pergudangan yang baik, pemerintah maupun kelompok tani memiliki ruang untuk mengatur distribusi secara lebih sehat tanpa harus melepas stok sekaligus ke pasar.
Tidak hanya berhenti pada produksi dan penyimpanan, pemerintah juga mulai mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam pengemasan dan pemasaran beras lokal. Beras hasil petani Sumba Timur diharapkan tidak lagi dijual secara mentah tanpa identitas, tetapi memiliki merek, kemasan, dan nilai tambah ekonomi.
Inovasi pemasaran digital pun mulai diperkenalkan kepada kelompok tani agar mereka tidak terus bergantung pada pola perdagangan lama yang dikuasai tengkulak. Transformasi ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.
Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes menjadi bagian penting dalam strategi menjaga stabilitas harga gabah. Pemerintah ingin BUMDes hadir bukan sekadar sebagai lembaga administratif desa, tetapi sebagai motor ekonomi rakyat yang mampu membeli hasil panen petani secara transparan dan adil.
“Pemberdayaan BUMDes terus diperkuat agar petani memiliki alternatif penjualan yang lebih sehat dan tidak selalu berada dalam tekanan permainan harga,” kata Nico.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Sumba Timur tengah mencoba membangun ekosistem perdagangan beras yang lebih berpihak kepada petani. Tantangannya memang besar: mulai dari infrastruktur terbatas, distribusi yang mahal, hingga ketergantungan panjang terhadap rantai tengkulak.
Namun di tengah ancaman krisis pangan global dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, keberhasilan mengelola surplus beras bisa menjadi momentum penting bagi kebangkitan sektor pertanian di Sumba Timur.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan panen bukan hanya seberapa banyak beras dihasilkan, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang benar-benar dirasakan petani di ujung musim.
Kontributor: Asis Dapa Ngole
